cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 11 No 8 (2023)" : 20 Documents clear
KONSEKUENSI HUKUM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH WARIS TANPA PENYERTAAN SILSILAH PERSPEKTIF HUKUM WARIS ADAT BALI Ida Bagus Gede Manu Widnyana Pemaron; I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 8 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i08.p12

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman berkaitan dengan konsekuensi hukum terhadap harta waris dalam hal jual beli tanah tanpa adanya pernyataan silsilah, penelitian ini menggunakan penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approch) dan pendekatan konsep (conceptual approch) dengan cara analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif yaitu analisis yang diperoleh dari bahan hukum sekunder dan didukung oleh bahan hukum primer peraturan perundang-undangan dalam ranah profesi jabatan Notaris serta sistem hukum pewarisan. Dengan menguraikan apa adanya serta dilanjutkan dengan analisis argumentasi. Hasil pembahasan dalam penelitian ini bahwa hubungan prinsip kehati-hatian notaris dengan pembuatan akta jual-beli dengan silsilah perspektif hukum waris adat bali untuk menghindari cacat dokumen serta melindungi kepentingan masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Jika berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata Perjanjian jual-beli yang dibuat Notaris adanya cacat dokumen karena silsilah ahli waris tidak sesuai dengan hukum yang berlaku maka perjanjian jual-beli tersebut batal demi hukum karena syarat objektif tidak terpenuhi. This study aims to provide an understanding regarding the legal consequences of inheritance in the case of buying and selling land without a genealogy statement. This study uses normative legal research using a statute approach and a conceptual approach by means of analysis. Legal materials are carried out descriptively, namely analysis obtained from secondary legal materials and supported by primary legal materials, laws and regulations in the realm of the Notary profession and the legal system of inheritance. By describing what it is and proceed with argumentative analysis. The results of the discussion in this study are that the relationship between the notary's prudential principle and the making of a sale and purchase deed with a pedigree perspective of Balinese customary inheritance law is to avoid document defects and protect the interests of the community entrusted to it. If based on Article 1320 of the Civil Code, the sale and purchase agreement made by a notary has a document defect because the lineage of the heirs is not in accordance with applicable law, then the sale and purchase agreement is null and void because the objective conditions are not met.
TANTANGAN DALAM MENERAPKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN SATWA DI INDONESIA Feronica Gracia Leslie; Mella Ismelina Farma Rahayu
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 8 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i08.p03

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan yang dihadapi dalam penerapan undang-undang perlindungan satwa di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan studi literatur dan analisis data yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan beberapa tantangan utama, termasuk masalah dalam penegakan hukum, kurangnya kesadaran masyarakat, dan masih adanya praktik perdagangan satwa liar yang ilegal. Meskipun telah dilakukan upaya-upaya seperti pembentukan satuan tugas penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan serta kampanye kesadaran masyarakat, tantangan dalam penerapan undang-undang perlindungan satwa masih perlu diatasi. Sebagai solusi, artikel ini merekomendasikan beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerapan undang-undang perlindungan satwa di Indonesia, antara lain penguatan lembaga pengawasan dan penegakan hukum, peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi dan kampanye yang tepat sasaran, serta pengembangan ekowisata yang berkelanjutan. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, diharapkan perlindungan satwa liar di Indonesia dapat ditingkatkan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada. This article aims to identify and analyze the challenges faced in the implementation of wildlife protection laws in Indonesia. The research method employed in this study involves literature review and analysis of relevant data. The findings reveal several major challenges, including issues in law enforcement, lack of public awareness, and persistent illegal wildlife trade practices. Despite efforts such as the establishment of environmental and forestry law enforcement task forces and public awareness campaigns, challenges in implementing wildlife protection laws still need to be addressed. As a solution, this article recommends several actions to enhance the implementation of wildlife protection laws in Indonesia, including strengthening oversight institutions and law enforcement, increasing public awareness through targeted education and campaigns, and promoting sustainable ecotourism. By overcoming these challenges, it is hoped that the protection of wildlife in Indonesia can be improved in accordance with existing legal provisions.
HAK ANAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN (ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM IMUNISASI ANAK) Lourenzia Hattu; Juanda Juanda; Hedwig Adianto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 8 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i08.p15

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum atas hak kesehatan anak di negara Republik Indonesia serta mengkaji akibat hukum atas pelanggaran hak anak untuk mendapatkan imunisasi anak ditinjau dari undang-undang perlindungan anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perlindungan anak dimaksudkan untuk melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Secara hukum, anak telah dilindungi hak-haknya yang salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pemerintah wajib untuk menyediakan fasilitas kesehatan, sementara orang tua bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan anak. Tanggung jawab orang tua diimplementasikan dengan cara mengikutsertakan anak pada kegiatan imunisasi yang diprogramkan oleh pemerintah. Akibat hukum orang tua yang tidak menjalankan tanggung jawab dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. The purpose of this study is to find out and to understand the legal protection for healthy rights of the children in Indonesia as well as to examine legal affects of the violation on children rights reviewed by law on children protection. The methode used in this stury is normative judicial. The result of this study explained that the purpose of children protection is to protect the child and their rights so they can live, grow, develop, and participate optimally in line with dignities of humanity. The children rights have protected by law which one of the the rights are to get health services as stipulated in the Article 8 of Law Number 23 year 2002 on Child Protection juncto Law Number 35 year 2014 on Amendment of Law Number 23 year 2002 of Child Protection. The Governement is obliged to provide health facility, meanwhile parents are responsible for taking care of child’s health. The parents’s responsible is carried out by participating in immunization that was program by Government. The legal affect to the parents who did not conduct their responsible is subject to the sanction as stipulated in Article 30 of Law Number 23 year 2002 on Child Protection juncto Law Number 35 year 2014 on Amendment of Law Number 23 year 2002 of Child Protection.
UPAYA PENEGAKAN HUKUM DALAM MENYIKAPI PETISI KEBISINGAN SUARA DI KAWASAN CANGGU I Gusti Nyoman Redi Citragatra; Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 8 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i08.p20

Abstract

Potensi pariwisata Badung kini kian meningkat pasca Pandemi Covid-19. Para pelaku wisata hiburan seperti bar, cafe, dan beach club terkhusus di Kawasan Canggu mulai meningkatkan kuantitas jumlah usaha dan kualitas pelayanan terhadap wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Akan tetapi pada faktanya pasca beroperasi, industri pariwisata di Kawasan Canggu tersebut menimbulkan kebisingan yang merugikan terhadap masyarakat yang bertempat tinggal di daerah tersebut. Situasi tersebut menyebabkan munculnya petisi terhadap kebisingan suara di Canggu. Melalui penjabaran singkat persoalan tersebut, pada tulisan artikel ini secara langsung akan dibahas dengan komprehensif yakni sebagai berikut: (1) Bagaimanakah pengaturan mengenai tingkat baku kebisingan suara? dan (2) Bagaimanakah upaya dari Pemerintah Kabupaten Badung dalam menangani kasus kebisingan suara di Kawasan Canggu?. Sehingga dalam hal pemecahan dan pembahasan persoalan tersebut, diimplementasikan melalui metode penelitian hukum normatif. Terkait dengan pembahasan persoalan tersebut, maka dapat ditarik sebuah benang merah pembahasan sebagai berikut: (1) Pengaturan mengenai tingkat kebisingan suara telah diatur pada KepmenLH Baku Tingkat Kebisingan dan Pergub Bali Nomor 16 Tahun 2016 dan (2) Upaya Pemerintah Kabupaten Badung untuk mewujudkan aspek ketertiban umum dan ketentraman pada ranah masyarakat dari kebisingan suara yakni, dengan melakukan sosialisasi dan monitoring secara berkala agar pelanggaran serupa tidak terulangi kembali berdasarkan ketentuan yang ada. Berkaitan hal tersebut, diharapkan penelitian ini dapat menguraikan persoalan terkini dikalangan masyarakat Badung khususnya di Canggu, serta turut berupaya menemukan penyelesaian yang terbaik demi kesejahteraan masyarakat dan berjalannya kegiatan pariwisata dengan baik di Kabupaten Badung. ABSTRACT Badung’s tourism potential is now increasing after the Covid-19 Pandemic. Entertainment tourism actors such as bars, cafes, and beach clubs, especially in the Canggu area, are starting to increase the quantity, the number of businesses, and the quality of service to both local and foreign tourists. However, operating the tourism industry in the Canggu area causes noise that is detrimental to the people who live in the area. This situation led to a petition against noise in Canggu. Through a brief elaboration of these issues, in writing this article will be directly discussed comprehensively, namely as follows: (1) What is the regulation regarding the standard level of sound noise? And (2) How are the efforts of the Badung Regency Government in dealing with noise cases in the Canggu Area? That in terms of solving and discussing these issues, it is implemented through normative legal research methods. Related to the discussion of the issue, the following discussion thread can be drawn: (1) Regulations regarding noise levels have been regulated in the Noises Level Ministerial Decree and Bali Governor Regulation Number 16th of 2016, and (2) The efforts of the Badung Regency Government to realize aspects of public order and peace in the community realm from noise namely, by conducting socialization and regular monitoring so that similar violations do not recur based on existing provisions. In this regard, it is hoped that this research will be able to describe the current problems among the Badung community, especially in Canggu, and also try to find the best solution for the welfare of the community and the proper running of tourism activities in Badung Regency
ANALISIS TERHADAP VONIS HAKIM DENGAN ALASAN GENDER DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANGAN INDONESIA Dimas Saputra; R. Rahaditya
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 8 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i08.p16

Abstract

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui tepat atau tidaknya vonis yang telah diberikan Majelis Hakim kepada terdakwa kasus korupsi Pinangki Sirna Malasari yang merupakan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan seorang perempuan yang berhadapan dengan hukum (PBH). Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Korupsi merupakan tindak pidana yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri yang dapat merugikan perekonomian negara dengan mengesampingkan kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi atau kelompok. Pinangki Sirna Malasari yang merupakan seorang Jaksa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi terkait kasus Djoko Tjandra. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan vonis berupa 10 tahun penjara dengan denda sebanyak Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan. Pada tahap banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI memberikan vonis yang lebih ringan dibandingkan pada vonis sebelumnya, hal ini telah mencederai rasa keadilan di dalam masyarakat terutama alasan pengurangan hukuman yang digunakan Majelis Hakim adalah berkaitan dengan gender terdakwa. Alasan gender yang digunakan sebagai pengurangan masa hukuman Pinangki tidak tepat dengan undang-undang di Indonesia yang mana tidak ada keistimewaan yang diberikan oleh hukum pada subjek hukum atau no man above the law. The purpose of this research is to find out whether or not the verdict that has been given by the Panel of Judges to the defendant in the Pinangki Sirna Malasari corruption case who is a State Civil Apparatus and a woman who is in conflict with the law. The research method used is a normative juridical method using a statutory approach and a case approach. Corruption is a criminal act that aims to enrich oneself which can harm the country's economy by setting aside public interests under personal or group interests. Pinangki Sirna Malasari who is a prosecutor has been proven to have committed a criminal act of corruption related to the Djoko Tjandra case. The Panel of Judges at the Central Jakarta District Court has sentenced him to 10 years in prison and a fine of Rp. 600 million, a subsidiary of 6 months in prison. At the appeal stage, the Panel of Judges at the DKI High Court gave a lighter sentence than the previous verdict, this has injured the sense of justice in society, especially the reason for reducing the sentence used by the Panel of Judges is related to the gender of the accused. The gender reason used as a reduction in Pinangki's sentence is inconsistent with Indonesian law, where there are no privileges given by law to legal subjects or no man above the law.
PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TANAH PASCA DITERBITKANNYA PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG SERTIFIKAT ELEKTRONIK Ni Luh Made Mahendrawati; Nengah Renaya; Made Dilla Nitya Nirmala
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 8 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2022.v11.i08.p17

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pemberlakuan sertipikat tanah elektronik dalam kegiatan pendaftaran tanah dan proses pemeliharaan data pendaftaran tanah pasca terbitnya Permen ATR/BPN No. 1 Tahun 2021. Penelitian yang digunakan adalah peneltian hukum normatif yang bersifat kualitatif yang sumbernya diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumen. Pendekatan penelitian ini terdapat dua jenis pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini adalah Urgensi pemberlakuan sertipikat elektronik dalam Permen ATR/BPN No. 1 Tahun 2021 adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum lebih baik sebagaimana jika nantinya diberlakukan sistem publikasi positif. Proses pemeliharaan data pendaftaran tanah dalam Permen ATR/BPN No. 1 Tahun 2021 dibagi menjadi beberapa kegiatan diantara terkait pertama, penyesuaian perubahan data fisik dan data yuridis akibat adanya peralihan, pembebanan, dan lain-lainnya. Kedua, penggantian sertipikat analog menjadi sertipikat elektronik. This study aims to determine and analyze the application of electronic land certificates in land registration activities and the process of maintaining land registration data after the issuance of Ministerial Regulation for ATR/ BPN Number 1 of 2021. There are two kinds of approaches used in this study: the statutory approach and the conceptual approach. The comes about that can be concluded in this consider are the criticalness of upholding electronic certificates in f Ministerial Regulation for ATR/ BPN Number 1 of 2021 is to supply way better ensures of lawful certainty, as on the off chance that a positive distribution framework were later implemented. The method of keeping up arrive enlistment information in Ministerial Regulation for ATR/ BPN Number 1 of 2021 is isolated into a few exercises counting the primary related, alterations to changes in physical information and juridical information due to exchanges, encumbrances, and others. Moment, supplanting analog certificates with electronic certificates.
AHLI WARIS BAGI ANAK ANGKAT: PELAKSANAAN PERMOHONAN PENETAPAN DI PENGADILAN AGAMA Rindang Dwi Putri Nirmala; Wiwin Yulianingsih
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 8 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i08.p13

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pelaksanaan permohonan pengangkatan anak angkat sebagai ahli waris di pengadilan agama dan kendala pengajuan permohonan pengangkatan anak angkat sebagai ahli waris di pengadilan agama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan mengumpulkan dan mencari informasi dari studi lapangan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Surabaya. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan kualitatif. Hasil penelitian adalah pelaksanaan permohonan kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk menetapkan ahli waris dari anak angkat tersebut, namun terdapat kendala dalam pelaksanaan permohonan tersebut seperti perselisihan antar ahli waris, dokumen yang tidak lengkap, keterlambatan pendaftaran, informasi dan waktu yang tidak mencukupi untuk diisi. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. The purpose of this study is to find out the implementation of the application for determination as an heir for adopted children in the Religious Courts and the obstacles in submitting an application for determination as heirs for adopted children in the Surabaya Religious Court. The type of research used in this research is to use empirical juridical research methods, collecting and finding data and information through field studies at the Surabaya Religious Court. The data analysis method used in this research is descriptive qualitative. The result of the research is the implementation of the application for determination as heir for adopted children at the Surabaya Religious Court, but in the implementation of the application there are obstacles such as disputes between heirs, incomplete documents, delays in registration, insufficient information and time for completion. Efforts can be made to overcome these obstacles.
AKIBAT HUKUM PEMBATALAN AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR Dedek Manik; Arsin Lukman
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 8 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i08.p18

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pembatalan akta pemberian hak tanggungan dan perlindungan hukum pada kreditur. Penelitian ini menggunakan penelitian Doktrinal yang bersumber pada undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa Pembatalan Sertifikat Hak Tanggungan di Pengadilan dengan pencoretan catatan sertifikat hak tanggungan pada buku hak atas tanah oleh Kantor Pertanahan, serta ditarik dan bersama-sama buku tanah hak tanggungan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Tidak hanya berakibat pada pencoretan catatan sertifikat hak tanggungan pada buku tanah hak atas tanah oleh Kantor Pertanahan, pembatalan ini berakibat secara langsung terhadap kreditor. menyebabkan kreditur tidak lagi memiliki hak jaminan yang kuat untuk memberikan kepastian hukum akan dilunasinya piutang yang ia salurkan kepada debitor. This study aims to analyze the cancellation of the deed of mortgage rights and legal protection for creditors. This study uses doctrinal research that originates from applicable laws or legal regulations. Based on the results of the research, it can be concluded that the cancellation of the mortgage certificate in court by crossing out the mortgage certificate record on the land title book by the Land Office, and withdrawing it and together with the mortgage land book is declared no longer valid. This does not only result in the abolition of the mortgage certificate record in the land book of land rights by the Land Office, this cancellation has a direct impact on creditors. causing the creditor to no longer have strong collateral rights to provide legal certainty that the receivables distributed to the debtor will be paid.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS HAK TANGGUNGAN JAMINAN SERTIFIKAT TANAH MILIK PIHAK KETIGA Louis Fernando; Hanafi Tanawijaya
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 8 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i08.p14

Abstract

Tujuan penelitian mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur terkait hak milik atas tanah sebagai hak tanggungan dan tanggung jawab debitur atas hak milik atas tanah milik pihak ketiga sebagai hak tanggungan. Penelitian menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian aturan hukum, prinsip, konsep atau doktrin. Jenis bahan hukum pada penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan, melibatkan pembuatan daftar bacaan dari semua buku yang relevan untuk menemukan landasan teori dalam bentuk undang-undang dan literatur yang berlaku. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer berupa putusan Nomor 773/PDT/2016/PT.DKI. dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan bahan hukum sekunder berupa jurnal-jurnal yang berkaitan dengan hak tanggungan. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu perlindungan hukum adalah segala macam kegiatan yang dilakukan untuk menyediakan lingkungan yang aman, nyaman, dan sesuai hukum. Untuk menjamin kepastian hukum dan membela hak-hak kreditur dalam pemberian kredit, maka segala usaha wajib dilaksanakan dalam memberikan kepastian hukum dan perjanjian antara kreditur dan debitur adalah adil seperti perlindungan hukum preventif dan represif. Pihak ketiga akan bertindak sebagai penjamin perjanjian kredit atas tanah tersebut, dan oleh karena itu pihak ketiga wajib bertanggung jawab atas segala perbuatan debitur yang dapat membahayakan dirinya sendiri. Salah satu kewajiban pihak ketiga adalah menyerahkan hartanya kepada kreditur jika terjadi wanprestasi oleh debitur. The research objective is to find out how legal protection is for creditors regarding land ownership rights as mortgage rights and the debtor's responsibility for ownership rights to land belonging to third parties as mortgage rights. Research uses normative legal research, namely research on legal rules, principles, concepts or doctrines. The type of legal material in this study, namely library research, involves making reading lists of all relevant books to find a theoretical basis in the form of applicable laws and literature. The legal material used in this research is primary legal material in the form of a decision Number 773/PDT/2016/PT.DKI. and Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights and secondary legal materials in the form of journals relating to mortgage rights. The conclusion in this study is that legal protection is all kinds of activities carried out to provide a safe, comfortable and lawful environment. To guarantee legal certainty and defend the rights of creditors in granting credit, all efforts must be made in providing legal certainty and fair agreements between creditors and debtors such as preventive and repressive legal protection. The third party will act as a guarantor for the credit agreement on the land, and therefore the third party must be responsible for all the debtor's actions that can harm himself. One of the obligations of third parties is to hand over their assets to creditors in the event of default by the debtor.
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN: BENTUK IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA Safitri Safitri; Richard C Adam
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 8 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i08.p19

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi perlindungan konsumen di Indonesia. Ruang lingkup pada penelitian ini mengulas seputar implementasi, perlindungan dan konsumen. Metode yang digunakan bersifat yuridis empiris. Dalam rangka pengumpulan datanya penulis menggunakan yaitu teknik deskriptif dengan mencari dari sumber-sumber terpercaya seperti buku, jurnal, Dan sumber dari internet Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Di Indonesia, peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen sangat penting, Undang-undang ini secara tidak langsung akan meningkatkan pengetahuan dan rasa hormat konsumen dengan mewajibkan pelaku usaha untuk bertindak secara etis. Selain itu, pengamanan hukum bagi konsumen yang bisa dilakukan sesaat sebelum melakukan transaksi (tidak ada konflik) antara lain sebagai berikut: Peraturan perundang-undangan atau perlindungan hukum bagi konsumen. The purpose of this research is to find out the implementation of consumer protection in Indonesia. The scope of this research reviews implementation, protection and consumers. The method used is an empirical juridical approach. In order to collect the data, the author uses descriptive techniques by searching from trusted sources such as books, journals, and sources from the internet. The results of this study indicate that in Indonesia, consumer protection legislation is very important, this law will indirectly increase consumer knowledge and respect by requiring businesses to act ethically. In addition, legal safeguards for consumers that can be carried out immediately before making a transaction (no conflict/pre-purchase) include the following: Legislation or legal protection for consumers.

Page 2 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue