Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Sejarah Citra Lekha

Website

Published by Universitas Diponegoro

ISSN : - EISSN : 24430110 DOI : -

Core Subject : Humanities, Art,

Arts Humanities

Arjuna Subject : -

Articles 6 Documents

Search results for , issue "Vol 2, No 2 (2017): Sejarah Politik" : 6 Documents clear

Di Bawah Bayang-Bayang Kota: Penataan Daerah di Provinsi Banten dari Zaman Kolonial sampai Zaman Reformasi Radjimo Sastro Wijono
Jurnal Sejarah Citra Lekha Vol 2, No 2 (2017): Sejarah Politik
Publisher : Department of History, Faculty of Humanities, Diponegoro University

Artikel ini membahas reformasi wilayah yang berlangsung di provinsi termuda di Indonesia yaitu Banten sejak zaman penjajahan Belanda sampai masa reformasi. Reformasi wilayah yang terjadi di daerah ini sangat menarik untuk dipelajari. Situasi politik-ekonomi merupakan faktor utama terjadinya reformasi wilayah di Banten. Dengan menggunakan metode sejarah, perubahan pengaturan wilayah Banten diketahui telah terjadi beberapa kali sejak masa penguasa tradisional (kesultanan) yang dilumpuhkan oleh pemerintah kolonial pada abad ke-19 hingga masa reformasi. Pada masa kolonial, Gubernur Jenderal Daendles mereformasi wilayah Banten menjadi tiga kabupaten yaitu Banten Hulu, Banten Hilir, dan Anyer. Sementara itu, pada masa kolonial Inggris wilayah Banten dibagi menjadi empat kabupaten yaitu Banten Lor, Banten Kulon, Banten Tengah, dan Banten Kidul. Perubahan kebijakan reformasi teritorial itu tentu saja membawa dampak dalam bidang politik, ekonomi, dan budaya. Regulasi penataan wilayah di Banten tidak hanya dipengaruhi oleh bayang-bayang situasi politik dan ekonomi dari Jakarta dan Bandung, tetapi juga berdasar pada aspek ekologis serta kepentingan umum masyarakat yang multikultur.

Proklamasi 17 Agustus 1945: Revolusi Politik Bangsa Indonesia Haryono Rinardi
Jurnal Sejarah Citra Lekha Vol 2, No 2 (2017): Sejarah Politik
Publisher : Department of History, Faculty of Humanities, Diponegoro University

Artikel sederhana ini membahas persoalan arti penting Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 bagi bangsa Indonesia, terutama berdasar pada keabsahannya dari segi hukum. Untuk menjawab persoalan hukum yang menyertai peristiwa Proklamasi Kemerdekaan RI tersebut, maka perlu diungkap terlebih dahulu latar belakang peristiwa sehingga dapat dijadikan landasan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kajian ini menekankan pada penggunaan literatur sebagai metode utama untuk menelaah persoalan. Oleh karena itu, berdasar pada penelaahan tersebut, artikel ini merumuskan bahwa gagasan kemerdekaan Indonesia secara legal formal diperoleh melalui proses perjuangan yang panjang, bukan merupakan ‘hadiah’ atas praktik kolonialisasi yang berlangsung saat itu.

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah terhadap Eks-anggota Gerakan Fajar Nusantara Moh. Rosyid
Jurnal Sejarah Citra Lekha Vol 2, No 2 (2017): Sejarah Politik
Publisher : Department of History, Faculty of Humanities, Diponegoro University

Penelitian ini dilakukan pada saat kembalinya anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) ke Kudus dari Kalimantan Barat. Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus terhadap upaya perlindungan masyarakatnya. Dalam penelitian ini juga dilakukan wawancara dan observasi terhadap mantan anggota Gafatar. Hasilnya menunjukkan bahwa pemerintah lokal tidak banyak memberikan bantuan kepada eks anggota Gafatar untuk kembali dan menetap di kampung halaman mereka. Oleh karena itu, terdapat dua hal yang perlu diselesaikan oleh pemerintah. Pertama, kelompok eks Gafatar membutuhkan lebih banyak akses dalam lapangan pekerjaan dan sumber keuangan. Kedua, pemerintah harus melakukan tindakan preventif untuk melindungi masyarakat dari organisasi yang berideologi inkonstitusional.

Antara Kemanfaatan dan Keseimbangan: Mangkunegara VII dan Pengelolaan Hutan Mangkunegaran Nina Witasari
Jurnal Sejarah Citra Lekha Vol 2, No 2 (2017): Sejarah Politik
Publisher : Department of History, Faculty of Humanities, Diponegoro University

Telah berabad lamanya hutan-hutan di wilayah Mangkunegaran dikelola dengan memadukan sistem pengelolaan tradisional dan pengelolaan moderen Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menggali kembali konsep-konsep yang diterapkan pemerintah Mangkunegaran, khususnya Mangkunegara VII, dalam pengelolaan hutan yang tidak sekadar mengadopsi peraturan kolonial, tetapi juga menyandarkan pada nilai-nilai tradisional yang telah ada dan tumbuh dalam masyarakat Jawa. Nilai-nilai tradisional yang dimaksud di sini yaitu berupa local wisdom dan local knowledge yang berkaitan dengan pelestarian hutan. Konsep moderen dalam pengelolaan hutan Mangkunegaran makin menguat pada masa Mangkunegara VII terutama dalam hal penentuan wilayah dan batasnya, sistem penanaman, penentuan jenis tanaman dan kondisi tanah, pemeliharaan tanaman reboisasi serta peraturan tentang perlindungan hutan dari penyakit tanaman dan penjarahan. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah.Sumber sebagian besar didapat dari perpustakaan Rekso Pustoko Mangkunegaran Surakarta dan perpustakaan daerah Yogyakarta. Sumber yang diperolehmeliputi luas hutan milik Mangkunegaran, jumlah perusahaan dan kegiatan lain yang membutuhkan kayu baik sebagai bahan bakar maupun bahan baku, luas wilayah kerajaan, peraturan penggunaan tanah di wilayah Mangkunegaran,dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan hutan milik Praja Mangkunegaran. Dari sumber yang diperoleh kemudian dilakukan kritik sumber untuk selanjutnya dianalisis dan diinterpretasikan. Dari hasil analisis tersebut dihasilkan beberapa temuan yaitu pertama, eksploitasi yang dilakukan oleh Praja Mangkunegaran atas hutan-hutannya dengan dalih apapun telah membawa dampak buruk bagi lingkungan. Kedua, intensitas penggunaan batu bara yang menggantikan kayu sebagai bahan bakar industri menyebabkan eksploitasi hutan Mangkunegaran mengalami penurunan, tetapi pada saat yang sama produksi perusahaan dapat meningkat sehingga margin keuntungan makin besar. Ketiga, kondisi perekonomian praja yang membaik kemudian mendorong pemerintah Mangkunegaran untuk memberikan perhatian lebih kepada lingkungan, khususnya usaha-usaha untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan hutan

Bersekolah di Tanah Pengasingan: Boven Digul, 1927-1943 Langgeng Sulistyo Budi
Jurnal Sejarah Citra Lekha Vol 2, No 2 (2017): Sejarah Politik
Publisher : Department of History, Faculty of Humanities, Diponegoro University

Artikel ini membahas tentang penyelenggaraan pendidikan di kamp pengasingan Boven Digul pada periode antara tahun 1927-1943. Beberapa persoalan yang akan dibahas dalam artikel ini adalah mengenai jenis sekolah yang didirikan di Boven Digul, para pelaku dalam proses belajar-mengajar di sekolah-sekolah itu, dan dampak dari keberadaan sekolah-sekolah itu baik bagi para penghuni kamp maupun masyarakat Boven Digul. Metode Sejarah dengan pendekatan sosiologis digunakan dalam penelitian ini, dengan sumber berupa arsip dan wawancara. Kamp pengasingan Boven Digul didirikan oleh pemerintah Belanda dan dioperasikan mulai dari 1927 sampai dengan 1943. Tahanan politik yang diasingkan di kamp ini pada awalnya adalah mereka yang terlibat dalam pemberontakan komunis di Banten (Jawa Barat) dan Sumatera Barat pada 1926-1927. Namun, pada tahun-tahun berikutnya para tokoh nasionalis juga menjadi penghuni kamp itu. Para tahanan diizinkan untuk membawa keluarganya. Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di kamp pengasingan, pemerintah kolonial Belanda pada 1927 mendirikan Standaardschool, dan kemudian menjadi Standaardschool met Nederlandsch. Kelompok tahanan naturalisten juga diizinkan untuk mendirikan sekolah bernama Malay English School (MES), yang kemudian menjadi sekolah “tiga keluarga”, diadakan di rumah-rumah para tahanan. Pada 1940-an, murid-murid dari sekolah “tiga keluarga” dimasukkan ke Standaardschool, sebab banyak guru yang beralih profesi. Mereka mencari nafkah lain ketika suplai bantuan menurun akibat blokade Jepang terhadap perairan di sekitar Papua. Baik Standaardschool, MES maupun sekolah “tiga keluarga” hanya diperuntukkan bagi keluarga para tahanan politik. Oleh karena itu, keberadaan sekolah-sekolah itu tidak memberi pengaruh pada masyarakat asli di sekitar kamp pengasingan.

Dinamika Gerakan Lingkungan dan Global Environmental Governance Yety Rochwulaningsih
Jurnal Sejarah Citra Lekha Vol 2, No 2 (2017): Sejarah Politik
Publisher : Department of History, Faculty of Humanities, Diponegoro University

Melalui metode sejarah kritis dengan pendekatan politik ekologi, tulisan ini mengkaji peristiwa bencana alam tanah longsor yang menjadi ancaman serius terhadap kehidupan masyarakat. Intensitas bencana tanah longsor yang semakin tinggi dan merata di berbagai kawasan di Indonesia tidak terlepas dari kebijakan ekonomi politik pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya alam dan masifnya penetrasi sistem ekonomi kapitalis global yang sangat ekspansif dan eksploitatif terhadap sumber daya alam. Fakta empirik implementasi UU No.5/1967, UU No. 11/1967, UU No. 5/1990, dan TAP MPR No IX/2001, justru menjadi pintu masuk bagi pemanfaatan sumber daya alam melebihi carrying capacity yang berdampak terhadap kerusakan ekosistem dan bencana alam yang menjadi ancaman serius kehidupan masyarakat.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

Filter by Year

2017 2017

Filter By Issues

All Issue Vol 10, No 2 (2025): Sejarah Sosial-Budaya, Identitas, dan Resistensi Vol 10, No 1 (2025): Sejarah Sosial, Praktik Budaya, dan Dinamika Kekuasaan Vol 9, No 2 (2024): Colonialism, Nationalism, and Social Transformation Vol 9, No 1 (2024): Colonialism, Culture, and Identity Vol 8, No 2 (2023): Pelestarian Budaya dan Transformasi Sosial Vol 8, No 1 (2023): Propaganda Politik dan Katastrofisme Vol 7, No 2 (2022): Islam dan Penggerak Kebudayaan Vol 7, No 1 (2022): Politik Ekonomi dan Identitas Budaya Vol 6, No 2 (2021): Pendidikan, Kebudayaan, dan Strategi Pertahanan Vol 6, No 1 (2021): Artefak, Etnografi, dan Strategi Pertahanan Vol 5, No 2 (2020): Perempuan, Perdagangan, dan Formasi Identitas Vol 5, No 1 (2020): Etnisitas, Identitas, dan Kebudayaan Vol 4, No 2 (2019): Nasionalisme, Demokrasi, dan Identitas Vol 4, No 1 (2019): Politik Ingatan, Identitas Kota, dan Warisan Budaya Vol 3, No 2 (2018): Konflik dan Etnisitas Vol 3, No 1 (2018): Integrasi Nasional Vol 2, No 2 (2017): Sejarah Politik Vol 2, No 1 (2017): Politik Kebudayaan Vol 1, No 2 (2016): Conflict and Integration Vol 1, No 1 (2016): Maritime State Development Vol 1, No 1 (2015): September 2015 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA