cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 14 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 8 No 8 (2020)" : 14 Documents clear
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP NASABAH PENGGUNA KARTU ATM PADA BANK BRI CABANG RENON DENPASAR Putu Bagus Bendesa Wirananda; Ni Putu Purwanti
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 8 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (230.734 KB) | DOI: 10.24843/KS.2020.v08.i08.p12

Abstract

Anjungan Tunai Mandiri (ATM) merupakan suatu produk perbankan yang dapat memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi keuangan. Tetapi disisi lain nasabah sebagai pengguna ATM, dapat mengalami kerugian akibat dari kerusakan mesin ATM. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah pengguna kartu ATM dan untuk mengetahui tanggungjawab bank terhadap nasabah yang mengalami kerugian dalam menggunakan kartu ATM. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris. Hasil dari penulisan ini adalah Bank wajib memberikan perlindungan baik sebelum dan sesudah terjadinya transaksi dalam menggunakan ATM berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor. 14/17/DASP Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) dan memberikan ganti rugi terhadap nasabah yang mengalami kerugian dari penggunaan ATM berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Automatic Teller Machine (ATM) is one of the banking products that can facilitate customer in conducting financial transaction activites. But on the other hand the customer, as an ATM product user, can suffer losses due to damage to the ATM machine The purpose of this paper is to find out the legal protection for customers who use ATM cards and to determine the bank's responsibility to customers who experience losses in using ATM cards. The research method used is the empirical method. The result of this study Banks are required to provide protection both before and after the transaction in using an ATM based on Bank Indonesia Circular Number. 14/17 / DASP Regarding the Implementation of Card-Based Payment Instrument Activities and provide compensation to customers who have suffered losses from the use of ATMs based on the provisions in Law Number 8 of 1999 Concerning Consumer Protection.
PENERAPAN ASAS KONSENSUALISME DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE Ni Putu Ayu Bunga Sasmita; I Wayan Novy Purwanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 8 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (342.268 KB) | DOI: 10.24843/KS.2020.v08.i08.p02

Abstract

Penelitian ini bertujuan untukemahami bagaimanakah pengaturan jual beli online dalam hukum di Indonesia dan bagaimanakah aspek hukum jual beli secara online dalam perjanjian. Penelitian ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan fakta dan statute approach. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengaturan mengenai jual beli secara online diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mana sebagai penerapan pasal 1313 KUHPerdata. Para pihak yang mengadakan perjanjian bisa menerapkan KUHPerdata yang jadi dasar diakui sahnya perjanjian dimana keabsahannya tercantum syarat 1320 KUHPerdata yakni: kecakapan, kesepakatan, suatu sebab yang halal dan suatu hal tertentu.Sedangkan penerapan asas Konsensualisme dalam perjanjian online yang didasarkan oleh ketentuan dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menegaskan bahwa adanya suatu perjanjian berarti pihak satu dengan pihak lainnya setuju untuk mengikatkan dirinya. This study aims to understand how the online arrangement in the sale and purchase agreement and how the legal aspects of buying and selling online in the agreement. This research uses normative legal research methods. While the approach used is to use the fact approach and statute approach. The results of this study indicate that the regulation regarding online trading is regulated in the provisions of Article 18 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, which is the legal basis for applying article 1313 of the Civil Code. The parties who entered into the agreement can apply the KUHPer which is the basis for the validity of the agreement where the validity is stated in the terms of the 1320 KUHPer, namely: skill, agreement, a halal cause and a certain thing. While the application of the principle of consensualism in an online agreement based on the provisions in Article 1313 of the KUHPer which confirms that an agreement means that one party with another party agrees to bind themselves.
KONSTRUKSI HUKUM DALAM PEMBUKTIAN TERHADAP KEJAHATAN MAYANTARA Ni Luh Ketut Dewi Yani Putri
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 8 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (309.723 KB) | DOI: 10.24843/KS.2020.v08.i08.p08

Abstract

Tujuan penulisan ini untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan untuk memperoleh gelar Magiter Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Udayana. Tujuan khusus dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui pembuktian serta yurisdiksi kejahatan mayantara dalam persidangan dan konstruksi hukum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode yang digunakan merupakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Teknik yang digunakan melalui studi kepustakaan yang diperoleh langsung dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang terkait. Hambatan proses pembuktian dan yurisdiksi cyber crime yakni belum diaturnya alat bukti elektronik secara sah dalam KUHAP, masih diperdebatkannya kesaksian de auditu, serta sulit menemukan saksi yang berkompeten dalam menyaksikan kegiatan cyber crime. Mengenai yurisdiksi dalam kegiatan cyber crime juga perlu diatur kembali mengingat sangatlah sukar untuk memastikan dimana kejadiannya, kapan dilakukannya dan bagaimana perbuatan pelakunya, mengingat kejahatan ini merupakan global crime yang tidak jelas yurisdiksinya di samping berkaitan dengan cyber space yang pelakunya tidak kasat mata. Adapun Kebijakan Terhadap Kejahatan Mayantara (Cyber Crime) yakni melalui modernisasi hukum pidana adapun beberapa alternative seperti Menghilangkan beberapa pasal- pasal pada Undang- Undang Cyber Crime yang tidak dipakai lagi (usang), Mengamandemen KUHP, Mengamandemen KUHAP, Mengamandemen Undang-Undang Teknologi Informasi, Dalam Pembuktian cyber crime aparat penegak hukum terutama hakim harus berani melakukan “rechtsvinding”. The purpose of this writing is to fulfill and supplement the requirements for the Magiter degree of legal sciences at the Faculty of Law of Udayana University. The specific purpose of this writing is to know the evidence and the jurisdiction of crime between the law in the trial and the construction of laws in Indonesia's laws and regulations. The method used is a normative legal research method through a statutory approach and a concept approach. Techniques used through literature studies obtained directly from the primary legal material in the form of legislation and related legal literature. The barriers to the proving process of cyber crime and jurisdiction are not in the legitimate electronic proof tool in the criminal CODE, still in the testimony of De Auditu, and difficult to find witnesses who are competent in witnessing cyber crime activities. Regarding the jurisdiction in cyber crime activities also need to be rearranged considering that it is difficult to ensure where the event, when it does and how the perpetration, considering this crime is a global crime that is unclear its jurisdiction in addition to the cyber space that the perpetration of invisible eyes. The policy on Cyber Crime is through the modernization of criminal law as some alternative such as eliminating some of the articles on Cyber Crime laws that are not used anymore (obsolete), amend KUHP, amend KUHAP, amend the Information Technology law, in proving Cyber Crime law enforcement officials, especially the judges must dare to do "rechtsvinding".
PENGATURAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA MIGRAN LINTAS NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Josep Robert Khuana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 8 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (205.924 KB) | DOI: 10.24843/KS.2020.v08.i08.p14

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi tenaga kerja WNI yang bekerja di luar negeri perspektif hukum nasional dan hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, norma-norma hukum/kaidah-kaidah yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dibahas, dilengkapi dengan kasus-kasus yang terjadi saat ini. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah perdagangan manusia merupakan isu Hak Asasi Manusia dalam masyarakat intemasional yang berkembang dengan fokus permasalahan prostitusi yang melibatkan perempuan dan anak-anak, seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan jaman serta meningkatnya permintaan, perdagangan manusia tidak lagi berpusat dalam bidang prostitusi, tetapi juga digunakan dalam bentuk praktek-praktek kerja paksa, perbudakan serta penjualan/pemindahan organ-organ tubuh. Dalam upaya mengatur perlindungan buruh migran, majelis umum PBB melalui Resolusi No. 45/158 di New York pada 18 Desember 1990 membuat payung hukum dengan mengeluarkan International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families. Dalam upaya pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja migran, PBB melalui International Labour Organization (ILO) mengeluarkan konvensi-konvensi yang berkaitan dengan perlindungan buruh migran. Upaya menanggulangi maraknya kasus perdagangan manusia yang tak lepas kaitannya dalam upaya perlindungan buruh migran Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children dan menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). The purpose of this study is to find out and analyze the legal protection of Indonesian citizens working abroad from the perspective of national and international law. The research method used is a normative legal research method, using legal approaches and case approaches based on laws and regulations, norms of law / rules relating to legal issues discussed, are equipped with cases which is happening now.The results obtained from this research, human trafficking is a Human Rights issue in the evolving international community with the focus of prostitution issues involving women and children, as time goes on, the times of development and increased demand, human trafficking is no longer centered in the field prostitution, but also used in the form of forced labor, slavery and sale /removal of organs. In an effort to protect the protection of foreign workers, the UN General Assembly through Resolution No. 45/158 in New York on 18 December 1990 made a legal umbrella by issuing the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families. In an effort to implement legal protection against foreign workforce, the United Nations through the International Labor Organization (ILO) issues conventions related to the protection of foreign workers. The efforts address the widespread human trafficking case in Indonesian migrant workers' protection is committed to implementing Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children and to issue Law Number 21 Year 2007 on the Eradication of Trafficking in Persons.
PENGATURAN KONTEN GAMES DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA GAMES DEVELOPER Komang Aditya Darma Putra; Made Sarjana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 8 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (317.51 KB) | DOI: 10.24843/KS.2020.v08.i08.p03

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami kedudukan hukum users dan games developer dalam pembelian konten pada King’s Raid serta untuk mengetahui tanggung jawab games developer King’s Raid dengan users terhadap pembatalan pembelian konten. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normative yakni mengenai kekosongan norma dalam mengatur kebijakan Purchase Withdrawal & Purchase Refunds pada games online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum users dan games developer dalam pembelian konten pada King’s Raid adalah proporsional dimana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang seimbang berdasarkan Cyberspace Self-Governance pada kebijakan Purchase Withdrawal & Purchase Refunds. Tanggung jawab games developer King’s Raid dengan users terhadap pembatalan pembelian konten adalah wajib mengembalikan pembayaran kepada users dan menjaga kerahasiaan data pribadi users dari pihak ketiga yang menyediakan sistem pembayaran sebagaimana yang dituangkan dalam kontrak elektronik. This research aims to examine and comprehend the legal status of users and games developers in purchasing content on King’s Raid and the responsibility of King’s Raid game developers with users for canceling content purchases. This research is a normative juridical research which is about the void of norms in regulating Purchase Withdrawal & Purchase Refunds policies in online games. The study shows the legal status of users and games developers in purchasing content on King’s Raid is proportional where each party has equal rights and obligations based on Cyberspace Self-Governance in the Purchase Withdrawal & Purchase Refunds policy. The responsibility of King’s Raid game developers with users for canceling content purchases is the obligation to return payments to users and maintain the confidentiality of users' personal data from third parties who provide payment systems as outlined in the electronic contract.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PELANGGARAN IZIN TINGGAL BAGI WARGA NEGARA ASING Ketut Yunda Anastesia
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 8 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (176.312 KB) | DOI: 10.24843/KS.2020.v08.i08.p09

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran izin tinggal bagi Warga Negara Asing dan hambatan dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran izin tinggal bagi Warga Negara Asing di Kantor Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Ngurah Rai, Bali. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empirik, dimana peneliti melakukan studi tekstual, yakni menganalisis secara kritikal terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, dan melakukan studi empirik dalam hal melihat proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal menurut peraturan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Hasil Penelitian menunjukan pertama, proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran izin tinggal bagi Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Bali yakni dengan Tindakan Projustisia dan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi. Dalam proses penahan warga negara asing sebelum dilakukan tindakan deportasi diberikan hak-hak sesuai dengan kebutuhan pokok sehari-harinya. Kedua, hambatan dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran izin tinggal bagi Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Bali yakni, faktor pendukung yang mempengaruhi pengawasan dan penegakkan hukum terhadap Tindak Pidana pelanggaran Izin Tinggal bagi warga negara asing: Adanya TIMPORA (Tim Pengawasan Orang Asing); Adanya APAPOA (Aplikasi Pelaporan Orang Asing); SSO (Single Sign On). Faktor penghambat yang mempengaruhi pengawasan dan penegakkan hukum terhadap Tindak Pidana pelanggaran Izin Tinggal bagi warga negara asing: SDM (Sumber Daya Manusia); Fasilitas Penunjang; Waktu yang relatif lama dalam menyelesaikan berkas perkara. The purpose of this research is to find out and analyze the process of law enforcement against violations of residence permit violations for Foreign Citizens and barriers to supervision and law enforcement against criminal violations of residence permits for Foreign Citizens at the Immigration Class I Office of Special Immigration Examination Offices (TPI) Ngurah Rai, Bali. The type of research used is empirical research, in which researchers conduct textual studies, namely critically analyzing the articles in the legislation, and conducting empirical studies in terms of seeing the process of law enforcement against criminal acts of abuse of residence permit according to the provisions of the Law Number 6 of 2011 concerning Immigration. The research results show first, the process of law enforcement against criminal violations of residence permits for Foreign Citizens in the Special Class I Immigration Office of TPI Ngurah Rai, Bali, namely the Pro justification Act and the Immigration Administrative Act in the form of deportation. In the process of detaining foreign citizens before deportation measures are given rights in accordance with their basic daily needs. Second, obstacles in supervision and law enforcement against criminal violations of residence permits for Foreign Citizens in the Special Class I Immigration Office of TPI Ngurah Rai, Bali namely, supporting factors that influence the supervision and law enforcement of Criminal Acts violating Stay Permits for foreign nationals: The existence of TIMPORA (Foreigner Monitoring Team); APAPOA (Alien Reporting Application); SSO (Single Sign On). Inhibiting factors that influence supervision and law enforcement of Criminal Acts violating Stay Permits for foreign nationals: HR (Human Resources); Supporting Facilities; A relatively long time in completing the case file.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA RUMAH TANGGA YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERJANJIAN DI BAWAH TANGAN I Dewa Ayu Dila Pariutami; I Made Udiana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 8 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (415.906 KB) | DOI: 10.24843/KS.2020.v08.i08.p15

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penelusuran upah dengan kedudukan Pekerja Rumah Tangga (yang selanjutnya disingkat PRT) berdasarkan pengaturan hukum serta perlindungan hukum bagi PRT, apabila majikan tidak memberikan upah sesuai kesepakatan dalam perjanjian dibawah tangan. Metode penelitian dan pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Sedangkan, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan analisis konsep hukum. Dalam tulisan ini terdapat norma kosong yang tertera pada pasal 1 angka 2 yang menjelaskan pengertian “Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Jika dilihat memang benar pekerja harus mendapat imbalan yang sesuai, akan tetapi di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak mengatur pekerja informal. Pengumpulan bahan hukum dibuat dengan menganalisa buku-buku hukum,jurnal, internet. Dari hasil yang diperoleh yakni kesepakatan yang dibuat dua pihak yang diperjanjikan sepanjang pekerjaan tidak sama, maka akan menjadi kewajiban majikan untuk memberi hak PRT. Menteri Ketenagakerjaan membuat suatu terobosan baru mengenai perlindungan hukum ini yaitu adanya Permenaker No.2 tahun 2015 yang dianggap dapat membantu. Namun, Permenaker memiliki kelemahan dan kekurangan yang masih belum dapat menjamin sepenuhnya kepastian hukum dalam melindungi PRT. Maka dari itu membentuk perjanjian harus menentukan upah dari kewajiban yang telah ditentukan serta memiliki kepastian mengenai upah tambahan diluar kewajiban yang dilakukan PRT agar mengetahui lebih rinci dan memperjelas daripada si PRT dalam menerima haknya. This writing aims to determine the mechanism for tracking wages with the position of Domestic Workers (hereinafter abbreviated as PRT) based on legal arrangements and legal protection for domestic workers, if the employer does not provide wages according to the agreement in an underhand agreement. The research method and approach used is a normative legal research method consisting of primary and secondary legal materials. Meanwhile, the approach used is the legal approach and analysis of legal concepts. In this paper there are empty norms listed in article 1 number 2 which explains the meaning "Workers / laborers are every person who works with a salary or reward in other forms". If it is seen that it is true that workers must receive the appropriate compensation, however in the Manpower Act it does not regulate informal workers. The collection of legal materials is made by analyzing law books, journals, the internet. From the results obtained, the agreement made by the two parties agreed as long as the work is not the same, it will be the employer's obligation to give the rights of domestic workers. The Minister of Manpower made a new breakthrough regarding the protection of this law, namely the existence of Permenaker No. 2 2015 which is considered to be able to help. However, Permenaker has weaknesses and shortcomings that still cannot guarantee legal certainty in protecting domestic workers. Therefore forming an agreement must determine the wages of the obligations that have been determined and have certainty about additional wages beyond the obligations of domestic workers in order to know more details and clarify than the domestic worker in receiving their rights.
KARAKTERISTIK PENGATURAN PEMBATASAN TIMBULAN SAMPAH PLASTIK SEKALI PAKAI PADA PERGUB BALI NO.97/2018 : PENDEKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT I Kadek Wira Dwipayana; Kadek Agus Sudiarawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 8 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (279.214 KB) | DOI: 10.24843/KS.2020.v08.i08.p04

Abstract

Tulisan ini merupakan tulisan yang memiliki tujuan agar dapat menyampaikan informasi mengenai upaya pelestarian lingkungan hidup melalui partisipasi masyarakat dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai (PSP). Tulisan ini memuat bahasan mengenai karakteristik pengaturan peran masyarakat dalam Pergub Bali No.97/2018 serta relevansinya dengan pengurangan sampah plastic sekali pakai (PSP) di Bali. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual serta analitis. Sumber bahan hukum pada tulisan ini berasal dari sumber bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur sumber bahan hukum. Setelah dianalisis, ditemukan hasil mengenai karakterisik pengaturan peran masyarakat yang berupa hak dan kewajiban yang dimuat didalam peraturan tersebut. Namun meskipun demikian ditemukan juga beberapa kelemahan dari peraturan tersebut yang dapat membuat dilanggarnya peraturan tersebut. This paper was aimed at conveying information about environmental conservation efforts through community participation by reducing the use of disposable plastics (PSP). It contained a discussion of the characteristics of community role regulation in the Governor of Bali No. 97/2018 and its relevance to reducing disposable plastics (PSP) waste in Bali. The research method used was a normative legal research method with a statutory, conceptual and analytical approach. The source of legal material in this study came from primary and secondary legal material sources with data collection techniques through the study of legal source literature sources. After being analyzed, it was found regarding the characteristics of the regulation of community roles in the form of rights and obligations contained in the regulation. However, there were also some weaknesses in the regulation which were able to make the regulation violated.
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR (STUDI PT. HEROINTINUSA) Agus Nurmansyah; Anak Agung Ketut Sukranatha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 8 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (208.744 KB) | DOI: 10.24843/KS.2020.v08.i08.p10

Abstract

Tujuan dari penulisan jurnal ilmiah ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan (PT. Herointinusa) yang merugikan konsumen dan mengetahui tentang tanggungjawab pelaku usaha (PT. Herointinusa) terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta dan penggunaan sumber data yaitu sumber data primer dan sekunder yang kemudian dikaitkan dengan kenyataan di lapangan. Dari hasil penelitian yang dilakukan, Manajemen PT. Herointinusa bertanggung jawab penuh dengan memberikan sanksi yang tegas kepada oknum karyawan yang terbukti bersalah dan manajemen perusahaan juga bertanggungjawab terhadap kerugian yang diderita konsumen dengan cara non litigasi atau menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan cara musyawarah atau meminta pertanggungjawaban langsung dalam bentuk ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan. The purpose of this scientific journal is to know the find out the forms of violations committed by employees (PT. Herointinusa) that are detrimental to consumers and to know about the responsibility of business actors (PT. Herointinusa) for losses suffered by consumers. The research method used is the empirical legal research method using the legislation approach and the fact approach and the use of data sources namely primary and secondary data sources which are then linked to reality on the ground. From the results of research conducted, the Management of PT. Herointinusa takes full responsibility by giving strict sanctions to unscrupulous employees and the company's management is also responsible for losses suffered by consumers by non-litigation or resolving disputes outside the court by deliberation or asking for direct liability in the form of compensation to consumers who are harmed.
KEWENANGAN KURATOR DALAM PEMBERESAN ASET DEBITOR PAILIT YANG BERUPA SAHAM PADA PERSEROAN TERBATAS Cok Istri Bhagawanthi Pemayun; I Ketut Westra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 8 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (201.642 KB) | DOI: 10.24843/KS.2020.v08.i08.p06

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan kurator serta upaya yang dapat dilakukan kurator dalam melakukan pemberesan aset debitor berupa saham pada perseroan terbatas. Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Hasil studi terhadap permasalahan yang ada adalah kurator berwenang dalam membereskan aset debitor pailit sesuai ketentuan Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sehingga kurator dapat melakukan penjual di muka umum terhadap aset debitor pailit yang berupa saham. Upaya yang dapat dilaksakan oleh kurator dalam pemberesan aset debitor pailit yang berupa saham pada perseroan terbatas adalah pertama seorang/tim kurator dapat melakukan lelang umum terhadap saham milik debitor pailit sesuai ketentuan Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kedua pemegang saham lain pada perseroan tempat debitor pailit memiliki saham dapat ikut serta sebagai peserta dalam lelang tersebut. Ketiga apabila lelang atas saham tersebut tidak berhasil maka kurator diperbolehkan melakukan penjualan di bawah tangan sebagaimana kewenangannya pada Pasal 185 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Setelah penjualan saham dilakukan, kurator harus melapor kepada direksi perseroan agar amandemen anggaran dasar perseroan tersebut diproses. Apabila terdapat hambatan pada proses tersebut kurator dapat menginisiasi tindakan tertentu namun harus seizin hakim pengawas. This paper it aims to determine the authority of curator and to know the steps that can be done by the curator in issuing debtor assets in the form of shares in a limited company. This journal uses the normative legal research method with statutory approach and conceptual approach. The study result of the existing problems are the curator authorized to settle bankrupt debtor assets in accordance with the provision in Article 185 paragraph (1) of the Bankruptcy Law and Suspension of Debt Payment Obligations so the curator can make a public selling of it. The steps that can be done by the curator in the acquisition of bankrupt debtor assets are first curators can sell or auction the share of bankrupt debtor as mentioned in Article 185 paragraph (1) of the Bankruptcy Law and Suspension of Debt Payment Obligations. Second in the auction, other shareholders in the company where the bankrupt debtor own shares can participate in that auction. Third if the aution is unsuccessful, the curator can sell it directly to the buyer based on authority he has to Article 185 paragraph (2) of Bankruptcy Law and Suspension of Debt Payment Obligations. After the share sold, the curator must report to the directors of the company in order to process the company’s articles of association amendment. If there are obstacles in the process of issuing share, the curator can initiate certain actions, but must have the permission of the supervising judge.

Page 1 of 2 | Total Record : 14

 1   2 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue