Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Kertha Semaya

kerthasemaya
Website

Published by Universitas Udayana

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.

Arjuna Subject : -

Articles 20 Documents

1 2

Search results for , issue "Vol 10 No 4 (2022)" : 20 Documents clear

PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP: BAGAIMANA TANGGUNGJAWAB KORPORASI DALAM HUKUM PIDANA? Lusiana Bida; Ni Nengah Adiyaryani
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis korporasi ketika menjadi subyek hukum pidana dalam UUPPLH dan berupa dari pertanggung jawaban pidana korporasi terhadap perusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh pembuangan limbah produksi ke sungai. Dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis- normatif. Penelitian ini menggunakan dengan cara mengkaji dari bahan hukum primer yakni per uu serta bahan hukum sekunder yaitu doktrin atau teori yang didapatkan dari literatur hukum dan penelitian ilmiah. Pengaturan korporasi sebagai subyek hukum pidana adalah didirikan oleh perorangan, memiliki kekayaan sendiri terpisah dengan kekayaan yang mendirikan maupun pengurusnya, memiliki hak dan kewajiban disamping hak dan kewajiban pendiri dan pengurusnya. Bentuk dari pertanggungjawaban korporasi jika terbukti melanggar izin lingkungan dengan membuang limbah ke sungai akan dikenakan sanksi berupa sanksi administratif paksaan pemerintah, dibekukannya izin lingkungan atau dicabutnya izin lingkungan sesuai ps. 76 UUPPLH. The purpose of this study is to analyze corporations when they are subject to criminal law in UUPPLH and in the form of corporate criminal responsibility for environmental damage caused by dumping production waste into rivers. In this paper using a juridical-normative approach. This research uses primary legal materials, namely laws, and secondary legal materials, namely doctrines or theories obtained from legal literature and scientific research. The regulation of a corporation as a subject of criminal law is that it is established by individuals, has its own assets separate from the assets of the founders and administrators, has rights and obligations in addition to the rights and obligations of the founders and administrators. The form of corporate responsibility if it is proven to have violated environmental permits by dumping waste into rivers will be subject to sanctions in the form of administrative sanctions imposed by the government, freezing of environmental permits or revocation of environmental permits in accordance with Article. 76 UUPPLH.

TANGGUNG JAWAB PENGURUS BUMDES BERDASARKAN PRINSIP PENGELOLAAN PERUSAHAAN YANG BAIK Liliyan Parika; Lalu Pria Suhartana; Chrisdianto Eko Purnomo
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pengurus BUMDes berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik di Kabupaten Lombok Timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris. Adapun hasil penelitian ini antara lain adalah bahwa penerapan tanggung jawab pengurus di Desa Pringgasela yang dibebankan kepada pengurus yaitu adanya pemisahan kekayaan antara harta pengurus dan harta badan usaha maka dapat disimpulkan bahwa BUMDes Pringgasela merupakan badan usaha yang berbadan hukum. Sehingga apabila terjadi kerugian maka pengurus hanya bertanggung jawab sebatas harta kekayaan yang ada di BUMDes tersebut karena BUMDes Pringgasela merupakan BUMDes yang berbadan hukum artinya adanya pemisahaan kekayaan antara harta pengurus dan harta BUMDes. Begitupun dengan BUMDes Syari’ah yang ada di Desa Kembang Kuning. Bentuk dari badan usahanya merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum karena sudah disebutkan di dalam Perdes BUMDes Syari’ah. Sehingga disimpulan bahwa apabila terjadi kerugian maka pengurus BUMDes yang ada di BUMDes Syari’ah bertanggung jawab hanya sebatas harta atau kekayaan dari badan usaha tersebut. This study aims to analyze the responsibilities of BUMDes management based on the principles of good corporate management in East Lombok Regency. The type of research used is empirical normative legal research. The results of this study, among others, are that the implementation of the responsibilities of the management in Pringgasela Village which is charged to the management, namely the separation of wealth between the assets of the management and the assets of the business entity, it can be concluded that the BUMDes Pringgasela is a legal entity. So that if there is a loss, the management is only responsible for the assets in the BUMDes because Pringgasela BUMDes is a BUMDes which is a legal entity, meaning that there is a separation of wealth between the assets of the management and the assets of the BUMDes. Likewise with Sharia BUMDes in Kembang Kuning Village. The form of the business entity is a business entity in the form of a legal entity because it has been mentioned in the Perdes BUMDes Syari'ah. So it can be concluded that if there is a loss, the BUMDes management in the Sharia BUMDes is only responsible for the assets or assets of the business entity.

TINJAUAN KRIMINOLOGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TERHADAP ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA DI KEPOLISIAN DAERAH BALI I Putu Diof Adi Pramana; Anak Agung Ngurah Wirasila
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor anak menjadi kurir dan upaya penanggulangan dari pihak kepolisian khususnya daerah Bali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian empiris. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan fakta (The Fact Approach) yakni pendekatan yang dilakukan dengan melihat peristiwa yang benar-benar terjadi, atau pendekatan dengan melakukan studi lapangan mengenai faktor penyebab dan upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dimana anak berprofesi sebagai kurir narkotika. Hasil yang didapat dari penelitian ini yakni faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor keluarga, faktor coba-coba dan faktor ketidaktahuan merupakan faktor penyebab anak menjadi kurir narkotika di daerah Bali. Upaya penanggulan pihak kepolisian daerah Bali dengan melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan terkait tentang narkotika, melakukan sweeping, dan melakukan pembagian brosur tentang bahaya narkotika. The purpose of this study was to determine the factors of children being couriers and the prevention efforts of the police, especially the Bali area. The method used in this research is empirical research. The approach used is the fact approach (The Fact Approach), which is an approach that is carried out by looking at events that actually happened, or the approach by conducting field studies of causal factors and efforts to tackle criminal acts of narcotics abuse in which children work as narcotics couriers. The results obtained from this study are economic factors, environmental factors, family factors, trial and error factors and factors that cause children to become narcotics couriers in Bali. The efforts to overcome the Bali regional police by conducting socialization and counseling activities related to narcotics, conducting sweeping, and distributing brochures about the dangers of narcotics.

PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS ATAS TINDAKAN PENIPUAN DAN KEBERPIHAKAN DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK Clara Chyntia Djabu; Pieter Latumenten
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tanggung jawab Notaris terhadap perbuatan pemalsuan dan keberpihakan dalam proses pembuatan akta otentik yang dibuatnya serta dampak hukum apa yang akan terjadi atas keabsahan akta yang dibuatnya tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam analisis ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yang dimana mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum serta yurisprudensi yang berkaitan dengan pembahasan dalam analisis ini. Penelitian hukum normative adalah penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis yang dapat berupa buku-buku, tesis, undang-undang, putusan pengadilan, serta literatur perpustakaan yang berkaitan dengan kewenangan Notaris untuk membuat akta otentik berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UUJN. Dalam melaksanakan kewenangannya, Notaris dilarang melanggar kewajiban yang diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014. Hal ini dapat digunakan agar dapat diketahui pertanggungjawaban Notaris apabila dari akta yang dibuat Notaris dirasa merugikan pihak yang memiliki kepentingan atas akta yang dibuat oleh Notaris itu sendiri. The purpose of this study is to analyze the responsibility of the Notary to the act of forgery and partiality in the process of making the authentic deed he made and what legal impact will occur on the validity of the deed he made. The research method used in this analysis is a normative juridical approach which examines laws and regulations, legal theories and jurisprudence related to the discussion in this analysis. Normative legal research is research that emphasizes the use of legal norms in writing which can be in the form of books, theses, laws, court decisions, and library literature related to the authority of a Notary to make authentic deeds based on Article 15 of Law No. 2 of 2014 concerning amendments to the UUJN. In exercising their authority, a Notary is prohibited from violating the obligations stipulated in the Notary Position Act Number 2 of 2014. This can be used so that the Notary's liability can be known if the deed made by the Notary is deemed to be detrimental to the party who has an interest in the deed made by the Notary himself.

KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DI INDONESIA Andika Prayoga; Fully Handayani Ridwan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan dalam penelitian adalah untuk menganalisis prosedur pendaftaran profesi notaris untuk menjadi notaris pasar modal di Indonesia dan mengidentifikasi tanggung jawab dan peran notaris sebagai profesi penunjang pasar modal di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan dalam menjalankan kegiatannya di bidang pasar modal, wajib terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memenuhi persyaratan tertentu sebagai profesi penunjang pasar modal, dan memperoleh Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal. Sampai pada kesimpulan bahwa notaris dalam membuat akta otentik untuk penerbitan efek dan akta-akta pendukungnya yang diperlukan dalam kegiatan pasar modal, notaris tersebut harus tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pasar modal dan Undang-Undang Jabatan Notaris. The purpose of this study is to analyze the procedure for registering a notary profession to become a notary in the capital market in Indonesia and identify the responsibilities and roles of a notary as a supporting profession for the capital market in Indonesia. The research method used in this paper is normative juridical with a statutory approach. This study aims to analyze the roles and responsibilities of a Notary as a public official who is authorized to make authentic deeds and in carrying out his/her activities in the capital market sector, must be registered with the Financial Services Authority, fulfill certain requirements as a capital market supporting profession, and obtain a Supporting Professional Registration Certificate in Capital Market. Coming to the conclusion that in making an authentic deed for the issuance of securities and supporting deeds required in capital market activities, the notary must still pay attention to the laws and regulations in force in the capital market and the Notary Public Law.

ANALISIS HUKUM ANTARA PERUSAHAAN INDUK BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS DENGAN ANAK PERUSAHAAN BERBENTUK PERSEKUTUAN KOMANDITER Sri Dana; Ida Bagus Wyasa Putra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis konsekuensi dan hubungan induk perusahaan yang berbentuk badan hukum seperti PT memiliki anak perusahaan berbentuk bukan badan hukum seperti CV. Penelitian ini dilakukan dengan dengan tata cara penelitian secara yuridis normatif dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan sebagai sumber bahan penelitiannya. Perbedaan pengaturan antara aturan mengenai Perseroan Terbatas yang lama dengan yang baru menimbulkan banyak kontroversi terutama pada anak perusahaan yang diperbolehkan berbentuk CV atau bukan badan hukum yang mengakibatkan induk perusahaan turut mencampuri urusan anak perusahaan mulai dari RUPS, pemegang saham dominan induk perusahaan dan penyusunan direksi dan komisaris oleh induk perusahaan. Jadi konsekuensinya hubungannya dibatasi dengan limited liability dalam UUPT yang jika CV melakukan hubungan pada pihak ketiga, PT tak berhak bertanggung jawab tetapi jika sebaliknya PT terindikasi melakukan hal penyimpangan terkait hubungannya dengan CV maka dapat dipidanakan. The purpose of this study is to analyze the consequences and relationships of the parent company in the form of a legal entity such as PT has a subsidiary company that is not a legal entity such as CV. This research was carried out by the normative juridical research procedure. This normative juridical study mainly uses library materials and legislation as a source of research material. The difference in regulation between the rules regarding the old Limited Liability Company and the new one creates a lot of controversy, especially for subsidiaries which are allowed to form CVs or not legal entities which cause the parent company to intervene in subsidiary matters starting from the GMS, the dominant shareholder and compilation of directors and commissioners by the parent company. So the consequence is that the relationship is limited to limited liability in the Company Law, which if the CV has a relationship with a third party, the PT has no right to be responsible, but if the PT is indicated as having a deviation related to the CV, then it can be criminalized.

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA PERIKATAN PERJANJIAN JUAL BELI YANG DIBATALKAN DENGAN PERJANJIAN DI BAWAH TANGAN Billquis Kamil Arasy; Sonyendah Retnaningsih
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penulisan artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran pertanggung jawaban serta perlindungan hukum kepada seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya terkait Akta PPJB yang dibatalkan oleh para pihak terkait. Penelitian ini menggunakan metode penelitian berbentuk penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normative yang mempelajari bahan hukum sekunder untuk menjawab dan menggambarkan penyelesaian permasalahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seorang Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban secara administratif, pertanggungjawaban perdata maupun pertanggungjawaban pidana apabila terbukti bersalah dalam penyusunan Akta PPJB, sedangkan akta PPJB yang terbukti tidak sesuai dengan ketentuan formil maupun materiil akta autentik atau pemenuhan terhadap Pasal 1320 KUHPerdata dapat dimintakan pembatalan dengan Putusan Pengadilan atau dapat dibatalkan menggunakan perjanjian dibawah tangan atas persetujuan dan oleh para pihak terkait selama ketentuan tersebut telah ditetapkan sebelumnya dalam Perjanjian. Writing this article aims to provide a description of the responsibility and legal protection of a Notary in carrying out his position related to the PPJB Deed which was canceled by the related parties. This study uses research methods in the form of qualitative research with a normative juridical approach that studies secondary legal materials to answer and describe problem solving. The results of this study indicate that a notary can be held accountable for administrative, civil and criminal liability if proven guilty in the preparation of the PPJB Deed, while the PPJB deed which is proven not to be in accordance with the formal and material provisions of an authentic deed or compliance with Article 1320 of the Civil Code can be requested for cancellation by Court decisions or can be canceled using an underhand agreement with the consent and by the parties concerned as long as the provisions have been previously stipulated in the Agreement

KEABSAHAN SHOPEE PAYLATER SEBAGAI FINANCIAL TECHNOLOGY DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA Made Ayu Gita Lestari; Dewa Gde Rudy
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Artikel penelitian ilmiah ini bertujuan untuk mengkaji mengenai pengaturan hukum Shopee PayLater sebagai Financial Technology (selanjutnya disebut FinTech), serta keabsahan Shopee PayLater di Indonesia. Penelitian ini mengaplikasikan metode penelitian normative dengan pendekatan Undang-Undang (Statute Approarch), dimana menelaah peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan penyelenggaraan FinTech di Indonesia, dan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Penelitian ini dikatergorikan sebagai penelitian yang bersifat deskriptif. Hasil studi penulisan menunjukan bahwa pengaturan FinTech belum diatur secara khusus dalam sebuah Undang-Undang, namun dalam pelaksanaannya dapat mengacu pada UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, PBI No.19 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Fintech, POJK No. 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, serta POJK No. 13 Tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Keabsahan Shopee PayLater diatur dalam Surat Bank Indonesia No.20/293/DKSP/Srt/B. dan telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 21 Desember 2018 dengan Surat Tanda Terdaftar S-1116/NB.213/2018. This scientific research aims to examine legal regulation about Shopee PayLater as Financial Technology (FinTech), and legality of Shopee PayLater in Indonesia. This research applies a normative research method with statute approach, which examines the laws and regulations relating to the implementation of FinTech in Indonesia, and uses primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. This research is descriptive research. The research results show that the FinTech regulation has not been specifically regulated in a Law, but can refer to Law No . 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions, PBI No. 19 of 2017 concerning the Implementation of Fintech, POJK No . 77 of 2016 concerning Information Technology-Based Lending and Borrowing Services, as well as POJK No. 13 Tahun 2018 concerning Digital Financial Innovation in the Financial Services Sector. Legality of Shopee PayLater is stipulated in Bank Indonesia Letter No. 20/293 / DKSP / Srt / B. and has been registered with the Financial Services Authority on December 21, 2018 with a Registered Certificate S-1116 / NB.213 / 2018.

PELAKSANAAN KREDIT TANPA AGUNAN PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) PADMA DENPASAR Ni Luh Putu Yoni Priyacitta; Putu Devi Yustisia Utami
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penulisan artikel bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kredit tanpa agunan terhadap debitur yang merupakan karyawan PT. BPR Padma serta untuk mengetahui akibat hukum yang terjadi jika karyawan PT. BPR Padma mengundurkan diri saat perjanjian kredit tanpa agunan berlangsung. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan fakta dan perundang-undangan. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pelaksanaan kredit tanpa agunan dapat dilihat dalam Surat Edaran Direksi PT. BPR Padma No. 035/SK-Dir/SOP-Kredit/Xi/2019. Pada tahapan pencairan kredit tanpa agunan dilakukan hampir sama dengan pencairan kredit umum namun, penandatanganan kredit mayoritas dilakukan secara di bawah tangan. Akibat hukum bagi karyawan yang mengundurkan diri pada saat kredit tanpa agunan berlangsung adalah berubahnya status kredit tanpa agunan menjadi kredit umum. Karyawan diwajibkan untuk membayar sisa angsuran kredit dengan uang pesangon atau uang penggantian hak yang diberikan pada saat pengunduran diri. The writing aims to find out the implementation of unsecured loans to debtors who are employees of PT. BPR Padma and to find out the legal consequences that occur if employees of PT. BPR Padma resigned during the unsecured credit agreement. The writing of this article uses an empirical legal research method with an approach that contains elements of the fact approach and statute approach. This study shows the results that the implementation of unsecured loans can be seen in the Circular of the Directors of PT. BPR Padma No. 035/SK-Dir/SOP-Credit/Xi/2019. At the stage of disbursement of unsecured loans, it is carried out almost the same as general credit disbursement, however, the majority of credit signings are carried out under hands. The legal consequence for employees who resign when unsecured credit takes place is a change in the status of unsecured credit to general credit. Employees are required to pay the remaining credit installments with severance pay or compensation payable at the time of resignation.

RELEVANSI SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN YANG DIIKUTI DENGAN AKTA PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN YANG TELAH MELAMPAUI JANGKA WAKTU Sayyida Syahla Salsabila; Harsanto Nursadi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan yang diikuti Akta Pembebanan Hak Tanggungan yang telah melampaui jangka waktu dan mengidentfikasi akibat hukum lampaunya waktu Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang diikuti Akta Pembebanan Hak Tanggungan jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Pembahasan dalam Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif yang menggunakan data sekunder dan data primer sebagai data pendukung dan dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menggambarkan bahwa Notaris dan PPAT yang bersangkutan tidak mengikuti Undang-Undang yang berlaku yang mengakibatkan lampaunya pembuatan SKMHT yang diikuti APHT menurut Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, sehingga SKMHT yang diikuti APHT tersebut batal demi hukum menurut 15 ayat (6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Penulis menyarankan agar agar PPAT mempunyai daftar atau catatan khusus tentang semua SKMHT yang dibuatnya sehingga mudah dikontrol untuk mengetahui kapan berakhirnya masa berlaku SKMHT yang dibuatnya. The purpose of this research is to analyze the Power of Attorney to give Mortgage followed by the Deed of Mortgage which has exceeded the time period and what are the legal consequences of the passage of time when the Power of Attorney to Imposition of Mortgage is followed by the Deed of Mortgage Encumbrance when viewed from Law Number 4 of 1996 regarding Mortgage Rights on land and objects related to land. The discussion in this journal uses a descriptive normative legal research method that uses secondary data and primary data as supporting data and is analyzed qualitatively by drawing deductive conclusions. The results of the study illustrate that the Notary and the PPAT concerned do not follow the applicable law which results in the past of making SKMHT followed by APHT according to Article 15 paragraph (3) of Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage on land and objects related to land, so that the SKMHT followed by APHT is null and void according to 15 paragraph (6) of Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage on land and objects related to land. The author suggests that PPAT has a list or special record of all SKMHT it makes so that it is easy to control to find out when the validity period of the SKMHT it makes.

Page 1 of 2 | Total Record : 20

1 2

Filter by Year

2022 2022

Filter By Issues

All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota denpasar, Bali INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA