cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Moh. Nur Ichwan, M.A., Ph.D.
Contact Email
-
Phone
+62274515856
Journal Mail Official
jurnal.dakwah@uin-suka.ac.id
Editorial Address
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Dakwah: Media Komunikasi dan Dakwah
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
ISSN : 14115905     EISSN : 26141418     DOI : https://doi.org/10.14421/jd
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Art, Social,
Religion Arts Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences
Jurnal Dakwah memuat berbagai artikel yang mendiskusikan tentang dakwah, baik secara normatif maupun historis. Diterbitkan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, dua nomor setiap tahun. Redaksi menerima tulisan tentang berbagai persoalan yang terkait dengan dakwah dalam berbagai aspeknya. Isi tulisan yang dimuat tidak harus sejalan atau pun mencerminkan pandangan redaksi.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Studi Agama
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 9, No 2 (2008)" : 6 Documents clear
KODE ETIK JURNALISTIK DAN KEBEBASAN PERS DALAM PERSPEKTIF ISLAM Pasrah, Heri Romli
Jurnal Dakwah Vol 9, No 2 (2008)
Publisher : Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4158.046 KB)

Abstract

Sejak reformasi bergulir pada Mei 1998, kebebasan pers kembali menggeliat. Setiap media dengan bebasnya menyampaikan berbagai tayangan dan kritik social, termasuk kritik terhadap pemerintah, masyarakat, dan media massa sekali pun. Pers dengan leluasa mengungkapkan berbagai fakta tanpa dihantui rasa takut akan ancaman penguasa ataupun ancaman pencabutan SIUPP Para pemburu fakta (wartawan) pun dengan rasa aman mereka bebas melakukan aktifitas sebagai penyaji fakta bukan sebagai alat penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya.Namun belakangan ini, kebebasan pers sering disalahgunakan. Banyak kalangan media dengan berani menyajikan berita anarkis, fitnah, bohong, ataupun gambar-gambar berbau pornografi maupun pornoaksi, misalnya gambar salah satu artis yang menjadi cover bagian depan majalah yang memperlihatkan bagian-bagian vital dari kaum wanita atau laki-laki atau cerita-cerita yang mengundang gairah seksualitas.Media juga sering dijadikan sebagai alat provokasi dari satu golongan kepada golongan lain. Bahkan ada beberapa media pers yang sengaja menayangkan tayangan kriminalitas dengan lebih mengedepankan aksi kekerasannya daripada solusi yang diberikan, sehinga menambah deretan panjang dampak negatif dari kebebasan pers. Ironisnya, semua itu dilakukan hanya sekedar untuk menarik minat pembaca demi kepentingan komersial semata, tanpa dibarengi dengan nilai-nilai pendidikan, terutama pendidikan agama, di dalamnya.
GLOBALISASI KOMUNIKASI DAN TUNTUTAN DAKWAH BERMEDIA Khoiro Ummatin
Jurnal Dakwah: Media Komunikasi dan Dakwah Vol 9, No 2 (2008)
Publisher : Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2488.703 KB)

Abstract

Tulisan ini mencoba untuk mendiskusikan dampak globalisasi informasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi komunikasi, dikaitkan dengan kesiapan juru dakwah memanfaatkan teknologi komunikasi dalam penyelenggaraan kegiatan dakwah. Pembahasan kegiatan dakwah yang ada di tangan pembaca ini, akan mengeksplorasi dua variabel penting yang berkaitan dengan kegiatan dakwah bermedia.
PERENCANAAN DALAM DAKWAH ISLAM Muhammad Rosyid Ridla
Jurnal Dakwah: Media Komunikasi dan Dakwah Vol 9, No 2 (2008)
Publisher : Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2641.39 KB)

Abstract

Penyelenggaraan dakwah akan berjalan secara efektif dan efisien apabila terlebih dahulu dapat diidentifikasikan masalah-masalah yang tengah dihadapi oleh masyarakat. Kemudian, atas dasar hasil pengendalian situasi kondisi medan dakwah, disusunlah sebuah rencana yang tepat. Dinamika masyarakat dakwah dengan berbagai macam problemnya mengharuskan para penyelenggara dakwah mampu menyusun rencana yang tepat dalam mengatur dan mengorganisir subjek dakwah dalam kesatuan-kesatuan dakwah tertentu. Untuk mewujudkandan memasyarakatkan Islam, maka dakwah harus dikelola dengan baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga akan tercapai masyarakat yang rahmatan lil-'alamin.Dengan demikian penggunaan perencanaan mempunyai arti penting dalam proses penyelenggaraan dakwah. Hal ini dikarenakan perencanaan selalu mengutamakan sistematika kerja dalam menghadapi masalah serta kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Pelaksanaan dakwah yang mempunyai scope kegiatan yang kompleks hanya dapat berjalan secara efektif apabila dilakukan oleh tenaga-tenaga yang secara kualitatif dan kuantitatif mampu melaksanakan tugas dakwah Islamiyah dalam suatu organisasi khusus atau lembaga yang menanganinya.
DAKWAH KHALIFAH ALI DALAM KONTEKS POLITIK Rostiana Ita
Jurnal Dakwah: Media Komunikasi dan Dakwah Vol 9, No 2 (2008)
Publisher : Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4720.757 KB)

