cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Populasi
ISSN : 2476941X     EISSN : 08530262     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art,
Populasi is a journal discussing population and policy issues. Populasi is published regularly twice a year in June and December. The Editorial Board receives manuscripts based on research, both on theoretical and empirical, related to population, policy, poverty, family planning, reproduction health, employment, environment and population, migration, crime, juvenile delinquency, and other issues related to the big theme in population and policy.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
Search results for , issue "Vol 22, No 1 (2011): Juni" : 7 Documents clear
KONDISI LINGKUNGAN, PERILAKU HIDUP SEHAT, DAN STATUS KESEHATAN BALITA DI INDONESIA Sumini Sumini; Jevri Ardiansyah
Populasi Vol 22, No 1 (2011): Juni
Publisher : Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (134.335 KB) | DOI: 10.22146/jp.12135

Abstract

This research aims to study the enviromental condition, healthy life behaviour of mothers and health status of children in Indonesia. This research uses secondary data analysis from Indonesia Demographic and Health Survey 2007. Three main indicators in here are the house condition which sourced from household quesionnaire, healthy life behaviour of mothers and health status of children which sourced from ever married women’s questionnaire. Data was processes and analyzed with desriptive statistic, inference and binary regression. One of the result is that some houses were in good condition although some still did not have latrine facility. Mothers also had performed a healthy life behaviour, such as washing hands before preparing food and did not smoke.Tujuan penelitian ini adalah mengkaji kondisi lingkungan tempat tinggal, perilaku hidup sehat ibu, dan status kesehatan balita di Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis data sekunder dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2007. Tiga indikator utama yang digunakan adalah kondisi tempat tinggal yang diambil dari daftar pertanyaan rumah tangga, perilaku hidup sehat ibu dan status kesehatan balita yang diambil dari daftar pertanyaan perempuan pernah kawin. Data diolah dan dianalisis dengan statistik deskriptif, inferensi, dan regresi binari. Salah satu hasil penelitian ini adalah kondisi tempat tinggal cukup baik walaupun ada yang belum memiliki jamban. Ibu pun terbiasa berperilaku sehat, seperti terbiasa mencuci tangan sebelum mengelola makanan dan tidak merokok.
Harapan Orang Tua terhadap Pendidikan dan Pekerjaan Anak: Kajian “Masyarakat Miskin“ di Kabupaten Lombok Barat Soewartoyo Soewartoyo
Populasi Vol 22, No 1 (2011): Juni
Publisher : Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (181.309 KB) | DOI: 10.22146/jp.12123

Abstract

The goal of national education programs in Indonesia is education for all. Itmeans that education should be available for all level of communities. To achieve that goal, the government established a a.policy of 20 percent for education budget in APBN, but some regions have not yet realised this policy. The question is how poor people responded to the policy. The paper will describe how poor people made the approachment for their child education since education is related to the occupation they will have after finishing school. Data is based on the study of PPKLIPI in Lombok Barat Regency, West Nusa Tenggara. The result shows that poor people have a high expectation towards education, but yet the education can not guarantee the occupation one will have in the future.Tujuan program pendidikan nasional di Indonesia adalah pendidikan untuk semua. Ini artinya pendidikan seharusnya ditujukan untuk semua lapisan masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah menetapkan anggaran 20 persen pada APBN untuk bidang pendidikan, tetapi di beberapa wilayah hal ini belum terealisasi. Pertanyaannya adalah bagaimana respons masyarakat lapisan bawah terhadap kebijakan itu. Tulisan ini menggambarkan bagaimana pendekatan penduduk miskin di perdesaan terhadap pendidikan anaknya karena menurut mereka, pendidikan berhubungan erat dengan lapangan pekerjaan yang akan didapatkan setelah lulus sekolah. Data diambil dari penelitian PPK-LIPI di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Hasilnya adalah penduduk miskin mempunyai harapan yang tinggi terhadap pendidikan, tetapi pendidikan ternyata tidak menjamin pekerjaan yang akan didapatkan oleh anak-anaknya di masa depan.
Resensi Buku "Governance Reform di Indonesia: Mencari Arah Kelembagaan Politik yang Demokratis dan Birokrasi yang Profesional" Dyah Ratih
Populasi Vol 22, No 1 (2011): Juni
Publisher : Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (50.591 KB)

Abstract

Judul : Governance Reform di Indonesia: Mencari Arah Kelembagaan Politik yang Demokratis dan Birokrasi yang ProfesionalEditor : Agus Pramusinto dan Wahyudi KumorotomoPenerbit : Gava Media Bekerja sama dengan Magister Administrasi Publik UGMCetakan : Pertama, 2009.Tebal : xxiii+409 hlm.
Masyarakat Miskin dan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Ferdinandus Kainakaimu
Populasi Vol 22, No 1 (2011): Juni
Publisher : Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (184.923 KB) | DOI: 10.22146/jp.12128

Abstract

Health condition in Bolaang Mongondow District specialy is categorized low compared to other more advanced regions. By using qualitative methods, this article clarifies poor families’ access to healthcare in Bolaang Mongondow and identifying internal and external difficulties in accessing one. The informants are categorizedas providers and clients of healthcare, specially poor families holding Askeskin (health insurance program for poor people) card that have experience in accessing healthcare in puskesmas (community health center). The result indicates that 1)poor family’s access to healthcare in Bolaang Mongondow is not yet optimum. When they were ill, the Askeskin holders should decide either to take care of themselves or seek for medical treatment from private hospitals. Ironically, some rich people get the Askeskin card also. The poor families sometimes were charged additional fees to cover such healthcare as childbearing and maternal and infant healthcare; 2) internal factors in accessing the healthcare (from Askeskin card holders themselves) and external factors that came from the providers of healthcare in giving services to poor families.Kondisi kesehatan di Kabupaten Bolaang Mongondow tergolong rendah dibandingkan dengan daerah lainnya. Dengan menggunakan metode kualitatif, artikel ini menjelaskan akses keluarga miskin terhadap layanan kesehatan di Kabupaten Bolaang Mongondow dan mengidentifikasi kesulitan internal dan eksternal ketika mengaksesnya. Informan adalah penyedia layanan dan kliennya, khususnya keluarga miskin pemegang Askeskin (program asuransi kesehatan untuk orang miskin). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) akses keluarga miskin terhadap kesehatan di Bolaang Mongondow belum optimal. Ketika mereka sakit, pemegang Askeskin harus memutuskan apakah mengobati sendiri atau berobat rumah sakit swasta. Ironisnya, beberapa orang kaya mendapatkan kartu Askeskin juga. Keluarga miskin kadang-kadang dibebani biaya tambahan untuk menutup kesehatan, seperti kesehatan melahirkan anak dan ibu dan bayi. 2) Faktor internal dalam mengakses pelayanan kesehatan (dari pemegang kartu Askeskin) dan faktor eksternal yang berasal dari penyedia layanan kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin keluarga
Keberpihakan Kebijakan Anggaran Pemerintah Daerah terhadap Penduduk Miskin: Studi Kasus Anggaran Bidang Kesehatan di Kota Binjai Harry Harry
Populasi Vol 22, No 1 (2011): Juni
Publisher : Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (266.939 KB) | DOI: 10.22146/jp.12132

Abstract

Although the government of Binjai City has included health as its priority, the size of expenditure budget allocation for this sector did not show the same picture. The proportion of budget allocation on basic health service is smaller for the poor. The local autonomy policy had an impact in reserving budget to expense the programs in health office. This condition created an sectoral ego of health office which cut the operational expense of puskesmas in Binjai City. Although the operational fund from puskesmas was decreasing, the fact was the contribution of puskesmas to the local revenue of the government in Binjai City was increasing. These are things to be done by the government: 1) the improvement of budget policy formulation mechanism for the poor, 2) DPRD should force bigger allocation to the service on basic health, and 3) the implementation of rule regarding the share of puskesmas in basic health service with local incomeMeskipun Pemerintah Kota Binjai telah memasukkan kesehatan sebagai salah satu prioritasnya, besarnya alokasi anggaran untuk sektor ini tidak menunjukkan hal yang sama. Tampak bahwa proporsi anggaran sektor ini untuk penduduk miskin masih sangat kecil. Adanya kebijakan otonomi daerah menyebabkan pembagian anggaran dilimpahkan kepada Dinas Kesehatan. Namun kondisi ini justru menimbulkan ego sektoral pada Dinas Kesehatan yang memotong dana operasional puskesmas di Kota Binjai. Walaupun dana operasional puskesmas mengalami penurunan, pada kenyataannya kontribusi puskesmas terhadap pendapatan daerah di Kota Binjai meningkat. Berikut ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota Binjai. 1) memperbaiki mekanisme formulasi kebijakan anggaran untuk penduduk miskin, 2) DPRD sebaiknya mendorong anggaran yang lebih besar dialokasikan pada pelayanan kesehatan dasar, dan 3) menerapkan peraturan terkait dengan kebijakan anggaran daerah terhadap puskesmas dalam pelayanan kesehatan dasar.
Pengetahuan Perempuan Indonesia Tentang HIV/AIDS Lilik Iswanto
Populasi Vol 22, No 1 (2011): Juni
Publisher : Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (174.895 KB) | DOI: 10.22146/jp.27030

Abstract

HIV/AIDS is a serious health problem in the world, including in Indonesia. It has a huge impact in economic, social and political aspects. There fore research regarding the knowledge of HIV/AIDS become important. This paper explores women’s knowledge of HIV/AIDS in Indonesua using secondary data from Indonesia Demographic and Health Survey (IDHS) 2007. In measuring the knowledge indicator used such as have you ever heard about HIV/AIDS, knowledge of the transmission abd HIV/AIDS prevention. Statistic descriptive, composit and binary logistic were using to answer the research problem. The result shows that women’s knowledge in HIV/AIDS is fairly good. The main factor which influence women’s knowledge of HIV/AIDS is their level of education along with their spouse. Women who have finished their education in senior high has twice better knowledge on HIV/AIDS compared to those who did not finish.
Pengukuran Kinerja Pembangunan Sektor Pendidikan Dasar di Indonesia Ronny Dicky Wijaya Sinaga
Populasi Vol 22, No 1 (2011): Juni
Publisher : Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (164.107 KB) | DOI: 10.22146/jp.12134

Abstract

Education is an important issue, both regionally and globally. This research describes the measurement of the development performance in basic education in Indonesia (by the year 2000 and 2007) considering the compulsory of 9 years education (Wajardiknas Policy) which launched in 1994, but lost its pamour during the reform and early of autonomy era. The launching of Inpres. No. 5/2006 has strengthen the policy and sincronized it to the MGDs related to education which should be accomplished in 2015. This research is a secondary data analysis usingdata from IFLS 2000 and 2007. Some of the results of this research is that there was an increasing in the educational expenses, but the number of students who should be paid for it have decreasing significantly. The government should pay more attention on the APM in Junior High which still lower than the national target. Students coming from poor families also should have more attention from the government in finishing their education, especially in relation with the educational expenses.Pendidikan menjadi isu penting, baik secara nasional maupun global. Penelitian ini mendeskripsikan hasil pengukuran kinerja pembangunan pendidikan dasar di Indonesia (tahun 2000 dan 2007) mengingat kebijakan Wajardiknas 9 Tahun yang dicanangkan tahun 1994 kehilangan pamornya saat reformasi dan masa awal otonomi daerah. Terbitlah Inpres No. 5 Tahun 2006 untuk menguatkan kembali kebijakan itu dan kembali mengarahkan tujuan MDGs bidang pendidikan di tahun 2015. Penelitian ini merupakan analisis data sekunder Sakerti 2000 dan 2007 yang diolah secara cross sectional. Hasil penelitian ini, antara lain, adalah peningkatan biaya pendidikan secara drastis, tetapi secara kuantitatif jumlah siswa yang dipungut biaya pendidikan menurun secara signifikan. APM untuk SMP juga masih jauh dari target nasional sehingga dibutuhkan perhatian ekstra dari pemerintah. Siswa miskin juga perlu mendapat perhatian untuk menuntaskan pendidikannya, terutama dari segi pembiayaannya. 

Page 1 of 1 | Total Record : 7


Filter by Year

2011 2011


Filter By Issues
All Issue Vol 33, No 2 (2025) Vol 33, No 1 (2025) Vol 32, No 2 (2024) Vol 32, No 1 (2024) Vol 31, No 2 (2023) Vol 31, No 1 (2023) Vol 30, No 2 (2022) Vol 30, No 1 (2022) Vol 29, No 2 (2021) Vol 29, No 1 (2021) Vol 28, No 2 (2020) Vol 28, No 1 (2020) Vol 27, No 2 (2019) Vol 27, No 1 (2019) Vol 26, No 2 (2018) Vol 26, No 1 (2018) Vol 25, No 2 (2017) Vol 25, No 1 (2017) Vol 24, No 2 (2016) Vol 24, No 1 (2016) Vol 23, No 2 (2015): Desember Vol 23, No 1 (2015): Juni Vol 23, No 1 (2015) Vol 22, No 1 (2011): Juni Vol 20, No 1 (2009): Juni Vol 18, No 2 (2007): Desember Vol 18, No 1 (2007): Juni Vol 17, No 2 (2006): Desember Vol 17, No 1 (2006): Juni Vol 16, No 2 (2005): Desember Vol 16, No 1 (2005): Juni Vol 15, No 1 (2004): Juni Vol 14, No 2 (2003): Desember Vol 14, No 1 (2003): Juni Vol 13, No 2 (2002): Desember Vol 13, No 1 (2002): Juni Vol 12, No 2 (2001): Desember Vol 12, No 1 (2001): Juni Vol 11, No 2 (2000): Desember Vol 11, No 1 (2000): Juni Vol 10, No 2 (1999): Desember Vol 10, No 1 (1999): Juni Vol 9, No 2 (1998): Desember Vol 9, No 1 (1998): Juni Vol 8, No 2 (1997): Desember Vol 8, No 1 (1997): Juni Vol 7, No 2 (1996): Desember Vol 7, No 1 (1996): Juni Vol 6, No 2 (1995): Desember Vol 6, No 1 (1995): Juni Vol 5, No 2 (1994): Desember Vol 5, No 1 (1994): Juni Vol 4, No 2 (1993): Desember Vol 4, No 1 (1993): Juni Vol 3, No 2 (1992): Desember Vol 3, No 1 (1992): Juni Vol 2, No 2 (1991): Desember Vol 2, No 1 (1991): Juni Vol 1, No 2 (1990): Desember Vol 1, No 1 (1990): Juni More Issue