cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 9 No 11 (2021)" : 20 Documents clear
ANALISIS AKTA PERDAMAIAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANG NOMOR 14/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg Laura Rizky Ananta; Aad Rusyad Nurdin
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 11 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (568.622 KB) | DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i11.p19

Abstract

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis Akta Perdamaian dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg dan akibat hukum yang timbul apabila salah satu pihak wanprestasi terhadap isi Akta Perdamaian dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis – normatif dengan mengacu kepada bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu buku – buku, dan bahan hukum tersier yang terkait dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isi Akta Perdamaian dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg mengatur tentang kesepakatan pengembalian hutang oleh Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat menyepakati untuk memindahkan gajinya ke Bank X Cabang Padang. Akta Perdamaian tersebut setelah diteliti, sesuai dengan ketentuan pembuatan Akta Perdamaian sehingga berlaku sah, mengikat Penggugat dan Tergugat dan pada Akta Perdamaian tersebut melekat sifat khusus yaitu eksekutorial. Akibat hukum apabila salah satu pihak wanprestasi terhadap isi Akta Perdamaian dalam Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg ini adalah pihak yang dirugikan secara langsung dapat memintakan atau mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan, agar pihak yang wanprestasi dapat di tuntut secara paksa untuk memenuhi isi putusan perdamaian berdasarkan Akta Perdamaian yang telah disepakati. The purpose of this study was to analyze the Deed of Peace in the decision of the Padang District Court Number 14/Pdt.GS/2020/PN.Pdg and the legal consequences that arise if one party defaults on the contents of the Peace Deed in the Padang District Court Decision Number 14/Pdt.GS /2020/PN.Pdg. The method used in this research is the juridical – normative research method concerning primary legal materials, namely legislation, secondary legal materials, namely books, and tertiary legal materials related to this research. The results showed that the contents of the Deed of Reconciliation in the Padang District Court Decision Number 14/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg regulates the agreement to repay the debt by Defendant to Plaintiff and Defendant agreed to transfer his salary to X Bank Padang Branch. After examining the Peace Deed, it is in accordance with the provisions of the making of the Peace Deed so that it is valid, binding on the Plaintiff and the Defendant and the Composition Deed has a special character, namely executive. The legal consequences if one of the parties fails to comply with the contents of the Peace Deed in Decision Number 14/Pdt.GS/2020/PN.Pdg is that the aggrieved party can directly request or submit a request for execution to the Chairperson of the Court so that the party who is in default can be sued by force to fulfill the contents of the peace decision based on the agreed Peace Deed.
KEDUDUKAN PEMERINTAH DALAM PERJANJIAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA Muhammad Jibril; Hidayat Samsul Hudaya; Glinggang Hima Pradana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 11 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (347.555 KB) | DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i11.p10

Abstract

Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis kedudukan pemerintah dalam perjanjian kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Dengan metode yuridis normatif, Penelitian ini menemukan bahwa belum ada dasar hukum yang jelas terkait dengan pengaturan pemerintah sebagai badan hukum dikarenakan Pasal 1653 KUH Perdata menyatakan pengakuan sebuah perhimpunan sebagai badan hukum wajib melalui peraturan perundang-undangan; kedudukan Pemerintah tidak dijelaskan dalam ketentuan umum Perpres KPBU, namun secara implisit yang dimaksud pemerintah dalam Pepres KPBU adalah Kementerian, Lembaga, dan Daerah yang diwakili oleh Menteri, Kepala Lembaga dan Kepala Daerah. Penentuan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/BUMN dan BUMD sebagai PJPK berdasarkan kewenangan dalam peraturan perundangan sektoral; dan asas keseimbangan mengikat dalam kedudukan pemerintah sebagai pihak dalam perjanjian KPBU. This research aims to analyse the government legal standing in Public Private Partnership Agreement. With yuridical-normative methods, This research found that there is no clear legal basis related to government as a juridical person because Article 1653 of the Civil Code stipulated that the recognition of an association as an juridical person must be through statutory regulations; The Government standing is not explained in the general provisions of the PPP Presidential Regulation, but implicitly what is meant by the government in the PPP Presidential Regulation is the Ministry, Institutions, Region which is represented by the Minister, Head of Institutions and Regional Heads. Appointment of the Minister/Head of Institution/ Head of Region/BUMN and BUMD as PJPK based on the authority in sectoral laws and regulations; and the principle of balance is binding in the position of the government as party to the PPP agreement.
PENGATURAN KRIMINALISASI TINDAKAN SANTET DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA Fakhri Rizki Zaenudin; Taun Taun
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 11 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (495.526 KB) | DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i11.p01

Abstract

Tujuan dari study ini untuk mengkaji mengenai alasan kriminalisasi terhadap tindakan santet di dalam RKUHP, selain itu study ini bertujuan juga menggali mengenai isi Pasal 252 RKUHP mengenai santet, hal ini karena masih banyaknya simpang siur mengenai bagaimana pengaturan santet ini karena berhubungan dengan sesuatu hal yang gaib yang sulit dibuktikan di dalam persidangan. Studi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji bahan-bahan primer seperti buku, jurnal-jurnal, internet, dan peraturan perundang-undangan, sehingga hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa alasan mengkriminalisasi perbuatan santet ini karena merupakan faktor kriminogen yang dapat menimbulkan kejahatan lainnya dan dapat memberikan keresahan di masyarakat. Pasal santet yang diatur dalam RKUHP merupakan delik formil yang menitikberatkan kepada tindakan pelaku bukan akibat yang ditimbulkan oleh pelaku pidana. The purpose of this study is to examine the reasons for criminalizing the act of witchcraft in the RKUHP, besides that this study also aims to explore the contents of Article 252 of the RKUHP regarding witchcraft, this is because there are still many confusions about how to regulate witchcraft because it is related to something supernatural that difficult to prove in court. This study uses a normative juridical research method by examining primary materials such as books, journals, the internet, and laws and regulations, so that the results of this study show that the reason for criminalizing the act of witchcraft is because it is a criminogenic factor that can lead to other crimes and can cause unrest in the community. The article on witchcraft as regulated in the RKUHP is a formal offense that focuses on the actions of the perpetrators, not the consequences of the criminals.
TANGGUNGJAWAB NOTARIS/PPAT MENGENAI AKTA SIMULASI YANG DIBUATNYA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Mika Anabelle; Flora Dianti
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 11 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (534.189 KB) | DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i11.p15

Abstract

Studi ini dilakukan untuk menganalisis dan mengidentifikasi tanggungjawab notaris/PPAT mengenai akta simulasi yang dibuatnya ditinjau dari peraturan perundang-undangan serta akibat hukum terhadap jaminan kredit yang dilakukan atas dasar perjanjian simulasi dengan studi kasus putusan pengadilan nigari Wonogiri Nomor: 16 /Pdt.G/2019/PN Wng. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan memanfaatkan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis dan pendekatan kasus. Dari hasil penelitian menjelaskan bahwa Notaris/PPAT yang membuat perjanjian simulasi dihadapannya dapat dimintakan beberapa macam pertanggungjawaban antaralain meliputi tanggungjawab secara perdata, tanggungjawab secara pidana, serta tanggungjawab administrasi dan mengenai jaminan kredit yang diberikan debitur tetap sah dan mengikat karena pembuatan Akta Jual beli berkaitan dengan objek yang menjadi jaminan kredit tidak berkaitan dengan hukum. This study was conducted to analyze and identify the responsibilities of a notary/PPAT regarding the simulation deed he made in terms of the laws and regulations as well as the legal consequences of credit guarantees made based on a simulation agreement with a study case of the Wonogiri court decision Number: 16 /Pdt.G/2019 /PNWng. The research method used is normative legal research by utilizing a statutory approach, an analytical approach and a case approach. From the analysis of the study, it explains that the Notary/PPAT who made a simulation agreement in front of Notary/PPAT could be asked for several kinds of responsibilities consist of civil liability, criminal responsibility, and administrative responsibility and regarding credit guarantees given by the debtor, it remains valid and binding because the making of the Sale and Purchase Deed is related to the object. which is a credit guarantee that is not related to the law.
ANALISA PENEGAKAN HUKUM ILLEGAL LOGGING DALAM HUKUM PIDANA Ida Ayu Ratna Narlita Dewi; Diah Ratna Sari Hariyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 11 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (207.409 KB) | DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i11.p06

Abstract

Tujuan dari pada penulisan ini adalah untuk mengetahui pengaturan tindak pidana illegal logging dalam hukum pidana di Indonesia dan upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi dampak illegal logging. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan undang-undang yang berkaitan dengan illegal logging. Hasil studi menunjukkan bahwa, peraturan yang kerap digunakan untuk penegakan hukum pembalakan hutan saat ini ialah Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 ini merupakan peraturan perundang-undangan yang pelaksanaan dari Undang-Undang nomor 14 tahun 1999 tentang kehutanan yang menyatakan bahwa tindak pidana perusakan hutan diutamakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam menanggulangi pemberantasan pembalakan liar (illegal logging) yang terjadi di Indonesia, yaitu pemerintah telah memberikan izin untuk melakukan penebangan pohon secara tebang pilih pada pohon-pohon di kawasan hutan. Upaya ini dilakukan pemerintah agar para penebang pohon melakukan penebangan pohon secara tebang pilih dan mengikuti aturan yang diterapkan oleh pemerintah. Upaya pemerintah lainnya yaitu dalam pembuatan peraturan daerah untuk meminimalisir terjadinya tindakan pembalakan liar yang terjadi di daerah-daerah Indonesia, upaya selanjutnya pemerintah bekerja sama dengan instansi terkait untuk menanggulangi pembalakan liar tersebut. The purpose than this paper is to determine the regulation of illegal logging in criminal law in Indonesia and the effort which is conducted by the government in resolve the effects of illegal logging. This writing uses a normative research method that is which is done by analyzing library materials and laws related to illegal logging. The result of the study prove that the rules that is often used to enforce forest logging laws at this time is Law no. 18 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction. The enactment of Law Number 18 of 2013 is a statutory regulation implementing Law Number 14 of 1999 concerning forestry which states that priority for forest destruction is still valid as long as it does not conflict with Law Number 18 of 2013. Efforts what the government has done in tackling the eradication of illegal logging (illegal logging) that occurs in Indonesia, namely the government has given permission to cut trees selectively felling trees in forest areas. This effort is made by the government so that the loggers do selective cutting and follow the rules applied by the government. Another government effort is to formulate regional regulations to minimize the occurrence of illegal logging that occurs in Indonesian regions, the next attempt by the government to cooperate with related agencies to tackle illegal logging.
PENGATURAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA FINTECH P2P LENDING BERSTATUS ILEGAL Windi Dianti Agustin; I Nyoman Bagiastra; Bagus Gede Ari Rama
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 11 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (307.09 KB) | DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i11.p20

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum perlindungan penyelesaian sengketa Fintech P2P Lending berstatus ilegal, serta mengkaji pengawasan yang diperlukan guna meminimalisir keberadaan Fintech P2P Lending berstatus ilegal. Hal ini dikarenakan makin maraknya praktik Fintech P2P Lending berstatus ilegal yang sampai dengan saat ini penyelesaian sengketa yang dialami oleh konsumen atau nasabah Fintech P2P Leending berstatus ilegal masih belum menemui titik terang karena OJK tidak memiliki tanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen atau nasabah tersebut. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, dan teknik analisis yang digunakan dalam penelitia ini adalah menggunakan teknik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai penyelesaian sengketa fintech P2P lending ilegal perlu dibentuk karena sampai dengan saat ini penyelesaian sengketa akibat fintech P2P lending ilegal ini masih belum jelas, saksi administratif tidak cukup untuk menghentikan dari makin maraknya praktik fintech P2P lending ilegal. The research method used is normative juridical research, with the type of approach used is the statutory approach, and the analysis technique used in this study is to use descriptive techniques. The results showed that the regulation regarding illegal fintech P2P lending needs to be established because until now the dispute resolution due to illegal P2P lending fintech is still unclear, administrative witnesses are not enough to stop the increasingly widespread practice of illegal fintech P2P lending.
TELEKONSULTASI IBU HAMIL DENGAN WHATSAPP DITANJAU DARI ASPEK YURIDIS Ambar Dwi Erawati; Chusnul Zulaika; Mona Tiorina Manurung; Hargianti Dini Iswandari
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 11 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (321.725 KB) | DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i11.p11

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji aspek yuridis dari pelayanan bidan dalam memberikan konsultasi kepada ibu hamil dan nifas dengan pembatasan pada perlindungan hukum dan tanggung jawab bidan dalam memberikan pelayanan konsultasi melalui whatsapp. Dengan menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan hasil studi menunjukkan bahwa Bidan dalam melakukan konsultasi dengan ibu hamil, nifas dan ibu yang memiliki bayi baru lahir dilindungi oleh undang-undang no 4 tahun 2019 tentang kebidanan. Selain itu juga sesuai dengan pedoman bagi ibu hamil, bersalin nifas dan Bayi baru lahir di era pandemi Covid-19. Bidan mempunyai tanggung jawab untuk menjaga rahasia pasien meskipun konsultasi dilakukan dengan menggunakan whatsapp. The purpose of this study was to examine the juridical aspects of midwife services in providing consultation to pregnant and postpartum women with restrictions on legal protection and the midwife's responsibilities in providing consultation services via whatsapp. By using a normative research method with a statutory approach. The results of the study show that midwives in consulting with pregnant women, postpartum and mothers who have newborns are protected by law no 4 of 2019 concerning midwifery. In addition, it is also in accordance with the guidelines for pregnant women, childbirth and newborns in the era of the Covid-19 pandemic. Midwives have a responsibility to maintain patient confidentiality even though consultations are carried out using WhatsApp.
PERLINDUNGAN HAK EKSKLUSIF POTRET BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA I Gusti Ayu Githa Dewantari Yasa; Anak Agung Sri Indrawati
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 11 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (396.096 KB) | DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i11.p02

Abstract

Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengemukakan pada pasal 40 ayat (1) huruf l bahwa karya cipta potret adalah karya cipta yang dilindungi oleh hukum. Potret merupakan suatu karya cipta yang digolongkan sebagai karya fotografi dimana menjadikan manusia sebagai objek utama, baik individu maupun kelompok. Hak cipta ialah hak eksklusif yang memuat hak ekonomi dan juga hak moral. Kemajuan teknologi memacu banyaknya oknum baik fotografer maupun pengguna karya cipta potret yang masih melalaikan hak ekonomi maupun hak moral yang dimiliki oleh pencipta dan juga pemegang hak cipta. Penyebab dari permasalahan ini adalah kecilnya pengetahuan masyarakat bahwa potret orang lain yang digunakan untuk kepentingan komersial dan menggunakan potret tanpa izin dari pencipta merupakan tindakan melanggar hukum. Maksud dari penulisan ini bertujuan agar pembaca menetahui bagaimana pengaturan tentang hak eksklusif dari pencipta maupun pemegang hak cipta, dan juga menjabarkan tentang apa saja upaya hukum yang dapat dilakukan jika terjadi perlanggaran terhadap hak eksklusif terkait. Metode penulisan yang dipakai dalam pembuatan tulisan ini ialah penelitian normatif dimana dilakukannya pendekatan terhadap suber hukum primer dan juga sumber hukum sekunder yang ada. Hasil penelitian tulisan ini menunjukan bahwa adanya larangan dalam penggunaan potret untuk kepentingan komersial diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan penggunan potret harus mencantumkan nama pencipta diatur dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
IDENTIFIKASI KASUS KREDIT MACET DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KOPERASI SIMPAN PINJAM Inka Lidiya; Rani Apriani
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 11 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (246.054 KB) | DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i11.p16

Abstract

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi Jenis-jenis kredit dan faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam dan untuk menganalisis Penyelesaian Kasus Kredit Macet dan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Koperasi Simpan Pinjam. Penelitian ini dilakukan dengan cara sistematis yaitu menggunakan jenis penelitan normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaaan atau data sekunder. Hasil dalam kajian ini terdapat faktor internal dan eksternal yang menjadi penghambat kredit macet dalam sebuah koperasi serta upaya menyelesaikan kredit macet ada upaya yang dilakukan oleh koperasi seperti melakukan pemanggilan kepada debitur untuk dapat menyelesaikan masalah. The purpose of this study is to identify the types of credit and the factors that cause bad credit in the US Savings and Loan Cooperatives and to analyze the Settlement of Bad Credit Cases and Legal Protection Efforts against Savings and Loan Cooperatives.This research was conducted in a systematic way, namely using the type of normative research. U-juridical normative research is a legal literature research conducted by researching library materials or secondary data. The results in this study there are internal and external factors that become obstacles to bad loans in a cooperative and efforts to resolve bad loans have efforts made by cooperatives such as making calls to debtors to be able to solve problems.
PERLINDUNGAN HUKUM PENILAI PUBLIK TERHADAP TUNTUTAN DEBITOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN DAN KETENTUAN JASA PENILAI Cindy Amelia Tampubolon; Lastuti Abubakar; Tri Handayani
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 11 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (491.112 KB) | DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i11.p07

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji perlindungan hukum bagi profesi penilai dalam menghadapi tuntutan debitor berkaitan dengan penilaian jaminan untuk tujuan lelang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian yang menghasilkan nilai rendah tidak selalu disebabkan adanya perbuatan melawan hukum. Selama penilaian memenuhi ketentuan dalam SPI, KEPI dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan, nilai rendah pada laporan penilaian tidak dapat ditetapkan sebagai perbuatan melawan hukum. Penilai publik yang melakukan penilaian sesuai Peraturan Perundang-undangan, SPI dan KEPI dianggap telah menjalankan tugas penilaian dengan itikad baik. Oleh sebab itu, terhadap penilai publik yang melakukan tugasnya dengan itikad baik dilindungi oleh hukum. The purpose of this study is to examine the legal protections for appraiser against debtor compensation claim for guarantee appraisal for auction purposes. This study uses normative legal method with a statute approach and comparative approach. The study shows An assessment that produces a low score is not always caused by an unlawful act. As long as the assessment complies with the provisions in the SPI, KEPI and the relevant laws and regulations, a low score on the assessment report cannot be determined as an unlawful act. Public appraisers who conduct assessments in accordance with the Laws and Regulations, SPI and KEPI are considered to have carried out their assessment duties in good faith. Therefore, public appraisers who carry out their duties in good faith are protected by law.

Page 2 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue