cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iqbal Bafadal
Contact Email
iqbalbafadal@uinmataram.ac.id
Phone
+62818362124
Journal Mail Official
jurnal.qawwam@uinmataram.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming
Published by Universitas Islam Negeri Mataram
ISSN : 19789378     EISSN : 25809644     DOI : https://doi.org/10.20414/qawwam.v13i2.1729
Core Subject : Humanities, Education,
Humanities Other
Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming has been enlisted with p-ISSN: 1978-9378 and e-ISSN: 2580-9644 and published per semester on January-June and July-December by Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) of Universitas Islam Negeri Mataram (Mataram State Islamic University). This Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming focuses on gender mainstreaming, women empowerment, child and familily, and other actual issues relevant to the focus and scope of journal.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Stugi Gender
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 14 No. 2 (2020): Gender Mainstreaming" : 5 Documents clear
URGENSI INFRASTRUKTUR RAMAH GENDER DALAM USAHA PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI RUANG PUBLIK Yusuf Effendi
QAWWAM Vol. 14 No. 2 (2020): Gender Mainstreaming
Publisher : Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/qawwam.v14i2.2368

Abstract

Seiring dengan perkembangan zaman maka kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan telah menjadi satu diskursus yang menarik untuk dikaji.Perkembangan peran public bagi wanita turut diiringi dengan peningkatan resiko kekerasan seksual di ruang public. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam urgensi infrastruktur atau sarana umum dalam usaha mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual di ruang public. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif jenis penelitian kepustakaan. Penelitian ini menemukan bahwa masih terdapat beragam bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh wanita di ruang publiK. Penelitian ini mengemukakan berbagai usaha yang bersifat preventif dengan mengemukakan beragam indikator infrastruktur ramah gender untuk mengentaskan tindak kekerasan seksual di ruang publik.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI PEKERJA ANAK DIBAWAH UMUR Darmini MH
QAWWAM Vol. 14 No. 2 (2020): Gender Mainstreaming
Publisher : Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/qawwam.v14i2.2809

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap eksploitasi pekerja anak dibawah umur. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang menggunakan literatur yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji sebagai sumber datanya. Sehingga dalam menghimpun data yang dibutuhkan menggunakan sumber-sumber kepustakaan yang ada kaitannya dengan masalah pokok penelitian yang dirumuskan baik sumber primer maupun sumber sekunder. Perlindungan anak terhadap tindakan eksploitasi bagi pekerja haruslah mendapat perlindungan dari negara , pemerintah, masyarakat dan orang tua. Jadi keluarga, masyarakat dan orang tua bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Oleh karena itu, pemerintah perlu membuat undang-undang yang khusus mengatur mengenai eksploitasi pekerja anak dan mengatur secara tegas perihal pekerja anak dan sanksi terhadap pelanggaran hak-hak pekerja anak.
KONSELING SEBAYA OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK DESA DENGAN METODE TERAPI DOA BAGI KORBAN EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL ANAK M Khalid Iswadi; Rendra Khaldun
QAWWAM Vol. 14 No. 2 (2020): Gender Mainstreaming
Publisher : Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/qawwam.v14i2.2874

Abstract

Latar belakang penilitian ini adalah karena kasus-kasus eksploitasi seks komersial anak (ESKA) yang terjadi di sektor pariwisata NTB khususnya Desa Senteluk. Yayasan Gagas merupakan salah satu yayasan yang bergerak menangani kasus ini. Yayasan gagas mendampingi Desa Senteluk untuk program Down to zero yang artinya menekan kasus ESKA hingga titik nol. Salah satu upaya yang dilakukan yayasan gagas dengan membentuk lembaga perlindungan anak desa (LPAD) dan sanggar anak desa. Berbagi pelatihan dan penguatan kapasitas diberikan yayasan Gagas untuk LPAD dan sanggar anak dengan tujuan mereka mampu menekan kasus ESKA hingga titik nol. Salah satu pelatihan yang diberikan adalah Konseling sebaya dengan terapi doa bagi korban ESKA. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mengetahui proses konseling sebaya oleh lembaga perlindungan anak desa dengan metode terapi doa bagi korban ESKA di Desa Senteluk, Kecamatan Batu layar, Kabupaten Lombok Barat. Adapun subjek penelitian adalah kordonitor program down to zero, LPAD Senteluk, dan sanggar anak Senteluk, dengan objek penelitian yaitu konseling sebaya oleh lembaga perlindungan anak desa dengan metode terapi doa bagi korban ESKA di Desa Senteluk, Kecamatan Batu layar, Kabupaten Lombok Barat. Temuan dalam penelitian ini yaitu beberapa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kasus ESKA di Desa Senteluk, kemudian identifikasi proses konseling sebaya oleh lembaga perlindungan anak desa dengan metode terapi doa bagi anak korban ESKA di Desa Senteluk.
DEMI NAMA BAIK KAMPUS VS PERLINDUNGAN KORBAN: KASUS KEKERASAN SEKSUAL DI KAMPUS Nikmatullah Nikmatullah
QAWWAM Vol. 14 No. 2 (2020): Gender Mainstreaming
Publisher : Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/qawwam.v14i2.2875

Abstract

Kekerasan seksual dapat terjadi di mana dan kapan saja, termasuk di kampus. Ibarat gunung es, kasus kekerasan seksual yang disebabkan oleh faktor kesenjangan relasi kuasa, relasi gender yang timpang yang didukung oleh rape culture menempatkan perempuan sebagai korban utama. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan aturan pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Studi kualitatif ini menggunakan data dari media online, yang diklasifikasi berdasarkan tema-tema tertentu. Hasil kajian menunjukkan adanya kebijakan Rektor tentang kekerasan seksual merupakan komitmen lembaga pendidikan untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual. Akan tetapi, jika komitmen tersebut tidak diikuti dengan birokrasi yang baik dan sumber daya manusia yang memadai, maka perjuangan untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan korban menjadi sulit. Apalagi adanya kepentingan politik para stakeholder untuk melindungi pelaku atas nama baik kampus.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK TERLANTAR DALAM PERSPEKTIF NEGARA KESEJAHTERAAN Imam Sukadi; Gatot Sapto Heriyawanto; Mila Rahayu Ningsih
QAWWAM Vol. 14 No. 2 (2020): Gender Mainstreaming
Publisher : Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/qawwam.v14i2.2876

Abstract

Konstitusi mengamanatkan negara mewujudkan kesejahteraan yang termaktub dalam pasal-pasal di Undang-Undang Dasar Tahun 1945, namun dalam realitanya, negara seakan tidak memiliki kekuatan membentuk masyarakat yang sejahtera. Konsepsi negara hukum kesejahteraan Indonesia menghendaki setiap tindakan negara atau pemerintah harus berdasarkan hukum, menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat, menjadikan konsep welfare state sebagai landasan kedudukan dan fungsi pemerintah (bestuursfunctie) dalam mengemban tugas, dan tanggung jawab yang lebih luas untuk mensejahterakan rakyat serta menjadikan keadilan sosial. Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 34 Ayat 1 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Dengan demikian negara bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin dan anak-anak terlantar yaitu kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan, dan dalam pelaksaan pemeliharaan anak-anak terlantar di Indonesia dilakukan dengan memberikan hak-haknya secara normal layaknya anak-anak pada umumnya yaitu hak sipil dan hak kemerdekaan, kesehatan, kesejahteraan, pendidikan, perawatan, dan pembinaan. Fungsi Negara dalam memelihara anak-anak terlantar dapat terealisasi apabila pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan atau peraturan perundang-undangan haruslah memihak dan memperhatikan berbagai permasalahan anak-anak terlantar di Indonesia.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 16 No. 2 (2022): Desember Vol. 16 No. 1 (2022): Gender Mainstreaming Vol. 15 No. 2 (2021): Gender Mainstream And Child Vol. 15 No. 1 (2021): Gender Mainstream Vol. 14 No. 2 (2020): Gender Mainstreaming Vol. 14 No. 1 (2020): Gender Mainstreaming Vol. 13 No. 2 (2019): Gender Mainstreaming Vol. 13 No. 1 (2019): Gender Mainstreaming Vol. 12 No. 2 (2018): Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming Vol. 12 No. 1 (2018): Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming Vol. 11 No. 2 (2017): Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming Vol. 11 No. 1 (2017): Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming More Issue