Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

MUSLIM HERITAGE: JURNAL DIALOG ISLAM DENGAN REALITAS

muslimheritage
Website

Published by Institusi Agama Islam Negeri Ponorogo

ISSN : 2502535X EISSN : 25025341 DOI : 10.21154/muslimheritage

Core Subject : Humanities, Art,

Arts Humanities

Muslim Heritage: Jurnal Dialog Islam dengan Realitas, is a double-blind peer-reviewed academic journal published by the Postgraduate of State Islamic Institute (IAIN) Ponorogo. The journal is a semi-annual publication publishing two issues (June and December) each year. It strives to strengthen transdisciplinary studies on issues related to Islam and Muslim societies. Its principal concern includes Islamic education, Islamic law, and Islamic economic. The journal reserves as a knowledge exchange platform for researchers, scholars, and authors who dedicate their scholarly interests to expand the horizon of education, law,and economic.

Arjuna Subject : -

Articles 10 Documents

Search results for , issue "Vol 4, No 1 (2019): Muslim Heritage" : 10 Documents clear

ANALISIS BAURAN PEMASARAN PADA LAZNAS YATIM MANDIRI CABANG PONOROGO DITINJAU DARI MARKETING SYARIAH Eka Wahyu Wibowo
Muslim Heritage Vol 4, No 1 (2019): Muslim Heritage
Publisher : IAIN Ponorogo

LAZNAS Yatim Mandiri Cabang Ponorogo is a non-profit or non-profit institution that is dedicated to empower all potential orphans through the management of ziswaf funds, whether individual, institutional, institutional or coorporate and domiciled in Ponorogo. This study purpose is analyzing the concept and application of marketing mix at the institution in terms of sharia marketing. This research mehod uses a qualitative approach and research type is descriptive qualitative with observation method and interview to capture data, then conducted analysis and position of researcher as key instrument. The results of this study are: First, the marketing mix at the agency focuses on the diversification of products coupled with the launch of innovative products of good quality, halal and tayyib with low price and supported by good service and very strategic office location for promotion and uphold honesty in marketing process as syiar Islam the aim is the penetration of market segments. Second, the institute performs strategy segmentation, targeting, positioning, diferentiation to meet the target selling that pay attention to customer satisfaction by building brand, service and process good. AbstrakLAZNAS Yatim Mandiri Cabang Ponorogo merupakan lembaga nirlaba atau non profit yang berkhidmat memberdayakan segala potensi anak yatim melalui pengelolaan dana ziswaf baik perorangan, lembaga, institusi maupun coorporate dan berkedudukan di Ponorogo. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis konsep dan penerapan bauran pemasaran pada lembaga tersebut ditinjau dari marketing syariah. Metode peneltian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian diskriptif kualitatif dengan metode pengamatan dan wawancara untuk menjaring data, kemudian dilakukan analisis dan posisi peneliti sebagai intrumen kunci. Hasil dari penelitian adalah: Pertama, bauran pemasaran pada lembaga tersebut menitik beratkan pada diversifikasi produk yang dibarengi dengan peluncuran produk inovatif yang berkualitas baik, halal dan tayyib dengan harga rendah dan serta ditunjang dengan layanan bagus dan lokasi kantor yang sangat strategis untuk promosi serta menjunjung tinggi kejujuran dalam proses pemasarannya sebagai syiar Islam tujuannya adalah penetrasi segmen pasar. Kedua, lembaga tersebut melakukan strategi segmentation, targeting, positioning, diferentiation untuk memenuhi target selling yang memperhatikan kepuasan konsumen dengan membangun brand, service dan process yang bagus

POTENSI RIBA DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (LKS) DI KABUPATEN PONOROGO Ahmad Wafa
Muslim Heritage Vol 4, No 1 (2019): Muslim Heritage
Publisher : IAIN Ponorogo

Nowadays, in almost every transaction, it is almost impossible to avoid usury, as well as transactions in sharia financial institutions themselves. In theory it might have been very perfect and avoided usury, but in its implementation it had not been completely free from usury. Usury has plagued and penetrated almost all the joints of the Indonesian economy. This article tries to dig deeper and find small potentials that can be missed a little more. The conclusions of this study are: First, the legal contract (contract) that is used is still found in the potential to fall into usury or it can be called the back door of usury. Second, the implementation of sharia products sometimes forgets the crucial things the basic principle of the contract itself, for example the determination of margins based on the financing principal provided, not based on the buying and selling object in the murābaḥah contract. Determination of the capital principal value of 70% of the selling price of the collateral provided by the Customer and is definitely profitable. Third, the application of the LKS financing contract in Ponorogo which is not yet 100% has a direct impact on the Customer, namely a very large margin of 49.39% and the potential for usury by 19.39% of the principal capital issued by the bank on murābaḥah financing. Disbursement of muḍārabah funds is not 100% given by the Customer as capital manager and profit determination at the beginning of the contract without seeing the customer profit or loss. Dewasa ini dalam setiap transaksi hampir dapat dikatakan mustahil untuk terhindar dari riba, begitupun transaksi-transaksi dalam lembaga keuangan syariah sendiri. Secara teori mungkin telah sangat sempurna dan terhindar dari riba, namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya terbebas dari riba. Riba telah menjangkiti dan merasuki hampir seluruh sendi-sendi perekonomian Indonesia. Artikel ini berusaha menggali lebih dalam dan menemukan potensi-potensi kecil yang sedikit banyak bisa terlewatkan. Kesimpulan dari kajian ini yaitu: Pertama, Legal kontrak (akad) yang digunakan masih ditemui potensi-potensi jatuh kepada riba atau bisa disebut pintu belakang dari riba. Kedua, Pelaksanaan produk syariah ini terkadang melupakan hal-hal krusial prinsip dasar dari akad itu sendiri misalnya penetapan margin berdasarkan pokok pembiayaan yang diberikan, bukan berdasarkan obyek jual beli pada akad murābaḥah. Penetapan nilai pokok modal 70 % dari harga jual agunan yang diberikan Nasabah dan pasti untung. Ketiga, Penerapan akad pembiayaan LKS di Ponorogo yang belum sesuai 100% berdampak langsung terhadap Nasabah yaitu margin yang sangat besar 49,39% dan berpotensi riba sebesar 19,39% dari modal pokok yang dikeluarkan oleh bank pada pembiayaan murābaḥah. Pencairan dana muḍārabah tidak 100% diberikan Nasabah sebagai pengelola modal dan penetapan keuntungan di awal akad tanpa melihat nasabah untung atau rugi.

BANK UMUM SYARIAH : PERSPEKTIF KINERJA DEPOSITO MUDHARABAH ARDIANI IKA SULISTYAWATI
Muslim Heritage Vol 4, No 1 (2019): Muslim Heritage
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (346.42 KB)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari tingkat suku bunga, nisbah bagi hasil, inflasi dan likuiditas terhadap deposito mudharabah pada bank umum syariah (BUS) yang ada di Jawa Tengah. Variabel dependen yang digunakan adalah deposito mudharabah dan variabel independennya antara lain tingkat suku bunga, nisbah bagi hasil, inflasi dan likuiditas. Populasi dalam penelitian ini merupakan bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia (BI) pada periode 2010-2015, pengambilan sampel menggunakan metode judgment sampling terhadap bank umum syariah yang konsisten menerbitkan laporan keuangan triwulan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi serta dianalisis dengan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel likuiditas yang diproksikan menggunakan finace to deposit ratio (FDR) berpengaruh terhadap deposito mudharabah. Sedangkan variabel tingkat suku bunga, nisbah bagi hasil dan inflasi tidak berpengaruh terhadap deposito mudharabah. Artinya, tingkat keyakinan yang diperoleh sebesar 26,3% dipengaruhi oleh keempat variabel tersebut. sedangkan 73,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

WAQF AL-IRSÂD: Menyoal Pelaksanaan dan Kedudukan Wakaf Tanah “Béngkok” sebagai Suatu Fenomena Wakaf Negara dalam Kajian Fiqh iza hanifuddin
Muslim Heritage Vol 4, No 1 (2019): Muslim Heritage
Publisher : IAIN Ponorogo

AbstractThe village land / béngkok serves as compensation for the salary of the government board through the use of rice field processing. However, not all objects are in the form of rice fields, it can be manifested as a mosque, cemetery, field, and even village punden. In the case of rise fields, they can be distributed in turn among the village apparatus from time to time, while the other objects not distributed in turn, since they have been functioning for a long time based on the customary. Such condition is required to be concern to various groups due to the ambiguous status of bengkok whether they are belong to village or public property. Meanwhile, the utilization of that function has also been valid for quite a long time without any conversion. This paper tries to offer the concept of State Waqf as an alternative solution to solve the ambiguity of this position. The writer utilize the Waqf al-Irsad theory as the State Endowments Fiqh considering the functions and benefits of bengkokas religious matters, namely mosques and village graves in which the state has role as policy maker and technical controllerof land law. Tanah béngkok desa berfungsi sebagai kompensasi gaji aparatur desa melalui jalan pemanfaatan pengolahan sawah. Namun, tidak semua objek béngkok berwujud sawah. Béngkok ada yang diwujudkan sebagai masjid, kuburan, lapangan, bahkan punden desa. Pada sawah, status pemanfaatannya bisa dipergilirkan di antara aparatur desa dari masa ke masa, sedangkan pada objek selain sawah keberlakuannya tidak dipergilirkan, tetapi sudah berfungsi untuk itu sejak lama, sejak desa adat itu sendiri ada dari zaman nenek moyang. Kedudukan seperti itu perlu menjadi perhatian berbagai pihak karena statusnya yang “ngambang” antara milik desa karena statusnya atau milik masyarakat karena adatnya. Kedua-duanya pasti saling memiliki dan memerlukan. Sementara, pemanfaatan untuk fungsi itu pun sudah berlaku dalam kurun yang cukup lama tanpa ada alih fungsi. Tulisan ini mencoba menawarkan konsep Wakaf Negara sebagai solusi alternatif mengurai “kengambangan” kedudukan béngkok ini. Penulis menggunakan teori Waqf al-Irsâd sebagai Fiqh Wakaf Negara mengingat fungsi dan manfaat béngkok selama ini lebih banyak untuk urusan keagamaan, yaitu masjid dan kuburan desa di mana negara selama ini sebagai pembuat kebijakan dan pengendali teknis keagrariannya.

MODELS OF WAQFFUNDRAISING MANAGEMENTIN INDONESIA Huda, Miftahul
Muslim Heritage Vol 4, No 1 (2019): Muslim Heritage
Publisher : IAIN Ponorogo

AbstractNowadays, strengthening the capacity of nazir is very essential in gettingbenefits in terms of self-reliance and empowerment of mauquf alaih. One of its attempts israising fund as an advance of the improvement assets and waqf potential management.Therefore, this paper aims to investigate the uniqueness of waqf management in the viewpointof fundraising from three Nazir, namely, Hasyim Ashari Islamic boarding school TebuirengJombang, Foundation for Waqof Board and the Islamic University of Indonesia Yogyakarta andAl-Falah Social Fund Surabaya. This study employed multi case study from the perspective ofcomparative approach. The findings showed that there are three uniqueness of obtaining waqf,they are, tradition wisdom-based fundraising in Nazir Tebuireng Jombang, university-basedfundraising for community empowerment in Nazir UII Yogyakarta and the community-basedfundraising which focused on marginalized people in YDSF Surabaya. Referring to theexperiences of those three nazir above, there is diverse models in waqf fundraising. Thediversity is in the form of internalization fundraising, relationship fundraising, and integratedfundraising. Those three models lead to a series of holistic model of waqf fundraising in orderto keep the sustainable of waqf management, including the sustainability of nazir, assets,benefits, wakif and mauquf 'alaih.Â AbstrakÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Saat ini, penguatan kapasitas nazir sangat penting dalam pengembangankemandirian dan pemberdayaan mauquf alaih. Salah satu upayanya adalah mengumpulkan dana sebagai uang muka dari peningkatan aset dan potensi manajemen wakaf. Oleh karena itu, makalah ini bertujuan untuk menggali keunikan manajemen wakaf dalam sudut pandang penggalangan dana dari tiga Nazir, yaitu, UniversitasHasyim Ashari TebuirengJombang, Dewan Wakafdari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan Dana Sosial Al-Falah Surabaya. Penelitian ini menggunakan studi multi kasus dari perspektif pendekatan komparatif. Temuan menunjukkan bahwa ada tiga keunikan dalam memperoleh wakaf, yaitu penggalangan dana berbasis tradisi kearifan di Nazir Tebuireng Jombang, pendanaan berbasis universitas untuk pemberdayaan masyarakat di Nazir UII Yogyakarta dan pendanaan berbasis masyarakat yang berfokus pada orang-orang pinggiran di YDSF Surabaya. Mengacu pada pengalaman ketiga nazir di atas, ada beragam model dalam penggalangan dana wakaf. Keanekaragaman itu dalam bentuk internalisasi, hubungandanintegrasipenggalangan dana. Â Ketiga model tersebut mengarah pada serangkaian model penggalangan dana wakafholistik dalam rangka mewujudkan keberlanjutan pengelolaan wakaf, termasuk keberlanjutan nazir, aset, manfaat, wakif dan mauquf 'alaih.

TINJAUAN MAS{LAH{AH TERHADAP AMDAL Frastiawan, Devid
Muslim Heritage Vol 4, No 1 (2019): Muslim Heritage
Publisher : IAIN Ponorogo

abstrak Secara umum banyak industri besar yang menghasilkan limbah dan mengganggu kelestarian lingkungan hidup. Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) sebagai sebuah peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang studi kelayakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, wajib dimiliki oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan. Amdal disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan yang dituangkan dalam dokumen Amdal. Penelitian ini berawal dari sebuah keprihatinan bahwa dalam kitab-kitab fiqh pembahasan tentang lingkungan hidup kurang mendapat sorotan. Penelitian ini berusaha untuk menjajagi tingkat dukungan agama terhadap Amdal dengan menggunakan pendekatan mas}lah}ah. Pertama, tingkat dukungan nas}s}-nas}s} agama terhadap Amdal cenderung kepada mas}lah}ah mursalah. Amdal sebagai produk hukum dan undang-undang dengan perantara pemerintah merupakan salah satu sarana dari mas}lah}ah mursalah. Kedua, agama meletakkan peringkat kepentingan Amdal dalam mas}lah}ah d}aru>ri>yah. Amdal terkait dengan mas}lah}ah yang bersifat umum (mas}lah}ah â€˜a>mmah), karena segala hal yang terjadi pada lingkungan hidup akan berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Ketiga, agama meletakkan Amdal dalam al-kulliya>t al-khams sebagai fard}u kifa>yah, tidak termasuk dalam salah satu sektor di dalamnya dan juga tidak memasukkannya dalam sektor baru keenam untuk dibuka, karena dalam implementasinya Amdal merupakan kewajiban kolektif dalam penanganan problem lingkungan hidup yang hanya dapat dituntaskan secara bersama dengan melibatkan banyak stakeholders.Â abstractIn general, many large industries produce waste and interfere with environmental sustainability. EIA-Environmental Impact Assessment (in Indonesia usually called by Amdal) as a law that regulates the feasibility study of a business plan and/or activity, must be owned by every business and/or activity that has an important impact on the environment. The EIA is prepared by the initiator at the planning stage of a business and/or activity as outlined in the EIA documents. This thesis begins with a concern that in the books of fiqh the discussion of the environment is not under the spotlight. Therefore, this thesis will explore the level of religious support for EIA with the approach of mas}lah}ah. First, the support level of nas}s}-nas}s} religion against EIA tends to mas}lah}ah mursalah. EIA as a legal product and law with a government intermediary is one of the means of mas}lah}ah mursalah, because it contains a essential mas}lah}ah, in line with the intent and purpose of sharaâ€˜, does not clash with the existing sharaâ€˜ proposition, and is very necessary in the prevention of pollution and environmental destruction. Second, religion ranks EIA interest in mas}lah}ah d}aru>ri>yah. EIA is related to mas}lah}ah that are general in nature (mas}lah}ah â€˜a>mmah), because everything that happens in the environment will affect human life, including di>n (religion), nafs (life), â€˜aql (intellect), â€˜ird}/nasl (dignity/offspring), and ma>l (wealth). The aspect of benefit in EIA is an effort to realize benefits (jalb al-mana>fiâ€˜i) and avoid humans from damage and ugliness (darâ€˜ al-mafa>sidi). Third, religion puts EIA in al-kulliya>t al-khams as fard}u kifa>yah, not included in one of the sectors in it and also does not include it in the sixth new sector to be opened, because in its implementation EIA is a collective obligation in handling environmental problems that can only be resolved together by involving many stakeholders.Â

Faktor Pengaruh Keputusan Berbelanja Warga Nahdliyin di Mini Market Buana Intan puspitasari
Muslim Heritage Vol 4, No 1 (2019): Muslim Heritage
Publisher : IAIN Ponorogo

AbstractCooperation in the economic field would be an option for the owner of funds with limited ability to develop personal assets and groups. Cooperation of mini market establishment of Buana conducted by MWC NU Kebonsari sub-district with manager and shareholder. The establishment of a mini market formed by Nahdliyin residents in the midst of the Nahdliyin community created a new problem when the business unit formed together collapsed. This condition showing Nahdliyin residents need more study that commitment of Nahdliyin people to NU values is different from Nahdliyin's commitment to the business unit formed by the NU organization.This study aims to explore the factors that influencing interest of shopping among the Nahdliyin citizens. Quantitative research data was collected by questionnaires of 73 respondents are randomly selected. This research was anallyzed by using descriptive quantitative and inferential statistic method using regression and correlation test. The result of empirical test proves that economic factor is influencing shopping interest by 89%. AbstrakKerjasama di bidang ekonomi sering kali menjadi pilihan guna mengembangkan aset kelompok. Kerjasama dalam rangka meningkatkan kemandirian oaganisasi keagamaan. Pembentukan mini market Buana yang dilakukan oleh MWC NU kecamatan Kebonsari dilakukan penggalangan dana pengurus dan anggota serta pengelola yang dianggap kompeten di bidang jual beli. Pendirian unit usaha bersama bertujuan untuk meningkatkan kemandirian organisasi dan pemenuhan kebutuhan seluruh warga Nahdliyin secara ekonomi. Mini market bentukan warga Nahdliyin di tengah-tengah masyarakat Nahdliyin menimbulkan permasalahan baru ketika unit usaha yang dibentuk secara bersama-sama ini mengalami kemunduran. Hal ini menjadi tanda tanya apakah warga Nahdliyin memang membelanjakan uangnya di tempat lain, di sisi lain timbul pertanyaan komitmen warga Nahdliyin terhadap nilai-nilai NU memang berbeda dengan komitmennya terhadap unit usaha yang dibentuk oleh organisasi NU. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami faktor-faktor yang mempengaruhi minat berbelanja di kalangan warga Nahdliyin. Pengumpulan data penelitian kuantitatif dilakukan dengan penyebaran angket terhadap 73 responden yang dipilih secara random sampling. Penelitian ini menggunakan analisis metode deskriptif kuantitatif dan statistik inferensial menggunakan uji regresi dan korelasi. Hasil uji empiris membuktikan bahwa bauran pemasaran mendominasi pengaruh minat berbelanja sebesar 89%.

WAKAF UANG DALAM TINJAUAN HUKUM, POTENSI, DAN TATA KELOLA nur kasanah
Muslim Heritage Vol 4, No 1 (2019): Muslim Heritage
Publisher : IAIN Ponorogo

AbstractIn the Islamic economy system, waqf has not been explored maximally, but very potential as one of the instruments for social and economic empowerment of muslim societies. One kind of waqf is cash waqf.Even though there are some others who debate the legitimacy, cash waqf is lawful, by considering the opinion of hadith scholars such as voiced by some Hanafi and Shafi’i scholars that cash waqf does not refer to manifestation form of the money but share the value, so the eternality of waqf assets can be hold out. Indonesian Ulama Council (Majelis Ulama Indonesia/MUI) released fatwa that legitimated cash waqf on May 11th 2002. And later reinforced by the presence of Law No. 41/2004 that concerning on waqf stating that waqf objects are not only immovable assets but also can be movable assets such as money. The potency of cash waqf in Indonesia is so great, even can be collected at least IDR 3 trillions/year. With concept that waqf assets is eternal and not be lost, so the using of cash waqf for investment purposes can be diversified. Economically, cash waqf has a great potency for increasing the value of micro economy of societies and the nation’s macro economic activity. Even if cash waqf was managed profesionally, managerially and transparant, its impact is very fantastic and could be alternative solution for poverty alleviation. Abstrak Dalam sistem ekonomi Islam, wakaf belum banyak dieksplorasi secara maksimal, padahal sangat potensial sebagai salah satu instrumen untuk pemberdayaan sosial dan ekonomi umat Islam.Salah satu bentuk wakaf adalah berupa uang tunai. Meskipun legitimasi dari wakaf uang masih diperdebatkan, namun dengan merujuk pendapat dari ulama hadits madzhab Hanafi, dan sebagian ulama Syafi’iyah, maka wakaf uang adalah sah, karena bukan wujud uangnya yang diwakafkan tetapi yang dimanfaatkan adalah nilainya sehingga kelanggengan harta wakaf tetap utuh. MUI mengeluarkan fatwa tanggal 11 Mei 2002 tentang bolehnya wakaf uang. Hal ini kemudian diakomodir dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang salah satunya mengatur tentang wakaf bahwa objek wakaf bukan hanya harta tetap tapi juga benda bergerak berupa uang. Potensi dari wakaf uang di Indonesia sangat besar, bahkan bisa mencapai setidaknya Rp 3 trilyun dalam setahun. Dengan konsep bahwa harta wakaf bersifat kekal dan tidak bisa hilang, maka pemanfaatan wakaf uang untuk tujuan investasi dapat terus berkembang. Secara ekonomi, wakaf uang memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan kegiatan ekonomi umat secara mikro dan makro. Bahkan, bila dikelola dengan profesional, manajerial dan transparan, nilainya amat fantastis dan dapat menjadi alternatif bagi penanggulangan kemiskinan.

ISU KONTEMPORER PERAN NOTARIS DALAM AKAD MURABAHAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARI’AH Dudi Badruzaman
Muslim Heritage Vol 4, No 1 (2019): Muslim Heritage
Publisher : IAIN Ponorogo

ABSTRACT In the growth and development of the Islamic Financial Institution (LKS) in Indonesia, there are three major challenges: First: how LKS can be an alternative financial institution for the community, especially the Muslim community. Second: Product innovation and growth must develop and still be able to compete with conventional financial institutions. And third: the products offered must still maintain the principles of Islamic shari'a. In providing guarantees of safety and comfort to customers, the role of the notary in the LKS is to provide legality. In the service function, a notary who has an attitude of honesty, fairness, transparency and neutrality (impartial to anyone) becomes an added value for the community to trust sharia financial institutions as a place for murabahah financing contracts that use collateral / collateral as a condition of the financing contract. With the descriptive method, this paper describes how the position and role of the notary in the Murabahah contract in the Syari'ah Financial Institution. In Murabahah financing, the role of the notary as a general official making deed becomes the legal strength of the parties in: making a Deed of Sale (AJB), Fiduciary contract / agreement, Power of Attorney (SKMHT) and Deed of Recognition (APHT) and Recognition Deed Debt. So that the parties who are in agreement can get a guarantee that is legally binding on the contract and can be used as an authentic deed if there is a dispute or something else related to the law. Keywords: Notary Role, Murabahah Agreement, LKS, Authentic Deed. ABSTRAKDalam pertumbuhan dan perkembangan Lembaka Keuangan Syari’ah (LKS) di Indonesia, terdapat tiga tantangan besar:, Pertama: bagaimana LKS bisa menjadi lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat, khusunya ummat Islam. Kedua: Inovasi dan pertumbuhan produk harus berkembangan dan tetap bisa bersaing dengan lembaga keuangan konvensional. Dan ketiga: produk-produk yang ditawarkan harus tetap memepertahankan prinsip-prinsip syari’at Islam. Dalam memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan pada nasabah, peran notaris di LKS sebagaipemberi legalitas (kekuatan hukum). Pada fungsi pelayanan, notaris yang memiliki sikap kejujuran, keadilan, transparansi dan netral (tidak memihak siapapun) menjadi nilai tambah untuk masyarakat dapat mempercayai lembaga keuangan syariah sebagai wadah tempat terjadinya akad pembiayaan murabahah yang menggunakan agunan/jaminan sebagai syarat akad pembiayaan tersebut. Dengan metode deskriptif, tulisan ini menguraikan bagaimana kedudukan dan peran notaris dalam akad Murabahah dalam Lembaga Keuangan Syari’ah. Dalam pembiayaan Murabahah, peran notaris sebagai pejabat umum pembuat akta menjadi kekuatan hukum para pihak dalam: membuat Akta Jual Beli (AJB), akad/perjanjian Fidusia, Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan Akta Pengakuan Hutang. Sehingga para pihak yang berakad sama-sama mendapatkan jaminan yang berkekuatan hukum atas akadnya dan bisa dipergunakan sebagai akta otentik jika dikemudian hari terdapat sengketa atau hal lain yang berkaitan dengan hukum.Kata kunci: Peran Notaris, Akad Murabahah, LKS, Akta Otentik.

TRANSPARANSI KEUANGAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF ISLAMIC GOOD GOVERNANCE miftahul akla
Muslim Heritage Vol 4, No 1 (2019): Muslim Heritage
Publisher : IAIN Ponorogo

AbstractThe presence of technological developments impacts on the increasing of information disclosure. Also, it is occurred in every government agency, including in the center, province and district / city. This openness is very important since the community can directly observe various policies and developments in the region as well as the use of the budget. This issue of openness is very important as a foundation for development in this region. The financial transparency leads community to conduct both direct and indirect monitor of its usage. It is expected that the regional development will be enlarged and the misuse of financial budget can be reduced. Therefore, it will be possible to realize development and creates a good government. AbstakPerkembangan teknologi membuat era keterbukaan informasi semakin terbuka lebar. Ini juga terjadi di setiap instansi pemerintah mulai dari pusat, provinsi hingga kabupaten / kota. Keterbukaan ini sangat penting agar masyarakat dapat secara langsung memantau berbagai kebijakan dan perkembangan di wilayah tersebut. Termasuk penggunaan anggaran di masing-masing instansi pemerintah. Masalah keterbukaan ini sangat penting, sebagai landasan dalam pembangunan di kawasan ini. Masyarakat menginginkan transparansi keuangan regional sehingga mereka dapat berkontribusi untuk pemantauan langsung dan pemantauan. Dengan keterbukaan ini, pembangunan akan dimaksimalkan dan meminimalkan penyalahgunaan atau penyalahgunaan anggaran keuangan daerah. Dengan begitu, akan mungkin untuk mewujudkan pembangunan yang mengambil sisi dari rakyat dan menciptakan pemerintahan pemerintahan yang baik.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

Filter by Year

2019 2019

Filter By Issues

All Issue Vol 10 No 2 (2025): Muslim Heritage: Jurnal Dialog Islam dengan Realitas Vol 10 No 1 (2025): Muslim Heritage: Jurnal Dialog Islam dengan Realitas Vol 9 No 2 (2024): Muslim Heritage: Jurnal Dialog Islam dengan Realitas Vol 9 No 1 (2024): Muslim Heritage: Jurnal Dialog Islam dengan Realitas Vol 8 No 2 (2023): Muslim Heritage: Jurnal Dialog Islam dengan Realitas Vol 8, No 1 (2023): Muslim Heritage: Jurnal Dialog Islam dengan Realitas Vol 7, No 2 (2022): Muslim Heritage: Jurnal Dialog Islam dengan Realitas Vol 7, No 1 (2022): Muslim Heritage: Jurnal Dialog Islam dengan Realitas Vol 6, No 2 (2021): Muslim Heritage: Jurnal Dialog Islam dengan Realitas Vol 6, No 1 (2021): Muslim Heritage Vol 5, No 2 (2020): Muslim Heritage Vol 5, No 1 (2020): Muslim Heritage Vol 4, No 2 (2019): Muslim Heritage Vol 4, No 1 (2019): Muslim Heritage Vol 3, No 2 (2018): Muslim Heritage Vol 3, No 1 (2018): Muslim Heritage Vol 2, No 2 (2017): Muslim Heritage Vol 2, No 1 (2017): Muslim Heritage Vol 1, No 2 (2016): Muslim Heritage Vol 1, No 1 (2016): Muslim Heritage More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
abied76@gmail.com

Editorial Address
Street Pramuka 156. Po. Box. 116 Ponorogo 63471, East Jawa, Indonesia

Location
Unknown,

Unknown

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official abied76@gmail.com

Editorial Address Street Pramuka 156. Po. Box. 116 Ponorogo 63471, East Jawa, Indonesia

Location Unknown, Unknown INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
abied76@gmail.com

Editorial Address
Street Pramuka 156. Po. Box. 116 Ponorogo 63471, East Jawa, Indonesia

Location
Unknown,

Unknown

INDONESIA