cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Desa
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Desa merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum dan Masyarakat dan Dasar-dasar Ilmu Hukum. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Adat, Hukum Adat Bali, Hukum dan Kebudayaan, Hukum Hindu, Antropologi Hukum, Gender dalam Hukum, Filsafat Hukum, Etika dan Tanggung Jawab Profesi, Penalaran dan Argumentasi Hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 10 No 4 (2022)" : 5 Documents clear
KEDUDUKAN LAKI-LAKI NYENTANA DALAM PERKAWINAN KEDUA (STUDI KASUS DI DESA PAKRAMAN PANGSAN, BADUNG)
Kertha Desa Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkawinan nyentana merupakan suatu bagian dari perkawinan pada umumnya yang ada dalam sistem hukum adat Bali, dimana sistem pelaksanaannya masih disesuaikan dengan budaya dan tradisi adat yang berlaku di daerah atau tempat dilaksanakannya perkawinan nyentana tersebut. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini yaitu kedudukan laki-laki nyentana dalam perkawinan kedua dan bagaimana kedudukan waris anak-anak dari perkawinan kedua tersebut. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris serta menggunakan data primer dan sata sekunder. Untuk kasus yang terjadi di Desa Pangsan Kecamatan Petang Kabupaten Badung ini, laki-laki yang melakukan perkawinan nyentana dapat tetap tinggal dan menetap di rumah keluarga almarhum istrinya, meskipun laki-laki tersebut melakukan perkawinan kedua karena laki-laki tersebut sudah melalui proses pengangkatan status.Kata Kunci : Perkawinan Nyentana, Perkawinan Kedua, Sistem Waris ABSTRACTNyentana marriage is a part of marriage in general that is in the Balinese customary law system, where the system of implementation is still adapted to the culture and customary traditions that apply in the area or place where the bridging marriage takes place. The problem raised in the writing is how men position in the second marriage and how position of inheritance of children from the second marriage. The method used in this paper is imperical legal research and uses primary data and secondary data. For cases that occurred in Pangsan Petang Sub-district Badung Regency, the man who had married a bridge could remain and stay in the house of his deceased wife even though the process of appointment.Keywords: Nyentana Marriage, Second Marriage, Inheritance System
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Kertha Desa Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan ini ialah untuk mengkaji serta menganalisis mekanisme pengelolaan Alokasi Dana Desa dan memaham iserta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penelitian ini bertujuan agar bisa mengetahui efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan program pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat serta hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Riset Hukum Empiris yang diterapkan pada penelitian ini, yakni riset mengkaji permasalahan yang akan dibahas berdasarkan pada fakta dan kenyataan yang ada. Hasil penelitian menunjukan jika efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan program pemberdayaan masyarakat desa serta pembangunan desa sudah baik secara keseluruhan. Alokasi dana desa memiliki tujuan dalam peningkatan terselenggaranya pemerintahan desa ketika menerapkan layanan pemerintahan, pembangunan serta lembaga masyarakat untuk persiapan, penerapan, pengawasan serta pertanggungjawaban, dalam implementasinya ada beberapa hambatan diantaranya: peraturan yang sering berubah dari pemerintah, faktor alam dan situasi di masyarakat. Kata Kunci: Efektivitas, Pengelolaan, Alokasi Dana Desa ABSTRACT The purpose of this paper is to examine and analyze the mechanism for managing the Village Fund Allocation and understand and determine the factors that influence the management of the Village Fund Allocation. This study aims to determine the effectiveness of the management of village fund allocations in improving village development programs and community empowerment as well as obstacles in their implementation. Empirical Legal Research applied in this research, namely research examining the problems to be discussed based on the facts and existing facts. The results showed that the effectiveness of managing village fund allocations in improving village community empowerment programs and village development was good as a whole. The allocation of village funds has a goal in improving the implementation of village government when implementing government services, development and community institutions for preparation, implementation, supervision and accountability, in its implementation there are several obstacles including: regulations that often change from the government, natural factors and the situation in the community. Key Words: Effectiveness, Management, Village Fund Allocation
TAHANAN DI BEBASKAN DEMI HUKUM DALAM SUDUT PANDANG HUKUM DAN HAM DI INDONESIA
Kertha Desa Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan mendalami terkait dengan yang menjadi permasalahan utama dalam kendala pembebasan tahanan demi hukum dalam sudut pandang Hukum dan HAM dan pembebasan tahanan bagi tersangka dalam sudut pandang HAM. Salah satunya Metode yang digunakan dalam studi ini yaitu metode penelitian hukum normative dengan melakukan pendekatan peraturan undang-undang serta konsep. Adanya kekaburan norma dalam KUHAP dalam pembebasan dan penahanan tahanan. Permasalahan kendala pembebasan tahanan demi hukum dalam sudut pandang hukum dan HAM karena adanya perpanjangan masa tahanan, tindakan masa tahanan, kedudukan penahanan dan aspek hukum serta permasalahan pembebasan tahanan bagi tersangka dalam sudut pandang HAM sudah tertuang dalam UUD RI Tahun 1945 Pasal 28 D Ayat (1) dan (2) serta perlindungan bagi individu dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 5 Ayat (1), dan peraturan pemerintah No. 27 Tahun 1983 Pasal 19 Ayat (7). Merupakan norma terpenting bagi perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka sebagai akibat penahanan. Kata kunci: Tahanan,Hukum,Hak Asasi Manusia ABSTRACT This study aims to find out and explore the main problems in the constraints of releasing prisoners by law from the point of view of Law and Human Rights and the release of prisoners for suspects from the point of view of human rights. One of the methods used in this study is the normative legal research method by approaching laws and concepts. There is a vagueness of norms in the Criminal Procedure Code in the release and detention of prisoners. The problem of obstacles to releasing prisoners by law from a legal and human rights point of view due to the extension of the detention period, actions for the period of detention, the position of detention and legal aspects as well as the issue of releasing prisoners from a human rights perspective, have been stated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 28 D Paragraph (1 ) and (2) as well as protection for individuals in Law no. 39 of 1999 concerning Human Rights Article 3 Paragraph (2) and Article 5 Paragraph (1), and Government Regulation No. 27 of 1983 Article 19 Paragraph (7). It is the most important norm for the protection of human rights for suspects as a result of detention. Keywords: Prisoner,Law,Human Rights
UPAYA HUKUM PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH
Kertha Desa Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengkaji lebih lanjut upaya penyelesaian wanprestasi serta akibat hukum wanprestasi. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta studi kepustakaan. Hasil studi menunjukkan bahwa upaya penyelesaian dari wanprestasi ini bisa diselesaikan dengan 2 (dua) cara yakni penyelesaian secara litigasi dan non litigasi. Litigasi merupakan “penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan non litigasi merupakan penyelesaian yang proses penyelesaian sengketa dilakukan diluar pengadilan. ”Adanya penyelesaian sengketa melalui non litigasi adanya konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau berbagai pendapat para ahli. Para pihak yang terkait baik dari pihak penyewa atau yang menyewakan bisa memilih terlebih dahulu penyelesaian yang akan ditempuh. Umumnya banyak memilih jalur non litigasi dikarenakan biaya yang terjangkau serta jangka waktu untuk penyelesaiannya bisa lebih cepat. Konsekuensi hukum perihal wanprestasi perjanjian sewa menyewa rumah jika pihak sewa enggan untuk melakukan hak serta kewajibanya maka diesbut dengan wanprestasi. Dapat diartikan dimana satu pihak lainnya tidak mengindahkan salah satu syarat dalam kesepakatan sewa menyewa yang telah disetujui bersama, maka dengan itu salah satu pihak sudah melanggar undang-undang yang telah disepakatinya. Pihak yang telah merasakan untuk dirugikan oleh pihak lain dalam perjanjian yang telah disepakati dalam hal ini dapat menuntut pihak satu yang mana tidak mengindahkan dari kesepakatan perjanjian tersebut serta melalui bantuan hakim serta saluran hukum yang ada. Pembatalan perjanjian melalui pengadilan diatur dalam pasal 1266KUHPerdata yang menyatakan syarat dari batalnya perjanjian memiliki hubungan timbal balik dimana satu pihaknya dalam perjanjian yang sudah disepakati tidak melengkapi kewajibannya hal ini bukan disebutkan batal demi hukum tetapi harus dari pengadilan. Kata Kunci: Perjanjian, Wanprestasi, Sewa Menyewa ABSTRACT The purpose of this study is to further examine efforts to resolve default and the legal consequences of default. This study uses a normative legal research method with an approach to legislation and literature study. The results of the study show that the settlement of this default can be resolved in 2 (two) ways, namely litigation and non-litigation settlement. Litigation is a dispute resolution through the courts and non-litigation is a settlement in which dispute resolution process is carried out outside the court. In resolving disputes through non-litigation there is consultation, negotiation, mediation, conciliation or various expert opinions. The parties involved, either the lessee or the lessee, choose the settlement to be taken in advance. Non-litigation route due to the affordable the shorter time period for settlement. Legal consequences of default in the rental agreement if the tenant does not carry out their rights and obligations, it is called a default. They have been harmed by the other party in the agreement that has been agreed, the right the other party who does not heed the contents of the agreement with the help of the judge and existing legal channels. The cancellation of agreement through the court is regulated in article 1266 of the Civil Code which states that the conditions for the cancellation of the agreement have a reciprocal relationship if one of the parties in the agreed agreement does not fulfill its obligations, this is not said to be null and void but must be from the court. Key Words: Agreement, Default, Lease
IMPLIKASI KEPUTUSAN KEPAILITAN TERKAIT PERSYARATAN MENJADI ANGGOTA DIREKSI PERSEROAN TERBATAS
Kertha Desa Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan ini memiliki dua tujuan, yaitu untuk mengetahui persyaratan menjadi anggota Direksi Perseroan Terbatas, dan untuk mengetahui implikasi keputusan kepailitan terkait persyaratan menjadi Anggota Direksi Perseroan Terbatas. Penelitian ini termasuk sebagai jenis metode penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil studi menunjukkan bahwa persyaratan menjadi anggota Direksi Perseroan Terbatas tercantum di ketentuan Pasal 93 ayat (1) UU Perseroan Terbatas. Kemudian terdapat implikasi antara Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu mengenai akibat keputusan kepailitan di Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU hanya melingkupi seluruh aset atau harta benda yang dipunyai Debitor saat putusan pailit dikeluarkan dan juga berupa segala sesuatu yang didapat selama kepailitan. Sementara dalam UU Perseroan Terbatas ditemukan akibat kepailitan yang lain yaitu terhadap persyaratan untuk menjadi anggota Direksi pada Pasal 93 ayat (1) UU Perseroan Terbatas. Kata Kunci: Perseroan Terbatas, Kepailitan, Direksi Perseroan Terbatas ABSTRACT The goal of this writing has two objectives, namely to know the requirements of becoming a member of Directors of a Limited Liability Company, and to know the implications of bankruptcy decisions related to the requirements of becoming a Member of Directors of a Limited Liability Company. This research is included as a type of normative legal research method using statutory approach (statue approach) and concept approach (conceptual approach). The requirements to become a member of Directors of a Limited Liability Company are stipulated in the provisions of Article 93 paragraph (1) of the Law of Limited Liability Companies. There there are implications between the Limited Liability Company Law and the Bankruptcy Law and the Delay of Debt Payment Obligations, regarding the consequences of the bankruptcy decision in Article 21 of the Bankruptcy Law and PKPU that only covers all assets or property owned by the Debtor when the bankruptcy verdict is issued and also in the form of everything obtained during bankruptcy. While in the Limited Liability Company Law found due to other bankruptcies, which against the requirement to become a member of the Board of Directors in Article 93 paragraph (1) of the Limited Liability Company Law. Keywords: Limited Liability Company, Bankruptcy, Directors of Limited Liability Company

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol. 01, No. 01, Januari 2018 Vol. 04, No.02, Oktober 2017 Vol. 04, No. 01, Januari 2017 Vol. 03, No. 01, Juli 2016 Vol. 02, No. 02, Mei 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 03, September 2013 Vol. 01, No. 02, Juli 2013 Vol. 01, No. 01, Maret 2013 More Issue