cover
Contact Name
Made Warka
Contact Email
rosalindael@untag-sby.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalhmk@untag-sby.ac.id
Editorial Address
Jl. Semolowaru 45 Surabaya Jawa Timur
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Mimbar Keadilan
ISSN : 08538964     EISSN : 26542919     DOI : -
Core Subject : Social,
Mimbar Keadilan is published by the Law Faculty Laboratory of Law Faculty, University of August 17, 1945, Surabaya. First published in 1996 and up to now there are as many as two editions per year. This journal gives readers access to download journal entries in pdf file format. Mimbar Keadilan is created as a means of communication and dissemination for researchers to publish research articles or conceptual articles. The Mimbar Keadilan only accepts articles related to the topic of law except business law.
Arjuna Subject : -
Articles 11 Documents
Search results for , issue "Vol 12 No 2 (2019): Agustus 2019" : 11 Documents clear
PENEGAKAN HUKUM PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI WILAYAH BALI Sampebulu, Hariansi Panimba
Mimbar Keadilan Vol 12 No 2 (2019): Agustus 2019
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v12i2.2534

Abstract

Hukum perizinan adalah salah satu hal terpenting dalam mengelola semua aspek suatu negara. Perizinan diharapkan menjadi alat untuk mewujudkan perilaku publik. Karena itu sangat penting bagi semua lapisan masyarakat untuk mematuhi setiap aturan perizinan. Dalam hal membangun gedung, baik untuk keperluan pribadi dan komersial, Izin Mendirikan Bangunan sangat diperlukan karena melibatkan kehidupan banyak orang dan lingkungan, serta mempengaruhi tidak hanya mereka yang membangun bangunan tetapi juga mempengaruhi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Setiap daerah di Indonesia memiliki aturan sendiri mengenai hal ini, mengingat di Indonesia masih banyak masyarakat adat yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, seperti halnya masyarakat yang beradi di Bali, dimana yang diatur dalam Perda Nomor 26 Tahun 2013 tentang RT/RW Kabupaten Badung. tentang bangunan di wilayah pesisir. Pemerintah berharap dengan memberikan kewenangan kepada masing-masing daerah akan lebih mudah bagi mereka untuk membuat aturan yang sesuai dengan nilai-nilai budaya luhur yang dipegang oleh masyarakat di sana. tetapi kenyataannya, banyak dari kita menemukan bangunan yang menjorok ke pantai di Bali tanpa danya teguran dari pihak terkait, untuk itu penulis merasa perlu mengkaji hal ini dengan mengkaitkannya dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian hukum legal research dengan mencari tahu aturan yang berlaku dengan kaian ini, dan menggunakan pendekatan masalah diantaranya, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Karena meskipun hal ini bukan hal yang baru di Bali karena marak ditemui namun seolah-olah menerima permaklu-man dari petugas yang berwajib di Bali.

Page 2 of 2 | Total Record : 11