cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 6 No 4 (2018)" : 15 Documents clear
PERIKLANAN INTRUSIVE ADVERTISING / IKLAN PERALIHAN PADA MOBILE PHONE I Gusti Agung Manu Kepakisan; Cokorda Dalem Dahana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 4 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (305.513 KB)

Abstract

Penulisan ini berjudul periklanan intrusive advertising / iklan peralihan padamobile phone dan bertujuan untuk mengetahui aspek hukum terhadap periklananintrusive advertising / iklan peralihan pada mobile phone. Praktik periklanan intrusiveadvertising atau biasa disebut iklan peralihan dari operator seluler pada mobile phonemerupakan iklan yang muncul saat pengguna mobile phone hendak membuka tautaninternet pada perangkat mobile phone pada saat menggunakan layanan jasa internetpada mobile phone. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitupendekatan undang-undang dan pemecahan masalah berdasarkan Undang-UndangNomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan dapat disimpulkan iklanperalihan tersebut melanggar hak pelanggan dan suatu bentuk penyadapan karenabersifat mengalihkan pengguna di jaringannya dan mengganggu kenyamanan penggunajasa layanan internet pada mobile phone dalam mencari informasi.
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA ANAK DI INDONESIA Haris Rinaldy Gultom; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 4 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (161.539 KB)

Abstract

Anak merupakan generasi muda penerus bangsa yang mempunyai peran strategisdan merupakan eksistensi bangsa dan Negara di masa depan. Maka, seorang anak perlumendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang denganwajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Sebagaimana telah diketahuiIndonesia telah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum UntukDiperbolehkan Bekerja, dengan kata lain ratifikasi ini menjamin hak-hak anak untuktidak dieksploitasi tenaganya di dunia ketenagakerjaan. Pengawasan terhadap pekerjaanak hendaknya menjadi prioritas utama, agar perlindungan terhadap hak-hak anakdapat diwujudkan sebagai tanggung jawab.
PERLINDUNGAN KARYA FOTOGRAFI YANG DIUNGGAH MELALUI SISTEM INTERNET DAN SANKSI HUKUM BAGI PENGGUNA ILEGAL Ni Wayan Pipin Peranika; I Nyoman A. Martana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 4 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (252.698 KB)

Abstract

Dalam realita, kebanyakan fotografer belum menyadari pentingnya Hak Cipta dan juga undang-undang yang mengaturnya, yaitu UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pada umumnya, mereka tidak tahu bahwa karyanya dilindungi oleh UU Hak Cipta, walau tidak pernah dicatatkan pada Direktorat Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu bersumber dari Peraturan Perundang-undangan dengan menggunakan metode penelitian kepustakan. Tujuan penelitian ini mengetahui perlindungan karya fotografi yang diunggah melalui sistem internet, serta mengetahui sanksi yang dikenakan kepada pengguna ilegal karya fotografi yang diunggah ke sistem internet. Hasil studi menunjukkan, bahwa penggunaan terhadap karya cipta fotografi oleh pihak lain harus mendapat izin terlebih dahulu oleh pemilik karya cipta sebelum bisa digunakan tanpa melanggar hak cipta itu sendiri. Hasil penelitian ini menjelaskan mengenai pengaturan perlindungan hukum terhadap hak cipta fotografi yang diunggah ke sistem internet serta sanksi-sanksi dalam bentuk pidana (penjara) maupun perdata (denda). Kata Kunci: Hak Cipta, Fotografi, Perlindungan Hukum
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN KEMASAN TANPA TANGGAL KADALUARSA I Gede Eggy Bintang Pratama; I Ketut Sudjana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 4 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (402.362 KB)

Abstract

Karya ilmiah ini akan membahas mengenai Perlindungan Konsumen dengan mengangkat judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kemasan Tanpa Tanggal Kadaluarsa”. Makalah ini menggunakan metode analisis normatif dan pendekatan perundang-undangan. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah terkait dengan pengaturan mengenai tanggal kadaluarsa dan upaya yang dapat dilakukan konsumen atas kerugian yang diderita akibat tindakan pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa. Kesimpulan dari karya ilmiah ini adalah pelaku usaha melalui tindakannya telah merugikan konsumen dan telah melanggar kewajiban sebagai pelaku usaha dan telah mengesampingkan hak – hak konsumen yang sebagaimana tercantum dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Untuk memperoleh kembali hak sebagai konsumen maka dapat dilakukan upaya – upaya atas kerugian yang diderita yakni melalui penyelesaian sengketa konsumen. Yang mana dapat ditempuh melalui pengadilan maupun di luar pengadilan.
PERBEDAAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN WAARMERKING, LEGALISASI, DAN AKTA NOTARIIL Shirley Zerlinda Anggraeni; Marwanto -
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 4 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (174.008 KB)

Abstract

Makalah ini berjudul perbedaan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan waarmerking, legalisasi, dan akta notariil. Latar belakang penulisan ini adalah munculnya keperluan untuk mengesahkan suatu dokument sehingga adanya waarmerking, legalisasi, dan sampai pada akta notariil, dimana tanggung jawab Notaris dalam pembuatan masing-masing dokumen tersebut berbeda-beda. Tujuan penulisan ini adalah menganalisis perbedaan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan waarmerking, legalisasi, dan akta notariil. Dalam penulisan ini digunakan penelitian yuridis empiris, yaitu pendekatan yang didasarkan pada aturan-aturan hukum dalam mengkaji permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan pelaksanaannya dalam masyarakat. Kesimpulan yang diperoleh dari penulisan ini adalah Notaris mempunyai tanggung jawab yang berbeda dimana pada waarmerking Notaris hanya mendaftarkan dokumen, pada legislasi Notaris membenarkan adanya dokumen yang ditandatangani dihadapannya, dan pada akta notariil ada tanggung jawab penuh dari Notaris.
TANGGUNG JAWAB PENGELOLA KAWASAN PARIWISATA ATAS KERUGIAN WISATAWAN PADA OBYEK WISATA TIRTA GANGGA KARANGASEM Ni Ketut Pradnyawati; Dewa Gde Rudy; Suatra Putrawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 4 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (26.36 KB)

Abstract

Salah satu isu yang terjadi dalam dunia  pariwisata kini banyak telah terjadi kerugian dan tidak kenyamanan pengunjung wisatawan. Seperti yang terjadi di obyek wisata tirta gangga karangasem telah terjadi mengalami kerugian salah satunya kerugian ketidaksopanan pedagang-pedagang acung dalam menjajakan dagangannya, juga banyaknya pengemis-pengemis yang menanggung menyebabkan berkurangnya kenyamanan wisatawan dan fakta menunjukkan bahwa ada wisatawan yang mengalami kecelakaan (terjatuh dikolam, terpeleset) menyebabkan cidera, sehingga sampai dibawa kerumah sakit. Maka dari itu bagaimana tanggung jawab hukum pengelola kawasan pariwisata atas kerugian wisatawan berdasarkan peraturan perundang-undangan? dan bagaimana pelaksanaan tanggung jawab pihak pengelola kawasan pariwisata Tirta Gangga atas kerugian wisatawan? Penelitian ini dilakukan penelitian hukum empiris, yang didasarkan pada, baik data primer maupun data sekunder. Penelitian dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach), dan pendekatan fakta (the fact approach). Analisis data dilakuan secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, pengelola kawasan pariwisata bertanggungjawab untuk memberi ganti rugi atas kerugian wisatawan. Pengelola kawasan pariwisata Tirta Gangga tidak melaksanakan tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerugian wisatawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Perlindungan Hukum Pada Konsumen Atas Kerugian Dalam Transaksi Perdagangan Barang Elektronik (E-Commerce) Di Instagram Ida Ayu Made Aristya Anggreni; I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 4 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (519.89 KB)

Abstract

E-Commerce merupakan transaksi yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan konsumen yang tidak berjumpa secara langsung. Dalam hal ini telah diatur Pelaku usaha harusnya memberikan informasi yang benar kepada konsumen namun kenyataannya masih sering ditemukan pelanggaran terhadap hal tersebut. Permasalahan yang terdapat dalam jurnal ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi elektronik saat terjadinya kerugian serta upaya penyelesaian atas kerugian yang dialami konsumen dalam melakukan transaksi elektronik. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian empiris,dengan melihat pada permasalahan yang ada kemudian dikaitan dengan Peraturan Perundang-undangan. Bilamana pelaku usaha terbukti tidak memberikan informasi yang sebenarnya maka pelaku usaha wajib bertanggungjawab atas kerugian konsumen seperti yang diatur dalam Pasal 19 Ayat (1) UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya berkaitan dengan penyelesaian atas kerugian konsumen yang disebabkan oleh pihak pelaku usaha dapat dilakukan dengan cara musyawarah antara pihak yang terlibat. Kata Kunci : Perlindungan Hukum,Konsumen,E-Commerce
PENDAFTARAN FIDUSIA ONLINE PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROVINSI BALI Ni Wayan Erna Sari; AA. Ketut Sukranatha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 4 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (313.339 KB)

Abstract

Pendaftaran fidusia online mulai diberlakukan sejak tahun 2013 dengan ditetapkannya Surat Edaran Direktor Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Nomor AHU.06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Jaminan Fidusia Secara Elektronik ( Online System ). Pendaftaran Fidusia Online oleh Dirjen AHU (kelebihan dan kekurangannya) inilah yang ingin diangkat dalam tulisan ini. Metode penelitian yang dipergunakan yaitu metode penelitian hukum empiris dengan mengambil data primer pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Provinsi Bali. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kelebihan pendaftaran fidusia online adalah terciptanya pelayanan jasa hukum jaminan fidusia kepada masyarakat dengan cepat, mudah dan nyaman, sedangkan kekurangan pendaftaran fidusia online adalah software system masih perlu penyempurnaan sehingga para pemohon/notaris tidak lagi mengalami kesulitan dan kesalahan dalam menggunakan aplikasi pendaftaran jaminan fidusia online.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA ANGKUTAN TRANS SARBAGITA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Ni Ketut Santi Sekarini; I Ketut Sudjana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 4 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (230.834 KB)

Abstract

Penulisan ini berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa AngkutanTrans Sarbagita Ditinjau Dari Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” yangbertujuan untuk membahas mengenai perlindungan Hukum Bagi Pengguna JasaAngkutan Trans Sarbagita Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam penulisan ini, digunakan metodepenelitian hukum normatif. Kesimpulan yang dapat ditarik melalui tulisan ini adalahperlindungan hukum bagi pengguna jasa angkutan trans sarbagita ditinjau dari undangundangangkutan jalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 TentangPerlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintasdan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang AngkutanJalan, Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Standar PelayananMinimal Angkutan Umum TRANS SARBAGITA.
KEKUATAN HUKUM PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI HIBAH YANG DIBEBANKAN HAK TANGGUNGAN I Nengah Putra Wijaya Ronthi; Desak Putu Dewi Kasih; I Nyoman Darmadha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 4 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (246.551 KB)

Abstract

“Kekosongan norma mengenai ketentuan pelaksana dari akta pengikatan hibah tersebut, menyebabkan terganggunya penegakan fungsi hukum maupun keabsahan dan kekuatan hukum dari akta pengikatan hibah dalam proses hibah hak milik atas tanah, yang mana akta pengikatan hibah dalam prakteknya sangat diperlukan dalam hal-hal tertentu. Maka dari itulah perlu dikaji lebih lanjut mengenai kekuatan hukum peralihan hak atas tanah melalui hibah yang dibebankan hak tanggungan. Adapun rumusan masalah yang digunakan yaitu, bagaimanakah kekuatan hukum peralihan hak atas tanah melalui hibah yang dibebankan hak tanggungan dan bagaimanakah mekanisme peralihan hak atas tanah melalui hibah sesuai peraturan Perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) dan analisis konsep hukum (Analitical & Conseptual Approach). Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui kekuatan hukum peralihan hak atas tanah melalui perjanjian hibah yang dibebankan hak tanggungan dan mekanisme peralihan hak atas tanah melalui hibah sesuai peraturan Perundang-undangan. Dan dari rumusan masalah tersebut didapatkan bahwa Kekuatan hukum peralihan hak atas tanah melalui hibah yang dibebankan hak tanggungan terletak pada fungsi akta autentik itu sendiri yakni sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang, dalam hal ini harus dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta para pihak yang terkait di dalamnya. Mekanisme peralihan hak atas tanah melalui hibah belum diatur secara khusus” “dan detail oleh peraturan perundang-undangan, namun masih mengacu pada Pasal 1666 KUHPerdata yang mana hibah memenuhi unsur-unsur, ada orang yang memberikan sesuatu dengan sukarela dalam keadaan masih hidup, ada orang yang menerima, dan ada objek yang diberikan. Kata kunci: Hibah, Akta, Hak Tanggungan.

Page 1 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue