cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 19 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 11 No 6 (2023)" : 19 Documents clear
PENGATURAN MASA JABATAN KEPALA DAERAH DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA Nunung Puji Rahayu; Adhitya Widya Kartika
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 6 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i06.p09

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi konflik norma pengaturan masa jabatan Kepala Daerah dalam hukum positif di Indonesia khususnya masa jabatan Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 yang dihubungkan dengan teori harmonisasi hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif statue approach. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa hakim dalam menilai bertentangan atau tidak suatu undang-undang dengan UUD NRI 1945 sangat bergantung pada penafsiran mana yang digunakan dan ketidakselarasan antara norma yang mengatur tentang masa jabatan Kepala Daerah dapat dilakukan menggunakan harmonisasi vertikal dengan asas lex superiori derogate legi inferiori. This research was conducted to determine and identify the conflict of norms regulating of the term of office of the Regional Head in positive law in Indonesia, especially the term of office of the Regional Head as a result of the 2020 Regional Head Election which is related to the theory of legal harmonization. This study adopts a normative juridical approcah while talking a legislative perspevtive. The results of this research demonstrate that judges' evaluations of regulations that either contradict or are not in contradiction to the 1945 Constitution depend on the interpretation that is implemented, and that vertical harmonization in line with the lex superiori derogate legi inferiori principle can be utilized to fix contradictions between the regulations governing the Regional Head’s term of office.
IMPLIKASI HUKUM TIDAK TERPENUHINYA KUOTA 30% PEREMPUAN PADA HASIL PEMILU LEGISLATIF BAGI PARTAI POLITIK (PARPOL) Nurwahidah Nurwahidah; Galang Asmara; Rr Cahyowati
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 6 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i06.p14

Abstract

Tulisan ini memiliki tujuan untuk mengkaji secara normatif mengkaji implikasi hukum bagi Parpol yang implementasi Kuota 30% perempuannya tidak terpenuhi dan peran serta partai politik dalam mewujudkan kuota 30% perempuan di Parlemen. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya implikasi hukum bagi Parpol yang tidak memenuhi kuota 30% perempuan berdasarkan hasil Pemilu menurut Undang-Undang Partai Politik maupun Undang-Undang Pemilu, klausul ini tidak ada diatur secara tersendiri. Artinya bahwa secara hukum Parpol yang tidak mampu mengantarkan para caleg perempuan sebagai Anggota Dewan tidak mendapatkan sanksi hukum atau konsekwensi hukum lain, sebagai bentuk evaluasi. Dengan demikian aturan khusus tentang ketentuan affirmati action ini masih belum jelas ada kekaburan norma, karena tidak ada perlindungan dan kepastian hukum bagi para Caleg dan Politisi perempuan. Peran politik dalam mewujudkan implementasi Keterwakilan 30% Caleg Perempuan sebagaimana diatur di Undang-Undang Parpol dan Undang-Undang Pemilu. Sehingga dalam AD/ART dan aturan khusus tentang Pencalonan Bakal Calon Anggota Legisltif diatur tersendiri, hanya saja secara penerapan fungsi partai belum maksimal dilakukan. Baik itu fungsi rekruitmen, kaderisasi maupun fungsi pemberdayaan para anggota partai dan Caleg perempuan yang dimiliki. This paper aims to examine normatively the legal implications for political parties whose implementation of the quota of 30% women is not met and the role of political parties in realizing the quota of 30% women in Parliament. This research is a normative legal research. The results of this study indicate that there are legal implications for political parties that do not meet the 30% quota of women based on election results according to the Political Party Law and the Election Law, this clause is not regulated separately. This means that legally political parties that are unable to introduce women candidates as Council members do not receive legal sanctions or other legal consequences, as a form of evaluation. Thus the specific rules regarding affirmati action provisions are still not clear, there is a blurring of norms, because there is no protection and legal certainty for female candidates and politicians. The role of politics in realizing the implementation of the 30% Representation of Women Candidates as stipulated in the Political Party Law and the Election Law. So that the AD/ART and special rules regarding the Nomination of Candidates for Legislative Members are regulated separately, it's just that the implementation of party functions has not been carried out optimally. Both the recruitment, regeneration and empowerment functions of party members and women candidates.
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU DARI VISUM ET REPERTUM I Dewa Nyoman Wira Adiputra; I Ketut Rai Setiabudhi; I Gede Artha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 6 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i06.p19

Abstract

Tujuan yang di deskripsikan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pembuktian tindak pidana kekerasan seksual di tinjau dari visum et repertum serta mengidentifikasi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dengan mengumpulkan bahan-bahan baik buku, artikel, peraturan perundang-undangan, maupun media yang terkait dengan materi yang dibahas. Dalam pembuktian perkara pidana yang berkaitan dengan tubuh manusia, tentunya tidak terlepas dari peranan Visum et Repertum yang digunakan dalam pembuktian terjadinya suatu tindak pidana kejahatan kekerasan seksual untuk membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi yang termasuk kedalam bukti berupa surat dan keterangan ahli. Untuk itu perlunya pemberantasan dan penegakan hukum yang seadil-adilnya bagi pelaku dan perlindungan hukum bagi korban kejahatan seksual. The purpose described in this study is to analyze the evidence of sexual violence in review of the visum et repertum and identify legal protection for victims of sexual violence. The method used in this research is the normative juridical method, by collecting materials including books, articles, laws and regulations, and media related to the material discussed. In proving criminal cases related to the human body, of course, it cannot be separated from the role of Visum et Repertum which is used in proving the occurrence of a criminal act of sexual violence crime to make light of a criminal act that occurs which is included in evidence in the form of letters and expert testimony. For this reason, the need for eradication and fair law enforcement for perpetrators and legal protection for victims of sexual crimes.
PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK OLEH KERABAT SEDARAH I Made Agus Astra Wiguna; I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 6 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i06.p10

Abstract

Adapun penelitian ini bertujuan guna memahami pengaturan kekerasan seksual pada anak yang diatur pada hukum di Indonesia terutama kekerasan yang dilaksanakan kerabat yang masih mempunyai ikatan darah bersama korban. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penulisan hukum normatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Positif yang ada di Indonesia sudah mengatur perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual melalui KUHP, Undang-Undang Perlindungan anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Terkait apabila Tindakan Kekerasan Seksual pada anak dilaksanakan kerabat sedarah maka ancaman pidana terhadap pelaku akan mengalami pemberatan. Pemberatan yang diberikan dalam hal tindakan kekerasan seksual terhadap anak oleh kerabat sedarah yaitu diancam pidana ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebelumnya. ABSTRACT This study aimed to understand the regulation of sexual violence against children regulated by law in Indonesia, especially violence carried out by relatives who still have blood ties with the victim. The research method used was the method of writing normative laws. The results of the study indicate that the Positive Law in Indonesia has regulated the protection of child victims of sexual violence through the Criminal Code, Child Protection Act, and Law on sexual violence crimes. If the act of sexual violence against children is carried out by blood relatives, the criminal threat against the perpetrator will be weighed down. The weighting given in the case of acts of sexual violence against children by blood relatives is that it is punishable by crime plus 1/3 (one third) of the previous criminal threat.
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM BISNIS KREATIF DI INDONESIA Louis Louis; Christine S.T Kansil
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 6 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i06.p15

Abstract

Kekayaan intelektual adalah aset penting dalam bisnis kreatif, karena memberikan perlindungan hukum atas karya kreatif yang dihasilkan. Di Indonesia, bisnis kreatif semakin berkembang, namun masih banyak pelaku bisnis yang kurang memahami perlindungan hukum kekayaan intelektual. Oleh karena itu, artikel ini membahas tentang perlindungan hukum atas kekayaan intelektual dalam bisnis kreatif di Indonesia, meliputi jenis-jenis kekayaan intelektual yang dilindungi, proses pendaftaran dan hak-hak yang diberikan, serta upaya-upaya untuk melindungi kekayaan intelektual dalam bisnis kreatif. Sanksi yang dapat diberikan kepada pelanggar hak kekayaan intelektual, upaya penegakan hukum, serta pentingnya lisensi dan pengamanan kekayaan intelektual. Dalam konteks global, artikel ini juga membahas tentang pendaftaran internasional kekayaan intelektual yang berlaku di beberapa negara. Dengan mengetahui perlindungan hukum kekayaan intelektual, pelaku bisnis kreatif dapat memanfaatkan kekayaan intelektualnya secara optimal dan mencegah terjadinya pelanggaran hak kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual memainkan peran penting dalam bisnis kreatif dan ekonomi kreatif, karena memberikan perlindungan hukum atas karya kreatif dan menciptakan nilai bagi bisnis dan ekonomi. Namun, di Indonesia, masih banyak pelaku bisnis yang kurang memahami perlindungan hukum kekayaan intelektual dan manfaatnya dalam pengembangan bisnis kreatif. Artikel ini membahas tentang perlindungan hukum kekayaan intelektual dalam bisnis kreatif di Indonesia, meliputi jenis-jenis kekayaan intelektual yang dilindungi, proses pendaftaran, hak-hak yang diberikan, serta upaya-upaya untuk melindungi kekayaan intelektual dalam bisnis kkreatif Selain itu, artikel ini juga membahas tentang peran kekayaan intelektual dalam inovasi dan pengembangan bisnis kreatif, termasuk hak moral dan perlindungan kekayaan intelektual untuk karya kolektif. Artikel ini juga membahas tentang domain publik dan hak penggunaan ulang, serta pentingnya lisensi dan pengamanan kekayaan intelektual.
PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP PENYEBARAN BERITA HOAX DI MEDIA ONLINE Putu Tsuyoshi Reksa Kurniawan; Kadek Agus Sudiarawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 6 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i06.p20

Abstract

Jurnal ilmiah ini dibuat dengan tujuan untuk memahami bentuk pertangunggjawaban pidana korporasi yang menyebarkan berita hoax dalam hukum positif di Indonesia dan mengetahui pengaturan hukum pidana yang dicita-citakan berkaitan dengan korporasi sebagai pelaku penyebar berita hoax. Berita bohong atau (hoax) merupakan kabar yang tidak sesuai dengan fakta tetapi dibuat seperti benar adanya. Akhir-akhir ini mengenai tindakan penyebaran berita bohong (hoax) seringkali terjadi di dalam dunia maya. Tak hanya perorangan, media online yang dibentuk oleh korporasi juga ikut dalam menyebarkan berita bohong. Isu hukum yang akan dibahas pada karya tulis jurnal ini yaitu bagaimana pertanggungjawaban korporasi terhadap penyiaran berita palsu (hoax) dan bagaimanakah pengaturan hukum pidana yang dicita-citakan (ius constituendum) berkaitan dengan korporasi sebagai pelaku penyebar berita hoax?. Jurnal ini menggunakan metode peneltiain hukum normatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sebab menggunakan metode penelitian hukum normatif karena menggunakan produk-produk hukum yang berlaku saat ini dan dijadikan sebagai sumber utama, tujuan dari jenis penelitian deskriptif yaitu mendeskripsikan peristiwa-peristiwa secara sistematis, factual, akurat terhadap suatu objek yang diteliti. Pengaturan mengenai penyebaran hoax di dunia maya atau online yang dimana pelakunya merupakan korporasi belum diatur dan pengaturan hukum pidana yang dicita – citakan berkaitan dengan korporasi sebagai pelaku penyebaran berita bohong masih jauh dari yang dicita – citakan Bangsa Indonesia. ABSTRACT This scientific journal was created with the aim of understanding the form of corporate criminal responsibility that spreads hoax news in positive law in Indonesia and knowing the desired criminal law arrangements related to corporations as perpetrators of hoax news spread. Fake news or (hoax) is news that is not in accordance with the facts but is made to appear to be true. Lately, the act of spreading fake news (hoaxes) often occurs in cyberspace. Not only individuals, online media formed by corporations also participate in spreading fake news. The legal issues that will be discussed in this journal paper are how is corporate responsibility for broadcasting fake news (hoax) and how is the desired criminal law arrangement (ius constituendum) related to corporations as perpetrators of spreading hoax news?. This journal uses a normative legal research method with a descriptive research type. Because it uses normative legal research methods because it uses current legal products and is used as the main source, the purpose of this type of descriptive research is to describe events in a systematic, factual, accurate manner towards an object under study. Arrangements regarding the spread of hoaxes in cyberspace or online where the perpetrators are corporations have not been regulated and the criminal law arrangements that aspire to be related to corporations as perpetrators of spreading fake news are still far from what the Indonesian people aspire to.
PENYELENGGARAAN DESA WISATA PERSPEKTIF PEMAJUAN BUDAYA BALI A A Istri Eka Krisna Yanti; Anak Agung Istri Ari Atu Dewi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 6 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i06.p11

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui regulasi dalam pembentukan desa wisata di bali yang digagas sebagai upaya untuk memajukan kepariwisataan budaya bali serta untuk mengetahui penyelenggaraan desa wisata ditengah maraknya budaya asing yang medegradasi kearifan lokal dimasyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approve yang mengkaji dan menelaah berbagai peraturan perundang – undangan secara hierarki untuk dapat memecahkan permasalahan yang dikaji. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa telah terdapat berbagai instrument peraturan perundang – undangan yang mengatur mengenai pembentukan desa wisata namun, diperlukan adanya standarisasi dalam penyelenggaraan desa wisata yang seharusnya dapat dioptimalkan pada obyek pemajuan budaya bali sehingga dapat memberikan kontribusi maksimal dalam memajukan budaya bali. ABSTRACT This study aims to find out the regulations for tourism villages in Bali that were initiated to promote Balinese cultural tourism and to find out the implementation of tourist villages in the midst of the rise of foreign cultures which degrade Balinese local wisdom. The legal research method used in this research is a normative legal research method with a statutory law approach that examines regulations in a hierarchical manner to be able to solve the problems under study. Based on the research results, it is known that there are various regulations for the formation of tourist villages, but more specific regulations are needed so that they are more optimal in promoting cultural tourism objects in Bali.
PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN SWASTA : BENTUK AKUISISI BADAN USAHA MILIK NEGARA Intan Suan; Richard C Adam
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 6 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i06.p16

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum badan usaha swasta yang sahamnya diakuisisi oleh badan usaha milik negara. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis normatif, yang melihat pada undang-undang tertulis atau aturan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Tujuan dari pengambilalihan dan akuisisi antara lain memperluas peluang bisnis perusahaan, meningkatkan sinergi dan kinerja, memotong biaya, memperoleh saham perusahaan yang lebih besar, dan merevisi strategi agar perusahaan dapat berkembang. Untuk mempercepat pelayanan dan memperluas pilihan jalur penyeberangan jarak jauh, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) membeli perusahaan swasta penyedia jasa penyeberangan PT Jembatan Nusantara. Dengan akuisisi saham tersebut, status PT Jembatan Nusantara sebagai perusahaan perseorangan. The goal of this study is to determine the legal standing of privately held businesses whose shares are acquired by state-owned enterprises. The approach taken is a normative juridical approach, which looks at written laws or other rules in relation to the issues under investigation. In order for businesses to expand, takeovers and acquisitions are done in order to look for wider business possibilities, improve company performance and synergies, cut expenses, increase stock value, and update strategies. In order to speed up service and broaden the selection of long-distance ferry routes, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) purchased the privately held business PT Jembatan Nusantara, which provides ferry services. The status of PT Jembatan Nusantara, a private business, has changed with the acquisition of these shares to become.
PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS KARYA LUKISAN DIGITAL DALAM BENTUK NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT) DI INDONESIA Cornelius Novan Trihansyah; I Made Sarjana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 6 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i06.p07

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi NFT sebagai ruang dalam mewujudkan Hak Cipta karya lukisan digital serta juga untuk memberikan informasi terkait perlindungan Hak Cipta atas karya lukisan digital dalam bentuk NFT yang di tinjau dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penulisan ini memakai metode penelitian hukum normatif dengan mengunakan jenis Pendekatan Peraturan Perundangan-Undangan (The Statue Approach). Hasil penelitian menunjukan bahwasanya Non-fungible Token (NFT) dapat memberikan ruang untuk lebih mewujudkan Hak Cipta itu sendiri melalui bukti kepemilikan berupa token yang tercatat dalam blockchain (buku besar digital) sementara mengenai perlindungan Hak Cipta Non-fungible Token (NFT) yang berupa token unik tersebut tidak dapat menerima perlindungan Hak Cipta akan tetapi lukisan digital yang dibuat oleh penciptanya tersebut tetaplah memiliki perlindungan Hak Cipta yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. ABSTRACT This study aims to determine the existence of NFT as a space for realizing Copyright for digital painting works and to provide information related to Copyright protection for digital painting works in the form of NFT as reviewed from Law no. 28 of 2014 concerning Copyright. This writing uses normative legal research methods using the type of statutory approach (The Statue Approach). The results of the study show that Non-fungible Token (NFT) can provide space to further realize Copyright itself through proof of ownership in the form of tokens recorded in the blockchain (digital ledger) while regarding protection of Copyright Non-fungible Token (NFT) in the form of tokens Such unique art cannot receive copyright protection, but the digital painting made by the creator still has copyright protection as regulated in Law no. 28 of 2014 concerning Copyright.

Page 2 of 2 | Total Record : 19

 1   2 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue