Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Kertha Semaya

kerthasemaya
Website

Published by Universitas Udayana

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.

Arjuna Subject : -

Articles 20 Documents

1 2

Search results for , issue "Vol 9 No 11 (2021)" : 20 Documents clear

PERLINDUNGAN HUKUM HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN Brigitta Melinda; Liza Priandhini
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 11 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menguraikan dan menganalisa ketetapan Majelis Hakim dalam menetapkan permohonan perwalian anak luar kawin yang masih berstatus di bawah umur sebagai ahli waris pada penetapan tersebut di atas, yang permohonan penetapannya dilakukan untuk memberikan sebuah perlindungan hukum terhadap anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berjenis yuridis normatif. Hasil penelitian menerangkan bahwa apabila salah satu orang tua telah meninggal dan meninggalkan anak luar kawin yang telah diakui dengan sah, maka harta peninggalan mereka harus tetap diberikan melalui prosedur yang tertera pada Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hukum terkait lainnya. Pengakuan dan perwalian terhadap anak luar kawin tersebut wajib dilaksanakan dan ditetapkan oleh pengadilan supaya memperoleh perlindungan hukum yang kuat dari negara khususnya dalam hak mewaris. This study was carried out with the aim of describing and analyzing the decisions of the Panel of Judges in determining the application for guardianship of illegitimate children who are still underage as heirs in the determination above, whose application for stipulation is carried out to provide legal protection for children. The research method used in this study is a normative juridical type. The results of the study explain that if one of the parents has died and left a child out of wedlock who has been legally recognized, then their inheritance must still be given through the procedures stated in the provisions of the Civil Code and other related laws. Recognition and guardianship of the child out of wedlock must be implemented and determined by the court in order to obtain strong legal protection from the state, especially in the right of inheritance.

TANGGUNG JAWAB NOTARIS DAN PPAT TERHADAP JUAL BELI DAN HIBAH HAK ATAS TANAH SEBAGAI HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN Bifi Enggawita; Farida Prihatini
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 11 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan mengenai tanggung jawab Notaris dan PPAT terhadap perlihan hak melalui jual beli, hibah terhadap harta bersama tanpa persetujuan kedua belah pihak dan menganalisis kedudukan peralihan hak dengan akta jual beli dan akta hibah sebagai harta bersama tanpa persetujuan kedua belah pihak sebagai akibat dari perceraian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1808 K/Pdt/2017 dan menganalisis bagaimana tanggung jawab Notaris dan PPAT terhadap akta autentik yang dibuatnya agar dapat dipertahankan kepastian hukumnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1808 K/Pdt/2017. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedudukan akta jual beli dan akta hibah batal demi hukum dan Notaris dan PPAT dinyatakan lalai dalam menjalankan wewenangnya sehingga dapat ditarik menjadi turut tergugat. The purpose of this research is to obtain knowledge on the responsibility of Notary and Land Deed Official on the event of transfer by sale and purchase or grant to joint assets without proper consent form both parties and analyze the effect of the transfer with the deed of sale and purchase and deed of grant as joint assets without consent of both parties due to divorce based on the Supreme Court Decision Number 1808 K/Pdt/2017. The method used for this research is normative juridical by analyzing the applicable laws and regulations. The effect of the deed of sale and purchase and the deed of grant are considered null and void, thus the Notary and Land Deed Official are considered neglecting their duty and shall be included as joint defendant.

EFEKTIVITAS BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DAN PENGEMBALIAN ASET DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya D
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 11 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bahwa bantuan Hukum Timbal Balik dan Pengembalian Aset dapat mengefektivitaskan penegakan hukum untuk tindak pidana korupsi di Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual yang fokus mengkaji hukum nasional dan hukum internasional yang berkaitan dengan Bantuan Hukum Timbal Balik Dan Pengembalian Aset. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan tindak pidana khusus yang diatur dengan UU No.20/2001. KUHP tidak mengatur korupsi tapi RUU KUHP dimasukkan ketentuan tindak pidana korupsi, yang bertujuan untuk menguatkan hukum. Korupsi juga melampaui lintas batas negara, karena para pelaku korupsi ada yang melarikan diri ke luar Indonesia dan membawa serta hasil kejahatannya. Akan mudah untuk membawa kembali pelaku apabila Indonesia mempunyai perjanjian ekstradisi dengan negara pelaku melarikan diri, yang menjadi kendala adalah saat tidak ada perjanjian tersebut. Bantuan Hukum Timbal Balik merupakan salah satu cara yang diharapkan dapat membantu penegak hukum untuk menangani korupsi termasuk dalam hal Pengembalian Aset. Konvensi PBB tentang Korupsi Tahun 2003 mengamanatkan negara untuk membuat kerangka aturannya. This article aims to find out that Mutual Legal Assistance and Asset Recovery can make law enforcement effective for corruption in Indonesia. The method used in this paper is a juridical-normative through a statutory and a conceptual approach that focuses on studying various regulations, both international law and national law, relating To Mutual Legal Assistance And Asset Recovery. Corruption is an extraordinary crime and special crime regulated by Law No.20/2001. The Criminal Code does not regulate corruption but the Criminal Code Draft includes provisions for corruption, which aim to strengthen the law the special law. Corruption also transgressed across national borders, because some of the perpetrators of corruption have fled outside Indonesia and taken the proceeds of their crimes with them. It will be easy to bring back the perpetrators if Indonesia has an extradition treaty with the fleeing country, the problem is when there is no such agreement. Mutual Legal Assistance is one way that is expected to help law enforcers to deal with corruption, including in terms of Assets Recovery. The United Nations Convention on Corruption of 2003 mandates states to develop a regulatory framework.

AKTA NOTARIS SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN RESTRUKTURISASI KREDIT KOMERSIAL Lifana Clarissa Irawan; Sonyendah Retnaningsih
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 11 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis akibat hukum yang akan timbul dari perjanjian restrukturisasi kredit yang dibuat dibawah tangan dan penggunaan akta notariil sebagai instrumen perlindungan hukum yang melindungi para pihak. Metode penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini adalah yuridis normatif dengan menghasilkan bentuk karya ilmiah deskriptif. Penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa perjanjian restrukturisasi kredit komersial sebaiknya dibuat oleh Notaris dalam bentuk akta autentik untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. This study was conducted to determine the legal consequences arising from the credit restructuring agreement by using private agreement and the use of notarial deed as an instrument of legal protection for the parties. The research method used in this paper is normative juridical by producing a form of descriptive scientific work. This study concludes that the commercial credit restructuring agreement should be made by a notary in the form of an authentic deed to ensure legal certainty and provide legal protection for the parties.

PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN PPAT DALAM PEMBUATAN AJB DENGAN BLANGKO KOSONG Jessica Priscilla Simanungkalit; Rouli Anita Velentina
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 11 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi akibat hukum yang timbul apabila seorang klien menandatangani sebuah akta seperti misalnya adalah Akta beli dengan blangko kosong, sehingga dengan adanya artikel ini masyarakat Indonesia tidak akan menjadi korban penipuan dan akan menolak apabila ditawarin untuk melakukan penandatangan blangko kosong. Penelitian ini juga bertujuan memberikan informasi kepada PPAT mengenai akibat hukum apa yang akan timbul serta tanggung jawabnya sebagai PPAT apabila melakukan pembuatan akta dengan blangkoso kosong karena apabila dengan blangko kosong maka PPAT tidak melakukan pembacaan terlebih dahulu sebelum para pihak menandatangani aktanya. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah norma hukum tertulis dengan merujuk pada ketentuan hukum terkait. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akta yang dibuat oleh PPAT akan batal demi hukum dan PPAT akan diberhentikan dengan tidak hormat dan wajib melakukan ganti rugi atas perbuatan yang telah dilakukan. This study aims to identify the legal consequences that arise when a client signs a deed such as a purchase deed with a blank blank, so that with this article the Indonesian people will not become victims of fraud and will refuse if offered to sign a blank blank. This study also aims to provide information to PPAT regarding what legal consequences will arise and their responsibilities as PPAT when making a deed with a blank blank because if the blank is empty then PPAT does not read it first before the parties sign the deed. The research method used in this research is normative juridical, namely research conducted by reviewing and examining written legal norms with reference to the relevant legal provisions. The results of this study can be concluded that the deed made by PPAT will be null and void and PPAT will be dishonorably dismissed and obliged to compensate for the actions that have been done.

PROMOSI JABATAN NOTARIS MELALUI MEDIA INSTAGRAM SEBAGAI BENTUK PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI NOTARIS Silvanus Vigo; Farida Prihatini Prihatini
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 11 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Notaris merupakan pejabat umum yang mendapatkan kewenangan secara atributif dari negara untuk menjalankan sebagian fungsi pemerintahan. Oleh sebab itu, dalam menjalankan tugas jabatannya, Notaris harus berpedoman kepada Kode Etik Notaris. Di dalam Kode Etik Notaris terdapat ketentuan bahwa Notaris dilarang untuk melakukan promosi melalui media elektronik, salah satunya adalah Instagram. Namun, pada praktiknya, terdapat banyak Notaris yang melakukan promosi melalui Instagram. Maka, terhadap Notaris yang melanggar ketentuan tersebut wajib dimintakan pertanggungjawaban dengan dijatuhkan sanksi yang tegas oleh Dewan Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris.

IMPLEMENTASI SMART CONTRACT PADA TEKNOLOGI BLOCKCHAIN DALAM KAITANNYA DENGAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM Sabrina Oktaviani; Yoni Agus Setyono
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 11 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tulisan penelitian membahas mengenai konsep umum smart contract dan blockchain sebagai teknologi terdistribusi (Distributed Ledger Technology). Kemudian, konsep cara kerja smart contract tersebut akan dikaitkan dengan Notaris selaku pejabat umum yang diberikan kewenangan dalam melakukan pembuatan akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif, yang dilakukan melalui penelusuran bahan pustaka atau data sekunder. Sehingga diperoleh hasil bahwa konsep smart contract yang membuat perjanjian dengan mengandalkan teknologi dan tanpa adanya campur tangan dari pihak ketiga tersebut tidak dapat sepenuhnya menghapuskan peran Notaris selaku pejabat umum yang diberikan wewenang oleh ketentuan undang-undang dalam pembuatan akta. This paper discusses the general concepts of smart contracts and how it works on blockchain as a Distributed Technology Ledger (DLT). Then, the concept on how smart contract works will be related to the Notary as a person who is given the authority by the law to make an authentic deeds regarding all actions, agreements and provisions required by legislation and/or desired by the parties to be stated in the authentic form. The method used in this research is normative juridicial which carried out through the secondary data. Thus, the results obtained are the concept of smart contract that makes an agreement by relying on technologi withought any interference from a third party cannot completely eliminate the role of the Notary as a public official who is authorized by the provisions of the law to make an authentic deeds.

PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP MUSIC VIDEO YANG DISIARKAN ULANG MELALUI KONTEN REACTION DI YOUTUBE Cokorda Istri Iin Jayastri; Cokorda Dalem Dahana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 11 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan dari penulisan jurnal ini untuk memahami pengaturan mengenai perlindungan hukum Music Video yang disiarkan ulang di YouTube dan mengetahui sanksi terhadap pelaku pelanggaran. Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normative yaitu pendekatan dengan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini ialah karya sinematografi yaitu Music Video yang disiarkan ulang di YouTube mendapatkan perlindungan Hak Cipta yang diatur di dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Hak Cipta dan pelaku yang menyiarkan ulang akan mendapatkan sanksi hukum yang telah diatur di dalam Pasal 100 dan akan mendapatkan sanksi sesuai dengan Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta dengan mengadukan sebagai tindak pidana pelanggaran Hak Cipta. The purpose of this journal article is to understand the regulation regarding the protection of a Music Video which is being re-broadcasted in Youtube and to know the penalty for the perpetrator of the violation. The research method used is juridical normative which is a legislative approach. The results of this research is that cinematography work which is a re-broadcasted Music Video in Youtube can get a copyright protection which is regulated in Article Number 40 point (1) letter m of the Copyright Act and the perpetrator that re-broadcasts can be sued according to Article 100 and will get a penalty according to Article 113 of the Copyright Act by tattling it as a criminal act of a copyright violation.

PERLINDUNGAN HAK CIPTA KREATOR TIKTOK ATAS KONTEN CIPTAANNYA SEBAGAI KARYA SINEMATOGRAFI Ni Putu Radha Pradina Putri; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 11 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Studi ini bertujuan untuk menelaah kepastian hukum dalam perlindungan hak cipta terhadap kreator TikTok atas video ciptaannya sebagai salah satu hak cipta karya sinematografi. Adapun studi ini termasuk sebagai suatu penelitian hukum normatif dengan menggunakan statute approach. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terkait hubungan hukum yang timbul antara kreator TikTok sebagai pengguna platform dengan pihak TikTok sebagai agen elektronik baru akan mengikat para pihak bilamana telah didasarkan dengan syarat sahnya kontrak elektronik menurut Pasal 46 ayat (2) PP No. 71 Tahun 2019 dan ketentuan klausula baku sesuai Pasal 18 ayat (1) UU PK. Kemudian berkaitan dengan penjaminan perlindungan hak cipta terhadap para kreator TikTok masih menimbulkan persoalan hukum, hal ini dikarenakan ketentuan layanan TikTok yang memuat perjanjian lisensi berpotensi melanggar ketentuan Pasal 82 UU HC yang menentukan pembatasan dalam mengadakan suatu perjanjian lisensi. This study aims to examine the legal certainty in copyright protection of TikTok creators for their videos as one of the copyrights for cinematographic works. This study is included as a normative legal research using a statute approach. Based on the results of this study, it shows that the legal relationship that arises between TikTok creators as platform users and TikTok as a new electronic agent will bind the parties when it has been based on the legal conditions of an electronic contract according to Article 46 paragraph (2) PP No. 71 of 2019 and the provisions of standard clauses in accordance with Article 18 paragraph (1) of the PK Law. Then with regard to guaranteeing copyright protection for TikTok creators, it still raises legal problems, this is because the provisions of TikTok's service contain a license agreement that violates the provisions of Article 82 of the HC Law which determine restrictions in entering into a license agreement.

GUGATAN CLASS ACTION TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KEBAKARAN HUTAN DI KALIMANTAN TENGAH RR. Endang Sri Sulasih
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 11 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penelitian yaitu menganalisis bagaimana regulasi gugatan class action yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan bagaimana implementasi penegakan hukumnya, dijalankan atau tidak oleh pemerintah. Metode penelitian adalah yuridis normatif, hasilnya: gugatan class action terhadap perbuatan melawan hukum dalam kasus kebakaran hutan di Kalimantan Tengah, regulasi yang digunakan adalah PERMA No. 1 Tahun 2002, Pasal 2 tentang Acara Gugatan Class Action. Penegakan hukum sudah dijalankan pemerintah, implementasinya yaitu diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Dengan demikian, Tergugat sudah menjalankan kewajiban hukumnya. The purpose of the study is to analyze how the regulation of Class Action lawsuits is regulated in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and how the implementation of law enforcement is carried out or not by the government? The research method is normative juridical, the result: a class action lawsuit against unlawful acts in the case of forest fires in Central Kalimantan, the regulation used is PERMA No. 1 of 2002, Article 2 concerning Class Action lawsuits. Law enforcement has been carried out by the government, the implementation of which is the issuance of the Job Creation Act regarding Government Regulation Number 22 of 2021 concerning the Implementation of Environmental Protection and Management and Government Regulation Number 23 of 2021 concerning Forestry Implementation. Thus, Defendant has carried out his legal obligations.

Page 1 of 2 | Total Record : 20

1 2

Filter by Year

2021 2021

Filter By Issues

All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota denpasar, Bali INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA