cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 11 No 11 (2023)" : 20 Documents clear
PENGATURAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH NOTARIS SECARA PRO BONO PUBLICO BAGI KLIEN KURANG MAMPU Gede Bayu Wicaksana; I Made Udiana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 11 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i11.p07

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kewajiban notaris dalam mengenai prosedural dari pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dalam bidang kenotariatan diatur dalam Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, isi dari pasal tersebut menimbulkan penafsiran yang berbeda beda antara orang satu dengan orang lainnya yang nantinya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dengan Peraturan Perundang -Undangan lainnya yang mengatur mengenai kewajiban pemberian bantuan hukum secara pro bo no publico yang khusus dilakukan oleh notaris sebagai kewajibannya berdasarkan UUJN-P. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep dengan cara analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif yaitu analisis yang diperoleh dari bahan hukum sekunder dan didukung oleh bahan hukum primer peraturan perundang-undangan dalam ranah profesi jabatan Notaris. Hasil pembahasan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penagturan pemberian jasa bantuan hukum secara Pro Bono Publico bagi klien kurang mampu dan hambatan serta tantangan dalam pemberian bantuan hukum secara Pro Bono Publico oleh Notaris The purpose of this study is to find out and analyze the obligations of a notary regarding the procedural provision of free legal assistance in the notary field regulated in Article 37 Paragraph (1) of Law Number 2 of 2014 Concerning the Office of a Notary, the contents of the article give rise to interpretations which differ from one person to another which can later lead to legal uncertainty with other laws and regulations which regulate the obligation to provide legal assistance pro bo no publico which is specifically carried out by a notary as his obligation under UUJN-P. This study uses normative legal research using statutory and conceptual approaches by means of descriptive analysis of legal material, namely analysis obtained from secondary legal material and supported by primary legal material of statutory regulations in the realm of the Notary profession. The results of the discussion in this study aim to find out how the provision of pro bono publico legal aid services for underprivileged clients and the obstacles and challenges in pro bono publico legal aid provision by notaries
ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN: BAGAIMANA BENTUK PENGATURAN DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA? Suyatno Suyatno; Hudi Yusuf
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 11 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i11.p12

Abstract

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis dan mengidentifikasi kekerasan pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana menurut hukum pidana Indonesia. Perlindungan hukum terhadap anak atau perlindungan yuridis terhadap anak dapat berupa perlindungan hukum terhadap anak di bidang hukum perdata dan di bidang hukum publik. Perlindungan anak dalam bidang hukum publik meliputi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan: Sangat penting mengatur perlindungan bagi korban kejahatan, terutama anak korban yang sangat rentan. Perlindungan ini diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan menyeluruh bagi korban kejahatan, seperti perlindungan fisik, finansial, psikologis dan medis dan yang terpenting perlindungan tersebut ditujukan kepada korban kejahatan terhadap segala jenis kejahatan. Sebagaimana telah diberikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. The purpose of this paper is to analyze and identify the violence of legal protection arrangements for children as victims of criminal acts according to Indonesian criminal law. Legal protection of children or juridical protection of children can be in the form of legal protection of children in the field of civil law and in the field of public law. Child protection in the field of public law includes material criminal law and formal criminal law. By using normative juridical research methods, it can be concluded: It is very important to organize protection for victims of crime, especially child victims who are very vulnerable. This protection is regulated in legislation that regulates comprehensive protection for victims of crime, such as physical, financial, psychological and medical protection and most importantly the protection is addressed to victims of crime against all types of crimes. As has been provided by Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection which has been amended by Law No. 35 of 2014, Law No. 31 of 2014 concerning Amendments to Law No. 13 of 2006 concerning Witness and Victim Protection.
ANALISIS KEDUDUKAN HAKIM AD HOC DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Ni Luh Putu Titania Paramita; Bima Kumara Dwi Atmaja
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 11 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i11.p03

Abstract

Penelitian ini dilakukan bertujuan guna menganalisis tata cara pengangkatan hakim ad hoc dan independensi hakim ad hoc di Pengadilan Hubungan lndustrial. Metode yang dipergunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan analisis. Hasil analisis dari studi ini menerangkan tata cara pengangkatan hakim ad hoc di Pengadilan Hubungan lndustrial memiliki sejumlah syarat khusus yang bersifat wajib, yaitu seorang hakim harus memiliki pengetahuan yang luas dalam bidang ilmu perburuhan. Calon hakim ad hoc yang diusulkan oleh masing-masing organisasinya tersebut diseleksi terlebih dahulu dan diuji dengan tata cara yang tercantum pada ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik lndonesia Nomor PER-01/MEN/Xll/2004, guna menjamin keahliannya di bidang ilmu perburuhan. Berdasarkan Keputusan Presiden yang mendapatkan usul dari Ketua Mahkamah Agung, seorang hakim bisa diangkat sebagai hakim ad hoc di Pengadilan Hubungan lndustrial apabila telah melewati proses seleksi dan rekrutmen. Kecakapan dan kegigihan seorang hakim dalam menghormati komitmen kebebasan profesinya dan integritas dalam melaksanakan kewajiban dan kewenangan dari adanya intervensi pihak lain merupakan independensi hakim ad hoc di Pengadilan Hubungan lndustrial dalam memeriksa suatu perkara. Hal tersebut diperlukan agar hakim dalam melaksanakan kewajibannya tidak berpihak kepada salah satu pihak yang bersengketa. ABSTRACT This research was conducted with the aim of analyzing the procedures for appointing ad hoc judges and the independence of ad hoc judges at the Industrial Relations Court. The method used in this study is a normative legal research method with statutory, conceptual and analytical approaches. The results of the analysis from this study explain that the procedure for appointing ad hoc judges at the Industrial Relations Court has a number of special conditions that are mandatory, namely that a judge must have extensive knowledge in the field of labor science. The prospective ad hoc judges proposed by their respective organizations are pre-selected and tested according to the procedures listed in the Regulation of the Minister of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia Number PER-01/MEN/Xll/2004, in order to guarantee their expertise in the field of labor science. Based on a Presidential Decree which received a recommendation from the Chief Justice of the Supreme Court, a judge can be appointed as an ad hoc judge at the Industrial Relations Court if he has passed the selection and recruitment process. The skill and persistence of a judge in respecting his commitment to freedom of profession and integrity in carrying out his obligations and authority from the intervention of other parties constitutes the independence of an ad hoc judge at the Industrial Relations Court in examining a case. This is necessary so that the judge in carrying out his obligations does not side with one of the parties to the dispute.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENDUDUK SIPIL UKRAINA ATAS KONFLIK BERSENJATA RUSIA-UKRAINA BERDASARKAN KONVENSI JENEWA 1949 Carla Erlando; Made Cinthya Puspita Shara
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 11 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i11.p17

Abstract

Tujuan studi ini adalah untuk mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap penduduk sipil Ukraina atas konflik bersenjata Rusia-Ukraina berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 dan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Rusia terhadap penduduk sipil Ukraina dalam konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina berdasarkan Konvensi Jenewa 1949. Pada studi ini digunakan jenis metode penelitian hukum normatif dan jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual. Hasil yang didapat dari studi ini adalah adanya dugaan pelanggaran berkenaan dengan hak asasi manusia yang dilakukan oleh pihak Rusia terhadap penduduk sipil Ukraina. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Rusia telah melanggar perihal ketentuan-ketentuan pelindungan terhadap warga sipil sebagaimana tertuang di dalam Konvensi Jenewa 1949. Mengingat konvensi ini merupakan aturan dasar yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap negara yang berada dalam situasi peperangan dengan negara lainnya, Konvensi Jenewa 1949 dengan tegas mengatur larangan bagi negara-negara yang dalam keadaan perang untuk melakukan pembunuhan dengan sengaja, menyiksa atau perlakukan kasar lainnya terhadap warga sipil, serta dilarang melakukan deportasi atau memulangkan penduduk tertentu ke wilayah lainnya. Konvensi ini juga mengatur larangan bagi negara-negara yang berperang agar tidak memaksa seseorang yang dalam pelindungan tertentu ikut dalam pasukan militer, melakukan penyanderaan, serta merampas harta-harta warga sipil secara melawan hukum dan tidak menunjujung nilai-nilai kemanusiaan. ABSTRACT The purpose of this study was to find out about the legal protection of the civilian population of Ukraine for the Russian-Ukrainian armed conflict under the 1949 Geneva Convention and the forms of offenses committed by Russia against the civilian population of Ukraine in the armed conflict between Russia and Ukraine under the 1949 Geneva Convention. In this study used the type of normative legal research methods and the type of approach used is a conceptual approach. The result of this research shows that Russia has violated the provisions regarding the protection of civilians as contained in the 1949 Geneva Convention. Considering that this convention is a basic rule that must be obeyed and implemented by every country that is in a situation of war with other countries, the 1949 Geneva Convention expressly regulates the prohibition of countries in a state of war from intentionally killing, torturing or other abusive treatment of civilians, and prohibiting the deportation or repatriation of certain residents to other areas. This convention also stipulates a prohibition for warring countries not to force someone under certain protection to join military forces, take hostages, and seize the assets of civilians unlawfully and not upholding human values.
AKIBAT HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG MENANDATANGANI AKTA TANPA DIBACAKAN TERLEBIH DAHULU Ketut Arianta; I Gede Yusa
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 11 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i11.p08

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengkaji terkait otentisitas penandatangan akta Notaris tanpa dibacakan terlebih dahulu serta menjelaskan akibat hukum terhadap Notaris yang menandatangani akta tanpa dibacakan terlebih dahulu oleh Notaris. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa otentisitas terhadap akta yang tidak dibacakan oleh notaris mempengaruhi kekuatan pembuktiannya terdegradasi menjadi akta dibawah tangan dan akta tersebut menjadi batal demi hukum. Pembacaan akta merupakan salah satu syarat pembentukan akta otentik (Verlijden). Notaris yang tidak menjalankan kewajibannya membacakan akta dapat dijatuhi sanksi administratif. Notaris juga dapat dijatuh sanksi secara perdata karena mengenai akta yang terdegradasi kekuatan pembuktiannya menjadi akta dibawah tangan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut pengantian biaya, bunga kepada Notaris. This study aims to examine the authenticity of the signing of a notarial deed without reading it first and explaining the legal consequences for a notary who signs the deed without reading it first. The research method used is a normative research method with a statutory approach. The results of this study indicate that the authenticity of a deed that is not read out by a notary affects the strength of proof, degraded into an underhanded deed and the deed becomes null and void. Reading the deed is one of the requirements for forming an authentic deed (Verlijden). Notaries who do not carry out their obligations to read the deed may be subject to administrative sanctions. The notary can also be subject to civil sanctions because regarding a deed whose evidentiary power is degraded to a private deed, it can be an excuse for the party who suffers a loss to demand reimbursement of costs, interest from the notary.
PENGATURAN HUKUM LAUT INTERNASIONAL TERHADAP ILLEGAL FISHING DI WILAYAH LAUT ZONA EKONOMI EKSKLUSIF Anisa Fauziah; Fithry Khairiyati; Sugeng Samiyono
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 11 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i11.p13

Abstract

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan Zona Ekonomi Eksklusif menurut Hukum Laut Internasional, untuk mengetahui penyelesaian konflik Illegal Fishing di wilayah sengketa ZEE antara Indonesia dengan Vietnam. Jenis penelitian yang dipilih adalah dengan menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Bahan Hukum Sekunder (Studi Pustaka) atau Dokumen yaitu dengan menelusuri, memeriksa, mengkaji data-data sekunder seperti Undang-Undang, dan lain-lain. Hasil dalam penelitian ini adalah UNCLOS (The United Nations Convention on the Law of The Sea) 1982 telah mengatur kedaulatan dan hak berdaulat negara Indonesia di wilayah yuridiksi Republik Indonesia yang berbatasan dengan negara-negara lain, termasuk hak berdaulat (sovereign right). Penyelesaian sengketa dalam tinjauan hukum internasional ditekankan bahwa jika dikemudian hari kemungkinan akan terjadi lagi penangkapan ikan secara ilegal oleh Vietnam di wilayah maritime ZEE Indonesia maka langkah yang paling tepat diambil untuk pemerintahan negara Indonesia adalah langkah pertama yaitu tindakan menaiki kapal, menginspeksi, menahan, dan melakukan penuntutan hukum sesuai kebutuhan untuk menegakkan hukum. The objectives to be achieved in this study are to determine the regulation of the Exclusive Economic Zone according to International Law of the Sea, to determine the resolution of Illegal Fishing conflicts in the EEZ dispute area between Indonesia and Vietnam. The type of research chosen is to use normative legal research, namely research that places the law as a system of norms. The method of data collection used in this research is to use Secondary Legal Materials (Literature Study) or Documents, namely by tracing, examining, reviewing secondary data such as Laws, and others. The results in this study are UNCLOS (The United Nations Convention on the Law of the Sea) 1982 has regulated the sovereignty and sovereign rights of the Indonesian state in the jurisdiction of the Republic of Indonesia bordering other countries, including sovereign rights. Dispute settlement in international law review emphasizes that if in the future there is a possibility of illegal fishing by Vietnam in the Indonesian EEZ maritime area, the most appropriate step taken for the Indonesian government is the first step, namely the act of boarding the ship, inspecting, detaining, and conducting legal prosecution as needed to enforce the law.
NON FUNGBLE TOKEN (NFT) SEBAGAI INVESTASI DITINJAU DARI UDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL Christin Atika; Putu Devi Yustisia Utami
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 11 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i11.p04

