Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Kertha Semaya

kerthasemaya
Website

Published by Universitas Udayana

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.

Arjuna Subject : -

Articles 15 Documents

1 2

Search results for , issue "Vol 9 No 4 (2021)" : 15 Documents clear

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP VIDEO KREATIF YANG DIUNGGAH PADA APLIKASI TIKTOK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA Ni Nyoman Junita Krisnadiyanti Devi; Ni Ketut Supasti Dharmawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 4 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penulisan artikel ini memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pengaturan hak atas video yang diunggah di aplikasi TikTok dalam perspektif Undang-Undang Hak Cipta dan untuk megetahui sanksi hukum atas penayangan ulang video yang diungah aplikasi TikTok tanpa izin yang berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. Metode penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Hasil dari analisis yaitu bahwa Video kreatif yang diunggah oleh Content Creator merupakan bagian dari Karya Sinematografi dikarenakan video kreatif masuk dalam kategori definisi Karya Sinematografi dan dinyatakan dalam Undang-Undang Hak Cipta bahwa karya tersebut dilindungkan Hak Ciptanya. Sanksi Hukum atas penayangan ulang video yang diunggah pada aplikasi TikTok berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. The goal of this research is to implement an understanding of the regulation of the rights to videos uploaded in the TikTok application in the perpective of the Copyright Act and to find out the legal remedies for the re-screening of the video uploaded by the TikTok application without permission based on Copyright Act. The analytical research methods used in this paper are a type of normatice legal research with the legislation approach and fact approach. The result of the analysis is that the creative video uploaded by Content Creator is part of the Cinematography Work because the creative video is included in the category of definition of Cinematography and stated in the Copyright Act that the creation of Cinematographic works is protected by Copyright. Legal sanctions for reruns of videos uploaded on the TikTok application based on Copyright Act.

PENGATURAN RESTORATIF JUSTICE TINDAK PIDANA VANDALISME Fajar Rachmad Dwi Miarsa; Cholilla Adhaningrum Hazir
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 4 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penelitian ini untuk menelaah bentuk penegakan hukum terhadap tindak pidana vandalisme di Indonesia berkaitan dengan penerapan restoratif justice. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif, dengan penerapan deskriptif untuk menjelaskan suatu peristiwa hukum yang diteliti dan memberikan argumentasi hukum terhadap permasalahan yang diteliti. Tujuan penelitian untuk menelaah bentuk penegakan hukum tindak pidana vandalisme di indonesia berkaitan dengan restoratif justice. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suatu penerapan hukum yang menjunjung pemahaman kepastian hukum, dengan pemberian denda atau penjara belum dapat menjamin pemberian suatu efek jera terhadap tindak pidana khususnya vandalisme. Aturan yang diterapkan haruslah memberikan win-win solution. Penerrapan restoratif justice melakukan pendekatan dengan menghubungkan antara pelaku dan pihak yang dirugikan dalam hal ini masyarakat. Pelaku vandalisme dan masyarakat akan saling bekerjasama dalam mencapai penyelesaian sebagai solusi atas tindakan vandalisme. Penerapan restorative justice yaitu bersifat pengembalian peran atau keadaan semula terhadap dampak dari kerusakan yang ditimbulkan vandalisme. Hal tersebut sebagai bentuk perbaikan kerugian yang ditimbulkan dari pelanggaran hukum berupa vandalisme. The purpose of this research to study forms of law enforcement against the criminal acts of vandalism in Indoesia I linked to the restorative justice. The method of study used was a normative-law study, with a descriptive application of a law event studied and offered legal arguments on the subject. Research purposes to study forms of law enforcement crimes vandalism in Indonesia are associated with restorative justice. Studies indicate that an application of the law promotes an understanding of certainty of the law, by penalties or prisons, has not been able to guarantee a lasting effect on crime in particular. Rules which apply should give you a win-win solution. The restoration of justice is doing an approach by connecting the perpetrators to the victims of the group's corruption. Vandalists and citizens will work together to reach a settlement asa solution to the act of vandalism. The implementation of restorative justice is simply a repayment of the role or the original circumstances of the damage done to vandalism. This as an improvement in the damage done by breaking the law of vandalism. Restorative justice, vandalism, criminal activity. The method of study used was a normative-law study, with a descriptive application of a law event studied and offered legal arguments on the subject. Research purposes to study forms of law enforcement crimes vandalism in Indonesia are associated with restorative justice.

UPAYA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN MELALUI PEMBENTUKAN PERADILAN LINGKUNGAN HIDUP Made Sinthia Sukmayanti; Made Gde Subha Karma Resen
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 4 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaturan penegakan hukum lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta untuk menganalisis pembentukan peradilan lingkungan sebagai upaya penegakan hukum khususnya pada bidang lingkungan dengan perbandingan pendekatan hukum di Indonesia dengan Australia. Metode yng digunakan yakni metode penelitiann hukum normatif, serta memakai pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Hasil penelitiamn menunjukkan bahwa Penegakan hukum lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilakukan melalui 3 (tiga) instrument, yakni: instrument hukum administrasi negara; instrument hukum perdata; serta instrument hukum pidana. Pembentukan Peradilan khusus di bidang lingkungan merupakan solusi penegakan hukum lingkungan di Negara Indonesia. Seperti yang telah dilaksanakan oleh Negara Australia yakni Australia menerapkan Peradilan Lingkungan sejak Tahun 1980. Indonesia perlu mengadopsi penegakan hukum yang diterapkan oleh Australia dengan membentuk pengadilan khusus lingkungan serta memilih hakim – hakim yang memiliki sertifikasi lingkungan hidup. The research objective was to determine the regulation of environmental law enforcement based on Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and to analyze the establishment of an environmental court as an effort to enforce law, especially in the environmental sector with a comparison of the legal approach in Indonesia with Australia. The method used is the normative legal research method, and uses a statutory approach and a conceptual approach. The results of the research show that the enforcement of environmental law according to Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management is carried out through 3 (three) instruments, namely: state administrative law instruments; civil legal instruments; as well as criminal law instruments. The establishment of a special court in the environmental sector is a solution for environmental law enforcement in the State of Indonesia. As has been implemented by the Australian State, namely Australia implementing Environmental Justice since 1980. Indonesia needs to adopt the law enforcement applied by Australia by forming a special environmental court and selecting judges who have environmental certification.

SANKSI HUKUM TERHADAP PUBLIC FIGURE SEBAGAI PEGIAT JASA ENDORSEMENT KOSMETIK PALSU YANG MENYEBABKAN KERUGIAN BAGI KONSUMEN Ni Komang Tri Evita Utami; Ni Ketut Sri Utari
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 4 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penulisan jurnal yang berjudul penerapan sanksi terhadap public figure sebagai pegiat jasa endorsement kosmetik palsu yang menyebabkan kerugian bagi konsume yang ertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab public figure sebagai pelaku endorsement kosmetik palsu terhadap konsumen dan upaya hukum yang dapat di tempuh bagi konsumen yang mengalami kerugian dari kosmetik palsu yang diendorse oleh public figure. Penulisan jurnal ini menggunakanetode penelitian hukum yang bersifat normative yaitu mencari sumber hukum melalui peraturan perundang-undangan dan literature. Hasil penelitian ini mendapatkan hasil bahwa konsumen tidak dapat menjerat public figure melalui jalur hukum karena pihak yang bertanggungjawab atas produk palsu itu adalah produsen. Sedangkan upaya hukum yang dapat di tempuh bagi konsumen yang mengalami kerugian terhadap kosmetik palsu adalah dengan ketentuan dari Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. The writing of journal that entitled the sanctions implementation on public figures as activists of fake cosmetic endorsement services that cause harm to consumers which aims to discover how the responsibility of public figures as perpetrators of fake cosmetic endorsements to consumers and legal efforts that can be taken for consumers who experience losses from fake cosmetics endorsed by public figures. The journal writing uses a normative legal research method, which is looking for sources of law through legislation and literature. The results of this research show that consumers cannot ensnare public figures through legal channels because the party responsible for the counterfeit product is the producer. Meanwhile, the legal remedies that can be taken for consumers who suffer losses from fake cosmetics are the provisions of Article 45 of the Consumer Protection Act.

PENYELESAIAN TERHADAP PERSEKONGKOLAN TENDER DI DALAM SUATU PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT I Gusti Agung Ayu Istri Ngurah Intan Savitri D.; I Made Sarjana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 4 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan dari pembuatan tulisan ilmiah ini yaitu untuk mengetahui penyelesaian suatu pelanggaran tender di dalam suatu persaingan usaha dan makna dari praktek diskriminasi di dalam suatu persekongkolan tender jika memilki keterkaitan dengan penguasaan pasar menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penulisan jurnal ini menggunakan penelitian yurudis normatif yaitu menggunakan cara pendekatan perundang-undangan. Hasil tulisan ilmiah yang berupa jurnal ini menunjukan bahwa penyelesaian pelanggaran tender di dalam suatu persaingan usaha yakni karena adanya suatu laporan atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha berinisiatif maka dilakukanlah suatu pemeriksaan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dengan adanya suatu pemeriksaan yang didasarkan dengan inisiatif yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha diduga maupun berindikasi adanya suatu pelanggaran tehadap UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Memaknai Praktek Diskriminasi dalam Persekongkolan Tender jika dikaitkan dengan penguasaan pasar menurut UU No. 5 Tahun 1999 yaitu selain di dalam pasal 19 d, pasal 22 juga memiliki unsur tersebut. Secara eksplisit suatu persekongkolan maka pasti ada praktek diskriminasi. The purpose of making this scientific paper is to determine the resolution of a tender violation in a business competition and the meaning of discriminatory practices in a tender conspiracy if it has a connection with market control according to Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. This journal writing uses normative juridical research, namely using a statutory approach. The results of scientific writing in the form of this journal show that the settlement of tender violations in a business competition, namely because of a report or the Business Competition Supervisory Commission has the initiative, an examination is carried out by the Business Competition Supervisory Commission, with an examination based on the initiative carried out by the Commission. The Business Competition Supervisor is suspected or indicated of a violation of Law no. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Interpreting Discriminatory Practices in Tender Conspiracy if it is related to market control according to Law no. 5 of 1999, namely in addition to article 19 d, article 22 also has these elements. It is explicitly a conspiracy, so there must be discriminatory practices.

Page 2 of 2 | Total Record : 15

1 2

Filter by Year

2021 2021

Filter By Issues

All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota denpasar, Bali INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA