Garuda - Garba Rujukan Digital

Istihsan as a Finding Method of Progressive Islamic Law in the Industrial Revolution Era 4.0 Diky Faqih Maulana; Abdul Rozak
El-Mashlahah Vol 11, No 2 (2021)
Publisher : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/elma.v11i2.2981

ABSTRACTThe rapid development of generations and science raises various new problems that are not only solved by the legal sources of the Qur'an and Hadith. Istihsan is a way of finding Islamic law, which is used as a proposition (dalil) in Hanafi fiqh. The article examined the role of istihsan as a finding method of progressive Islamic law. The research was descriptive-analytical with a normative approach. Istihsan is another most decisive option in finding Islamic law, because many contemporary things in the era of the industrial revolution 4.0, such as eye transplant law, buying and selling without qabul lafdzi at mini markets, and transactions on vending machines and online shops have been completed using the istih}san method, as well as establishing the laws. The essential goal of istih}an is to eliminate madorot (harm) and achieve maslahah (benefits). While maslahah is the goal of value in the establishment of progressive Islamic law. istihsan is very possible to be developed and modified as a method of establishing the law that is dynamically and develops following the times.Keywords: Istihsan, Progressive Islamic Law, Industrial Revolution Era 4.0.ABSTRAKPesatnya perkembangan generasi dan ilmu pengetahuan, menimbulkan berbagai problem baru yang tidak hanya diselesaikan dengan sumber hukum al-Qur’an dan Hadis. Istihsan adalah cara menemukan hukum Islam yang dijadikan dalil dalam fiqih Hanafi. Tulisan ini akan mwngkaji peran istih}san sebagai metode menemukan hukum Islam yang progresif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan normatif. Istihsan menjadi opsi lain yang paling menentukan dalam menemukan hukum Islam, karena banyak hal kontemporer di era revolusi industri 4.0 seperti hukum pencangkokan mata, transaksi jual beli tanpa ijab qabul lafdzi pada mini market, transaksi pada vending machine dan transaksi online shop telah diselesaikan dengan metode istihsan dan hukum yang ditetapkan. Tujuan esensial dari istihsan adalah menghilangkan madorot dan mencapai maslahah. Sedangkan kemaslahatan adalah nilai yang ingin dicapai dalam pembentukan hukum Islam yang progresif. istihsan sangat memungkinkan untuk dilakukan pengembangan dan modifikasi sebagai metode penetapan hukum yang bergerak dinamis dan berkembang yang sinkron dengan perkembangan zaman.Kata Kunci: Istihsan, Hukum Islam Progresif, Era Revolusi Industri 4.0.

Government Policies in Economic Empowerment of Muslim Communities in the Digital Economy Era Fajar Sukma; Zulheldi Zulheldi
El-Mashlahah Vol 11, No 2 (2021)
Publisher : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/elma.v11i2.3108

ABSTRACTThis article highlighted the role and policies of the government and its staff in carrying out the tasks or functions of community empowerment, including identifying the supporting and hindering factors in the community empowerment process. Community empowerment also has several principles in its implementation, namely awareness of the community, providing education and training, organizing, developing strengths, and developing dynamics (decisions in the hands of the community itself). Community empowerment is focused on various aspects related to people's lives as a nation's society, namely empowerment in the fields of education, economy, socio-culture, psychology, and politics in the era of the digital economy. Through literature studies and qualitative approaches aimed to examine and interpret the events related to policies and the role of government, then compare to Islamic governments in the past. In the era of Amirul Mukminin bin Al-Khattab as the second caliph, he ran the government firmly but was very sensitive to his people. The policies, that he issued, were for the benefit of the people, not only Muslims but also all citizens who live in the authority of Umar's caliphate. These policies in community empowerment during Umar's time should be interpreted in the current context. The era is known as the digital age, of course, it needs to modify the policies of the previous era so that they can be relevant and able to be implemented in real terms.Keywords: Government Policy, Community Empowerment, Digital Economy Era.ABSTRAKArtikel ini menyoroti peran dan kebijakan pemerintah dan jajarannya dalam menjalankan tugas atau fungsi pemberdayaan masyarakat, termasuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat proses pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga memiliki beberapa prinsip dalam pelaksanaannya, yaitu penyadaran terhadap masyarakat, memberikan pendidikan dan pelatihan, pengorganisasian, pengembangan kekuatan, dan pengembangan dinamika (keputusan di tangan masyarakat itu sendiri). Pemberdayaan masyarakat difokuskan pada berbagai aspek yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat sebagai masyarakat bangsa, yaitu pemberdayaan di bidang pendidikan, ekonomi, sosial budaya, psikologi, dan politik di era ekonomi digital. Dengan melakukan studi pustaka dan pendekatan kualitatif untuk menelaah dan menginterpretasikaan kejadian-kejadian yang terkait dengan kebijakan serta peran pemerintah dan membandingkannnya dengan pemerintahan Islam di masa lalu. Di era Amirul Mukminin bin Al-Khattab sebagai khalifah ke dua, ia menjalankan pemerintahan dengan tegas namun sangat peka terhadap rakyatnya. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya adalah untuk kemaslahatan umat, tidak hanya umat muslim tetapi juga seluruh warga yang berada dalam naungan kekhalifahan Umar. Kebijakan-kebijakan dalam pemberdayaan masyarakat di masa Umar tersebut patut diintepretasikan pada konteks sekarang. Zaman yang dikenal dengan zaman digital tentu perlu modifikasi kebijakan era dulu, sehingga dapat relevan dan mampu diterapkan secara nyata.Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Pemberdayaan Masyarakat, Era Ekonomi Digital.

The Relevance of the Theory of Legal Change According to Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah in Legal Products by Fatwa DSN-MUI Indonesia Muhamad Izazi Nurjaman; Doli Witro
El-Mashlahah Vol 11, No 2 (2021)
Publisher : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/elma.v11i2.3181

ABSTRACTThe study described the relevance of the theory of legal change according to Ibnu Qayyim al-Jauziyyah to the legal product of the fatwa DSN-MUI (Fatwa National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama) in Indonesia. It used a qualitative research method with a literary approach. The conclusions showed that the relevance of the theory of legal change proposed by Ibn Qayyim al-Jauziyyah has been applied explicitly in every legal product of the fatwa DSN-MUI in Indonesia. That seen in every legal product, always give the way for future changes following the needs and problems faced. Changes to Islamic legislation products have significant differences. On laws and regulations and judges' decisions, new legal products will cancel or revoke the previous legal. And, for the legal product of a fatwa from the National Syari'ah Board (DSN-MUI), the newly legal product will complete the previous one. However, legal changes will always occur in the context of providing legal certainty, accompanied by the level of benefit for people's lives.Keywords: Legal Changes, Ibn Qayyim, Products of Islamic Law.ABSTRAKPenelitian ini menjelaskan tentang relevansi teori perubahan hukum menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah terhadap produk hukum fatwa DSN-MUI di Indonesia. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relevansi teori perubahan hukum yang digaungkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah sudah diberlakukan secara eksplisit dalam setiap produk hukum fatwa DSN-MUI di Indonesia. Hal itu dapat dilihat dalam setiap batang tubuh produk hukum yang selalu membuka jalan untuk adanya perubahan dikemudian hari sesuai dengan kebutuhan dan problematika yang dihadapi. Perubahan terhadap produk hukum Islam memiliki perbedaan yang signifikan. Bagi peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, ketentuan hukum baru akan membatalkan/mencabut ketentuan hukum sebelumnya. Sedangkan terhadap ketentuan hukum berupa fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN-MUI), ketentuan hukum baru akan menyempurnakan ketentuan hukum sebelumnya. Namun sejatinya perubahan hukum akan selalu terjadi dalam rangka menciptakan produk hukum yang dapat memberikan kepastian hukum disertai pencapaian tingkat kemaslahatan bagi kehidupan masyarakat.Kata Kunci: Perubahan Hukum, Ibnu Qayyim, Produk Hukum Islam.

Formalization of Islamic Law in Indonesia in the Framework of Social Engineering Theory by Roscoe Pound Zainal Muttaqin
El-Mashlahah Vol 11, No 2 (2021)
Publisher : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/elma.v11i2.2825

ABSTRACTLaw has a very important role in people's lives. And, the law is assumed to have multifunctionality for the goodness of the community itself to achieve justice, legal certainty, orderly, advantages, and others. However, along with changes of time, the changes occur in people's lives that lead the law, as a binding norm, also changes following the harmony with the good of the community itself. In Indonesia, Islamic law as one of the sources of law and a living law has a role in social engineering efforts towards a better life for Indonesian people. Therefore, the problem is, how Islamic law can be a means for social engineering? The answer is, Islamic law can be a means of social engineering by becoming a positive law into legislation. Here, the formalization of Islamic law is urgent. But, the formalization must manifest in form of transformation and internalization of the values contained in Islamic law into the national law. Islamic law is not a static norm but a norm that can perform the dynamizing thought and engineering people's political behavior in realizing their idealsKeywords: Formalization of Islamic Law, Social Engineering Theory, and Roscoe Pound.ABSTRAKHukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, bahkan hukum dianggap mempunyai multifungsi untuk kebaikan masyarakat itu sendiri demi tercapainya keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kemanfaatan dan lain-lain. Namun seiring dengan terjadinya perubahan waktu, maka terjadi pula perubahan dari kehidupan masyarakat sehingga hukum sebagai sebuah norma yang mengikat juga mengalami perubahan yang selaras dengan kebaikan masyarakat itu sendiri. Hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum dan hukum yang hidup di tengah masyarakat (living law) Indonesia mempunyai peran yang tidak dapat diabaikan dalam upaya rekayasa sosial (social engineering) ke arah kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih baik. Oleh karena itu, problematikanya adalah bagaimana hukum Islam bisa menjadi sarana untuk rekayasa tersebut. Hukum Islam bisa menjadi sarana rekayasa sosial dengan menjadi hukum yang positif dalam bentuk perundang-undangan. Dalam hal ini formalisasi hukum Islam tidak akan terelakkan. Namun formalisasi tersebut harus dalam bentuk tranformasi dan internalisasi nilai-nilai yang terdapat dalam hukum Islam ke dalam bentuk hukum nasional. Hukum Islam bukannya sebagai sebuah norma statis namun harus dipahami dalam bentuk norma yang mampu untuk mendinamisasi pemikiran dan merekayasa perilaku politik masyarakat dalam mewujudkan cita-citanya.Kata Kunci: Formalisasi Hukum Islam, Social Engineering Theory, dan Roscoe Pound.

People's Sovereignty in the System Presidential Threshold in the Perspective Siyasah Al-Syar’iyyah Iqbal Katrino; Yus Afrida
El-Mashlahah Vol 11, No 2 (2021)
Publisher : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/elma.v11i2.3259

ABSTRACTUU no. 7/2017 concerning General Elections, is the legal protection for the implementation of the 2019 General Election using the system presidential threshold. The problem is, this is seen as castration of individual rights where power is in the hands of the people. Equal treatment before the law and politics in the context of nominating the President and Vice President is limited to parties that are part of and meet the threshold in the 2014 general election. This research found that the implementation of the system Presidential Threshold in Indonesia was an embodiment of the people's sovereignty itself. Where the individual directly determines the leader, and in making the requirements to become a leader, and the DPR is a representation of the people. This eliminates concerns in the community when the system will be ratified Presidential Threshold in Law Number 7 of 2017 concerning Elections so that the people's sovereignty in the threshold system is by siyasah syar’iyyah where ahlul halli wa al-‘aqdi can determine candidate leaders and Bai’ah is a form of the general election in determining the leader.Keywords: People’s Sovereignty, Presidential Threshold, Siyasah al-Syar’iyyah.\ABSTRAKUU No. 7 /2017 tentang Pemilihan Umum dasar hukum dilaksanakannya Pilkada Umum Tahun 2019 dengan menggunakan system presidential threshold. Persoalannya adalah, hal ini dipandang sebagai pengebirian hak-hak individu dimana kekuasaan berada di tangan rakyat. Perlakuan yang setara di depan hukum dan politik dalam rangka mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden menjadi terbatas hanya pada partai yang menjadi bagian dan mencukupi -threshold di pemilihan umum 2014. Riset ini menjumpai bahwa pelaksanaan sistem Presidential Threshold di Indonesia merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat itu sendiri. Di mana individu secara langsung menentukan pemimpin, dan dalam pembuatan persyaratan untuk menjadi pemimpin, yang mana DPR adalah representasi dari rakyat. Hal ini menghapuskan kekhawatiran di masyarakat ketika akan disahkannya sistem Presidential Threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sehingga kedaulatan rakyat dalam sistem ambang batas sudah sesuai dengan siyasah syar’iyyah dimana ahlul halli wa al-‘aqdi memiliki kapasitas untuk menentukan calon permimpin dan Bai’ah adalah bentuk dari pemilihan umum dalam menentukan pemimpin.Kata Kunci: Kedaulatan Rakyat, Presidential Threshold, Siyasah Syar’iyyah.

The Urgency of Patriotism in Maintaining the Unity in the Republic of Indonesia in the Perspective of Maslahah Zezen Zainul Ali
El-Mashlahah Vol 11, No 2 (2021)
Publisher : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/elma.v11i2.2958

ABSTRACTPatriotism is the willingness of a citizen to protect the country to maintain national unity. Love for the homeland or patriotism often creates pros and cons in its interpretation. Then, it needs to raise awareness as a step to prevent conflicts that arise and consequently cause divisions within the country. The emergence of interpretations between Patriotism and religion that they cannot be combined, so they have willing to change the state ideology to other ideology, such as khilafah ideology through the emergence of radicalism, extremism, and separatism groups. The research was a literature review using literature data from related books and articles. Data analysis used a qualitative analysis. This study was expected to become a scientific treasure and be practiced in the life of the nation and state. Patriotism explicitly does not available stated in either the Qur'an or Hadith. However, in principle, Islamic law will always answer the problems to provide benefits for mankind, which is the maslahah. Having a love for the homeland is mubah (permitted), but it may switch to be mandatory during emergencies and conditions. This attitude of love for the homeland is in the condition of daruriyah.Keywords: Patriotism, Maslahah, Daruriyah.ABSTRAKPatriotisme merupakan kerelaan seseorang warga negara demi menjaga negaranya guna untuk menjaga persatuan bangsa, rasa cinta tanah air atau patriotisme sering kali menimbulkan pro kontra dalam penafsirannya, maka diperlukan pemulihan kesadaran sebagai langkah awal pencegahan konflik yang timbul dan akibatnya menimbulkam perpecahan dalam negara, munculnya penafsiran antara patriotisme dan agama itu tidak dapat menyatu sehingga menginginkan untuk menganti ideologi negara menadi ideologi khila>fah dengan bermuculanya kelompok radikalisme, ektrimisme dan separarstisme. Penelitian ini merupakan pustaka yang dikaji menggunakan data-data literatur yang berasal dari buku dan artikel terkait dan dianalisis secara kualitatif. Kajian ini diharapkan menjadi suatu khasanah keilmuan dan dapat dipraktikkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Patriotisme secara eksplisit belum ada baik dalam al-Qur’an maupun hadis. Akan tetapi prinsipnya hukum Islam akan selalu menjawab persoalan-persoalnan yang muncul untuk memberikan kemaslahatan bagi umat manusia yakni mencapai maslahah. Pada dasarnya memiliki rasa cinta kepada tanah air adalah boleh atau mubah akan tetapi hal tersebut bisa menjadi wajib saat situasi dan kondisi yang memang darurat. Sikap cinta tanah air dalam keadaan yang daruriyah.Kata Kunci: Patriotisme, Maslahah, Daruriyah.

The Relevance of the Theory of Legal Change According to Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah in Legal Products by Fatwa DSN-MUI Indonesia Muhamad Izazi Nurjaman; Doli Witro
El-Mashlahah Vol 11, No 2 (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/elma.v11i2.3181

The study described the relevance of the theory of legal change according to Ibnu Qayyim al-Jauziyyah to the legal product of the fatwa DSN-MUI (Fatwa National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama) in Indonesia. It used a qualitative research method with a literary approach. The conclusions showed that the relevance of the theory of legal change proposed by Ibn Qayyim al-Jauziyyah has been applied explicitly in every legal product of the fatwa DSN-MUI in Indonesia. That seen in every legal product, always give the way for future changes following the needs and problems faced. Changes to Islamic legislation products have significant differences. On laws and regulations and judges' decisions, new legal products will cancel or revoke the previous legal. And, for the legal product of a fatwa from the National Syari'ah Board (DSN-MUI), the newly legal product will complete the previous one. However, legal changes will always occur in the context of providing legal certainty, accompanied by the level of benefit for people's lives.

Formalization of Islamic Law in Indonesia in the Framework of Social Engineering Theory by Roscoe Pound Zainal Muttaqin
El-Mashlahah Vol 11, No 2 (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/elma.v11i2.2825

Law has a very important role in people's lives. And, the law is assumed to have multifunctionality for the goodness of the community itself to achieve justice, legal certainty, orderly, advantages, and others. However, along with changes of time, the changes occur in people's lives that lead the law, as a binding norm, also changes following the harmony with the good of the community itself. In Indonesia, Islamic law as one of the sources of law and a living law has a role in social engineering efforts towards a better life for Indonesian people. Therefore, the problem is, how Islamic law can be a means for social engineering? The answer is, Islamic law can be a means of social engineering by becoming a positive law into legislation. Here, the formalization of Islamic law is urgent. But, the formalization must manifest in form of transformation and internalization of the values contained in Islamic law into the national law. Islamic law is not a static norm but a norm that can perform the dynamizing thought and engineering people's political behavior in realizing their ideals

People's Sovereignty in the System Presidential Threshold in the Perspective Siyasah Al-Syar’iyyah Iqbal Katrino; Yus Afrida
El-Mashlahah Vol 11, No 2 (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/elma.v11i2.3259

UU no. 7/2017 concerning General Elections, is the legal protection for the implementation of the 2019 General Election using the system presidential threshold. The problem is, this is seen as castration of individual rights where power is in the hands of the people. Equal treatment before the law and politics in the context of nominating the President and Vice President is limited to parties that are part of and meet the threshold in the 2014 general election. This research found that the implementation of the system Presidential Threshold in Indonesia was an embodiment of the people's sovereignty itself. Where the individual directly determines the leader, and in making the requirements to become a leader, and the DPR is a representation of the people. This eliminates concerns in the community when the system will be ratified Presidential Threshold in Law Number 7 of 2017 concerning Elections so that the people's sovereignty in the threshold system is by siyasah syar’iyyah where ahlul halli wa al-‘aqdi can determine candidate leaders and Bai’ah is a form of the general election in determining the leader.

The Urgency of Patriotism in Maintaining the Unity in the Republic of Indonesia in the Perspective of Maslahah Zezen Zainul Ali
El-Mashlahah Vol 11, No 2 (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/elma.v11i2.2958

Patriotism is the willingness of a citizen to protect the country to maintain national unity. Love for the homeland or patriotism often creates pros and cons in its interpretation. Then, it needs to raise awareness as a step to prevent conflicts that arise and consequently cause divisions within the country. The emergence of interpretations between Patriotism and religion that they cannot be combined, so they have willing to change the state ideology to other ideology, such as khilafah ideology through the emergence of radicalism, extremism, and separatism groups. The research was a literature review using literature data from related books and articles. Data analysis used a qualitative analysis. This study was expected to become a scientific treasure and be practiced in the life of the nation and state. Patriotism explicitly does not available stated in either the Qur'an or Hadith. However, in principle, Islamic law will always answer the problems to provide benefits for mankind, which is the maslahah. Having a love for the homeland is mubah (permitted), but it may switch to be mandatory during emergencies and conditions. This attitude of love for the homeland is in the condition of daruriyah.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
laili

Contact Email
laili.wahyunita@iain-palangkaraya.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
maslahah@iain-palangkaraya.ac.id

Editorial Address
G. Obos St., Islamic Centre, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia, Postal Code 73112

Location
Kota palangkaraya,

Kalimantan tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name laili

Contact Email laili.wahyunita@iain-palangkaraya.ac.id

Phone -

Journal Mail Official maslahah@iain-palangkaraya.ac.id

Editorial Address G. Obos St., Islamic Centre, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia, Postal Code 73112

Location Kota palangkaraya, Kalimantan tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
laili

Contact Email
laili.wahyunita@iain-palangkaraya.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
maslahah@iain-palangkaraya.ac.id

Editorial Address
G. Obos St., Islamic Centre, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia, Postal Code 73112

Location
Kota palangkaraya,

Kalimantan tengah

INDONESIA