Kertha Semaya
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Articles
20 Documents
Search results for
, issue
"Vol 11 No 9 (2023)"
:
20 Documents
clear
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR ]]>
<![CDATA[Sofian Maulana Hadi]]>;
<![CDATA[Wiwin Yulianingsih]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 9 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i09.p04
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan penyitaan paksa kendaraan bermotor melalui pihak debt collector serta perlindungan hukum bagi debitur yang kendaraan bermotornya disita secara paksa oleh perusahaan pembiayaan melalui pihak debt collector. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan memberikan penjelasan secara sistematis terkait aturan yang mengatur suatu hal, kemudian menjelaskan isu dari permasalahan hukum yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyitaan paksa kendaraan milik debitur oleh Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor melalui pihak debt collector telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) tentang perbuatan melanggar hukum. Akibat hukum atas perbuatan penyitaan paksa kendaraan bermotor oleh pihak perusahaan pembiayaan melalui debt collector adalah bahwa perusahaan pembiayaan tersebut wajib melakukan pembayaran ganti rugi kepada Debitur atas kesalahan yang juga dilakukan oleh pihak debt collector sebagai pihak ketiga dalam dalam proses penyitaan objek pembiayaan. Perlindungan hukum bagi debitur atas penyitaan kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan melalui pihak debt collector adalah debitur berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang diderita baik secara materiil maupun secara immateriil, untuk itu pihak debitur dapat menempuh upaya hukum baik secara litigasi dengan cara mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Mojokerto atau melalui upaya hukum non litigasi seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase. Harapan dari adanya upaya hukum ini adalah agar hak-hak dari debitur dapat terpenuhi, sehingga tujuan dari hukum yaitu mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dapat tercapai. The purpose of this research is to find out the legal consequences for finance companies that carry out forced confiscation of motor vehicles through debt collectors and legal protection for debtors whose motor vehicles are forcibly confiscated by finance companies through debt collectors. This type of research is normative juridical by providing a systematic explanation regarding the rules governing a matter, then explaining the issues of existing legal problems. The results of this study indicate that the forced confiscation of the debtor's vehicle by the Motor Vehicle Financing Company through the debt collector has fulfilled the elements in article 1365 of the Indonesian Civil Code (Burgerlijk Wetboek) concerning unlawful acts. The legal consequence of the forced confiscation of a motorized vehicle by a finance company through a debt collector is that the finance company is required to pay compensation to Debitor for mistakes made by the debt collector as a third party in the process of confiscating the object of financing. Legal protection for the debtor for the confiscation of a motorized vehicle by a finance company through the debt collector is that the debtor has the right to receive compensation for losses suffered both materially and immaterially, for this reason the debtor can take legal action both in litigation by filing a lawsuit against Law to the Mojokerto District Court or through non-litigation legal remedies such as negotiation, mediation, conciliation, arbitration. The hope of this legal remedy is that the rights of the debtor can be fulfilled, so that the purpose of the law is to achieve justice, legal certainty and benefits.]]>
<![CDATA[RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN ]]>
<![CDATA[Isna Veviati]]>;
<![CDATA[Adhitya Widya Kartika]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 9 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i09.p05
<![CDATA[Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pelaksanaan restorative justice pada tindak pidana penipuan di wilayah Kepolisian Resor (Polres) Tuban sekaligus kendala dari pelaksanaan restorative justice pada tindak pidana penipuan di wilayah Kepolisian Resor (Polres) Tuban. Metode penelitian ini ialah yuridis empiris. Data primer dan data sekunder diperoleh melalui wawancara, studi lapangan, studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Metode analisa yang digunakan ialah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ialah pelaksanaan restorative justice pada tindak pidana penipuan di wilayah Kepolisian Resor (Polres) Tuban ini telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Akan tetapi dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan waktu pelaksanaan restorative justice, keterbatasan jumlah petugas, tingkat pemahaman masyarakat mengenai restorative justice masih rendah, para pihak yang berperkara tidak kooperatif, dan sulitnya mencapai kesepakatan saat proses mediasi dilaksanakan. Kendala-kendala tersebut tentunya dapat dilakukan upaya untuk menanggulanginya. The purpose of this study is to find out the implementation of restorative justice in fraud crimes in the Tuban Resort Police area as well as the obstacles to the implementation of restorative justice in fraud crimes in the Tuban Resort Police area. This research method is empirical juridical. Primary data and secondary data were obtained through interviews, field studies, literature studies and laws and regulations. The analytical method used is descriptive qualitative. The results of the research are that the implementation of restorative justice in fraud crimes in the Tuban Resort Police area has been carried out in accordance with Standard Operating Procedures (SOP). However, in practice, there are several obstacles such as the limited time for implementing restorative justice, the limited number of officers, the level of public understanding of restorative justice is still low, the parties to the case are not cooperative, and the difficulty of reaching an agreement during the mediation process is carried out. Of course, these constraints can be made efforts to overcome them.]]>
<![CDATA[PERAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DALAM PENGUATAN BADAN USAHA MILIK DESA SEBAGAI BADAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Putu Sunari Asih]]>;
<![CDATA[Putu Edgar Tanaya]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 9 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i09.p01
<![CDATA[Tujuan studi ini adalah untuk mengkaji peran pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam penguatan Badan Usaha Milik Desa sebagai badan hukum sejak diundangkannya Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris dengan jenis pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa dasar hukum penguatan status badan hukum Badan Usaha Milik Desa diatur dalam ketentuan Pasal 117 pada Undang-Undang Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta adanya peran pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung dalam penguatan Badan Usaha Milik Desa sebagai badan hukum diwujudkan dalam 3 peran utama yakni Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi. The purpose of this study is to examine the role of the government through the Community and Village Empowerment Service in strengthening Village-Owned Enterprises as legal entities since the promulgation of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation. The research method used is an empirical legal method with a factual approach and a statutory approach. The results of the study show that the legal basis for strengthening the legal status of Village-Owned Enterprises is regulated in the provisions of Article 117 of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation and the government's role through the Badung District Community and Village Empowerment Office in strengthening Owned Enterprises The village as a legal entity is realized in 3 main roles namely Guidance, Facilitation and Evaluation.]]>
<![CDATA[ANALISIS MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Anggana Rahma Tiya]]>;
<![CDATA[Hery Firmansyah]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 9 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i09.p06
<![CDATA[Pencari keadilan dalam kasus pidana sepenuhnya bergantung pada kemampuan untuk mengintegrasikan sistem yang ada di bawah komando kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Seiring berjalannya waktu dimana semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara dengan segala bentuk maupun variasi yang masuk ke pengadilan misalnya kasus pidana biasa atau dikenal dengan tindak pidana ringan atau Tipiring. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dan analisis data yang relevan. Studi literatur mencangkup referensi jurnal ilmiah, buku serta melakukan wawancara dengan sumber-sumber yang relevan dengan topik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan mediasi penal sebagai bentuk penyelesaian perkara tindak pidana ringan serta mengaitkan penerapannya dengan aturan yang berlaku. Mediasi penal merupakan alternatif penyelesaian tindak pidana di samping pengadilan, lebih cepat, murah dan memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan. Mediasi penal mengambil peran penting dalam penegakan hukum pidana dengan memerhatikan unsur keadilan dan kemanfaatan dan dianggap menjadi sebuah solusi bagi susah dan panjangnya penyelesaian perkara pidana melalui proses peradilan. Penggunaan mediasi penal sebagai solusi atas penyelesaian permasalahan pidana setidaknya memberikan keringanan pada sistem hukum pidana yang terkesan kaku. Justice seekers in criminal cases depend entirely on the ability to integrate existing systems under the command of the police, prosecutors, courts and correctional institutions. As time goes by, there is an increasing number of cases in all forms and variations that go to court, for example ordinary criminal cases or known as misdemeanors. The research method used in this research is literature study and relevant data analysis. The literature study includes references to scientific journals, books and conducting interviews with sources relevant to the topic. This study aims to determine the use of penal mediation as a form of settlement of minor criminal cases and link its application to applicable regulations. Penal mediation is an alternative settlement of criminal acts outside the court, is faster, cheaper and provides access to the disputing parties to obtain justice or a satisfactory settlement. Penal mediation plays an important role in criminal law enforcement by paying attention to the elements of justice and expediency and is considered a solution for the difficulty and length of settling criminal cases through the judicial process. The use of penal mediation as a solution to solving criminal problems at least provides relief to the criminal law system which seems rigid]]>
<![CDATA[PENDAFTARAN TANAH TANPA AKTA AUTENTIK: BUKTI PERALIHAN TANAH PEWARISAN ]]>
<![CDATA[Jesslyn Clementine]]>;
<![CDATA[Mohamad Fajri Mekka Putra]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 9 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i09.p02
<![CDATA[Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis pendaftaran tanah karena pewarisan pada Kantor Pertanahan melalui surat pembagian waris dibawah tangan yang digunakan sebagai bukti peralihan hak atas tanah dalam proses balik nama langsung ke satu penerima waris tanpa melalui akta autentik yang dibuat oleh notaris/PPAT. Penulisan ini menggunakan penelitian doctrinal dengan pendekatan undang-undang (statute approach) yakni menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang menjadi permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya surat pembagian waris dibawah tangan dapat dijadikan dasar peralihan hak atas tanah untuk pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan sesuai yang ternyata dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 dengan memperhatikan kekuatan hukum pembuktian surat dibawah tangan yang jika ada pengingkaran tanda tangan maka menjadi tidak sempurna layaknya akta autentik sehingga diperlukan setidaknya harus dilegalisasi oleh notaris. selain itu, Kantor Pertanahan mempunyai kewenangannya sendiri untuk menerima atau menolak alat bukti lain selain akta autentik sebagaimana termuat dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. This writing aims to analyze land registration due to inheritance at the Land Office through private inheritance distribution letters which are used as proof of transfer of land rights in the process of transferring names directly to one heir without going through an authentic deed made by a notary/PPAT. This writing uses doctrinal research with a statute approach, namely examining all laws and regulations that are related to the legal issues at issue. The results of the study show that basically underhanded inheritance distribution letters can be used as a basis for transferring land rights for land registration at the Land Office in accordance with the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 16 of 2021 by taking into account the legal strength of evidence a private letter, if there is a denial of the signature, it becomes imperfect like an authentic deed, so it is necessary that at least it must be legalized by a notary. In addition, the Land Office has its own authority to accept or reject other evidence other than an authentic deed as contained in Article 37 of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PENGGUNA MEDIA SOSIAL MANGO LIVE YANG MENAYANGKAN KONTEN PORNOGRAFI ]]>
<![CDATA[Farhan Adriansyah]]>;
<![CDATA[A. A Ngurah Oka Yudistira Darmadi]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 9 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i09.p07
<![CDATA[Studi ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam penyalahgunaan aplikasi video streaming Mango Live dan juga sanksi yang dapat diterapkan kepada pengguna atau penonton dalam penyalahgunaan aplikasi Mangold Live yang menampilkan konten pornografi. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan pendekatan: statute approach, conceptual approach, serta analytical approach. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif. Hasil studi menunjukkan bahwa Pengaturan hukum positif di Indonesia yang berkaitan dengan konten pornografi diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan juga dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang =Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Perbuatan yang dilakukan oleh penyiar dalam aplikasi Mango Live yang menyajikan konten pornografi termasuk dalam kejahatan dan pelanggaran pornografi di media sosial, dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 4 ayat (1) Jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Namun sayangnya ketentuan-ketentuan pasal yang sudah diuraikan diatas berlaku hanya untuk penyiar dan penyebar konten pornografi tersebut. Belum ada ketentuan pasal yang menyebutkan sanksi untuk penonton live streaming pada aplikasi Mango Live. This study aims to understanding the provisions of the Information and Electronic Transactions Law (ITE) in the misuse of the Mango Live streaming video application and also the sanctions that can be applied to users or viewers in the misuse of the Mango Live application that displays pornographic content. This study uses the normative legal research method. By using the approaches: statute approach, conceptual approach, and analytical approach. The technique of tracing legal materials uses document study techniques, and analysis of studies using qualitative analysis. The results of study show that the Positive legal arrangements in Indonesia relating to pornographic content are regulated in Law Number 44 of 2008 concerning Pornography and also associated with Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions (ITE). Acts committed by broadcasters are included in crimes and violations of pornography on social media, and may be subject to sanctions in accordance with the provisions of Article 27 paragraph (1) in conjunction with Article 45 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions (ITE), Article 4 paragraph (1) in conjunction with Article 29 of Law Number 44 of 2008 concerning Pornography. Unfortunately, the provisions of the article described above apply only to broadcasters and disseminators of pornographic content. There is no provision in the article that mentions sanctions for live streaming viewers on the Mango Live application]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM MUSNAHNYA OBJEK JAMINAN KREDIT BANK DARI BENCANA ALAM ]]>
<![CDATA[Putri Lenggo Geni]]>;
<![CDATA[FX. Arsin Lukman]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 9 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i09.p03
<![CDATA[Karya ilmiah ini bertujuan melakukan pemberian rasa paham mengenai akibat hukum musnahnya objek jaminan akibat bencana alam dalam perjanjian kredit di bank dan untuk mengetahui penyelesaian permasalahan musnahnya objek jaminan akibat bencana alam dalam perjanjian kredit di bank secara ius constituendum. Metode yang dipergunakan pada artikel terkait akibat hukum musnahnya objek jaminan akibat bencana alam dalam perjanjian kredit di bank ini yakni penelitian hukum dengan jenis yuridis-normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dalam melakukan analisa kekosongan norma pada artikel ini. Temuan dari pada karya ilmiah ini yakni akibat hukum musnahnya objek jaminan akibat bencana alam dalam perjanjian kredit di bank menurut aturan UUPA yang melakukan pengaturan mengenai hapusnya hak milik; hak guna usaha; serta hak guna bangunan. Hal tersebut dikarenakan penyebab yang sama yakni tanah tersebut musnah. Berdasar aturan UU Hak Tanggungan melakukan perumusan salah satu penyebab yang bisa menyebabkan hapusnya hak tanggungan yakni hapusnya hak atas tanah yang diberikan beban hak tanggungan, sehingga tanah berstatus hak milik; hak guna usaha; ataupun hak guna bangunan yang musnah dikarenakan bencana alam akan menyebabkan objek hak tanggungan itu hapus. Selanjutnya terkait penyelesaian permasalahan musnahnya objek jaminan akibat bencana alam dalam perjanjian kredit di bank secara ius constituendum dalam dilakukan pengaturan secara khusus terkait kewajiban debitur untuk mengasuransikan obyek yang dijadikan jaminan tersebut sehingga polis asuransi jaminan sebagai metode dalam melunasi utang debitur. This scientific work aims to provide a sense of understanding regarding the legal consequences of the destruction of collateral objects due to natural disasters in credit agreements at banks and to find out the solution to the problem of the destruction of collateral objects due to natural disasters in credit agreements at banks in a ius constituendum manner. The method used in the article related to the legal consequences of the destruction of collateral objects due to natural disasters in credit agreements at banks uses legal research with a normative juridical type, using a statutory approach to analyzing legal issues in this article. The results of this study found that the legal consequences of the destruction of collateral objects due to natural disasters in credit agreements at banks according to the UUPA rules which regulate the abolition of property rights; Cultivation Rights; and building use rights. This is due to the same cause, namely the land is destroyed. Based on the rules of the Mortgage Law, one of the causes that can cause the abolition of mortgage rights is the abolition of land rights that are given the burden of mortgage rights, so that the land has the status of property rights; Cultivation Rights; or the right to use a building that is destroyed due to a natural disaster will cause the object of the mortgage right to be deleted. Furthermore, regarding the settlement of the problem of the destruction of the collateral object due to natural disasters in the credit agreement at the bank in an ius constituendum manner, special arrangements are made regarding the debtor's obligation to insure the object used as collateral so that the guarantee insurance policy is a method of paying off the debtor's debt.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN SAKSI DALAM PERKARA PIDANA YANG DITANGANI OLEH KEPOLISIAN DAERAH ]]>
<![CDATA[Iqbal Aji Ramdani]]>;
<![CDATA[Amiruddin Amiruddin]]>;
<![CDATA[Rina Khairani Pancaningrum]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 9 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i09.p08
<![CDATA[Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis perlindungan saksi dalam perkara pidana yang ditangani oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian mengenai bentuk perlindungan terhadap saksi yang memberikan kesaksiannya di Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat dibedakan menjadi dua yang dalam hal ini adalah saksi yang dilindungi oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) dengan saksi yang tidak dilindungi oleh LPSK. Saksi yang dilindungi oleh LPSK maka bentuk perlindungannya mengacu kepada ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Sedangkan perlindungan hukum bagi saksi yang tidak dilindungi oleh LPSK mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. This research aims to analyze the protection of witnesses in criminal cases handled by the West Nusa Tenggara Regional Police. This is a normative legal research with a legislative and conceptual approach. The research findings regarding the forms of protection for witnesses giving testimony at the West Nusa Tenggara Regional Police are divided into two categories, namely witnesses protected by the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) and witnesses not protected by LPSK. Witnesses protected by LPSK are governed by the provisions of Article 5 of Law Number 31 of 2014 concerning witness and victim protection. On the other hand, the legal protection for witnesses not protected by LPSK is based on the provisions of Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PENCEGAHAN PENCURIAN DATA ATM (SKIMMING) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN PERBANKAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Laura Cecilia]]>;
<![CDATA[Ade Adhari]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 9 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i09.p09
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisa kebijakan pencegahan skimming yang dilakukan oleh Bank Indonesia bersama dengan pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen perbankan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pencegahan skimming yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah dengan mengenalkan teknologi chip dan personal identification number (PIN) pada setiap kartu yang dikeluarkan oleh lembaga penerbit. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi baru-baru ini guna mencegah terjadinya skimming di Indonesia. The purpose of this study is to comprehend and analyze Bank Indonesia and the government skimming prevention policies to safeguard banking customers. This study employs the juridical-empirical legal method with a statutory and concept approach. The findings of this study indicate that Bank Indonesia's skimming prevention policies are implement chip technology and a personal identification number (PIN) on each card issued by the issuing institution. To prevent skimming in Indonesia, the government recently issued and passed Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection.]]>
<![CDATA[ANALISIS IMPLIKASI GAGASAN OMNIBUS LAW KESEHATAN SEBAGAI DASAR KEBIJAKAN LAYANAN TELEMEDISIN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Anak Agung Gede Mayun Trisna Putra]]>;
<![CDATA[I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 9 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i09.p10
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan layanan telemedisin pada gagasan omnibus law kesehatan serta untuk mengetahui implikasi gagasan omnibus law kesehatan terhadap layanan telemedisin di Indonesia. Penelitian hukum normatif digunakan pada penelitian ini, dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan melalui studi dokumen. Hasil penelitian ini yaitu gagasan omnibus law kesehatan berimplikasi langsung terhadap layanan telemedisin. Implikasinya berkaitan dengan aspek pengaturan layanan telemedisin terdapat pada Pasal 1 ayat (27), Pasal 22 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 169 ayat (2), (3), pada pengaturan tersebut masih menimbulkan kekaburan norma terkait substansi ijin praktik dokter, belum adanya pengaturan terkait keamanan dan privasi data pasien, standar praktik dan regulasi, serta kualitas layanan telemedisin. Adanya gagasan omnibus law kesehatan khusunya layanan telemedisin masih perlu dilakukan revisi sehingga terwujud kepastian hukum. This research aims to understand the regulation of telemedicine services under the concept of the omnibus health law and to determine the implications of the omnibus health law on telemedicine services in Indonesia. This research uses a normative legal study with a conceptual and legislative approach through document analysis. The results of this study show that the omnibus health law concept has direct implications for telemedicine services. The implications are related to the regulation aspects of telemedicine services stated in Article 1 paragraph (27), Article 22 paragraph (1), (2), and (3), and Article 169 paragraph (2), (3). However, these regulations still create ambiguity regarding the substance of doctor's practice licenses, the absence of regulations concerning patient data security and privacy, practice standards and regulations, as well as the quality of telemedicine services. The concept of the omnibus health law, especially regarding telemedicine services, still needs revision to ensure legal certainty.]]>
