Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Kertha Semaya

kerthasemaya
Website

Published by Universitas Udayana

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.

Arjuna Subject : -

Articles 20 Documents

1 2

Search results for , issue "Vol 10 No 4 (2022)" : 20 Documents clear

KEBIJAKAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA SAAT PANDEMI COVID-19 Ida Ayu Nadya Putri Indirasuari; I Wayan Bela Siki Layang
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Studi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mengkaji mengenai kebijakan untuk mengambil suatu keputusan pembebasan bersyarat bagi narapidana saat pandemi COVID-19. Adapun teori yang digunakan untuk menganalisa kajian ini adalah teori pembebasan bersyarat dalam hukum positif dan spesifikasi pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang tentunya dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, buku, jurnal terkait dengan penulisan ini. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, hasil penelitian ini menunjukan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah guna menanggulangi COVID-19 di lapas yang kelebihan kapasitas dengan kebijakan “pembebasan bersyarat”, namun keputusan ini tidak lepas dari problematika yang terjadi yaitu pengulangan tindak pidana yang terjadi pada para mantan narapidana yang telah dibebaskan dan menunjukan ius constituendum dari pembebasan bersyarat tersebut. The study in this study aims to find out and examine policies to make a decision on parole for prisoners during the COVID-19 pandemic. The theory used to analyze this study is the theory of parole in positive law and the specifications in this study use normative legal research. This paper uses a normative legal research method which of course uses the approach of legislation, books, journals related to this writing. Based on the research conducted, the results of this study indicate that the government's efforts to tackle COVID-19 in overcapacitated prisons are with the policy of "conditional release", but this decision cannot be separated from the problems that occur, namely the repetition of criminal acts that occur in ex-convicts. who has been released and shows the ius constituendum of the conditional release.

RUANG LINGKUP TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP KETERANGAN PALSU YANG TERMUAT PADA AKTA AUTENTIK Reva Vergano; Sonyendah Retnaningsih
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Peraturan Jabatan Notaris. Notaris bertanggung jawab atas apa yang disaksikan, yang dilihat, dan juga dilakukan sendiri oleh notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan jabatannya. Penelitian dengan menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan sejauh mana ruang lingkup tanggung jawab notaris terhadap keterangan palsu dari para pihak yang termuat pada akta autentik dan menganalisis keabsahan akta notaris yang didasarkan keterangan palsu para pihak, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 336/PK/PDT/2017. Sampai pada kesimpulan bahwa notaris tidak bertanggung jawab jika ada keterangan atau dokumen yang tidak benar dari penghadap dan pembuatan akta notaris yang didasarkan pada alat bukti atau keterangan palsu adalah batal demi hukum. Notaries are public offials authorize to make authentic deeds and other authorities as regulated in The Law Number 2 of 2014 concerning at Notary Regulation in Indonesia. the notary is responsible for what he saw, that they have seen, heard and done by the notary as a public official in the run position. This study uses a normative juridical method that is analytical descriptive. The purpose of this paper is to reveal the scope of the notary's responsibility for false statements from the parties contained in the authentic deed and about the validity of the notary deed issued on evidence that is declared false, of Indonesia Supreme Court Number 336/PK / PDT / 2017. Came to the conclusion that the notary is not responsible if there is information and documents that are not true from the appearers and making of a Notary deed based on evidence false or null and void.

KONDISI PANDEMI, BAGAIMANA KEPATUHAN MASYARAKAT KOTA DENPASAR DALAM PENGENAAN MASKER ? Ni Kadek Shinta Sanistya Rahayu; I Ketut Sudiarta
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan yaitu menganalisis komponen yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam menggunakan masker sebagai cara yang digunakan dalam pencegahan COVID-19 serta mengetahui apa saja faktor-faktor yang mendorong atau mempengaruhi efektivitas dari Peraturan Gubernur Bali No 10 Tahun 2021 Mengenai Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Kehidupan Era Baru. Adapun metode dalam penelitian ini yang digunakan yaitu metode penelitian hukum empiris dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik wawancara. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa dalam penerapan Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2021 di Kota Denpasar secara keseluruhan berjalan dengan lancar, dikarenakan mulai timbulnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan, namun jika dilihat dari penegakannya kurang efektif jika di terapkan pada jam efektif bekerja karena dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan dan juga kemacetan. Namun secara garis besar kepatuhan masyarakat di Kota Denpasar sekitar 90% sudah mulai mematuhi peraturan. Dikarenakan penduduk kota Denpasar sudah mulai timbul kesadarannya untuk memakai masker guna melindungi dirinya dari penularan COVID-19. Selain itu adapun komponen-komponen yang mempengaruhi efektivitas penggunaan masker di Kota Denpasar dari Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2021 diantaranya adalah : faktor pengetahuan, faktor sikap, faktor fasilitas, faktor komitmen, faktor pendidikan, faktor lingkungan, dan faktor kepercayaan. This study aims to analyze the factors of community compliance in using masks as an effort to prevent COVID-19 and also to find out what factors affect the effectiveness of the Bali Governor Regulation Number 10 of 2021 concerning the Implementation of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols as an Effort for Corona Prevention and Control. Virus Disease 2019 in the New Era of Life. The method used in this study is an empirical legal research method with data collection techniques used, namely interview techniques. The conclusion of this study is that the implementation of Bali Governor Regulation Number 10 of 2021 in Denpasar City as a whole went smoothly, due to the emergence of public awareness in maintaining health, but when viewed from the enforcement less effective if applied during office hours because it could lead to accidents. and also traffic jams. However, in general, around 90% of public compliance in Denpasar City has started to comply with regulations. Because residents of Denpasar city have started to raise awareness to wear masks to protect themselves from the transmission of COVID-19. In addition, the factors that influence the effectiveness of using masks in Denpasar City from the Bali Governor's Regulation Number 10 of 2021, the inhibiting factors include the knowledge factor, attitude factor, facility factor, commitment factor, education factor, environmental factor, and trust factor.

KEJAHATAN SIBER (CYBERCRIME) DALAM KONTEKS KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS GENDER ONLINE DI INDONESIA Ni Putu Lina Sudiyawati; I Ketut Mertha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan banyak pengaruh salah satunya adalah peluang untuk terjadinya kejahatan siber semakin luas, berbagai macam ancaman kejahatan siber terus bermunculan dan ini merupakan tantangan bagi masyarakat pengguna teknologi informasi dan komunikasi, terkhususnya kejahatan siber yang menyerang perempuan. Pada sisinya yang lain, masih belum jelasnya pengaturan terkhususnya Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE), terkait frasa “konten melanggar kesusilaan” dalam penegakan hukum terkait tindak pidana kesusilaan di dunia maya menjadi tantangan tersendiri bagi para penegak hukum dalam menghadapi perkembangan kejahatan siber terkhususnya “tindak pidana kesusilaan”. Berdasarkan latar belakang tersebut, menarik untuk dikaji mengenai Bagaimanakah kajian viktimologi perempuan sebagai korban kekerasan seksual berbasis gender online di Indonesia?. Hasil penelitian menunjukan bahwa, aturan mengenai cybercrime saat ini menginduk pada UUITE. Namun, sayangnya pola penindakannya masih belum maksimal dan seringkali terkesan dipaksakan dikarenakan masih belum jelasnya pengaturan dalam UUITE. Kajian viktimologi perempuan sebagai korban kekerasan seksual berbasis gender online di Indonesia, menggambarkan bahwa telah terjadi perubahan secara structural atau yang dikenal dengan istilah perubahan social yang muncul dikarenakan adanya kemajuan teknologi, yang merupakan faktor yang mempengaruhi aktifitas sehari-hari, yang pada akhirnya meningkatkan resiko viktimisasi kriminal terhadap perempuan secara online. Kata Kunci : Kejahatan Siber, Viktimisasi Kriminal, Perempuan

INDIKATOR PLAGIARISME KARYA MUSIK DALAM DOKTRIN ORISINALITAS : BAGAIMANA PLAGIARISME DI TENTUKAN? Ramadhan Muhamad; Parulian Paidi Aritonang
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Topik dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana cara menentukan suatu karya cipta music telah melakukan plagiat berdasarkan teori dan doktrin yang ada dan tercipta dengan adanya permasalahan yang sama, undang-undang hak cipta di Indonesia tidak secara komplek mengatur bagaimana suatu karya dapat dikatakan melakukan tindakan plagiarisme, oleh karena itu penulisan ini mengkaji bagaimana teori orisinalitas dalam suatu karya cipta menentukannya, dengan contoh kasus lagu rock legendaris asal amerika yaitu Stairaway to heaven milik Led Zeppelin yang di tuntun melakukan tindakan plagiarisme oleh skidmore wakil dari band Spirit dengan musiknya Taurus, Penelitian ini bertujuan agar dapat memberikan informasi mengenai cara menentukan unsur yang bisa disebut plagiat dalam dunia music atau terhadap karya cipta musik, metode penelitian yuridis normative dengan pendekatan case approach dan conseptual approach, dengan beberapa teori dan doktrin seperti Sweat of the Brow (Industrious Collection); Skill, Judgment, And Labour; The Idea-Expression Dichotomy; The Theories of Circumstantial Evidence; Extrinsic and Intrinsic Tests. Maka tindakan plagiat dapat di teliti lebih cermat dan ditentukannya nilai-nilai plagiarisme. The topic in this research is about how to determine a music copyrighted work has done plagiarism based on existing theories and doctrines and was created with the same problem, copyright law in Indonesia does not complexly regulate how a work can be said to commit acts of plagiarism, Therefore, this writing examines how the theory of originality in a copyrighted work determines it, with the example of the legendary rock song from America, namely Led Zeppelin's Stairaway to Heaven which was led to commit plagiarism by Skidmore, a representative of the Spirit band with his music, Taurus. can provide information on how to determine elements that can be called plagiarism in the world of music or music copyrighted works, normative juridical research methods with a case approach and conceptual approach, with several theories and doctrines such as Sweat of the Brow (Industrious Collection); Sk ill, Judgment, And Labor; The Idea-Expression Dichotomy; The Theories of Circumstantial Evidence; Extrinsic and Intrinsic Tests. Then the act of plagiarism can be examined more carefully and the values ??of plagiarism are determined.

IUS CONSTITUENDUM PENGATURAN ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DI PROVINSI BALI Putu Jelsi Melina; I Ketut Sudiarta
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan dari adanya penelitian ini yaitu : pertama untuk mengetahui ruang lingkup pengaturan Peraturan terkait dengan wilayah pesisir di Provinsi Bali. Kedua untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan yang ideal dimasa yang akan datang terkait dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Bali agar dapat menjamin suatu kepastian hukum bagi masyarakat. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif yaitu metode yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan dengan studi kepustakaan yang mempergunakan data sekunder, berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil studi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Ranperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tahun 2020-2040 memiliki 14 (empat belas) ruang lingkup yang diatur didalamnya. Dan diperlukannya pengesahan terhadap Rancangan Peraturan Daerah terkait dengan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil ini agar dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan pemanfaatan pada wilayah pesisir yang memberikan dampak negatif bagi ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. The purpose of this research are: first to find out the scope of regulation related to coastal areas in Bali Province. Second, to find out how the ideal arrangement in the future is related to the Zoning Plan for Coastal Zone and Small Islands in Bali Province in order to guarantee legal certainty for the community. The method used is a legal research that is juridical normative, namely a method that refers to legislation with a literature study that uses secondary data, in the form of primary legal materials and secondary legal materials. The results of the study in this study indicate that the Ranperda for the Zoning Plan for Coastal Areas and Small Islands for 2020-2040 has 14 (fourteen) scopes set out in it. And it is necessary to ratify the Draft Regional Regulation related to the Zoning of Coastal Areas and Small Islands in order to provide legal certainty for people who make use of coastal areas that have a negative impact on ecosystems in coastal areas and small islands.

PEMBERIAN AMNESTI DALAM KASUS PIDANA ITE OLEH PRESIDEN MELALUI KEPUTUSAN PRESIDEN (KEPPRES) Dwi Tania Wista Yuliantari; Amiruddin Amiruddin; Ufran Ufran
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pemberian amnesti dalam kasus pidana ite oleh presiden melalui keputusan presiden (Keppres). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pemberian amnesti yang merupakan hak prerogatif president dan diatur diatur dalam pasal 14 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 dan UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi. Dalam kasus Pidana ITE Bq. Nuril terlihat bahwa terdapat tiga unsur National Interst menurut Thomas W. Robinson yang terpenuhi yakni pertama yakni Variable interest dan Specific interst, yang dapat diartikan sebagai kepentingan nasional dalam mengakomodasi opini publik yang tengah bergejolak, dalam kasus ini publik berpendapat bahwa pemberian hukum kepada Bq. Nuril dianggap sebagai suatu bentuk ketidakadilan kepada perempuan karena terdapat banyak ditemukan hal janggal dalam pemberian putusanya khususnya putusan MA, karena jika dibiarkan akan timbul permasalahan dalam masyarakat yang menganggap bahwa pemerintah tidak mempedulikan hak-hak perempuan dalam mendapatkan keadilan. This study aims to analyze the granting of amnesty in criminal cases by the president through a presidential decree (Keppres). This research is a normative legal research. Based on the results of the study, it can be concluded that the granting of amnesty which is a prerogatif right of the president and is regulated in Article 14 paragraph (2) of the 1945 Constitution and Emergency Law Number 11 of 1954 concerning Amnesty and Abolition. In the case of Criminal ITE Bq. Nuril can see that there are three elements of National Interest according to Thomas W. Robinson which are fulfilled, namely, first, Variable interest and Specific interest, which can be interpreted as national interest in accommodating public opinion which is in turmoil, in this case the public believes that the provision of law to Bq. Nuril is considered a form of injustice to women because there are many odd things found in giving her decisions, especially the Supreme Court's decision, because if left unchecked, problems will arise in society who think that the government does not care about women's rights in getting justice.

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MERGER, AKUISISI DAN KONSOLIDASI PERUSAHAAN Muhamad Syarief Nurhidayat; Heru Susetyo
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Pelaksanaan merger, akuisisi dan konsolidasi di Indonesia harus dituangkan dalam akta Notaris. Notaris ikut berperan serta dalam proses pelaksanaan merger, akuisisi dan konsolidasi. Dalam penelitian ini akan dilihat bagaimana peran Notaris dalam pelaksanaan merger, akuisisi dan konsolidasi yang dilakukan perusahaan ditinjau dari bagaimana tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta merger, akuisisi dan konsolidasi yang dilakukan perusahaan. Notaris memiliki peranan yang sangat penting dalam mempersiapkan perusahaan melakukan merger, akuisisi dan konsolidasi. Notaris diberikan kewenangan oleh Negara dalam mempersiapkan akta-akta yang berkaitan dengan tindakan perusahaan tersebut. Kedudukan Notaris sangat penting oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Notaris dalam kegiatan perusahaan seperti Merger, Akuisisi dan Konsolidasi. sebagai Pejabat Umum Notaris dapat membuat Akta Rapat Umum Pemegang Saham dimana Akta tersebut menyetujui tindakan Hukum Merger, Akuisisi serta Konsolidasi. Notaris sebagai Pejabat Umum diberikan kewenangan secara atributif untuk melakukan kegiatan pengurusan yang terkait dengan Pengesahan badan hukum perseroan terkait dengan Peleburan, persetujuan perubahan anggaran dasar, penyampaian pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar atau Data untuk Merger/Akuisisi ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam hal melaksanakan kegiatan di bidang Pasar Modal Notaris tunduk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan informasi kepada masyarakat mengenai peran notaris dalam pengurusan merger, akuisisi, dan konsolidasi dan memberikan gambaran mengenai tanggung jawab notaris dalam membuat akta dan dalam merger, akuisisi, dan konsolidasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Notaris adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta autentik yang berkaitan dengan tindakan korporasi, notaris juga berperan dalam pendaftaran merger, akuisisi, dan konsolidasi untuk mendapatkan pengesahan kepada Kemenkumham. In Indonesia, the implementation of mergers, acquisitions and consolidations must be stated in a notarial deed. Notaries participate in the process of implementing mergers, acquisitions and consolidations. In this study, it will be seen how the role of the notary in the implementation of mergers, acquisitions and consolidations carried out by the company in terms of how the notary's responsibilities in making the deed of mergers, acquisitions and consolidations carried out by the company. Notaries have a very important role in preparing companies for mergers, acquisitions and consolidations. Notaries are given the authority by the State to prepare deeds relating to the company's actions. The position of a notary is very important, therefore this study aims to determine the role of a notary in company activities such as mergers, acquisitions and consolidations. as a Notary General Officer can make a Deed of the General Meeting of Shareholders in which the Deed approves the legal actions of Mergers, Acquisitions and Consolidations. Notaries as General Officials are given attributive authority to carry out management activities related to the Ratification of corporate legal entities related to the Consolidation, approval of amendments to the articles of association, submission of notification of changes to the Articles of Association or Data for Mergers/Acquisitions to the Ministry of Law and Human Rights. In carrying out activities in the Capital Market, a Notary is subject to the Regulations of the Financial Services Authority (POJK). This study aims to provide an overview and information to the public regarding the role of notaries in managing mergers, acquisitions, and consolidations and to provide an overview of the responsibilities of the nptaries in making deeds and in mergers, acquisitions, and consolidations. The research method used in this research is normative juridical research. Notaries are public officials who are given the authority to make authentic deeds related to corporate actions, notaries also play a role in registering mergers, acquisitions, and consolidations to obtain approval from the Ministry of Law and Human Rights.

KEDUDUKAN HARTA BAWAAN DALAM PUTUSAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN Annisa Azria Putri; Mohamad Fajri Mekka Putra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan mengenai akibat hukum terhadap harta perkawinan setelah perceraian berdasarkan dalil-dalil, alat bukti, dan fakta yang terntara di dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 96/Pdt.G/2020/PN Plg serta putusan-putusan terkait lainnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif. Undang-Undang Perkawinan menentukan harta dalam perkawinan terbagi menjadi dua, yaitu harta bersama dan harta bawaan. Harta bawaan merupakan harta yang diperoleh oleh masing-masing suami atau istri sebelum dilangsungkannya perkawinan dan harta yang diperoleh dari hadiah dan/atau warisan. Harta bawaan merupakan sepenuhnya hak, tanggung jawab dan berada di bawah penguasaan masing-masing suami atau istri kecuali apabila diperjanjikan lain. Proses penyelesaian sengketa pada putusan a quo dan putusan-putusan sebelumnya yang terkait masih belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. This study intends to examine the regulation of the legal consequences of divorce on marital property based on the arguments, evidence, and facts presented in the Palembang District Court Decision Number 96/Pdt.G/2020/PN Plg and other related decisions. The research method used in this research is normative juridical research. The Indonesian Marriage Law determines that marital property is divided into joint properties and inherited properties. Inherited properties are assets obtained by each husband or wife before the marriage and assets obtained from gifts and/or inheritance. Each husband or wife has the full right, full responsibilities and full control of their inherited properties, unless agreed otherwise. The dispute resolution proses on the decisions are still not in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.

TANGGUNG JAWAB HUKUM DINAS PERDAGANGAN KOTA SURAKARTA DAN TENAGA KERJA DENGAN PERJANJIAN KERJA (TKPK) DALAM SISTEM KONTRAK Nada Ferika Trihandayani; Nuswardhani Nuswardhani
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui proses perjanjian kerja antara Dinas Perdagangan Kota Surakarta dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) dalam sistem kontrak, mengetahui konstruksi peraturan serta hak dan kewajiban para pihak, juga mengetahui tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan. Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah metode pendekatan normatif. Hasil studi menunjukkan bahwa dalam proses perjanjian kerja antara Dinas Perdagangan Kota Surakarta dan TKPK dalam sistem kontrak diawali dengan pemenuhan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Jasa Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, syarat administrasi maupun syarat hukum. Perjanjian kerja dibuat secara sepihak oleh dinas perdagangan dan sebagai bentuk persetujuan pihak TKPK dapat menandatangani surat perjanjian kerja bermaterai cukup artinya, terjadi kesepakatan untuk mengikatkan diri dan tercipta hubungan hukum untuk melakukan hak dan kewajiban. Pelaksanaan hak dan kewajiban harus sesuai dengan peraturan yang berlaku maupun surat perjanjian kerja, jika salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban maka dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan wanprestasi, sedangkan jika salah satu pihak tidak menaati peraturan maka dapat dipertanggungjawabkan dengan perbuatan melawan hukum. Pertanggungjawaban hukum tersebut baru dapat dilakukan setelah para pihak mengupayakan penyelesaian melalui musyawarah maupun bipartit dan tripartit tetapi tidak mencapai kesepakatan. The purpose of this study was to determine the process of working agreement between the Surakarta City Trade Office and Manpower with a Work Agreement (TKPK) in the contract system, to know the construction of regulations and the rights and obligations of the parties, also to know the legal responsibility if one of the parties made a mistake. The approach method that the author uses in the preparation of this research is the normative approach method. The results of the study show that in the process of working agreements between the Surakarta City Trade Office and TKPK in the contract system, it begins with the fulfillment of Surakarta Mayor Regulation Number 37 of 2021 concerning Guidelines for Procurement of Manpower Services with Work Agreements within the Surakarta City Government, administrative requirements and legal requirements. The work agreement was made unilaterally by the trade office and as a form of agreement the TKPK could sign a work agreement with sufficient stamp duty, an agreement was made to bind oneself and a legal relationship was created to carry out rights and obligations. The implementation of rights and obligations must be in accordance with applicable regulations and work agreements, if one party does not fulfill the rights and obligations, it can be accounted for based on default, while if one party does not comply with the regulations, it can be accounted for by unlawful acts. The legal responsibility can only be carried out after the parties seek a settlement through deliberation or bipartite and tripartite but do not reach an agreement.

Page 2 of 2 | Total Record : 20

1 2

Filter by Year

2022 2022

Filter By Issues

All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota denpasar, Bali INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA