cover
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+62247465407
Journal Mail Official
gemapublica@live.undip.ac.id
Editorial Address
Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Diponegoro Building A, 1st floor Jl. Prof. Sudarto, SH, Tembalang, Semarang, Indonesia 50275
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Gema Publica : Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 24609714     EISSN : 25481363     DOI : -
Core Subject : Economy,
Gema Publica provides media to publish scientific articles as a result of research and development in public administration study. Gema Publica limited to published the scope of public policy and management We accept contributions of research articles and conceptual (non-research) articles from authors in English (preferable). We put more emphasis on research articles.
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol 6, No 2 (2021)" : 5 Documents clear
KEBERHASILAN APLIKASI PEDULI LINDUNGI TERHADAP KEBIJAKAN PERCEPATAN VAKSINASI DAN AKSES PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA Aridyah Fastyaningsih
GEMA PUBLICA Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (299.519 KB) | DOI: 10.14710/gp.6.2.2021.95-109

Abstract

COVID-19 now is a pandemic that is happening in many countries in the world. The government's policy by vaccination program is the main objective of reducing the number of Corona Virus transmissions and efforts to restore the national economy. Indonesian government has launched the PeduliLindung application to help the government dive COVID-19 problem in Indonesia. This application was introduced directly by the Ministry of Communication and Information Technology. PeduliLindung application was created as an effort to reduce the COVID-19 virus. The way this application works relies on the participation of the community. Through this application, we can find out the data on the results of the Covid-19 examination and national vaccination data because it is already integrated in the application. The purpose of this study was to determine the success of the PeduliLindung application in accelerating vaccination and access to public services in Indonesia. This study uses a qualitative descriptive method. The results of this study indicate that the PeduliLindung application is effective in supporting the accelerated vaccination policy, although there are pros and cons and some fraud in its implementation.Keyword: Success, Policy, Accelerating, Services
Kebijakan Parkir Elektronik Sebagai Salah Satu Wujud Penerapan Smart City Di Kota Surabaya Galih Wahyu Pradana
GEMA PUBLICA Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (312.109 KB) | DOI: 10.14710/gp.6.2.2021.110-123

Abstract

Parkir elektronik merupakan salah satu wujud pengembangan dari kebijakan parkir zona yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya sebagai bentuk penerapan Smart City. Kebijakan parkir elektronik sendiri merupakan suatu bentuk pelayanan jasa parkir yang masuk dalam kategori electronic-Government, dengan dipasangnya beberapa alat parkir meter di titik-titik yang telah ditetapkan sesuai dengan kebijakan parkir zona.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan kebijakan parkir elektronik di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan berfokus pada model implementasi dari Ripley dan Franklin, yang terdiri dari tiga indikator  yaitu, lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi, kepatuhan, dan terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan kebijakan parkir elektronik di Kawasan Taman Bungkul Kota Surabaya secara umum telah dilaksanakan dengan baik, akan tetapi masih terdapat beberapa kendala, antara lain kepatuhan juru parkir dalam menjalankan tugas yang masih rendah, serta tidak semua masyarakat memiliki uang elektronik untuk pembayaran parkir elektronik. Untuk dapat mensukseskan kebijakan parkir elektronik ini, maka perlu adanya pengawasan melekat untuk meminimalisir terjadinya kecurangan, serta perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat dan komunikasi terhadap juru parkir agar mereka lebih mengerti dan mentaati peraturan tentang parkir elektronik.Kata Kunci: Parkir Elektronik; Smart City; Electronic-Government 
KLASTERISASI PROVINSI DI INDONESIA MENURUT KARAKTERISTIK KETENAGAKERJAAN TAHUN 2019 MENGGUNAKAN METODE FUZZY C-MEANS CLUSTERING Aan Andriatno; Afiqi Pasha; Farakh Nasida; Oki Oktaviani; Olivia Putri; Nur Syahri; Rani Nooraeni
GEMA PUBLICA Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (417.746 KB) | DOI: 10.14710/gp.6.2.2021.124-136

Abstract

Ketenagakerjaan merupakan bidang yang vital dalam pembangunan ekonomi maupun pembangunan manusia. Dewasa ini, problematika terkait ketenagakerjaan semakin kompleks dan menjadi tantangan dunia. Sustainable Development Goals  menyoroti secara khusus peningkatan kualitas ketenagakerjaan, tertuang dalam tujuan kelima, yang secara lebih spesifik menggarisbawahi kelayakan pekerjaan. Sampai tahun 2030, dunia menargetkan kelayakan pekerjaan penuh yang diimbangi dengan menurunnya tingkat pengangguran. Pengangguran merupakan suatu fenomena yang banyak mendapatkan sorotan dan merupakan isu strategis dalam pemerintahan suatu negara. Di Indonesia, Tingkat Pengangguran Terbuka telah mencapai level yang setara dengan pengangguran global. Meskipun demikian, masih terjadi ketimpangan antarprovinsi. Penerapan program dan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik ketenagakerjaan provinsi diperlukan untuk mengatasi ketimpangan serta mewujudkan kelayakan pekerjaan secara beriringan. Penelitian ini menggunakan metode Fuzzy C-Means Clustering untuk mengelompokkan 34 provinsi di Indonesia ke dalam klaster-klaster menurut karakteristik ketenagakerjaan. Analisis dilakukan dengan memperhatikan dua aspek, yaitu kesempatan kerja dan kelayakan pekerjaan. Penelitian ini berhasil mengklasifikasikan 34 provinsi ke dalam dua klaster. Klaster pertama beranggotakan provinsi-provinsi dengan tingkat kesempatan kerja yang rendah, namun kelayakan pekerjaannya sudah baik. Sedangkan klaster kedua memiliki karakteristik kesempatan kerja yang tinggi, namun belum diimbangi dengan kelayakan pekerjaan yang baik. Terhadap kedua klaster yang terbentuk, pemerintah diharapkan dapat memberikan perlakuan atau menerapkan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik yang dimiliki.Kata Kunci: Pegawai; Fuzzy C-Means; Pekerjaan Layak
ANALISA TERHADAP KEBIJAKAN PERIZINAN USAHA BERBASIS RESIKO Habibie Hendra Carlo; Dicky Herdyawan Bachrudin; Sonny Ferra Firdaus
GEMA PUBLICA Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (507.358 KB) | DOI: 10.14710/gp.6.2.2021.76-94

Abstract

Investment still have important role in accelerate the economy of the countries. Lack of information concerning business operation and excessive bureaucratic procedures still become the major problem in several developing countries including Indonesia. As one of the innovation in public services, e-Government is expected to increase the quality of public services. One of the effort to increase the quality of public service in Indonesia is by enacted the Risk Based Analysis Business Licensing Process Policy. the Risk Based Analysis Business Licensing Process Policy through OSS Systems is expected integrated business licensing process that increase the quality of public services in Indonesia however the Government have to facilitate the OSS systems training for Public Servant and facilitate the socialization for the society in several region that have low Human Development Index. In the other side, the Risk Based Analysis Business Licensing Process Policy is able to become the resolution of the conflict between business actor and public servant in business licensing process.Keyword: E-Government, Pelayanan Publik, Resolusi Konflik 
POTENSI DAN TANTANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN PERIZINAN ONLINE PADA DPMPTSP KOTA MEDAN Nurhafsyah Daulay; Ermi Girsang; Putranto Manalu
GEMA PUBLICA Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (364.446 KB) | DOI: 10.14710/gp.6.2.2021.137-157

Abstract

This study aims to analyze the existence of the human resource dimension in the implementation of the healthcare facility licensing policy implemented by the Medan City Investment and One Stop Service (DPMPTSP) in 2020. This study uses a qualitative approach by utilizing in-depth interviews and observations as the main data sources. The results of the study indicate that the transition of facility licensing services from conventional methods to online-based services or e-government is a challenge in policy implementation, especially related to the human resource dimension. The human resources for implementing the online licensing service policy in quantity are seen as still inadequate in addition to the technical competence of existing employees who have not fully supported the implementation of the electronic and online-based services. Keywords: Policy Implementation; Licensing Services; E-Government; Human Resources

Page 1 of 1 | Total Record : 5