cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Desa
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Desa merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum dan Masyarakat dan Dasar-dasar Ilmu Hukum. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Adat, Hukum Adat Bali, Hukum dan Kebudayaan, Hukum Hindu, Antropologi Hukum, Gender dalam Hukum, Filsafat Hukum, Etika dan Tanggung Jawab Profesi, Penalaran dan Argumentasi Hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 10 No 12 (2022)" : 15 Documents clear
MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK CIPTA
Kertha Desa Vol 10 No 12 (2022)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan terkait pengaturan dalam penyelesaian sengketa hak cipta khususnya pengaturan terkait alternatif penyelesaian sengketa hak cipta di Indonesia. Penulisam ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan menggunakan Teknik deskriptif analisis. Hasil studi ini menjelaskan bahwa Pengaturan terkait penyelesaian sengketa hak cipta diatur dalam Pasal 95 UUHC. Pengadilan yang berwenang mengadili sengketa hak cipta adalah pengadilan niaga, sedangkan peradilan lain tidak berwenang untuk memeriksa dan menangani penyelesaian sengketa hak cipta. Apabila ada pihak yang hendak melakukan penuntutan secara pidana, harus ditempuh upaya penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi terlebih dahulu sesuai ketentuan Pasal 95 ayat 4 UUHC. Serta Pengaturan Terkait Mediasi Sebagai Alternative Dispute Resolution Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Cipta bukanlah mediasi di pengadilan melainkan dengan upaya mediasi secara sukarela sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (4) Perma No. 1 Tahun 2016 bahwa berdasarkan kesepakatan para pihak sengketa yang dikecualikan kewajiban Mediasi tetap dapat diselesaikan melalui Mediasi sukarela pada tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum. This study aims to examine arrangements related to regulations in copyright dispute resolution, especially arrangements related to alternative copyright dispute resolution in Indonesia. This writing uses normative legal research methods with statutory approaches and conceptual approaches using descriptive analysis techniques. The results of this study explain that arrangements related to copyright dispute resolution are regulated in Article 95 UUHC. The court authorized to adjudicate copyright disputes is the commercial court, while other courts are not authorized to examine and handle copyright dispute resolution. If there are parties who want to prosecute criminally, efforts must be made to resolve the dispute through mediation in advance according to the provisions of Article 95 paragraph 4 UUHC. As well as arrangements related to mediation as an alternative dispute resolution in settlement of copyright disputes, not mediation in court but voluntary mediation as stated in Article 4 paragraph (4) of Perma No. 1 of 2016 that based on the agreement of the parties the dispute which is exempted from Mediation obligations can still be resolved through voluntary mediation at the case examination stage and the legal effort level.
TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM UPAYA MELINDUNGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG BERMASALAH DI LUAR NEGERI
Kertha Desa Vol 10 No 12 (2022)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penulisan studi ini adalah untuk mengkaji kepastian dalam bidang hukum yang dalam hal ini ditujukan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bermasalah khususnya pada saat bekerja di luar negeri dalam hal perlindungan hukumnya yang dipertanggungjawabkan oleh negara. Dalam studi ini, Adapun metode yang digunakan adalah penelitian hukum yang bersifat normatif dengan pendekatan konsep dan perundang-undangan. Banyak hasil dari studi yang memberikan pernyataan mengenai maraknya kasus hukum yang dialami oleh PMI yang bersifat merugikan. Dalam melakukan Tindakan preventif, negara Indonesia telah membuat regulasi dengan dibagi menjadi tahapan pre-placement, placement, dan post-placement yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Eksistensi realitas yang memperlihatkan berbagai peraturan terkait perlindungan PMI di luar negeri, masih bertumpang tindih antar lembaganya. Negara tujuan yang sering merubah aturannya marak kali membuat PMI dirugikan oleh konsekuensi aturan tersebut, sehingga peninjauan ulang terhadap kesepakatan tidak jarang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan negara tujuan PMI. Akibat adanya perlindungan hukum yang tidak jelas, berbagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dialami PMI yang bekerja di luar negeri sangatlah miris seperti kerja paksa, perdagangan manusia, kesewenang-wenangan, dan juga perlakuan melanggar HAM lainnya. Penjaminan dan perlindungan HAM warga negaranya yang bekerja di luar maupun dalam negeri adalah kewajiban negara yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, persamaan hak, kesetaraan dan keadilan gender. The aim of this writing study is to examine the certainty of legal aspect for the Indonesian Migrant Workers (IMW) who have any detrimental matters happened to them abroad in terms of the legal protection that are accounted by the state. In this study, the method used is the normative legal research with a conceptual and statute approach. Many results of the study giving any statements concerning the large amount of detrimental legal cases experienced by the IMW. In carrying out preventive actions, Indonesia has made regulations that are divide into pre-placement, placement, and post-placement stages based on Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. The existence of reality that exhibits several regulations concerning the IMW protection abroad, still overlap between the institutions. The receiving country that oftenly change their regulations, caused aggrievement to most of the IMW by the consequences of the changing regulations, thus the review of the agreement oftenly do by the Government of the Republic of Indonesia and the IMW’s receiving country. The consequences of the unclear legal protection existence, has made several pitiful forms of human rights violation been experienced by the IMW abroad, such as forced labor, human trafficking, arbitrariness, and other violations. Hence, the guarantee and protection of human rights of its citizen, especially the IMW, is the must-be-implemented state obligation based on the principle of democracy, equal rights, gender equality and justice.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DALAM LINGKUNGAN KELUARGA
Kertha Desa Vol 10 No 12 (2022)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk memahami, serta mengerti bagaimana pengaturan tindak pidana kekejaman sensual pada anak dibawah umur beradasarkan hukum positif Indonesia, serta memahami, mengetahui perlindungan hukum apa saja yang diberikan bagi korban tindak pidana kekerasan seksual pada anak dibawah umur. Penulisan ini memakai metode penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan serta melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara memakai metode analisis data secara kualitatif. Hasil studi menunjukkan bahwasanya perlindungan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur terdapat pada Pasal 294 ayat (1) KUHP berisikan “Barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, Pendidikan atau penjagaan dianya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.” Berbagai Pasal telah menyatakan dengan terang dan jelas “anak tidak boleh diperlakukan dengan semena-mena dan terhindar dari beragam bentuk kekerasan tergolong juga dalam kekerasan seksual yang berlangsung di lingkungan keluarga”. Kekerasan seksual diartikan juga menjadi suatu perbuatan seksual yang dilakukan menggunakan cara pemaksaan, dan pada umumnya dilakukan dengan tekanan psikologis ataupun fisik. Dalam Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka (2) mengungkapkan, “Perlindungan hukum adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Oleh karena itu diberikan efek jera bagi pelaku tindak kekejaman sensual sehingga dapat dilakukannya penegakan dengan baik, serta meminimalisir tindak kekejaman sensual terhadap anak dibawah umur. The purpose of this writing study is to recognize and discover how the law of crook acts of sexual violence in competition to minors is based totally on advantageous Indonesian law. This writing look at uses a normative prison studies method with a statutory method and through a literature check finished by using studying and the usage of qualitative facts assessment techniques. The consequences of the examine display that the protection of sexual violence towards minors is contained in article 294 paragraph (1) of the criminal code (KUHP) which states that “whoever commits obscene acts with his baby, stepson, followed toddler minors, or with minors whose care, schooling or take care of minor, shall be punished through a maximum imprisonment of seven years”. Various Articles have stated clearly and clearly "children must not be treated arbitrarily and avoid vaious forms of violence including sexual violence that takes place in the family environment". Sexual violence is also interpreted as a sexual act carried out using coercion and is generally carried out with psychological or physical pressure. In Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, Article 1 point (2) states, "Legal protection is all activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow, develop and participate optimally in accordance with the dignity and humanity, and receive protection from violence and discrimination.” Consequently it presents a detterent impact for perpetrators of sensual atrocities so they can be nicely enforced minimizing acts of sensual cruelty against minors.
PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI AFFILIATE APLIKASI TRADING BODONG DI INDONESIA
Kertha Desa Vol 10 No 12 (2022)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa hukum positif tentang Anak sebagai Affiliate dari Aplikasi Trading di Indonesia dan penjatuhan sanksi pidana terhadap anak sebagai Affiliate dari Aplikasi Trading illegal di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian jurnal ini adalah Penelitian hukum normatif dengan menekankan adanya kekaburan norma dalam peraturan perundang-undangan Pasal 15 ayat (2) UU ITE No. 11 tahun 2008. Penyelesaian Prosedur hukum dalam penanganan kasus anak menjadi affiliate atau influencer sejak dini bahwa Transaksi dilakukan bila dibawah umur tidak absah dalam melakukan transaksi hukum, ada undang-undang yang mengatur perihal tentang suatu kebolehan melakukan transaksi elektronik, namun masih terdapat norma kabur di dalamnya karena pada pasal 1320 KUHPerdata tidak cakap dalam membuat suatu perikatan, namun di Pasal 15 ayat (2) UU ITE No. 11 tahun 2008 memperbolehkan anak-anak di bawah umur untuk melakukan transaksi elektronik. The purpose of writing this journal is to find out, review and analyze positive laws regarding children as affiliates of trading applications in Indonesia and the imposition of criminal sanctions on children as affiliates of illegal trading applications in Indonesia. The research method used in this journal research is normative legal research by emphasizing the existence of ambiguity in the norms of legislation Article 15 paragraph (2) UU ITE no. 11 of 2008. Completion of legal procedures in handling cases of children becoming affiliates or influencers from an early age that transactions are carried out if minors are not valid in carrying out legal transactions, there is a law that regulates the issue of the ability to conduct electronic transactions, but there are still vague norms in in it because Article 1320 of the Civil Code is not competent in making an engagement, but in Article 15 paragraph (2) of the ITE Law No. 11 of 2008 allows minors to conduct electronic transactions.
PENGATURAN WARGA NEGARA ASING TERHADAP KEPEMILIKAN RUMAH TEMPAT TINGGAL DI INDONESIA
Kertha Desa Vol 10 No 12 (2022)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisa mengenai Pengaturan warga negara asing terhadap kepemilikan rumah tempat tinggal di Indonesia. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu Pengaturan warga negara asing terhadap kepemilikan rumah tempat tinggal di Indonesia dan akibat hukum terhadap penyelundupan hukum yang dilakukan oleh orang asing terkait kepemilikan rumah tinggal di Indonesia. Pengaturan bagi Warga Negara Asing terhadap kepemilikan rumah tempat tinggal di atas hak pakai diatur pada Pasal 185 Jo. Pasal 186 Peraturan Menteri Hak Pengelolaan ada peraturan untuk memberikan orang asing dalam keadaan tertentu yang memiliki dampak positif luar biasa terhadap ekonomi, pemberian luasan rumah tinggal untuk orang asing dapat diberikan lebih luas dari 2.000 m2 ini tentu saja akan menimbulkan permasalahan jika tidak diberikan batasan luasan rumah tinggal tersebut. Akibat hukum yang timbul terhadap perbuatan yang menggunakan kedok Stroman ini adalah batal demi hukum dan selanjutnya tanah tersebut jatuh menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh negara. Hal ini tentu sangat merugikan orang asing yang telah mengeluarkan dananya untuk berinvestasi. Disisi lain, kedudukan hukum orang asing juga dapat dipersoalkan sendiri oleh pihak WNI yang dipinjam namanya. Meskipun secara nyata WNI tersebut tidak mengeluarkan uang sepeserpun untuk melakukan pembelian tanah tersebut, namun secara yuridis formil tanda bukti hak berupa sertipikat adalah tercatat atas nama WNI. Sehingga WNI yang dipakai namanya-lah yang diakui sebagai pemilik/pemegang hak atas tanah hak milik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. The purpose of this study is to find out and analyze the regulation of foreign nationals on housing ownership in Indonesia. The problems raised in this study are the regulation of foreign nationals against the ownership of residential houses in Indonesia and the legal consequences of legal smuggling carried out by foreigners related to housing ownership in Indonesia. Regulations for foreign nationals on the ownership of a residential house with usufructuary rights are regulated in Article 185 Jo. Article 186 Regulation of the Minister of Management Rights there is a regulation to provide foreigners in certain circumstances that have an extraordinary positive impact on the economy, the granting of a residential area for foreigners can be given wider than 2,000 m2. the stay. The legal consequences arising from actions using the Stroman guise are null and void and the land then falls into land that is directly controlled by the state. This is certainly very detrimental to foreigners who have spent their funds to invest. On the other hand, the legal position of foreigners can also be questioned by the Indonesian citizens whose names are borrowed. Even though the Indonesian citizen did not actually spend any money to purchase the land, legally, the legal proof of rights in the form of a certificate was recorded in the name of the Indonesian citizen. So that it is the Indonesian citizen whose name is used who is recognized as the owner/holder of the right to property rights based on the applicable laws and regulations.
PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM KAITANNYA DENGAN KONSEP RESTORATIVE JUSTICE
Kertha Desa Vol 10 No 12 (2022)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa pengaturan hukum positif di Indonesia yang berkaitan dengan penghentian penuntutan pada perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga serta proses penghentian penuntutan pada kasus kekerasan dalam rumah tangga yang di tinjauan melalui keadilan restoratif. Penulisan penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif guna menganalisa norma yang kabur mengenai penghentian penuntutan dengan penyelesaian jalur keadilan restoratif pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan hasil analisis penulis, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terbukti dan dilimpahkan kekerasan dalam rumah tangga Jaksa Penuntut Umum dapat dilakukan penghentian penuntutan dan penyelesaian dengan keadilan restoratif apabila para pihak telah mencapai kesepakatan perdamaian, serta apabila telah terpenuhi syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dijelaskan dalam Perja 15/2020. This study has the aim to identify, examine and inspect positive legal documents in Indonesia relating the termination of prosecution in domestic violence cases and the process of stopping prosecution in domestic violence cases which are reviewed based on restorative justice. This study utilises a normative juristic method to analyse the vagueness norms regarding the termination of prosecution with the completion of a restorative justice route in domestic violence crimes. Based upon the outcome of the author's analysis, a criminal act of domestic violence that has been proven and has been delegated to the public prosecutor can be terminated and resolved with restorative justice, in which the parties involve has come to an peace agreement or in which the conditions for termination of prosecution formed on restorative justice are qualified as described in Perja 15/2020.
PELAKSANAAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK (ONLINE)
Kertha Desa Vol 10 No 12 (2022)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penulisan artikel ini untuk mengetahui dan mengkaji implementasi pendaftaran jaminan fidusia secara online berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015. Selain itu bertujuan juga untuk mengetahui dan memahami mengenai prosedur pendaftaran fidusia secara online serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang terjadi dalam proses pendaftaran fidusia online. Pendekatan perundangan dan pendekatan fakta digunakan pada penelitain ini. Pendaftaran jaminan dengan objek jaminan fidusia melalui media computer dan internet telah memberikan jaminan kepastian hukum. Faktor penghambat didaftarkannya jaminan fidusia secara elektronik dan terhubung internet yaitu signal dalam mengakses jaringan internet yang lambat dan kadang mengalami gangguan signal dan masih banyak pihak lembaga pembiayaan tidak mendaftarkan fidusia karena biaya pembuatan akta jaminan fidusia dan pendaftaran jaminan fidusia membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga dalam hal jaminan fidusia apabila tidak didaftarkan maka kreditur tidak memiliki hak preferen terhadap utangnya. The purpose of writing this article is to know implementation of online fiduciary guarantee registration based on Government Regulation Number 21 of 2015 and to know and understand the procedure for online fiduciary registration and find out the supporting and inhibiting factors that occur in the online fiduciary registration process. The statutory approach and the fact approach are used in this research. Registration of guarantees with the object of fiduciary guarantees through computer media and the internet has provided a guarantee of legal certainty. The factor hindering the registration of fiduciary guarantees electronically and connected to the internet is the signal in accessing the internet network which is slow and sometimes experiences signal interference and there are still many financing institutions not registering fiduciaries because the cost of making fiduciary guarantee deeds and registering fiduciary guarantees requires a lot of money, so in the case of fiduciary guarantees if they are not registered, the creditor does not have a preferred right to their debts.
PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU USAHA JASA SEWA KAMERA TERHADAP TINDAKAN KONSUMEN YANG MERUGIKAN
Kertha Desa Vol 10 No 12 (2022)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa yang timbul akibat dari tindakan konsumen yang merugikan pelaku usaha. Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang- undangan dan fakta yang diambil secara langsung di lapangan dengan studi dokumen dan wawancara secara langsung dengan informan. Hasil studi menunjukkan bahwa Perlindungan hukum dalam perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen diatur dalam Pasal 1548 hingga Pasal 1600 KUHPerdata. Apabila pelaku usaha jasa sewa-menyewa kamera mengalami kerugian maka pihak penyewa harus mengganti kerugian sesuai dengan yang termuat didalam perjanjian sewa. Berdasarkan hal tersebut, penyelesaian dalam hal pihak pelaku usaha mengalami kerugian dilakukan secara musyawarah, yakni dengan cara mempertemukan kedua belah pihak untuk membahas sengketanya tersebut. Fujirent Bali sendiri memilih menggunakan alterantif penyelesaian sengketa dengan cara musyarawah daripada penyelesaian sengketa secara litigasi karena lebih efesien dalam hal waktu dan saling memberi keuntungan antara pelaku usaha maupun penyewa (konsumen). The purpose of this research is to find out how legal protection and dispute resolution arising from consumer actions are detrimental to business actors. This research uses empirical legal research methods with a statutory approach and facts taken directly in the field with document studies and direct interviews with informants. The results of the study show that the legal protection in the lease agreement between business actors and consumers is regulated in Article 1548 to Article 1600 of the Civil Code. If the camera leasing service business actor experiences a loss, the lessee must compensate for the loss as stated in the rental agreement. Based on this, the settlement in case the business actor experiences a loss shall be carried out by deliberation, namely by bringing the two parties together to discuss t he dispute. Fujirent Bali itself chooses to use alternative dispute resolution by means of musyarawah rather than litigation dispute resolution because it is more efficient in terms of time and give mutual benefit between business actors nor tenants (consumers).
TINJAUAN YURIDIS NORMATIF LEGALITAS PERSIDANGAN ONLINE GUNA MENJAMIN DUE PROCESS OF LAW DI INDONESIA
Kertha Desa Vol 10 No 12 (2022)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berfokus untuk melakukan kajian yuridis normatif dari legalitas persidangan pidana online yang diterapkan di Indonesia guna menjamin terjadinya proses hukum yang benar. Penelitian hukum yuridis normative dipilih dalam penelitian ini karena peneliti akan melakukan kajian terhadap literature sekunder yang berkaitan denga peraturan dan perundang-undangan serta hukum hingga pendapat para ahli. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini adalah sebagai salah satu negara hukum, tentu Indonesia harus taat pada sistem peradilan yang sedang berlaku. Melihat pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, pemerintah Indonesia harus mulai berbenah dalam mengimplementasikan persidangan elektronik dalam upaya menyelesaikan beberapa kasus seperti dengan memanfaatkan media teleconference. Legalitas dari kegiatan ini yakni peradilan online ini didaarkan pada beberapa Undang-Undang diantaranya adalah PERMA Nomor 1 Tahun 2019, PERMA Nomor 4 Tahun 2020, KUHP serta peraturan lain yang berkaitan. Aturan ini menjadi basis dan dasar dari pelaksanaan persidangan pidana online di Indonesia. Tujuan utama dari pelaksanaan persidangan online ini adalah untuk mewujudkan persidangan yang menjamin proses hukum yang tepat yang dilaksanakan secara efektif dan efisien yakni cepat, sederhana dan murah. Namun dalam prosesnya ada beberapa permasalahan yang terjadi terkait implementasi kegiatan ini. Masalah yang terjadi ini tidak hanya berfokus pada kendala yang sifatnya teknis saja seperti fasilitas dan sarana prasana melainkan juga adanya keraguan masyarakat atas kualitas hasil dari persidangan online yang dilakukan. Oleh karena itu perlu adanya penguatan legalitas terhadap Undnag-Undang yang mengatur peradilan online di Indonesia agar tidak hanya berfokus pada tujuan untuk mencipakan peradilan yang sederhana, cepat serta murah saja melainkan juga harus difokuskan pada penjaminan terjadinya due process of law di Indonesia. Kata kunci: Due Process of Law, Legalitas, Persidangan Elektronik This study focuses on conducting a normative juridical study of the legality of online criminal trials applied in Indonesia in order to ensure the correct legal process. Normative juridical law research was chosen in this study because the researcher will conduct a study of secondary literature related to regulations and legislation as well as the law to the opinions of experts. Indonesia must obey the current judicial system. Seeing the rapid development of technology and information, the Indonesian government must begin to improve in implementing electronic trials in an effort to resolve several cases, such as by utilizing teleconference media. The legality of this activity, namely online justice, is registered in several laws including PERMA Number 1 and 4 of 2019-2020, This rule is the basis for the implementation of online criminal trials in Indonesia. The main objective of this online trial is to create a trial that ensures the proper legal process is carried out effectively and efficiently, namely fast, simple and inexpensive. However, in the process there were several problems related to the implementation of this activity. The problems that occur do not only focus on technical constraints such as faciliteis and infrastructure, on the public's doubts about the quality of the results of the online trials conducted. Therefore, it is necessary to strengthen the legality of the Law that regulates online justice in Indonesia so that it does not only focus on the goal of creating a simple, fast and inexpensive judiciary, but also focuses on ensuring the occurrence of due process of law in Indonesia. Keywords: Due Process of Law, Legality, Electronic Court
PENGATURAN EKSEKUSI LANGSUNG TERHADAP OBJEK JAMINAN HASIL KOMODITAS PERTANIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2011
Kertha Desa Vol 10 No 12 (2022)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyusunan artikel ilmiah ini bertujuan memberikan pemahaman dan pengetahuan atas tata cara perolehan kredit pada sektor perbankan menggunakan jaminan hasil komoditas pertanian dan untuk mengetahui kendala yang timbul saat pelaksanaan Eksekusi Langsung terhadap hasil komoditas pertanian yang dijaminkan untuk kredit. Metode penelitian pada penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian Normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian yang diproses melalui dibentuknya suatu peraturan, pokok-pokok hukum, maupun teologi hukum untuk menanggapi beragam isu hukum atas suatu permasalahannya. Temuan studi menunjukan hasil komoditas pertanian dapat digunakan sebagai jaminan dalam perolehan kredit pada sektor perbankan melalui Sistem Resi Gudang dengan mendaftarkan hasil komoditas pertanian menjadi dokumen resmi yang diterbitkan oleh pengelola gudang namun dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan Komoditas Pertanian, kreditur wajib untuk mengirim pemberitahuan kepada debitur bahwa akan dilaksanakan proses eksekusi langsung melalui pelelangan. Permasalahan hukum terjadi ketika debitur menggugat proses eksekusi langsung tersebut dengan berkilah tidak menerima pemberitahuan. Pada pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang belum merinci secara jelas penyampaian pemberitahuan dengan efektif agar terhindar dari permasalahan hukum yang akan timbul. Kata Kunci: Komoditas, Eksekusi, Sistem Resi Gudang The preparation of this scientific article aims to provide understanding and knowledge of the procedures for obtaining credit in the banking sector using agricultural commodity yield guarantees and to find out the obstacles that arise during the implementation of Direct Execution of agricultural commodity yields guaranteed for credit. The research method for writing this journal uses normative research methods. Normative Legal Research is research that is processed through the establishment of a regulation, legal principles, or legal theology to respond to various legal issues regarding a problem. The findings of the study show that the results of agricultural commodities can be used as collateral in obtaining credit in the banking sector through the Warehouse Receipt System by registering agricultural commodity products as official documents issued by the warehouse manager. The execution process will be carried out directly through an auction. Legal problems occurred when the debtor sued the direct execution process by claiming that he did not receive notification. In article 16 paragraph (3) of Law no. 9 of 2011 concerning the Warehouse Receipt System does not clearly detail the delivery of notifications effectively so as to avoid legal problems that will arise. Keywords: Commodity, Execution, Warehouse Receipt System.

Page 1 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol. 01, No. 01, Januari 2018 Vol. 04, No.02, Oktober 2017 Vol. 04, No. 01, Januari 2017 Vol. 03, No. 01, Juli 2016 Vol. 02, No. 02, Mei 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 03, September 2013 Vol. 01, No. 02, Juli 2013 Vol. 01, No. 01, Maret 2013 More Issue