Abstract

Dibandingkan dengan masa khalifah Abu Bakar, Umar dan Usman, masa All bin Abi Thalib adalah masa paling berat dan sulit. Pada masa Abu Bakar dan Umar para sahabat senior masih banyak, mereka mengerti dan menghayati betul ajaran dan teladan yang ditinggalkan Rasulullah. Sedangkan pada masa Usman unsur-unsur luar mulai masuk dan para sahabat yang ada adalah para sahabat yang baru masuk Islam setelah Rasulullah wafat. Sebagian besar perpecahan dalam Islam disebabkan oleh soal-soal politik dan dinasti serta perselisihan suku dan rasa cemburu kabilah Qurays yang lain terhadap keluarga Hasyim. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Islam, persatuan yang dibina oleh Rasulullah, pada masa pemerintahan Ali persatuan itu hancur berantakan. Permusuhan kabilah dengan kabilah dan peperangan saudara antara suatu kaum dengan kaum lainnya yang terjadi pada jaman jahiliyah dulu hidup kembali dengan dahsyatnya pada masa Ali.
HUBUNGAN ISLAM DAN POLITIK MASA ORDE BARU Okrisal Eka Putra
Jurnal Dakwah: Media Komunikasi dan Dakwah Vol 9, No 2 (2008)
Publisher : Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3791.993 KB)

Abstract

Perkembangan krisis yang terjadi pada penghujung Orde lama dan akibat yang ditimbulkannya, yaitu berupa kelahiran era Orde Baru . Kita juga harus melihat respon umat Islam ketika melihat kejatuhan Orde Lama dan kelahiran sebuah orde yang sangat dinantikan oleh umat Islam, khususnya dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara atau politik. Di era Orde Baru nanti akan dilihat dinamika umat Islam ketika berhadapan dengan sebuah negara yang baru lahir. Tentu saja banyak harapan dan impian yang selama ini tersekat oleh beberapa faktor yang ada, tak terkecuali dari pihak umat Islam sendiri. Bab ini diharapkan nanti memberikan gambaran tentang respon politik umat Islam terhadap gerakan Orde Baru di Indonesia.
KEMERDEKAAN INFORMASI: Catatan atas Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Akhmad Rifai
Jurnal Dakwah: Media Komunikasi dan Dakwah Vol 9, No 2 (2008)
Publisher : Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3249.144 KB)

Abstract

Lahirnya rancangan Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik itu sendiri dilatarbelakangi oleh beberapa pertimbangan yang mengarah pada terbentuknya masyarakat informasi. Pertama, informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengem-bangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Kedua, hak dalam memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Ketiga, kebebasan memperoleh informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Keempat, pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. Tulisan ini bukan untuk mencermati keseluruhan isi yang telah tertulis dalam UU KIP tersebut, namun sekedar ingin memberikan catatan seperlunya. Catatan pada klausul-klausul yang mungkin agak kurang bisa diterima, baik dalam kaitannya dengan realitas hak keterbukaan atau kebebasan informasi publik itu sendiri maupun dalam kerangka dasar bangsa membangun negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat Indonesia yang transparan, partisipasitif dan akuntabel.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2008 2008


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 25 No. 2 (2024) Vol. 25 No. 1 (2024) Vol. 24 No. 2 (2023) Vol. 24 No. 1 (2023) Vol. 23 No. 2 (2022) Vol. 23 No. 1 (2022) Vol. 22 No. 2 (2021) Vol 22, No 2 (2021) Vol. 22 No. 1 (2021) Vol 22, No 1 (2021) Vol 21, No 2 (2020) Vol. 21 No. 2 (2020) Vol. 21 No. 1 (2020) Vol 21, No 1 (2020) Vol 20, No 2 (2019) Vol. 20 No. 2 (2019) Vol 20, No 1 (2019) Vol. 20 No. 1 (2019) Vol. 19 No. 2 (2018) Vol 19, No 2 (2018) Vol 19, No 1 (2018) Vol. 19 No. 1 (2018) Vol. 16 No. 2 (2015) Vol 16, No 2 (2015) Vol 16, No 1 (2015) Vol. 16 No. 1 (2015) Vol 15, No 2 (2014) Vol. 15 No. 2 (2014) Vol. 15 No. 1 (2014) Vol 15, No 1 (2014) Vol. 14 No. 2 (2013) Vol 14, No 2 (2013) Vol 14, No 1 (2013) Vol. 14 No. 1 (2013) Vol. 13 No. 2 (2012) Vol 13, No 2 (2012) Vol. 13 No. 1 (2012) Vol 13, No 1 (2012) Vol 12, No 1 (2011) Vol. 12 No. 1 (2011) Vol 11, No 2 (2010) Vol. 11 No. 2 (2010) Vol. 11 No. 1 (2010) Vol 11, No 1 (2010) Vol. 10 No. 2 (2009) Vol 10, No 2 (2009) Vol. 10 No. 1 (2009) Vol 10, No 1 (2009) Vol 9, No 2 (2008) Vol. 9 No. 2 (2008) Vol 9, No 1 (2008) More Issue