cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+62247465407
Journal Mail Official
gemapublica@live.undip.ac.id
Editorial Address
Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Diponegoro Building A, 1st floor Jl. Prof. Sudarto, SH, Tembalang, Semarang, Indonesia 50275
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Gema Publica : Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 24609714     EISSN : 25481363     DOI : -
Core Subject : Economy,
Economics, Econometrics & Finance
Gema Publica provides media to publish scientific articles as a result of research and development in public administration study. Gema Publica limited to published the scope of public policy and management We accept contributions of research articles and conceptual (non-research) articles from authors in English (preferable). We put more emphasis on research articles.
Arjuna Subject : Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (semua kategori) - Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (Lain-Lain)
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 5, No 2 (2020)" : 5 Documents clear
MENAKAR EFEKTIVITAS PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGGULANGAN COVID19 Hendra Wijayanto
GEMA PUBLICA : Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik Vol 5, No 2 (2020)
Publisher : Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (165.011 KB) | DOI: 10.14710/gp.5.2.2020.98-106

Abstract

Wabah Virus Corona (Covid-19) membuat keluarga tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di seluruh Indonesia merasa khawatir. Apalagi jika melihat korban yan. Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakag disebabkan oleh penyakit ini. PSBB sebagai langkah yang dialkukan pemerintah untuk meredam penyebaran virus covid19 yang terus menerus memakan korban meninggal dunia. Namun kebijakan PSBB yang diterapkan pemerintah masih belum efektif mengingat masih terjadi peningkatan jumlah kasus yang teridikasi covid19. Peningkatan korban covid19 ini disebabkan oleh banyak faktor mulai dari masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai kebijakan PSBB, dilema antara tuntutan kebutuhan masyarakat dengan mematuhi aturan pemerintah dan kebijakan PSBB masih belum terkoordinasikan antar organ pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
PANDEMIC CORONA: CHANGES IN BUREAUCRATIC APPLYING WORK FROM HOME Herru Setiadhie; Hardi Warsono
GEMA PUBLICA : Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik Vol 5, No 2 (2020)
Publisher : Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (251.904 KB) | DOI: 10.14710/gp.5.2.2020.107-117

Abstract

The spread of the Corona Virus or Covid-19 Virus is a global pandemic affecting all countries, including Indonesia. To erode the spread of the corona virus, efforts are being made to limit the crowd, always wash hands and live cleanly, as well as social distance. For this reason, all sectors of activity need to make changes. One fundamental change is the adoption of Work from Home (WFH) for bureaucratic apparatus. WFH is a concept of work change that was originally done in the office turned into a remote work pattern using IT applications. Through Lewin's model, change management in the application of WFH is observed. Through documentary studies and surveys, the change management can be elaborated to find out how WFH is applied, the constraints and responses of the apparatus in working in a pandemic.
ANALISIS COST AND EFFECTIVITY PROGRAM KARTU PRAKERJA DI INDONESIA Yasserina Rawie; Palupi Lindiasari Samputra
GEMA PUBLICA : Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik Vol 5, No 2 (2020)
Publisher : Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (318.753 KB) | DOI: 10.14710/gp.5.2.2020.118-139

Abstract

This article discusses the feasibility of the Program Kartu Prakerja as a social security program in dealing with the problem of unemployment in Indonesia. As a form of social security program, Suharyadi et al (2015) stated that the pre-employment card program is possible to overcome the problem of unemployment and poverty in Indonesia. However, other research conducted by Shomad (2010) explains that social security cannot overcome poverty. An example is the Direct Cash Assistance (BLT) program in the era of former president Susilo Bambang Yudhoyono, who faced a number of obstacles in realizing social welfare. This research is a recommendation research as a procedure in the analysis of the Workers Card policy to see the feasibility of the program. This research uses a quantitative approach with cost and effective analysis. Cost and effectivity analysis is done by making a comparative picture related to the cost and effectiveness of Program Kartu Prakerja. Based on the results of the analysis of cost effectiveness in this study, it was found that the most effective was alternative 2 (ratio 15: Rp. 11,207,402,000,000), namely only by providing training to the unemployed. Therefore, based on the results of the analysis in this study, Program Kartu Prakerja is feasible, but there are things that need to be reconsidered, namely the provision of incentives for the unemployed.
RASIONALITAS KEBIJAKAN KONSEPSI HUTAN DAN PENGHAPUSAN BATAS MINIMAL KAWASAN HUTAN 30 PERSEN Pungky Widiaryanto
GEMA PUBLICA : Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik Vol 5, No 2 (2020)
Publisher : Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (325.072 KB) | DOI: 10.14710/gp.5.2.2020.140-155

Abstract

Penghapusan luas minimal kawasan hutan 30 persen yang tertuang dalam RUU Cipta Kerja telah menjadi perdebatan banyak pihak. Definisi hutan dan kawasan hutan juga menjadi isu hangat dalam pembahasan kebijakan tersebut. Terlebih makna luas minimal 30 persen memiliki multi tafsir: dari hutan atau dari kawasan hutan. Untuk itu, tulisan ini juga menganalisis relevansi kebijakan luas minimal kawasan hutan dan definisi hutan. Dalam mengkaji hal tersebut, digunakan metode pendekatan analisis wacana kritis berdasarkan sejarah. Berdasarkan pengkajian yang bersifat kualitatif deskriptif ini, dapat ditarik benang merah: (1) hutan dan kawasan hutan memiliki multi definisi dan tafsir, (2) angka 30 persen untuk menentukan luas minimal kawasan hutan dipengaruhi kebijakan kehutanan ilmiah era kolonial, (3) angka 30 persen mempunyai beberapa kekurangan untuk kondisi saat ini, (4) penentuan luas minimal kawasan hutan seyogianya didukung dengan metode termutakhir, salah satunya dapat menggunakan analisis multi kriteria. Meski dari segi sejarah dan dampak angka 30 persen sudah tidak relevan lagi, pengambilan keputusan tidak hanya bersifat rasional teknis, tapi juga mempertimbangkan aspek legalitas dan politis.
EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PASPOR DAN UNIT KERJA KANTOR IMIGRASI DALAM RANGKA FUNGSI PELAYANAN DAN PENGAWASAN KEIMIGRASIAN DI INDONESIA Tony Yuri Rahmanto
GEMA PUBLICA : Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik Vol 5, No 2 (2020)
Publisher : Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (404.06 KB) | DOI: 10.14710/gp.5.2.2020.72-97

Abstract

Pendekatan pelayanan publik saat ini menjadi salah satu indikator keberhasilan berjalannya program pemerintah kepada masyarakat. Tuntutan tersebut rupanya berdampak pada Direktorat Jenderal Imigrasi yang melakukan inovasi dengan cara membentuk Unit Layanan Paspor (ULP) dan Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi dalam upaya mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi pencapaian kebijakan pembentukan ULP dan UKK Imigrasi dalam rangka pelaksanaan fungsi keimigrasian. Penelitian ini merupakan penelitian kebijakan berbasis pada pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif-analitis. Penelitian ini menggunakan analisis model evaluasi kebijakan Context, Input, Process dan Product (CIPP) yang didukung oleh Metode Scoring. Sumber data diperoleh melalui proses wawancara, observasi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan capaian kebijakan pembentukan ULP dinilai berhasil dan sesuai dengan tujuan pembentukan dengan rata-rata persentase sebesar 91.93% sementara capaian kebijakan pembentukan UKK Imigrasi dinilai berhasil sebagian dengan rata-rata persentase sebesar 83.28% karena belum sesuai dengan tujuan pembentukan. Terdapat beberapa catatan permasalahan dominan diantaranya pertama, belum jelasnya aturan terkait tunjangan kinerja pegawai, durasi waktu “perbantuan” dan status kepegawaian bagi pegawai pemda yang diperbantukan pada UKK Imigrasi; kedua, belum siapnya kesisteman pada aplikasi SIMKIM v2 (tidak sinkronnya Biometric Matching System-BMR dan Billing Payment Record-BPR) yang menyebabkan tertundanya pelayanan penerbitan paspor; ketiga, ketimpangan antara ketersediaan dan kebutuhan SDM menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan fungsi keimigrasian pada unit kerja nonstruktural dan bertambahnya beban kerja pada Kanim Induk; dan keempat, belum tersedianya mekanisme monitoring dan evaluasi yang bersifat top down, sebagai contoh belum terdapat mekanisme evaluatif berbasis penilaian capaian terhadap unit kerja nonstruktural yang ada

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 2 (2025) Vol 10, No 1 (2025) Vol 9, No 2 (2024) Vol 9, No 1 (2024) Vol 8, No 2 (2023) Vol 8, No 1 (2023) Vol 7, No 2 (2022) Vol 7, No 1 (2022) Vol 6, No 2 (2021) Vol 6, No 1 (2021) Vol 5, No 2 (2020) Vol 5, No 1 (2020) Vol 4, No 2 (2019) Vol 4, No 1 (2019) Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol 2, No 1 (2016) Vol 1, No 1 (2015) More Issue