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan NFT di Indonesia dan untuk mengetahui kejelasan hukum dari sebuah investasi digital karya seni khususnya NFT art sebagai sebuah produk investasi ditinjau dari UU Penanaman Modal. Metode penelitian yuridis normative dipergunakan dalam penelitian ini. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa di Indonesia masih belum memiliki undang-undang secara khusus yang mengatur hal tersebut, pemerintah telah melakukan upaya dengan adanya siaran pers dan membentuk kajian. Namun keduanya tidak menjelaskan mengenai pengaturan NFT sebagai sebuah produk investasi. Peraturan yang berlaku di Indonesia untuk mewadahi sebuah investasi adalah Undang-Undang No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal tetapi, dalam undang-undang tersebut tidak mengatur mengenai investasi digital. Dalam Undang-Undang Modal didefinisikan sebagai aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis. Penulis telah menelaah pengertian tersebut dan menelaah dua poin penting. Yang dimaksud bentuk lain yang bukan uang tidak dijelaskan dalam Undang-undang namun menurut para ahli hal itu dapat berupa uang tunai (fresh money), keterampilan, goodwill, hak paten atau merk, masin, tehnologi, benda, barang, tenaga kerja bahkan hak menikmati suatu barang. Sedangkan yang dimaksud dengan nilai ekonomis adalah barang yang dapat memberikan manfaat atau pendapatan secara ekonomi bagi penggunanya. Karena para pemilik NFT hanya memegang sebuah sertifikat digital maka hal tersebut tidak terdapat dalam syarat bentuk lain daripada uang, dalam segi nilai ekonomis nilai pada NFT tidaklah stabil lantaran dipengaruhi oleh banyak faktor. Oleh karena itu, penyebutan NFT sebagai sebuah investasi tidaklah tepat karena tidak memenuhi pengertian tersebut. ABSTRACT This investigation was conducted to explore NFT regulations in Indonesia and explore the legal clarity of an investment in digital art, especially NFT art as an investment product in terms of the Investment Law. This research used normative judical method. In conclusion this research tell in Indonesia there are no specific regulations for NFT, but the government has made efforts by issuing press releases and making an examination. However, both of them didn't explain NFT as an investment product. The regulation applies in Indonesia to accommodate investment in Undang-Undang No 25 Tahun 2007 concerning investment, but this regulation does not regulate digital investment. In that regulation, capital is assets that can be money or other non-money assets owned by an investor which has economic value. The author has examined this notion and get two important points. First, that is meaning of other forms that are not money is not explained in that regulation, but according to several sources, it could be cash (fresh money), skills, goodwill, patents or brands, machinery, technology, objects, goods, labor and even the right to enjoy an item. And second, the meant economic value is goods that can provide economic benefits or income for their users. Because NFT owners only hold a digital certificate, this cannot be found in the definition of other than money. In terms of economic value, NFT is unstable because there are many influencing factors. Therefore, the term NFT as an investment is not appropriate because it does not fulfill this definition.
PROBLEMATIKA PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI INDONESIA Millen Christopher Hamonangan Lumban Tobing; Putu Edgar Tanaya
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 11 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i11.p18

Abstract

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui problematika apa saja yang muncul dalam pelaksanaan reforma agraria di indonesia dan juga untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan oleh pemerintah dalam mengatasi problematika yang muncul dalam pelaksanaan reforma agraria ini. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang artinya penelitian dilakukan dengan cara melakukan studi kepustakaan. Pembahasan didasarkan pada berbagai literatur berupa; buku-buku, dokumen dan peraturan perundang-undangan serta referensi lainnya yang berkaitan dengan persoalan problematika pelaksanaan reforma agraria. Hasil studi ini menunjukkan bahwa problematika yang paling sering muncul disebabkan oleh kurang memadainya kualitas sumber daya manusia yang bekerja di pemerintahan, serta sistem administrasi yang kurang mumpuni yang hingga saat ini masih digunakan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Selain daripada itu kurang siapnya petani penerima lahan dari segi pendidikan dan kemampuan juga merupakan salah satu permasalahan yang kerap terjadi dan menghambat berjalannya reforma agraria ini. Untuk menghadapi problematika tersebut maka hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah tidak lain adalah meningkatkan dan meratakan pendidikan masyarakat indonesia agar dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, dan juga menciptakan sistem administrasi yang lebih mumpuni dan lebih update dengan cara menggandeng dan memanfaatkan perusahaan-perusahaan yang bergelut dibidang teknologi informasi di Indonesia. ABSTRACT The purpose of writing this article is to find out what problems arise in the implementation of agrarian reform in Indonesia and also to find solutions that can be applied by the government in overcoming the problems that arise in the implementation of this agrarian reform. The writing of this article uses a normative juridical research method, which means that the research is carried out by conducting a literature study. The discussion is based on various literatures in the form of; books, documents and laws and regulations as well as other references related to the problems of implementing agrarian reform. The results of this study indicate that the problems that most often arise are caused by the inadequate quality of human resources working in the government, as well as an inadequate administrative system which is still used by the central and local governments. Apart from that, the unpreparedness of land recipients in terms of education and ability is also one of the problems that often occurs and hinders the implementation of this agrarian reform. To deal with these problems, the things that the government can do are none other than improving and leveling the education of the Indonesian people so that they can produce quality human resources, and also create a more qualified and more updated administrative system by cooperating with and utilizing companies that are struggling. in the field of information technology in Indonesia.
EKSISTENSI PROGRAM LEGISLASI PERATURAN DAERAH DI DPRD NTB Efendi Kusnandar; Siti Hasanah; Imran Imran; Firzhal Arzhi Jiwantara
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 11 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i11.p09

Abstract

Tujuan dari penulisan untuk menganalisis eksistensi program legislasi peraturan daerah di DPRD NTB dan menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundangan. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagai Instrumen Perencanaan dan Urgensi Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah. Dalam pembentukan Peraturan perundang-undangan telah ditetapkan tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh organ pembentuk peraturan perundang-undangan agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan memenuhi aspek formal, pengabaian terhadap tahapan-tahapan yang telah ditetapkan dapat mengakibatkan suatu peraturan perundang-undangan cacat secara formil. Tahapan Perencanaan merupakan tahapan awal dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Program Pembentukan Peraturan Daerah/Program Legislasi Daerah adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. The purpose of the writing is to analyze the existence of local regulation legislation programs in the NTB DPRD and use normative legal methods with a legislative approach. Preparation of Local Regulation Formation Program as Planning Instrument and Urgency of Local Regulation Formation Program. In the formation of laws and regulations, stages have been determined that must be passed by the organs forming laws and regulations so that the resulting laws and regulations fulfill formal aspects, ignoring the stages that have been determined can result in a formally defective legislation. The Planning stage is the initial stage of the process of forming laws and regulations. Based on the provisions of Article 1 number 1 of Law Number 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation, it is stated that the Formation of Legislation is the making of Legislation which includes the stages of planning, preparation, discussion, ratification or determination, and promulgation. Regional Regulation Formation Program/Regional Legislation Program is a planning instrument for the formation program of Provincial Regional Regulations or Regency/City Regional Regulations that is prepared in a planned, integrated, and systematic manner.
URGENSI PENGADILAN KESEHATAN SEBAGAI UPAYA SOLUSI MASALAH SENGKETA MEDIS DI INDONESIA Ahmad Fadhli Busthomi; Sutarno Sutarno; Ninis Nugraheni; Mokhamad Khoirul Huda
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 11 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i11.p14

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penyelesaian sengketa medis di pengadilan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan peran pengadilan khusus kesehatan dapat memberikan rasa keadilan bagi dokter yang diduga melakukan malpraktik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian perselisihan medis di pengadilan diatur oleh beberapa peraturan antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Mengenai peran pengadilan kesehatan khusus, mereka memiliki potensi untuk memastikan keadilan bagi dokter yang dituduh melakukan malpraktik. Dengan memiliki pengadilan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan sektor kesehatan, kasus malpraktik dapat ditangani dengan perspektif dan standar yang relevan, bersama dengan para hakim dan ahli yang memahami masalah medis teknis dan kompleks yang terlibat. This research aims to examine and analyze the resolution of medical disputes in court according to the legal regulations in Indonesia and the role of specialized health courts in providing a sense of justice for doctors who are alleged to have committed malpractice. This research is a normative legal research and using several approaches, namely statutory approaches, conceptual approaches, and comparative approaches. The research findings indicate that the settlement of medical disputes in the courts is governed by several regulations, The Civil Code, the Criminal Code, Law Number 29 of 2004 on Medical Practice, Law Number 36 of 2009 on Health, Law Number 36 of 2014 on Health Workers and Law Number 17 of 2023 on Health. The establishment of health judiciary in Indonesia involving ad hoc judges with knowledge and competence in the medical field is an important and relevant step to address medical dispute issues. This is because malpractice cases can be approached through relevant perspectives and standards, supported by the presence of judges and experts with adequate technical and medical competence.

Page 2 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue