Kertha Semaya
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Articles
25 Documents
Search results for
, issue
"Vol 12 No 6 (2024)"
:
25 Documents
clear
<![CDATA[PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DEMI KEADILAN DALAM KEWENANGAN KEJAKSAAN MENANGANI KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[Putra, Agung Satriadi]]>;
<![CDATA[Sari Hariyanto, Diah Ratna]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 6 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i06.p22
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kewenangan kejaksaan sebagai penyelidik dan penyidik tindak pidana korupsi serta untuk menganalisis kewenangan kejaksaan melakukan penyelidikan dan penyidikan dikaitkan dengan UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode penelitian yuridis normatif dan dari hasil penelitian ini ditemukan adanya kekaburan norma dalam UUD 1945 yang tidak secara tegas, lugas dan eksplisit memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk menangani kasus tindak pidana korupsi maupun sebagai penuntut umum. Dari penelitian ini, terdapat tumpang tindih, dominasi, dan duplikasi kewenangan antara Kejaksaan dan Kepolisian. Selain itu, UUD 1945 juga tidak memberikan atribusi langsung untuk Kejaksaan dalam menangani kasus korupsi. Pemberian kewenangan kepada kejaksaan sebagai penyidik dalam kasus korupsi juga melanggar kepastian hukum atas penyelenggaraan kewenangan. Kejaksaan diatur dalam UU No. Pada tahun 2006, kejaksaan diberikan kewenangan sebagai Penuntut Umum. Namun, dalam penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor : 16 tahun 2006, kejaksaan juga diberikan kewenangan sebagai penyidik dalam kasus korupsi. Hal ini menyebabkan benturan kewenangan antara Kepolisian dan kejaksaan yang sering terjadi dalam penanganan kasus korupsi. Terdapat duplikasi dan benturan kewenangan dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara serta menetapkan kerugian negara oleh BPK dan BPKP. The purpose of this research is to identify the authority of the prosecutor's office as an investigator and investigator of corruption crimes and to analyze the authority of the prosecutor's office to conduct investigations and investigations in relation to Law No. 15 of 2004 concerning Examination of State Financial Management and Responsibility. the method of approach used in this research is normative juridical research method and from the results of this research it is found that there is a blurring of norms in the 1945 Constitution which does not explicitly, straightforwardly and explicitly give authority to the Prosecutor's Office to handle corruption cases or as a public prosecutor. From this research, there is overlap, domination, and duplication of authority between the Attorney General's Office and the Police. In addition, the 1945 Constitution also does not provide direct attribution to the AGO in handling corruption cases. The granting of authority to the AGO as an investigator in corruption cases also violates legal certainty over the exercise of authority. In 2006, the AGO was given the authority as a public prosecutor. However, in the explanation of Article 30 of Law Number: 16 of 2006, the prosecutor's office is also given the authority as an investigator in corruption cases. This causes a clash of authority between the Police and the prosecutor's office which often occurs in handling corruption cases. There is duplication and conflict of authority in conducting supervision and examination of state finances and determining state losses by BPK and BPKP.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA SERTIFIKAT TANAH GANDA DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL ]]>
<![CDATA[Mahadewi, Ida Ayu Made Anggarwangi]]>;
<![CDATA[Dahana, Cokorda Dalem]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 6 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i06.p13
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran BPN pada tahap penyelesaian sengketa pertanahan sebab adanya sertipikat ganda dan untuk mengetahui tahap pembuktian hak atas tanah yang timbul dikarenakan sertipikat ganda. Studi tersebut menggunakan pendekatan riset yuridis normatif, yang berfokus dalam riset pustaka yakni data sekunder, serta berupaya dalam menginterpretasikan norma-norma dan asas hukum yang ada pada buku-buku hukum, serta berbagai peraturan Perundang-Undangan. Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 2016 menyatakan, yang disebut dengan kasus pertanahan adalah sengketa, atau perkara pertanahan untuk mendapatkan penyelesaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau kebijakan pertanahan Dalam perkara sengketa tanah bersertipikat ganda, BPN memiliki kewenangan melakukan negosiasi, mediasi, dan memfasilitasi penanganan pihak-pihak yang bersengketa dan menggagas kesepakatan di antara para pihak. masalah pertanahan yaitu persoalan dalam memperoleh penuntasan menyesuaikan kebijakan aturan undang-undang maupun aturan pertanahan. Pada masalah sengketa pertanahan dengan sertipikat berganda, BPN berkewenangan dalam menegosiasi, memediasi, serta memberi fasilitas dalam menangani seseorang yang memiliki sengketa terhadap pihak lainnya. Pembuktian persengketaan tanah dengan sertipikat berganda lewat wewenang BPN umumnya diawali dengan keluhan publik jika tanah dengan sertipikat tersebut dimiliki seseorang lain yang memiliki sertipikat hak atas tanah terhadap kesamaan obyek. Langkah dalam mengatasinya akan dilaksanakan dengan pengadun dan penelitian. Musyawarah juga bisa dilaksanakan menjadi metode para pihak yang memiliki sengketa. Sehingga BPN akan menjadi mediatornya. ABSTRACT This writing aims to find out how the role of BPN in the process of resolving land disputes due to dual certificates and to find out the process of proving land rights that occur due to dual certificates. This study uses a normative juridical research method, which focuses on library research, or what is called secondary data, and attempts to interpret and examine legal norms and principles contained in law books, as well as various laws and regulations. Regulation of the Minister of Agrarian Affairs Number 11 of 2016 states that what is referred to as a land case is a dispute, or a land case to obtain a settlement in accordance with the provisions of the Legislation and/or land policy. and facilitating the handling of disputing parties and initiating agreements between the parties. Proof of land disputes with dual certificates through the authority of the Land Office usually begins with public complaints that the land with the certificate is also owned by other people/parties who have certificates of land rights with the same object. The handling mechanism is carried out with complainants and research. Deliberations can also be held as an approach to the disputing parties. In this case, the National Land Agency agency is the mediator.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MARAKNYA PEREDARAN KOSMETIK TANPA IZIN BPOM DALAM PRAKTIK JUAL-BELI DI E-COMMERCE ]]>
<![CDATA[Pramesthi Swari, I Dewa Ayu Bintang]]>;
<![CDATA[Priyanto, I Made Dedy]]>;
<![CDATA[Purwanti, Ni Putu]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 6 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i06.p04
<![CDATA[Riset ini memiliki tujuan guna memahami sebagaimana hukum memberikan pengamanan atas konsumen yang terkena dampak dirugikan sebagai akibat dari pembelian produk kecantikan kosmetik yang tidak mempunyai izin peredaran di dalam platfrom e-commerce dan mengetahui bagaimana peran BPOM dalam mengatasi permasalahan maraknya penjualan kosmetik yang tidak sesuai standar di platform e-commerce. Riset ini mempergunakan metode penelitian empiris, mempergunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) serta pendekatan kasus (the case approach). Hasil riset ini menunjukkans bahwasannya konsumen yang berdampak dirugikan sebagai hasil dari menggunakan kosmetik palsu, maka akan mendapatkan kompensasi (ganti kerugian) dari pihak pelaku usaha. BPOM telah melakukan pengawasan melalui media sosial yakni cyber patrol, selain itu untuk memastikan apakah produk kosmetik tersebut palsu atau tidak, maka dapat menggunakan aplikasi atau scan barkode yang dilakukan dengan cara pengecekan nama produk, bentuk sediaan, nama pendaftar, serta nomor registrasi. ABSTRACT This research aims to understand how the law provides security for consumers affected by losses as a result of purchasing cosmetic beauty products that do not have distribution permits on e-commerce platforms and to find out how BPOM's role is in overcoming the problem of the rampant sale of cosmetics that do not comply with standards in e-commerce platforms. This research uses empirical research methods, uses a statutory approach (statue approach) and a case approach (the case approach). The results of this research indicate that consumers who are harmed as a result of using counterfeit cosmetics will receive compensation (compensation) from the business actor. BPOM has carried out surveillance through social media, namely cyber patrol. Apart from that, to ascertain whether the cosmetic product is counterfeit or not, it can use an application or scan a barcode which is done by checking the product name, dosage form, registrant's name, and registration number.]]>
<![CDATA[PENGATURAN SISTEM PENGAWASAN MEDICAL DAN DENTAL TOURISM DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Fitriyanti, Eka Chitra]]>;
<![CDATA[Ariana, Nyoman]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 6 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i06.p18
<![CDATA[Jumlah wisatawan medical (dental) tourism yang melakukan perjalanan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan semakin meningkat karena berbagai faktor seperti sosial ekonomi, akses dan kualitas. Tujuan dari artikel ini yakni untuk memberikan pemahaman tentang pengaturan wisata medis (medical dan dental tourism) di Indonesia juga untuk mengkaji sistem pengawasan wisata medis di Indonesia secara ius constituendum. Dalam penelitian ini, digunakan metode kajian hukum dengan pendekatan yuridis normatif, yang fokus pada analisis perundang-undangan untuk membahas isu hukum yang diangkat dalam jurnal ini. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengaturan medical tourism di Indonesia secara khusus dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 tahun 2015 tentang Layanan Wisata Medis. Namun dalam aturan yang ada masih mengalami kekosongan norma yakni tidak adanya pengaturan mengenai mekanisme maupun alur pengawasan terhadap penerapan wisata medis ini, utamanya sejauh mana Lembaga-lembaga yang memiliki peranan untuk mengawasi penerapan layanan medical (dental) tourism dalam melakukan pengawasan serta apa perbedaan pengawasan yang dilakukan oleh masing- masing Lembaga. Sehingga tercipta suatu kepastian hukum dan tidak menimbulkan permasalahan terkait kewenangan dalam pengawasan. ABSTRACT The number of medical dental tourists traveling to get health services has increased due to various factors such as socio-economic, access and quality. The purpose of this article is to provide an understanding of the regulation of medical and dental tourism in Indonesia also to examine the medical tourism supervision system in Indonesia in an ius constituendum manner. The method used in this study uses legal studies with a normative juridical type, with a statutory approach in order to discuss legal issues in this journal. This study found that in essence the regulation of medical tourism in Indonesia is specifically regulated in Minister of Health Regulation Number 76 of 2015 concerning Medical Tourism Services. However, in the existing regulations there is still a vacuum in norms, namely the absence of regulation regarding the mechanism or flow of supervision regarding the implementation of medical tourism, especially to what extent the institutions that have a role in supervising the implementation of medical (dental) tourism services carry out supervision and what are the differences in supervision. carried out by each Institution. So that legal certainty is created and does not cause problems related to authority in supervision.]]>
<![CDATA[STITCH VIDEO DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF KEKAYAAN INTELEKTUAL INDONESIA ]]>
<![CDATA[Agastya, I Made Yoga]]>;
<![CDATA[Westra, I Ketut]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 6 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i06.p09
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum berkaitan dengan video yang dihasilkan melalui fitur stitch serta perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas video yang digunakan dalam fitur stitch dalam perspektif kekayaan intelektual di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil studi menunjukkan bahwa video yang dihasilkan melalui fitur stitch merupakan suatu karya ciptaan yang dihasilkan oleh manusia dalam konteks kekayaan intelektual dilindungi dalam rezim hak cipta. Tiktok sebagai media sosial penyedia fitur stitch telah memberikan pilihan terkait perizinan dalam penggunaan suatu video sebagai konten kreativitas yang diciptakan oleh manusia. Dalam hal video tersebut digunakan dalam fitur stitch, maka dipahami bahwa pemilik video telah dengan sendiri memberikan izin kepada pengguna lainnya untuk menggunakan video yang dibuatnya untuk digunakan sebagai bagian dari video mereka. ABSTRACT This research aims to examine legal regulations relating to videos produced through the stitch feature as well as legal protection for copyright holders for videos used in the stitch feature from an intellectual property perspective in Indonesia. This research is normative legal research with a statutory regulation approach and a conceptual approach. The results of the study show that the video produced through the stitch feature is a work of creation produced by humans in the context of intellectual property protected under the copyright regime. Tiktok as a social media provider of stitch features has provided options regarding licensing in using a video as creative content created by humans. In the event that the video is used in the stitch feature, it is understood that the video owner has personally given permission to other users to use the video they created to use as part of their video.]]>
<![CDATA[Kajian Terkait Force Majeure Dan Feiten Notoir Dalam Situasi Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Dwijaya, Ketut Dinda Aldhea Adjani]]>;
<![CDATA[Danyathi, Ayu Putu Laksmi]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 6 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i06.p23
<![CDATA[Tujuan studi ini untuk mengkaji terkait situasi pandemi covid-19 dan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam kaitannya dengan percepatan penanganan covid-19 yang didaulat sebagai landasan dari adanya alasan force majeure oleh debitur dalam pelaksanaan perjanjian, mengingat pandemi covid-19 ini sangat berimbas pada aspek ekonomi masyarakat, yang selanjutnya berakibat pada terkendalanya pemenuhan prestasi dalam perjanjian, serta pemberlakuan terminus notoir feiten dalam pembuktian force majeure dalam pelaksanaan perjanjian pada situasi pandemi covid-19. Penulisan hukum normatif digunakan dalam studi ini yakni dengan berfokus pada penelitian kepustakaan yang merujuk pada rangkaian peraturan perundang undnagan. Berdasar pada pembahasan, maka hasil studi menunjukan bahwa terdapat dua bentuk force majure yang akan disesuaikan dalam keadaan tertentu, dalam hal situasi pandemi yang telah dikualifikasikan sebagai situasi darurat bencana non alam maka dalam pelaksanaan perjanjian termasuk pada force majure relative. Namun adanya wabah ini tidaklah dapat sepenuhnya dijadikan alasan keadaan memaksa yang menghapus pertanggungjawaban dari debitur terhadap kelalaiannya, serta pemberlakuan terminus notoir feiten dalam pembuktian keadaan force majeure dalam situasi pandemi juga tidak berlaku secara otomatis. Perlu dilakukan pembuktian terlebih dahulu oleh debitur kepada kreditur mengenai keadaan nyata debitur bahwa benar-benar terkendala dalam memenuhi prestasinya pada perjanjian. Kata Kunci: Force Majeure, Notoir Feiten, Pelaksanaan Perjanjian, Pandemi Covid-19]]>
<![CDATA[PENGATURAN KORBAN PENYALAHGUNA TERHADAP PENERAPAN DOUBLE TRACK SYSTEM DALAM UNDANG-UNDANG NARKOTIKA ]]>
<![CDATA[Lanang Aditya, I Gusti Ngurah]]>;
<![CDATA[Sari Hariyanto, Diah Ratna]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 6 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i06.p14
<![CDATA[Studi ini bertujuan yakni untuk menganalisis terkait dengan pengaturan dan kepastian hukum bagi korban penyalahguna narkotika pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Terkait bagaimana yang menjadi pengertian korban penyalahguna narkotika serta bagaimana pengaturan korban penyalahguna narkotika terhadap diterapkannya double track system dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Metode yang dipergunakan ialah metode normatif yang menggunakan metode pendekatan dari peraturan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak mengatur secara terperinci terkait dengan pengertian dari korban penyalahguna narkotika itu sendiri. Hanya saja diatur dalam pasal 54 yang menyebutkan bahwa si korban diwajibkan untuk menjalani upaya rehabitasi. Kemudian rehabilitasi yang dimaksud ialah rehabilitasi secara medis dan sosial dengan tujuan untuk memulihkan kondisi fisik, mental, maupun sosial, sampai dengan sembuhnya korban penyalahguna serta mengembangkan kemampuan yang dimiliki agar terhindar dari ketergantungan narkotika yang berkelanjutan. Upaya rehabilitasi ini merupakan salah satu bentuk tindakan terhadap diterapkannya model double track system pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. ABSTRACT This study aims to analyze the regulation and legal certainty for victims of narcotics abuse in Law Number 35 of 2009. About what later becomes the meaning of victims of narcotics abuse and how to regulate victims of narcotics abuse against the implementation of the double track system in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The method used is a normative method that uses an approach from laws and regulations (statute approach), and a conceptual approach (conceptual approach). The results of this study show that Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics does not regulate in detail regarding the meaning of victims of narcotics abuse themselves. It's just that it is regulated in article 54 which states that the victim is required to undergo rehabilitation efforts. Then the rehabilitation in question is rehabilitation medically and socially with the aim of restoring physical, mental and social conditions, until the victims of abusers recover and develop their abilities to avoid continued drug dependence. This rehabilitation effort is a form of action against the implementation of the double track system model in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RECIPIENT DARI PENDONOR DARAH PENDERITA HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS (HIV) ]]>
<![CDATA[Rahman, Arief]]>;
<![CDATA[Chomariah, Chomariah]]>;
<![CDATA[Pranomo, Agung]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 6 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i06.p05
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap recipient dari pendonor darah penderita human immunodeficiency virus (HIV). Penelitian ini merupakan studi hukum normatif dengan dua pendekatan: pendekatan hukum dan konseptual. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi penerima yang terinfeksi HIV terbagi menjadi aspek preventif dan punitif. Perlindungan preventif melibatkan kewajiban PMI untuk melakukan pemeriksaan darah dan RS untuk menetapkan Prosedur Operasional Standar (SOP) untuk keamanan dalam proses transfusi darah. Sementara itu, perlindungan hukum punitif mencakup sanksi terhadap PMI dan RS jika kelalaian mereka terbukti menyebabkan kerugian pada penerima. Tanggung jawab PMI dan RS atas kerugian yang dialami oleh penerima yang terinfeksi HIV didasarkan pada prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan. PMI dapat menghadapi sanksi administratif jika kelalaiannya menyebabkan infeksi HIV pada penerima. Bagi personel kesehatan di RS, penerima dapat mengejar mediasi atau mengajukan gugatan perdata untuk mencari kompensasi jika mereka terinfeksi HIV akibat kelalaian atau kesalahan. The case of a blood recipient contracting Human Immunodeficiency Virus (HIV) during a blood transfusion is a serious issue, particularly in the context of legal protection for the recipient. Therefore, two research questions are posed: 1) How is the legal protection for recipients from blood donors with HIV examined from the perspective of laws and regulations in Indonesia? and 2) How can the Indonesian Red Cross (PMI) and the Hospital (RS) be held responsible for the losses suffered by recipients if the received blood is infected with Human Immunodeficiency Virus (HIV)?. This research is a normative legal study with two approaches: legal and conceptual approaches. Research findings indicate that legal protection for recipients infected with HIV is divided into preventive and punitive aspects. Preventive protection involves the obligation of PMI to conduct blood screening and for the RS to establish Standard Operating Procedures (SOPs) for safety in the blood transfusion process. Meanwhile, punitive legal protection includes sanctions against PMI and RS if their negligence is proven to have caused harm to the recipient. The responsibility of PMI and RS for the losses incurred by recipients infected with HIV is based on the principle of liability based on fault. PMI can face administrative penalties if its negligence leads to HIV infection in the recipient. For healthcare personnel in the RS, recipients can pursue mediation or file a civil lawsuit to seek compensation if they are infected with HIV due to negligence or errors.]]>
<![CDATA[PELINDUNGAN BAHASA, AKSARA DAN SASTRA BALI DALAM PERSEPKTIF HUKUM SEBAGAI SARANA PEMBAHARUAN MASYARAKAT ]]>
<![CDATA[Jati Pradnyana, Dewa Putu Wahyu]]>;
<![CDATA[Puspita Shara, Made Cinthya]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 6 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i06.p19
<![CDATA[Penelitian dilakukan untuk menganalisis proses pelembagaan pelindungan bahasa, aksara dan sastra Bali di Provinsi Bali yang dilaksanakan secara teratur melalui peraturan perundang-undangan dapat menjadi sarana pembaharuan masyarakat. Metode dilakukan dengan penelitian normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konsep lalu dianalisis secara kualitatif hingga ditarik kesimpulan secara deskriptif analisis. Adapun hasil dari penelitian ini ialah Pemerintah Daerah Provinsi Bali menerbitkan instrumen peraturan daerah dan peraturan gubernur untuk melindungi bahasa, aksara dan sastra bali untuk dapat menanggulangi segala gesekan modernitas dan potensi kerugian kebudayaan bali dapat ditanggulangi secara teratur hal ini sejalan dengan konsep hukum sebagai pembaharuan masyarakat. Setidaknya terdapat 5 unsur baru yang ingin dilembagakan; (1) pelajaran bahasa bali, (2) bulan bahasa bali, (3) penyuluh bahasa bali, (4) wajib menggunakan bahasa serta sastra bali, (5) lembaga bahasa, aksara serta sastra bali. Dari kelima unsur tersebut analisis proses pelembagaannya menemukan bahwa masih terdapat ketidakmampuan pemerintah daerah provinsi bali dalam melembagakan unsur lembaga bahasa, aksara dan sastra bali yang seharusnya bertugas sebagai konseptor dan juga evaluasi kebijakan terkait hal ini menyebabkan aktor terkait belum mampu menjawab kekuatan menentang masyarakat terkait dengan kesulitan mencari kualifikasi dosen pengajar bahasa bali dan koordinasi dengan Dirjen Dikti terkait regulasi kewajiban mata kuliah Pengantar Bahasa Bali. ABSTRACT The research was conducted to analyze the process of institutionalizing the protection of Balinese language, script, and literature in Bali Province which is carried out periodically through statutory regulations and can be a means of community renewal. The method used is normative research through statutory regulation approach and also conceptual approach, which is then analyzed qualitatively until conclusions are drawn using descriptive analysis. The results of research show the Regional Government of Bali Province has issued regional regulatory instruments and governor regulations to protect Balinese language, script, and literature so that it can overcome all frictions of modernity and potential losses to Balinese culture that can be addressed regularly. This is suitable with the concept of law as societal renewal. There are at least 5 new elements that want to be institutionalized: (1) Balinese language lessons; (2) Balinese language month; (3) Balinese language instructor; (4) mandatory use of Balinese language also literature; (5) Balinese language, script, also literature institute. From these five elements, the analysis of the institutionalization process found that there is still an inability of the Bali provincial government to institutionalize elements of the Balinese language, script, and literature institutions that should serve as drafters and also evaluate policies related to this, causing the relevant actors do not be able respond to the forces opposing community related to difficulties. Look for the qualifications of Balinese language teaching lecturers and coordinate with the Director General of Higher Education regarding mandatory regulations for the Introduction to Balinese Language course.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS AKIBAT DIKELUARKANNYA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 02 TAHUN 2023 ]]>
<![CDATA[Ayu Masariandari, Luh Putu]]>;
<![CDATA[Gede Astariyani, Ni Luh]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 6 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i06.p10
<![CDATA[Riset ini mengambil judul “Analisis Yuridis Akibat Dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2023” dengan tujuan untuk membahas mengenai akibat hukum dikeluarkannya surat edaran mahkamah agung nomor 02 tahun 2023 serta menganalisis mengenai kedudukan sema dalam sistem hukum di Indonesia. Penulisan karya ilmiah ini mempergunakan metode riset hukum normatif, yakni mempergunakan pendekatan perundang-undangan (the statute approach) dan pendekatan kasus (Case approach). Melalui dua pemecahan masalah dapat disimpulkan bahwa riset ini menunjukkan dengan dikeluarkannya sema no 2 tahun 2023 ini dapat memberikan perlawanan yang cukup kuat untuk mendobrak polemik perkawinan yang berbeda agama. Dengan keberadaan putusan MK nomor 68/PUU-XII/2014 dan 24/PUU XX/2022 yang dilengkapi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2023 mengenai perintah kepada hakim agar mengadilim perkara tersebut dengan menolak permohonan pencatatan perkawinannya dapat memberikan kepastian hukum terkait pencatatan perkawinan hingga direvisinya Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan sehingga perihal ini menjadi angin segar bagi penyelenggara peradilan untuk menangani polemik perkawinan beda agama. ABSTRACT This research takes the title "Juridical Analysis of the Effects of the Issuance of Supreme Court Circular Letter Number 02 of 2023" with the aim of discussing the legal consequences of the issuance of Supreme Court Circular Letter Number 02 of 2023 and analyzing the position of sema in the legal system in Indonesia. The writing of this scientific work uses normative legal research methods, namely using a statutory approach (the statute approach) and a case approach. Through two problems solving, it can be concluded that this research shows that the issuance of sema no 2 of 2023 can provide a strong enough resistance to break the polemic of marriages of different religions. With the existence of the Constitutional Court's decisions number 68/PUU-XII/2014 and 24/PUU XX/2022 which are complemented by the Supreme Court Circular Letter No. 02 of 2023 regarding the order for judges to hear the case by rejecting the application for marriage registration, it can provide legal certainty related to marriage registration until the revision of articles in the legislation so that this is a breath of fresh air for judicial administrators to deal with the polemics of marriages of different religions.]]>
