cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Jurnal Iqtisad
Contact Email
iqtisad@unwahas.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
iqtisad@unwahas.ac.id
Editorial Address
Jl. Menoreh Tengah X/ 22 Sampangan Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia
Published by Universitas Wahid Hasyim Semarang
ISSN : 23033223     EISSN : 2621640X     DOI : 10.31942/iq
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
IQTISAD: merupakan wadah menuangkan pemikiran dalam bidang ekonomi, ekonomi, ekonomi islam dan kajian hukum, baik dalam hukum islam maupun dalam hukum ekonomi syariah. Jurnal ini diterbitkan oleh Pusat Kajian Pengembangan Ilmu-ilmu Keislaman (PKPI2) Fakultas Agama Islam Unwahas Semarang.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 3, No 1 (2016): iqtisad" : 6 Documents clear
FENOMENA KEKERASAN: PERSPEKTIF HAM dan AL-QURAN Maskur .
Jurnal Iqtisad Vol 3, No 1 (2016): iqtisad
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/iq.v3i1.2462

Abstract

AbstrakKasus kekerasan umum terjadi di masyarakat maupun di instansi pendidikan. Berdasarkan data dari tahun ke tahun, kasus kekerasan bukannya semakin menurun secara kuantitas, tetapi selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kajian ini bermaksud untuk melihat fenomena kasus kekerasan yang terjadi, terutama di instansi sekolah berdasarkan kajian dari nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam. Sekolah seharusnya menjadi lembaga penting yang dapat menjadi tempat untuk mampu menanamkan nilai-nilai agama yang dapat dijadikan pijakan bagi siswa dalam bertindak dan bertutur kata. Berdasarkan kajian nilai-nilai menurut agama Islam, kekerasan jelas bukanlah perbuatan yang dianjurkan untuk dilakukan. Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk selalu menjunjung tinggi qimah insaniyyah atau nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap interaksi kita dengan manusia lain. Dengan demikian setiap manusia diperintahkan untuk berbuat baik terhadap sesama manusia tanpa membedakan agama, suku bangsa, ras, warna kulit maupun derajat kepangkatan seseorang.Kata Kunci: Kekerasan, nilai kemanusiaan  AbstractViolence case is common occur in society and in educational institutions. Based on data from year to year, violence case instead of diminishing in quantity, but always increasing  significantly. The aim of this study is intends to look at the phenomenon of violence case, especially in school institution. Based on the study of human values in Islam, schools should become an important institution which can be place religious values that can be used as a reference for students in acting and spoken word. Based on the study of Islamic value, violence clearly not recommended to do. Allah commands us to always uphold qimah insaniyyah or human values in all of our interactions with other human beings. Thus every human being commanded to do good to fellow human beings without distinction of religion, ethnic, tribe, skin color or degree of a person's rank.Keywords: violence, value, humanity
GOOD GOVERNANCE DALAM TATA KELOLA PEREKONOMIAN MEMACU PADA PERTUMBUHAN EKONOMI RAKYAT Tri Handayani
Jurnal Iqtisad Vol 3, No 1 (2016): iqtisad
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/iq.v3i1.2458

Abstract

Abstrak Kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh pengelolaan dalam sistem tata kelola pemerintahan yang baik. Good governance merupakan sebuah konsep dalam tata kelola pemerintahan yang mendasarkan pada pengelolaan negara yang bersih, amanah dan jujur. Manajemen pengelolaan dalam sistem tata kelola perekonomian merupakan hal terpenting guna memajukan konsep maupun program ekonomi kerakyatan. Konsep dasar yang perlu ditekankan adalah koperasi sebagai soku guru perekonomian rakyat, di mana sistem tata kelolanya mengacu pada pasal 33 UUD 1945. Penerapan good governance akan mendukung pemerataan dalam pelaksanaan pembangunan maupun pemerataan hasil-hasil pembangunan. Dengan demikian pertumbuhan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sehingga kesejahteraan rakyat yang menjadi tujuan pembangunan ekonomi nasional dapat terwujud.Kata Kunci: good governance, pertumbuhan, ekonomi AbstractThe progress of a nation is determined by the management in a good governance system. Good governance is a concept in goverment management based on the country management that are clean, trustworthy and honest. The management in economical system is the most important to advance the concept and the populist economic program. The basic concept that needs to be emphasized is cooperative as a stake holder for people, where the governance system refers to Article 33 of UUD 1945. The implementation of good governance will support the equalization in development or in the result of the development. Thus the growth of the development can be enjoyed by all people, so the welfare of the people will become the goal of economic development can be realized.Keywords: good governance, growth, economic
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2016 TENTANG (PUNGUTAN LIAR) DALAM HUKUM PIDANA ISLAM A. Saiful Aziz
Jurnal Iqtisad Vol 3, No 1 (2016): iqtisad
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/iq.v3i1.2463

Abstract

AbstrakSuap  atau  pungutan  liar di  jalan,  terutama dalam transportasi  barang di  jembatan timbang, di pelabuhan,di pajak cukai masih merajalela.Hal ini menyebabkan berbagai dampak negatif, seperti kecelakaan, kerusakan jalan dan hilangnya kas negara. Operasi tangkap tangan (OTT) kasus pungutan liar (pungli) perizinan di Kementerian perhubungan perintah langsung dari Presiden. Secara umum pungli sebagai pungutan yang dilakukan secara tidak sah atau melanggar aturan, oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum petugas. Pungli merupakan penyalahgunaan wewenang. Pungutan liar dalam hukum pidana Islam, tindak pidana pungutan liar (pungli) yang terjadi di Indonesia saat ini masuk dalam kategori jarimah takzir.Metode Pendekatan Penelitian dan analisis dilakukan secara normatif yaitu data diperoleh dari penelitian pustaka (library research). Secara singkat diungkap metode penelitian untuk mengganti kerangka konseptual, pengkajian data sekunder berkaitan  dengan penyimpangan hukum dan eksistensi. Pungutan liar merupakan tindak-tindak pidana materil, dan bisa di beri sanksi pemecatan atau bahkan kurungan pidana hingga 20 tahun. Pungutan liar adalah jarimah takzir, sanksi pidana bagi pelaku pungutan liar yang dilakukan oleh pihak kementerian perhubungan dalam hukum Islam adalah al-‘azl (pemecatan). sanksi takzir yang berupa pemberhentian dari pekerjaan atau jabatan ini diterapkan terhadap setiap pegawai yang melakukan jarimah, baik yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya.Kata Kunci:Pungutan, Liar, Hukum, Pidana   Abstract  Bribe or illegal levy on street, especially  cargo transportation at weighbridge, at port, tax custom are still develope. Those are cause various negative effect, such as accident, road damage, and the lost of state income. Red-Handed Operation (Operasi Tangkap Tangan/OTT) on illegal levy case in Ministry of Transport is a direct command from President. Generally, illegal levy is a levy  done illegally for personal purposes. Illegal levy is an authority abuse. Illegal levy in Islamic penal code, criminal act on illegal levy in Indonesia nowdays including in category jarimah takzir. Illegal levy is material criminal acts and it may lead into duty dismissal, or jail sentence up to 20 years. Illegal levy is jarimah takzir, criminal sanction for illegal levy which conducted by Ministry of Transport in Islamic Law is al-‘azl (dismissal). Sanction of takzir can be duty dismissal from the occupation or the position is applicable to every employee commit jarimah, due to the occupation or the position.Key Words: Predident Regulation, Illegal Levy, Law, Islamic Penal Code
APLIKASI HERMENEUTIKA DALAM FIQH PEREMPUAN (Studi Pemikiran Khaled Abou el Fadl tentang fiqh Perempuan dalam Fatwa CRLO) Iman Fadhilah
Jurnal Iqtisad Vol 3, No 1 (2016): iqtisad
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/iq.v3i1.2459

Abstract

Abstrak Evolusi konsep fiqh yang masih sering dipermasalahkan adalah tentang “fiqh perempuan”. Selama ini, product fiqh dianggap diskriminatif, tidak menghargai hak-hak perempuan bahkan terkesan melecehkan perempuan, ayat-ayat tentang waris, kesaksian dan wali banyak disinyalir hanya mengunggulkan kaum laki-laki. Dari segala lini kehidupan, proses metamorfosis fiqh mulai terasa, terlebih di abad modern sekarang ini. Dengan pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi maka isu-isu persamaan hak, kebebasan, keadilan gender dan lain-lain terus menggejala di berbagai belahan dunia. Pemikiran Khaled Abou el Fadl telah melihat mekanisme perumusan dan pengambilan keputusan fatwa-fatwa yang dikeluarkan baik oleh pribadi-pribadi, tokoh-tokoh masyarakat dan lebih-lebih lembaga-lembagaa dan organisasi keagamaan pada umumnya. Salah satu kritik Khaled Abou el Fadl tentang fiqh perempuan adalah kritik dari fatwa yang dikeluarkan oleh CRLO yang cenderung mendiskriminasikan perempuan dalam berbagai aktivitas kehidupannya. Dalam konteks tersebut, pada dasarnya hal yang terpenting untuk dipahami dalam hermeneutik adalah bagaimana sesungguhnya hubungang teks (text) atau nash, penulis atau pengarang (author) dan pembaca (reader) dalam dinamika pergumulan pemikiran hukum Islam. Dengan demikian hal yang diperlukan adalah fiqh yang humanis dan tidak diskriminatif terhadap perempuan.Kata kunci: Hermeneutika, fiqh, perempuan  AbstractThe evolution of fiqh concept which still questionable is about “women fiqh”. During this time, fiqh product is considered discriminative, not respect to the women rights and even impressed harassed the women, verses about inheritance, testimony and trustee many allegedly only favor the men. By from all life aspects, the process of fiqh metamorphosis begin to feel, especially in modern century. By the rapid development of science and technology, issues of equality, freedom, justice, gender and etc keeps implicated in various parts of the world. Khaled Abou el Fadl’s thought has seen the formulation mechanism and decision making of the (fatwa2) issued by personal, public figures, and even religius foundation and institutions in general. One of  Khaled Abou el Fadls critics about the women fiqh is a critic from (fatwa) issued by CRLO that tend to discriminate the women in their various life activities. In that context, basically the most important thing to understand in hermeneutics is how the written text (text) or script, the writer or authors and the readers in dynamics of the struggle of Islamic legal thought. Thus the things needed is humanist fiqh and discriminative against the womenKeywords: hermeneutics, fiqh, woman
Islamisme, Pos-Islamisme dan Islam Sipil: Membaca Arah Baru Gerakan Islam Tedi Kholiludin
Jurnal Iqtisad Vol 3, No 1 (2016): iqtisad
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/iq.v3i1.2460

Abstract

AbstrakDi ranah kajian Islam, perbedaan antara Islamisme dan Islam sering diabaikan atau bahkan dihilangkan. Namun, demi alasan yang akan menjadi lebih jelas pada penjelasan berikutnya, pembedaan tersebut penting bagi kepercayaan bahwa umat muslim bisa hidup damai dengan non muslim. Keimanan Islam bukanlah penghambat bagi perdamaian atau juga ancaman bagi non muslim lainnya. Di sisi lain, Islamisme menciptakan keretakan peradaban antara muslim dan non-muslim. Bukan hanya label “Yahudi dan tentara Perang Salib” yang dianggap sebagai musuh, tetapi juga menyasar non muslim lainnya: Hindu di Kashmir dan Malaysia, Buddha dan Konfusian di Cina serta Asia Tenggara, orang-orang penganut agama animisme Afrika di Sudan. Islamisme mengklasifikasikan seluruh kalangan non muslim sebagai kuffar (orang-orang kafir) dan dengan demikian berarti merupakan “musuh Islam.” Kalangan Muslim liberal pun tidak luput dari sasaran. Selain berkontribusi terhadap polarisasi antara Muslim dan non Muslim lainnya, Islamisme juga memunculkan perseteruan internal yang kejam. Islamisme bukanlah sesuatu yang dibutuhkan oleh peradaban Is­lam saat ini di tengah krisis yang tengah melandanya. Malahan, kita perlu bersepakat dengan Islam sipil dan liberal terkait perspektif sekular. Dalam melakukan hal tersebut, kita sebagai Muslim non Islamis ti­dak hanya menerima pluralisme tetapi juga mencari tempat bagi Islam dalam kebinekaan buda'ya dan agama yang membentuk dunia modern. Para muslim liberal bukanlah “suatu irisan kecil”. Dengan menggambarkan kita seperti itu, yang akibatnya pun bisa kita abaikan, bukan semata kesalahan faktual, tetapi sebuah langkah taktis, ketika asumsi ini justru cenderung mengalienasikan kalangan muslim non-Islamis sekular yang paling bersahabat dengan Barat.Kata Kunci: Islamisme, Pos-Islamisme, Islam Sipil AbstractIn Islamic study, the difference between Islamism and Islamic are often overlooked or even eliminated. However, for clearer reasons will be explained on next chapter. The distinction is important to believe that muslims can live in peace with non-muslims. Islamic faith is not a barrier for peace or even a threat to non-muslims. On the other hand, Islamism creates a rift of civilizations between muslims and non-muslims. Not only label "Jews and Crusaders" were regarded as enemies, but also targeting non-muslims: Hindus in Kashmir and Malaysia, Buddhist and Confucian in China an Southeast Asia, the African animist religions in Sudan. Islamism classify all non-muslims as kuffar (infidels) and it means they are all "enemies of moslem." Among the liberal muslims are not missed the target. Beside to contribute the polarization between muslims and non-muslims, Islamism also raises cruel internal conflict. Islamism is not something needed by moslem civilization in the crisis that they faced. Instead, we need to agree that between the civilian moslem and liberal related to secular perspective. In this case, we are as moslem non-Islamism not only accept pluralism but also placing Moslem in cultural diversity and a religion that shape modern world. Liberal Muslims are not "a thin slice". By describing us like that, which its consequent can we ignore, not merely is factual errors, but a tactical step, when assuming it pricely tend to alienate secular Moslem non-Islamist who most friendly to the Western.Keywords: Islamism, Pos-Islamism, Civil Islamic
Distributive Justice Sharing System on Sharia Based Micro Finance Institutions (Empirical Study of BMT X in Semarang) Lasmiatun .
Jurnal Iqtisad Vol 3, No 1 (2016): iqtisad
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/iq.v3i1.2461

Abstract

AbstractBMT X is closer to the distributive justice "The principle of fair equality of opportunity", the First; Justice Depositary: For the results of the paid-up member of the BMT financing obtained in accordance with the number of the income or gains on the month, divided in accordance with its portion, Second; Storage and BMT justice: For the results received by members of the depositary in accordance with the results accepted by BMT, from members of financing in the portion or ratio multiply by agreement between BMT and members keeper, Third; despite the fine provisions enacted but is flexible according to the ability of members and funds channeled kebaitul maal, Fourth;  BMT X more synergy activities are better able to be brought closer to the economically disadvantaged even sociological, helping each other, give and take, and mutual benefit. Fifth; Trust and supervision between members and BMT X can be increased revenues members who do not always have to reduce the growth of business incomeKeywords: BMT, Member, Sharing, Justice, Revenue. مخلص البحث                         : خزينة المال الشرعية هو أقرب إلى العدالة التوزيعية "مبدأ المساواة العادلة للفرصة" (مبدأ المساواة في المعرض فرصة)، الأول العدل الوديع: لنتائج أعضاء المدفوع من التمويل ل خزينة المال الشرعيةوفقا لكمية حصل في الدخل أو المكاسب في الشهر، تنقسم وفقا لحصتها، وهما الوديع العدل و خزينة المال الشرعية: لالنتائج وفقا لأعضاء الوديع الواردة وفقا للنتائج مقبولة من قبلخزينة المال الشرعية ، التمويل عضوا ضرب من قبل جزء أو نسبة الاتفاق بينوأعضاء حارس، شروط الثالثة من الغرامات على الرغم من سريان ولكن مرنة وفقا لقدرة الأعضاء والأموال المقدمة للمال تصبح مقرا، الرابع آخر خزينة المال الشرعيةمزيد من التآزر التي يتم اقتصاديا أن يقدموا أكثر أقرب للمحرومين حتى السوسيولوجية، مما يساعد، الأخذ والعطاء، يمكن أن تكون مفيدة للطرفين، والثقة الخامس والإشراف بين الأعضاء و خزينة المال الشرعيةيمكن أن تكون زيادة أعضاء إيرادات الذين ليس لديهم دائما للحد من نمو الإيرادات التجارية.كلمات البحث:الألفاظ الأساسياة :خزينة المال الشرعية ، عضو ، مشاركة الأرباح, والعدل, والإيرادات

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 1 (2025): Article In Press 2024 Vol 12 No 2 (2025): Jurnal Iqtisad Vol 11 No 2 (2024): Jurnal Iqtisad Vol 11, No 2 (2024): Jurnal Iqtisad Vol 11, No 1 (2024): Jurnal Iqtisad Vol 11 No 1 (2024): Jurnal Iqtisad Vol 10, No 2 (2023): Jurnal Iqtisad Vol 10, No 1 (2023): Jurnal Iqtisad Vol 9, No 2 (2022): Jurnal Iqtisad Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Iqtisad Vol 8, No 2 (2021): Jurnal Iqtisad Vol 8, No 1 (2021): Jurnal Iqtisad Vol 7, No 2 (2020): Jurnal Iqtisad Vol 7, No 1 (2020): IQTISAD Vol 6, No 2 (2019): IQTISAD Vol 6, No 1 (2019): Iqtisad Vol 5, No 2 (2018): Iqtisad Vol 5, No 1 (2018): Iqtisad Vol 4, No 2 (2017): Jurnal Iqtisad Vol 4, No 1 (2017) Vol 3, No 1 (2016): iqtisad Vol 2, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2013): Jurnal Iqtisad More Issue