cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 11 No 7 (2023)" : 20 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM MELALUI DIVERSI BAGI ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA Tania Novelin
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 7 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i07.p01

Abstract

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak semakin lama semakin marak terjadi sehingga meresahkan masyarakat. Anak yang melakukan tindak pidana diproses melalui suatu pengadilan khusus dan diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak perihal ini menganut konsep keadilan restoratif yang diwujudkan melalui upaya diversi. Tujuan dalam penulisan ini yakni mengetahui dan mengkaji tentang hubungan diversi dengan restorative justice dan juga mengetahui dan mengkaji upaya perlindungan hukum melalui diversi bagi anak yang melakukan tindak pidana. Metode penelitian hukum dalam jurnal ini mengaplikasikan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis konsep hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keadilan restoratif yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini adalah kewajiban melaksanakan diversi dan upaya perlindungan hukum melalui diversi bagi anak yang melakukan tindak pidana dapat berbentuk pengembalian kerugian dalam hal ada korban, rehabilitasi medis dan psikososial, penyerahan kembali kepada orang tua/Wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS maksimal 3 (tiga) bulan,atau pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan. Criminal acts committed by children are increasingly rampant, causing disturbance to society. Children who commit criminal acts are processed through a special court and are regulated in the Juvenile Criminal Justice System Law. The Juvenile Criminal Justice System Act adheres to the concept of restorative justice realized through diversion efforts. The purpose of this paper is to know and examine the relationship between diversion and restorative justice and also to know and review legal protection efforts through diversion for children who commit criminal acts. The legal research method in this journal applies normative legal research, with a statutory approach and analysis of legal concepts. The results showed that restorative justice intended in the Juvenile Criminal Justice System Act is the obligation to carry out diversion and legal protection efforts through diversion for children who commit criminal acts can take the form of compensation in the event of a victim, medical and psychosocial rehabilitation, handover back to parents / guardians, participation in education or training in educational institutions or LPKS a maximum of 3 (three) months, or community services for a maximum of 3 (three) months.
ANALISIS KRIMINOLOGI PADA PELAKU TERORISME DI INDONESIA MELALUI PERSPEKTIF TEORI DIFFERENTIAL ASSOCIATION Gilbert Kurniawan Oja; A.A. Istri Ari Atu Dewi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 7 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i07.p02

Abstract

Terorisme merupakan suatu paham atau ideologi seseorang atau kelompok orang yang jika abaikan keberadaanya bisa menimbulkan masalah bahkan musibah terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya. Untuk mendapati faktor-faktor prnyebab dari berkembangnya terorisme di Indonesia dan bagaimana penanggulangannya, penulis melakukan analisa dengan menggunakan ilmu kriminologi dan menyertakan teori Differential Assocation. Adapun faktor-faktor yang didapat dalam penelitian ini antara lain : faktor perbedaan ideologi dengan negara atau kelompok orang lainnya, faktor ketidakpuasan terhadap kinerja pemimpin bangsa, faktor ekonomi dan kesenjangan sosial, faktor budaya, faktor ras, faktor suku, faktor agama yang disalah artikan. Sedangkan mengenai penanggulangan yang dilakukan Indonesia, meliputi : upaya internal dan eksternal, Internal terdiri aturan-aturan hurum yang berlaku, pembentukan BNPT, menjalin sinergitas dengan kelembagaan pusat atau daerah, pengimplementasian deradikalisasi melalui banyak sector, memberlakukan kontra radikalisasi, melakukan edukasi dan kampanye-kampanye anti radikalisasi, dan lain-lain strategi untuk memerangi terorisme. Sedangkan terkait upaya eksternal itu meliputi kerjasama, tukar pikiran, ide, dan gagasan bersama negara-negara lainnya untuk menangani teorisme di Indonesia khususnya. Terrorism is an understanding or ideology of a person or group of people which, if ignored, can cause problems and even calamity to the people around them. To find the causative factors of the development of terrorism in Indonesia and how to overcome them, the author conducts an analysis using the science of criminology and includes the theory of Differential Association. The factors obtained in this study include: factors of ideological differences with other countries or groups of people, factors of dissatisfaction with the performance of national leaders, economic factors and social inequality, cultural factors, racial factors, ethnic factors, religious factors that are misinterpreted. Whereas regarding the countermeasures carried out by Indonesia, including: internal and external efforts, Internal consisting of applicable legal regulations, establishing BNPT, establishing synergy with central or regional institutions, implementing deradicalization through many sectors, imposing counter-radicalization, conducting education and campaigns anti-radicalization, and other strategies to combat terrorism. Meanwhile, regarding external efforts, it includes cooperation, exchange of ideas, ideas and ideas with other countries to deal with terrorism in Indonesia in particular.
PENGATURAN MENGENAI KEWAJIBAN NOTARIS UNTUK MELEKATKAN SIDIK JARI PENGHADAP DALAM MINUTA AKTA Komang Deva Aresta Saskara; Nyoman Satyayudha Dananjaya
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 7 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i07.p03

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kewajiban notaris dalam melekatkan lembaran sidik jari penghadap pada minuta akta berdasarkan UUJN dan akibat hukum terhadap kedudukan akta dan notaris yang tidak melakukan pembubuhan sidik jari para penghadap pada minuta akta berdasarkan UUJN. Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menggunakan data sekunder sebagai data utama. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut: (1) Notaris bebas untuk menggunakan penafsiran manapun mengenai metode mana yang akan dipakai dan bebas untuk menentukan pembubuhan sidik jari atau tanda tangan; dan (2) Dalam UUJN tidak ada satu pasal yang menyebutkan akta Notaris yang tidak dilekatkan sidik jari dapat terdegradasi ataupun menurunkan sifat akta Notaris menjadi akta di bawah tangan, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (11) UUJN. The purpose of this study is to identify and analyze the obligation of a notary to affix the appearers fingerprint sheet to the minutes of the deed based on the Notary Act and the legal consequences of the deed as well as position of the deed when the notary who did not affix the fingerprints of the appearers to the minutes of the deed. This article use a normative legal research where the assessment of the applicable laws and regulations is carried out by using secondary data as the main data. Based on the research results, the following conclusions formulated: (1) Notary are free to use any interpretations regarding which method will be used and free to determine the affixing of fingerprints or signatures; and (2) In Notary Act, there is no article states that a Notary Deed which not attached with the appearers fingerprint sheet can be degraded its nature as an underhand deed due to what is confirmed in Article 16 paragraph (11) of the Notary Act.
UPAYA HUKUM SERTA PERLINDUNGAN KONSUMEN APABILA TERJADI WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK Kadek Anggarita Patni Sekarini; Putu Devi Yustisia Utami
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 7 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i07.p04

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pentingnya sebuah perlindungan secara hukum bagi konsumen dalam transaksi secara elektronik dalam kasus dugaan wanprestasi. Adapun metodologi yang diterapkan pada studi ini ialah penelitian hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan. Dari hasil penelitian yang dilakukan ternyata wanprestasi merupakan sebuah perbuatan yang oleh salah satu pihak, tidak sesuai kesepakatan, melakukan prestasi namun tidak sesuai waktu yang telah ditetapkan, dan melaksanakan tindakan yang dilarang sebagaimana yang telah ditentukan dalam kesepakatan. Upaya yang bisa dilakukan jika adanya wanprestasi dalam jual beli secara elektronik antara lain dengan cara mengajukan gugatan sengketa ke pengadilan atau litigasi dan mekanisme non litigasi yaitu upaya hukum diluar pengadilan. Sedangkan untuk perlindungan hukum konsumen apabila adanya wanprestasi dalam kegiatan jual beli secara elektronik dapat dipergunakan instrumen dalam UU ITE dan UUPK sebagai landasan hukum untuk penyelesaian masalah tersebut. Adapun untuk menentukan tanggung jawab ekonomi dalam hal ini dapat dipergunakan prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan. This study aimed to analyze legal protection in cases of default for consumers in electronic buying and selling economic activities. The methodology used in this research is normative legal research and statutory approach. The study indicated that a default is an act that is not carried out by one of the parties, does not comply with the agreement, performs an achievement but does not meet the specified time, and carries out prohibited actions as specified in the agreement. Efforts that can be used if there is a default in electronic buying and selling economic activities include filing a lawsuit to the court or litigation as well as through non-litigation way, which is efforts to resolve disputes outside the court. Meanwhile, for consumer protection, if there is a default in electronic buying and selling activities, the instruments The Act of Electronic Information and Transaction and The Act of Consumer Protection can be used as the legal basis for solving the problem. As for daetermining economic responsibility, in this case, the principle of responsibility based on error can be used.
KEWENANGAN PPNS DJBC DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGEDARAN ROKOK ILEGAL DI INDONESIA Agustinus Diaz Alphanino Ananda; Gusti Ayu Arya Prima Dewi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 7 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i07.p12

Abstract

Indonesia merupakan salah satu negara pemasok rokok terbesar di dunia, hal ini tentu membuat bisnis rokok sebagai salah satu industry yang sangat menjanjikan. Akan tetapi dibalik hal tersebut, terdapat permasalahan berupa oknum nakal yang mengedarkan rokok ilegal, dimana hal tersebut dapat merusak iklim persaingan dan mengurangi pendapatan negara di bidang cukai. Maka dalam mengatasi hal tersebut diperlukan penegakkan hukum pidana, dimana salah satu tahapannya adalah penyidikan yang dilakukan oleh PPNS DJBC. Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui kewenangan PPNS DJBC dalam penyidikan tindak pidana pengedaran rokok ilegal serta upaya yang telah dilakukan oleh DJBC dalam mengatasi pengedaran rokok ilegal. metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode penelitian hukum normative yang merupakan pendekatan peraturan perundang-undangan dengan teknik deskritif. Hasil kajian menunjukkan bahwa dasar yuridis kewenangan dari PPNS DJBC dalam melakukan penyidikan adalah pasal 1 angka (1) PP No. 55 Tahun 1996, dimana tugas dan wewenangnya lebih lanjut telah daitur dalam pasal 63 ayat (2) UU No. 11 Tahun 1995 junctoo UU No. 39 Tahun 2007. Adapun kendala yang dialami DJBC dalam menagani peredaran rokok ilegal dipengaruhi oleh adanya faktor internal dan eksternal, sedangkan untuk upaya yang telah dilakukan oleh DJBC dalam menangani peredaran rokok ilegal meliputi; sarana preventif berupa pemberian sanksi administratif dan pidana, sosialisasi yang bersifat normatif maupun teknis serta melakukan operasi gempur rokok ilegal. ABSTRACT Indonesia is one of the largest cigarette supplying countries in the world, this certainly makes the cigarette business a very promising industry. However, behind this, there are problems in the form of rogue individuals who distribute illegal cigarettes, where this can damage the competitive climate and reduce state revenue in the field of excise. So in overcoming this it is necessary to enforce criminal law, where one of the stages is an investigation carried out by the DJBC PPNS. The purpose of writing this scientific paper is to find out the authority of the DJBC PPNS in investigating criminal acts of illegal cigarette distribution and the efforts that have been made by DJBC in overcoming illegal cigarette distribution. The research method used in writing this scientific paper is a normative legal research method which is an approach to laws and regulations using descriptive techniques. The results of the study show that the juridical basis for the authority of the DJBC PPNS in carrying out investigations is article 1 number (1) PP No. 55 of 1996, where further duties and authorities have been regulated in Article 63 paragraph (2) of Law no. 11 of 1995 in conjunction with Law no. 39 of 2007. The obstacles experienced by DJBC in dealing with the distribution of illegal cigarettes are influenced by internal and external factors, while the efforts that have been made by DJBC in dealing with the circulation of illegal cigarettes include; preventive means in the form of administrative and criminal sanctions, normative and technical outreach and carrying out operations against illegal cigarettes.
NOODWEER EXCES DALAM TINDAK PIDANA PEMBEGALAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN BERDASARKAN PASAL 49 AYAT (2) KUHP Alleshia Astradi; I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 7 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i07.p08

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengkaji penjelasan perihal noodweerexces dalam tindak pidana pembegalan yang menyebabkan kematian berdasarkan pasal 49 ayat (2) KUHP. Studi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan jenis pendekatan kasus (case approach) dan perundang-undangan (statue approach). Selain itu, studi kepustakaan (legal research) terhadap sejumlah buku hukum, jurnal, dokumen, dokumen kasus, dan penelitian ilmiah lainnya turut menjadi sarana penunjang dalam penelitian ini. Hasil studi menunjukkan bahwa penjelasan substansi norma dalam pasal 49 ayat (2) KUHP terkait kriteria pembelaan yang harus dipenuhi sebagai syarat masuknya unsur pembelaan terpaksa melampaui batas (noodweer exces) adalah terdiri dari 3 hal yakni melampaui batas pembelaan yang diperlukan, terjadi guncangan jiwa yang hebat, dan adanya hubungan kausal antara serangan dan guncangan jiwa. Sehingga apabila ingin berhasil dengan pembelaan atas dasar noodweer exces, maka harus memenuhi kriteria tersebut. Melihat akan pernyataan yang sebagiamana telah dijabarkan, terkait pertanggungjawaban pelaku pembelaan terpaksa melampaui batas (noodweer exces) sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 49 ayat (2) KUHP tidak dapat dihukum karena pembelaan terpaksa tersebut merupakan akibat langsung dari gejolak hati atau keguncangan jiwa yang hebat dan ditimbulkan oleh suatu serangan yang melawan hukum. Sehingga pertanggungjawabannya tidak dapat dimintakan. ABSTRACT The purpose of this study is to examine the explanation of noodweerexces in the crime of robbery that causes death based on article 49 paragraph (2) of the Criminal Code. This study uses a normative juridical method using a case approach and a statutory approach. In addition, literature studies (legal research) on a number of legal books, journals, documents, case documents, and other scientific research also become a means of supporting this research. The results of the study show that the explanation of the substance of the norm in Article 49 paragraph (2) of the Criminal Code related to the defense criteria that must be met as a condition for the entry of elements of the defense forced to exceed the limit (noodweer excesses) consists of 3 things, namely exceeding the required defense limit, a great mental shock occurs. , and the existence of a causal relationship between attacks and mental shocks. So, if you want to succeed with a defense on the basis of noodweer excesses, you must meet these criteria. In view of this statement, regarding the liability of the defense actors who were forced to exceed the limits (noodweer excesses) as stated in Article 49 paragraph (2) of the Criminal Code, they cannot be punished because the forced defense is a direct result of heart turmoil or great mental shock and is caused by an unlawful attack. So, it cannot be held accountable.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK KEJAHATAN ILLEGAL LOGGING Luh Angelia Shelolita; Sagung Putri ME. Purwani
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 7 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i07.p13

Abstract

Penulisan ilmiah ini ditujukan untuk mengetahui serta memahami pertanggungjawaban pidana oleh korporasi atas tindak kejahatan illegal logging yang dapat merusak segala aspek terutama aspek lingkungan serta keberlangsungan hidup manusia. Pada penelitian ini terdapat kekosongan norma yang mengatur Korporasi sebagai salah satu subjek dalam pelaku tindak pidana. Karya ilmiah ini ditulis dengan metode penelitian normatif yang menggunakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan undang-undang lain sebagai penunjang dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) serta diperoleh dari studi kepustakaan (library research). Hasil penulisan ini adalah sebagai tindak lanjut maka perlu adanya pembentukan aturan secara khusus mengenai korporasi sebagai subjek pidana agar dapat mempertanggungjwabkan perbuatannya. ABSTRACT Scientific writing is intended to identify and understand criminal liability by corporations for illegal logging crimes that can damage all aspects, especially environmental aspects and human survival. In this study, there is a void of norms that regulate the Corporation as one of the subjects in the perpetrators of criminal acts. This scientific work uses a normative research method that uses Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction and other laws to support the statutory approach and obtained from library research. The results of this paper are as a follow-up, so it is necessary to establish specific rules regarding corporations as criminal subjects in order to be able to account for their actions.
DAMPAK DEGRADASI AKTA TERHADAP KEDUDUKAN NOTARIS Melati Pertiwi; Rouli Anita Velentina
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 7 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i07.p09

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dan ditujukan untuk memahami lebih lanjut mengenai peran dan tanggung jawab notaris dalam proses pembuatan akta otentik, terkhusus dalam hal terjadi degradasi akta atas akta yang dibuatnya. Notaris merupakan pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam menjalankan wewenangnya, notaris berkewajiban untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak-pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Terdapat berbagai kewajiban notaris yang wajib untuk dipatuhi. Hal ini dikarenakan salah satu produk dari implementasi kewenangan notaris adalah akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna yakni akta tersebut dianggap benar sampai dibuktikan lain. Namun, untuk membentuk suatu akta otentik, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, terjadi degradasi akta sehingga akta otentik berubah menjadi akta dibawah tangan yang akan berdampak pada kekuatan pembuktian akta. Sementara itu, akta di bawah tangan hanya mengikat para pihak apabila kedua belah pihak mengakui akta di bawah tangan tersebut. Degradasi akta yang disebabkan oleh kesalahan Notaris sangat merugikan para pihak. Oleh karena itu, notaris harus bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi bagi para pihak yang dirugikan. Notaris berkewajiban untuk bertanggung jawab atas terjadinya degradasi akta, pertanggung jawaban tersebut dapat ditinjau dari segi perdata, pidana, dan administratif. This research is conducted using the normative juridical method and is intended to further understand the roles and responsibilities of notaries in the process of making authentic deeds, especially in the event of degradation of the deed. Notaries are public officials who have the authority to make authentic deeds and other authorities as referred to in the Notary Position Law. In exercising their authority, notaries are obliged to act honestly, carefully, independently, impartially, and safeguard the interests of the parties involved in legal acts. There are various obligations of notaries that must be obeyed. This is because one of the products of the implementation of notarial authority is an authentic deed that has perfect evidentiary power. An authentic deed has perfect evidentiary power, that is, the deed is considered correct until proven otherwise. However, to form an authentic deed, there are conditions that must be met. If these conditions are not met, there is a degradation of the deed so that the authentic deed turns into an underhand deed which will have an impact on the evidentiary power of the deed. Meanwhile, an underhand deed only binds the parties if both parties recognize the underhand deed. Degradation of the deed caused by the fault of the Notary is very detrimental to the parties. Therefore, the notary must be responsible and provide compensation for the injured parties. Notaries are obliged to be responsible for the occurrence of deed degradation, the responsibility can be viewed in terms of civil, criminal, and administrative.
KONSEP IHDAD BAGI WANITA KARIR DI ACEH TENGGARA DALAM HUKUM ISLAM Khairul Amri; Akmaluddin Syahputra; Heri Firmansyah
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 7 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i07.p14

Abstract

Studi ini membicarakan bagaimana keisiapan wanita karir untuk menjalankan peran nya sebagai istri juga sebagai wanita yang aktif dengan karirnya, wanita pada era modern ini semakin aktif di berbagai bidang, misalnya bidang politik, sosial, dan ilmu pengetahuan. Pekerjaan yang dilakukan laki-laki namun sekarang sudah setara. Didalam perkawinan seorang wanita memiliki hak dan kewajiban yang harus ditaati. Termasuk ketika seorang wanita ditinggal suaminya maka dia harus menjalani masa penangguhan atau ‘iddah, sedangkan alasan penangguhan waktunya disebut i?d?d. seorang wanita yang bekerja diluar rumah atau biasa disebut wanita karier juga pada dasarnya perlu melakukan iddah ketika ditinggal suaminya. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normative, Selanjutnya pendekatan yang dilakukan didalam penelitian ini yaitu pendekatan normative dan ushul fiqh yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan dengan merujuk kepada norma, kaidah yang sesuai kajian. This study discuss how career women are prepared to carry out their roles as wives as well as women who are active with their careers, women in this modern era are increasingly active in various fields, such as politics, social, and scientific fields. The work done by men is now equal. In marriage a woman has rights and obligations that must be obeyed. Including when a woman is abandoned by her husband then she must undergo a period of suspension or 'iddah, while the reason for the suspension of time is called i?d?d. a woman who works outside the home or commonly called a career woman also basically needs to do iddah when left by her husband. This research includes normative legal research, Furthermore, the approach taken in this research is a normative approach and ushul fiqh which aims to solve problems by referring to the norms, rules that are appropriate for study.
PERBUATAN MELAWAN HUKUM PERJANJIAN WARALABA: BAGAIMANA PENGATURANNYA? Yusuf Aulia Rahman; Wiwin Yulianingsih
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 7 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i07.p05

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbuatan yang dilakukan oleh pemberi waralaba memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum serta akibat hukum yang ditimbulkan atas perbuatan melawan hukum terhadap perjanjian waralaba bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, studi ini menunjukan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pemberi waralaba memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Selain itu akibat hukum yang ditimbulkan atas perbuatan melawan hukum terhadap perjanjian waralaba ialah perjanjian tersebut batal demi hukum. sebab perjanjian waralaba tersebut bertentangan dengan sebab yang halal serta batalnya perjanjian menimbulkan kerugian materil dan immateril yang harus diganti. Pemberi waralaba yang tidak mendaftarkan Prospektus Penawaran Waralaba, tidak memiliki SOP secara tertulis dan menggunakan istilah waralaba tidak sesuai dengan kriteria waralaba mengakibatkan tidak adanya perlindungan hukum bagi penerima waralaba dan pelaku usaha tersebut diberi sanksi berupa: 1) peringatan tertulis; 2) denda; 3) pencabutan izin usaha This study aims to identify the actions committed by the franchisor fulfilling the elements of an unlawful act and the legal consequences arising from an unlawful act against a franchise agreement contrary to applicable regulations. The research method used is normative juridical, this study shows that the actions committed by the franchisor fulfill the elements of an unlawful act. In addition, the legal consequences arising from unlawful acts against the franchise agreement are that the agreement is null and void. because the franchise agreement is contrary to lawful reasons and the cancellation of the agreement results in material and immaterial losses that must be replaced. The franchisor who does not register the Franchise Offer Prospectus, does not have a written SOP and uses the term franchise not in accordance with the franchise criteria results in no legal protection for the franchisee and the business actor is given sanctions in the form of: 1) written warning; 2) a fine; 3) revocation of business license

Page 1 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue