cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Desa
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Desa merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum dan Masyarakat dan Dasar-dasar Ilmu Hukum. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Adat, Hukum Adat Bali, Hukum dan Kebudayaan, Hukum Hindu, Antropologi Hukum, Gender dalam Hukum, Filsafat Hukum, Etika dan Tanggung Jawab Profesi, Penalaran dan Argumentasi Hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 10 No 8 (2022)" : 10 Documents clear
PENJATUHAN SANKSI PIDANA NARKOTIKA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG TERLIBAT KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
Kertha Desa Vol 10 No 8 (2022)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengkaji peraturan pidana narkotika terhadap anak dibawah umur dalam artian mengetahui respon pemerintah dan jajaran sebagai stakeholder untuk mengetahui sanksi pidana narkotika terhadap anak dibawah umur serta mengetahui apa saja putusan yang dapat dijatuhkan oleh Hakim terhadap terdakwa tindak pidana Narkotika. Metode yang digunakan adalah metode hukum normatif yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, sistem norma yang dimaksud tentang asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian dan doktrin, sering juga dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in book) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku manusia. Di Indonesia peraturan mengenai narkotika diatur dalam Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika penjatuhan sanksi pidana terhadap anak yang diatur pada Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dalam Putusan pengadilan atau putusan hakim di dalam KUHAP Pasal 191 dan Pasal 193 mempunyai 3 bentuk yaitu putusan bebas, putusan lepas dan pemutusan pemidanaan. Kata kunci: sanksi pidana, narkotika, anak dibawah umur The purpose of this study is to examine narcotics criminal regulations against minors in the sense of knowing the response of the government and the ranks as stakeholders to determine narcotics criminal sanctions against minors and to find out what decisions can be imposed by judges on narcotics criminal defendants. The method used is the normative legal method which puts the law as a building system of norms, the system of norms in question is about principles, norms, rules of legislation, court decisions, agreements and doctrines, often also conceptualized as what is written in regulations. legislation (law in book) or law is conceptualized as a rule or norm which is a benchmark for human behavior. In Indonesia, regulations regarding narcotics are regulated in Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics, the imposition of criminal sanctions on children as regulated in Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics, and Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and in court decisions or judge decisions in Article 191 and Article 193 of the Criminal Procedure Code, which have 3 forms, namely acquittal, acquittal and sentencing. Keywords: criminal sanctions, narcotics, minors
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA HARIAN DI TAMAN NUSA GIANYAR
Kertha Desa Vol 10 No 8 (2022)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengetahui tanggungjawab pengusaha terhadap pekerja harian di Taman Nusa Gianyar serta mengakaji faktor penghambat dalam pemenuhan hak pekerja harian yang ada di Taman Nusa Gianyar. Metode dalam penulisan ini adalah hukum empiris dengan pendekatan fakta serta pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh Taman Nusa terhadap pekerja harian lepas masih belum terpenuhi yaitu mengenai bahwa pekerja harian lepas tidak tercatat pada program BPJS dikarenakan adanya aspek-aspek penghalang antara lain faktor penegak hukum dan faktor masyarakat. Maka pengusaha diharapkan lebih mengoptimalkan perlindungan yang diberikan terhadap pekerja harian lepas dengan mendaftarkan pada program BPJS dan memberikan sosialisasi tentang hak-hak pekerja sebagaimana yang tercantum di dalam undang-undang. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja, Jaminan Sosial. This study aims to determine the responsibilities of employers towards daily workers in Taman Nusa Gianyar and to assess the inhibiting factors in fulfilling the rights of daily workers in Taman Nusa Gianyar. The method in this writing is empirical law with a factual approach and a statutory approach. The results of the study show that the legal protection provided by Taman Nusa for casual daily workers is still not fulfilled, namely regarding that casual daily workers are not registered in the BPJS program due to barrier aspects, including law enforcement and community factors. So employers are expected to further optimize the protection provided to casual daily workers by registering with the BPJS program and providing socialization about workers rights as stated in the law. Keywords: Legal Protection, Workers, Social Security
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA PENYANDANG DISABILITAS DALAM MEMPEROLEH KESAMAAN KESEMPATAN KERJA DI KOTA DENPASAR
Kertha Desa Vol 10 No 8 (2022)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan regulasi terhadap pekerja yang memiliki cacat fisik untuk memperoleh persamaan dalam hal kesempatan serta mengetahui dan memahami implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja yang cacat fisik dalam memperoleh kesamaan kesempatan kerja di Kota Denpasar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan melakukan pengkajian kesenjangan das sollen dan das sein. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan fakta. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang dilakukan dengan wawancara terhadap pekerja yang mengalami disabilitas di Kota Denpasar, sedangkan data sekunder yaitu peraturan perundang, buku-buku dan jurnal ilmiah. Hasil dari penelitian ini yaitu pengaturan mengenai penyandang disabilitas tertuang jelas dalam regulasi nasional yaitu dalam UU HAM, UU Penyandang Disabilitas serta UU Ketenagakerjaan, sedangkan peraturan khusus untuk Kota Denpasar tertuang dalam Perda Propinsi Bali Tentang Penyandang Disabilitas, namun meskipun sudah ada regulasi yang mengatur penyandang disabilitas di Kota Denpasar masih sulit mencari pekerjaan terutama di perusahaan karena adanya stigma bahwa penyandang disabilitas tidak bisa apa-apa. Dalam hal dunia kerja meskipun menyandang status sebagai penyandang disabilitas, meskipun negara telah membuat regulasi mengenai hal ini namun tetap saja realitasnya sangat sulit untuk ditegakkan terutama mengenai hal yang berkaitan dengan pekerjaan. Kata kunci: Tenaga Kerja, Disabilitas, Kesempatan Kerja This study aims to identify and understand the regulatory arrangements for workers with physical disabilities to obtain equality in terms of opportunity and to know and understand the implementation of legal protection for workers with physical disabilities in obtaining equal employment opportunities in Denpasar City.The research method used is an empirical legal research method by assessing the gap between das sollen and das sein. The approach used is the legal approach and the fact approach. Sources of data used are primary data conducted by interviewing workers with disabilities in Denpasar City, while secondary data are laws and regulations, books and scientific journals.The results of this study are that the regulation regarding persons with disabilities is clearly stated in the national regulations, namely the Human Rights Law, the Law on Persons with Disabilities and the Manpower Act, while the special regulations for Denpasar City are contained in the Bali Provincial Regulation on Persons with Disabilities, although there are regulations that regulate persons with disabilities. In Denpasar City, it is still difficult to find work, especially in companies because of the stigma that people with disabilities cannot do anything. In terms of the world of work, despite having a status as a person with a disability, even though the state has made regulations regarding this matter, the reality is that it is still very difficult to enforce, especially regarding matters related to work. Keywords: Labor, Disability, Job, Opportunities
LEGALITAS ALAT BUKTI ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PIDANA
Kertha Desa Vol 10 No 8 (2022)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan adalah untuk menambah pengetahuan tentang hubungan alat bukti elektronik dengan hukum acara pidana dan legalitas alat bukti elektronik dalam hukum acara pidana. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif disertai mengkaji legalitas alat bukti elektronik dalam hukum acara pidana, melalui menerapkan pendekatan perundangundangan dan pendekatan konseptual, serta mempergunakan bahan hukum primer, sekunder serta tersier lalu hasilnya dijabarkan dengan cara deskriptif. Hasil penelitian ditunjukkan bahwa alat bukti elektronik dapat di hubungkan dengan 2 (dua) alat bukti pada hokum acara pidana yaitu menurut Pasal 184 UU HAP, yakni pada alat bukti surat dan petunjuk. Alat bukti elektronik dapat dikategorikan menjadi surat dikarenakan hail cetaknya berupa tulisan dan dapat dibaca serta diraba. Alat bukti elektronik bisa dikategorikan sebagai petunjuk dikarenakan bukti petunjuk sekadar bisa diperolch dengan keterangan saksi, surat serta keterangan terdakwa, dan surat masuk dalam sumber untuk memperoleh petunjuk. Alat bukti elektronik diakui menjadi alat bukti yang sah berdasarkan pada hukum acara pidana, perihal tersebut dikualifikasikan ke dalam alat bukti yang dicantumkan pada UU HAP, serta dipertegas dalam UU ITE. Kata Kunci: legalitas, alat bukti elektronik, hukum acara pidana The purpose of writing is to increase knowledge about the relationship between electronic evidence and criminal procedural law and the legality of electronic evidence in criminal procedural law. This writing uses a normative legal research method by examining the validity of electronic evidence in criminal procedural law, by applying a statutory approach and a conceptual approach, and using primary, secondary and tertiary legal materials then the results are described descriptively. The results of the research show that electronic evidence can be linked to 2 (two) pieces of evidence in criminal procedural law, namely according to Article 184 of the HAP Law, namely on documentary evidence and evidence of instructions. Electronic evidence can be categorized as a letter because the print is in the form of writing and can be read and touched. Furthermore, because it can be categorized as a letter, it can become evidence of clues, this is because evidence of instructions can only be obtained with witness statements, letters and statements of the defendant, and letters entered in the source to obtain instructions. Evidence Electronic evidence is recognized as valid evidence in criminal procedural law, this is qualified into one of the evidence contained in the HAP Law, namely letter evidence and directive evidence as well as emphasized in the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008. Keywords: legality, electronic evidence, criminal procedural law
ANALISIS TERHADAP PERJANJIAN NOMINEE SEBAGAI PENYELUNDUPAN HUKUM DALAM KEPEMILIKAN USAHA AKOMODASI WISATA DI PROVINSI BALI
Kertha Desa Vol 10 No 8 (2022)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini memiliki tujuan khusus yaitu menganalisis hukum yang diberlakukan terkait dengan timbulnya perjanjian nominee sebagaimana celah untuk memberikan kepemilikan atas tanah di Provinsi Bali. Pada tulisan jurnal ini menggunakan penelitian normatif yang selaraskan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum positif Indonesia apabila ditinjau dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 274/Pdt.G/2020/PN Dps melibatkan WNA dan WNI adanya maksud untuk menjadikan perpindahan hak milik atas tanah dengan menjadikan warga yang berstatus hukum warga negara indonesia sebagai perisai, atas dasar tersebut kesepatakan nominee yang dalam perkara tersebut dapat dikategorikan sebagai penyelundupan hukum. Tentu hal ini akan berimbas pada keabsahan kesepakatan tersebut, pada Pasal 1320 KUH Perdata imbas dari kesepakatan nominee pada kasus ini adalah batal demi hukum sehingga keabsahan kepemilikan usaha akomodasi wisata yang didirikan pada tanah sengketa ini dimiilki oleh Warga Negara Indonesia. Dalam mendalami kasus tersebut penulis menggunakan bahan hukum normatif dan dilanjutkan dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan. Adapun pada penulisan jurnal ini dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 274/Pdt.G/2020/PN.DPS dapat dilihat bahwa penyelundupan hukum yang tidak disadari oleh penggugat ternyata menjembatani WNA dalam menghindari jerat daripada pelanggaran hokum dengan memberikan nama penggugat sebagai cara untuk mendirikan kepemilikan usaha akomodasi wisata di Provinsi Bali. Kata Kunci: Perjanjian Nominee, Penyelundupan Hukum dan Hukum Tanah. This study has a specific objective, namely to analyze the applicable laws relating to the nominee agreements as well as loopholes to grant ownership of land in Bali Province. this paper, normative research is used which is aligned with the statutory and conceptual approach. Results of the study show that in the positive legal perspective of Indonesia, when viewed in the Denpasar District Court Number 274/Pdt.G/2020/PN Dps involving foreigners and Indonesian citizens, there is an intention to transfer property rights to land by making citizens with legal status as Indonesian citizens as fake citizens. on that the nominee agreement which in this case can be as fraus legis. this will have an impact on the validity of the agreement, in 1320 burgerlijk wetboek the impact of the nominee agreement in this case is null and void so that the legal ownership of the tourist accommodation business established on this disputed land is owned by Indonesian citizens. In the case, the author uses normative legal materials and primary legal materials in the form of statutory regulations. As for writing this journal, it can be concluded that the Denpasar Court Number 274/Pdt.G/2020/PN.DPS can be seen that fraus legis that the plaintiff is not aware of turns out to be a bridge for foreigners in avoiding snares rather than violating the law by giving the name of the plaintiff as a way to establishing ownership of a tourist accommodation business in the bali profince. Keywords: Nominee Agreement, fraus legis, Land Law.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN BULLYING YANG TERJADI DI LINGKUNGAN SEKOLAH
Kertha Desa Vol 10 No 8 (2022)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisa, mengkaji, serta mengenal perlindungan hukum yang dapat diterima oleh korban bullying yang merupakan anak-anak dan menganalisa dan mengkaji tindakan pemerintah dalam memberikan kompensasi kepada anak yang merupakan korban bullying berlandaskan Hukum yang dicita-citakan (ius constituendum) di Indonesia. Dewasa ini terdapat peningkatan kasus bullying yang dilakukan oleh anak dibawah umur, korban hanya bisa pasrah dan tidak bisa melakukan perlawanan. Adapun persoalan yang diangkat adalah perlindungan hukum terhadap korban bullying yang merupakan anak-anak dan bagaimana tindakan pemerintah dalam pemberian kompensasi kepada anak yang merupakan korban bullying berdasar kepada Hukum yang dicita-citakan (ius constituendum) di Indonesia. Metode penelitian normatif adalah metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini, dengan melakukan pengkajian berdasarkan bahan hukum. Hasil dari penulisan ini menjelaskan adanya perlindungan hukum yang dapat diinformasikan kepada korban bullying yang merupakan anak-anak dan apa saja langkah-langkah yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah dalam memberikan kompensasi kepada anak yang menjadi target korban bullying berdasarkan Hukum yang dicita-citakan di Indonesia. The writings of this research has a purpose to analyze, to study, and to identify the legal protection received by the victim of bullying who are children and to analyse and to study the government’s action in providing compensation towards children who were a victims of bullying based on the Law ius constituendum in Indonesia. Nowadays there are so many bullying cases that were done by minors, victims can only be resigned and cannot put up a fight. The issues raised in this writing are what is the legal protection for the victim of bullying who are children and how does the government act in giving compensation to the children that are victims of bullying based on the Law ius constituendum in Indonesia. The method used in this writing is normative legal research, by conducting studies based on legal materials. The outcome of this research shows the legal protection that can be received by the victims of bullying who are children and actions taken by the government in giving compensation to the children that are victims of bullying based on the Law ius constituendum in Indonesia.
AKIBAT HUKUM PERALIHAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA
Kertha Desa Vol 10 No 8 (2022)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian bertujuan mengetahui dan memahami penyebab pelaku usaha mengalihkan tanggung jawab kepada konsumen melalui klausula baku dan mengetahui akibat hukum peralihan pertanggungjawaban oleh pelaku usaha. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang mengkaji isu hukum melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengalihan tanggung jawab dari pelaku usaha tersebut, yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti untuk memberikan peringatan agar konsumen berhati-hati dalam memilih dan membeli barang, serta untuk menghindari beban pekerjaan tambahan dari pelaku usaha dan mengalihkan tanggung jawab kepada konsumen. Akibat hukum pengalihan tanggung jawab oleh pelaku usaha melalui klausula baku adalah batal demi hukum. Dokumen yang dibuat menjadi tidak sah karena secara tegas dilarang oleh Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Apabila dalam jual beli barang yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan konsumen itu mengalami sengketa dikemudian hari, maka gugatannya batal demi hukum karena klausula baku yang dicantumkan mengandung unsur pengalihan tanggung jawab. This study aims to identify and understand the factors causing the transfer of responsibility by business actors through standard clauses and to determine the juridical consequence of the transfer of responsibility by business actors through standard clauses. The research method uses empirical juridical research that examines legal issues through fact. There are several background factors of the transfer of responsibility, including providing warnings so that consumers are careful in choosing and buying goods, avoiding additional workloads from business actors, and shifting responsibility to consumers. The juridical implication is that the documents made are invalid because they are expressly prohibited by Article 18 paragraph (1) of the Consumer Protection Act. Suppose the sale and purchase of goods carried out by the business actor and the consumer experiences a dispute in the future. In that case, the lawsuit is null and void because the standard clause contains an element of transfer of responsibility.
PENGATURAN ASAS PERLEKATAN DAN ASAS PEMISAHAN HORIZONTAL DALAM KAITANNYA DENGAN RUMAH SUSUN DI INDONESIA
Kertha Desa Vol 10 No 8 (2022)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan asas pemisahan horizontal dan asas perlekatan dalam hukum dalam pertanahan di Indonesia, serta penerapannya dalam UU Rumah Susun. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian memperlihatkan dalam hukum pertanahan di Indonesia, asas pemisahan horizontal ada di dalam UUPA khususnya pada Pasal 3 dan 16, sedangkan asas perlekatan dapat dijumpai dalam Buku II KUHPerdata. Sesuai UU Rumah Susun, kepemilikan satuan rumah susun melalui pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah dan pendayagunaan tanah wakaf dengan cara sewa dengan bukti kepemilikan berupa SKBG Sarusun menerapkan asas pemisahan horizontal, namun pada SHM Sarusun yang menyatukan kepemilikan satuan rumah susun dengan tanah Bersama menunjukkan penerapan asas pelekatan. This research focuses on examining the existence of the principle of horizontal separation and the principle of attachment in land law in Indonesia, as well as its application in the Flats Law. This research is classified as normative legal research with a statutory approach. The results show that in land law in Indonesia, the principle of horizontal separation can be found in the LoGA especially in Article 3 and Article 16, while the attachment principle can be found in Book II of the Civil Code. In accordance with the Flats Law, ownership of flats units through the use of state/regional property in the form of land and the utilization of waqf land by means of rent with proof of ownership in the form of SKBG Sarusun applies the principle of horizontal separation, but in SHM Sarusun which units ownership of flats with common land shows the application of the principle of attachment.
PELAKSANAAN PERMENDAGRI NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA DARING DI KOTA DENPASAR
Kertha Desa Vol 10 No 8 (2022)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Visi penelitian ini yakni mencari tahu terkait implementasi serta penerapan Taring Disdukcapil Kota Denpasar serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanan pendaftaran penduduk secara daring di kota Denpasar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris mempergunakan pendekatan fakta serta perundang-undangan. Adapun penelitian ini menemukan suatu hasil bahwa dalam pelaksanaan pendaftaran penduduk dalam hal ini pendaftaran penduduk yang dilakukan secara daring, dalam pelaksanaannya sejak Juni tahun 2020 sampai sekarang belum maksimal dan belum mencapai 100%. Pelayanan pendaftaran penduduk ini harus di tingkatkan agar setiap tahunnya bisa terlaksana sesuai dengan target, sasaran, tujuan serta manfaat yang diterima penduduk khususnya penduduk kota Denpasar serta bisa membantu mempercepat proses pendaftaran. The purpose of this research is to find out related to the implementation and application of the Disdukcapil Department of Denpasar city ad to find out the factors that influence the implementation of online population registration in Denpasar city. This study uses empirical legal research methods using a factual approach and a statutory approach. The study found a result that the implementation of population registration in this case population registration carried out online, in its implementation June 2020 until now has not been maximized and has not reached 100%. This population registration service must be improved so that every year it can be carried out in accordance with the targets, goals, objectives and benefits received by residents, especially residents of the city of Denpasar and can help speed up the registration process.
PEMBATALAN PERJANJIAN IKATAN JUAL BELI OLEH KONSUMEN KARENA FORCE MAJURE DI GRIYA PROPERTY
Kertha Desa Vol 10 No 8 (2022)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian untuk memahami dasar hukum pembatalan perjanjian ikatan jual beli oleh konsumen di Griya Property dan memahami akibat hukum pembatalan perjanjian ikatan jual beli oleh konsumen di Griya Property. Jenis penelitian hukum empiris menjadi patokan penelitian ini yang didasarkan pada pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Pembatalan perjanjian ikatan jual beli tidak diperbolehkan oleh Pasal 1320, Pasal 1313 dan Pasal 1338 KUHPerdata. Sedangkan akibat hukum pembatalan perjanjian ikatan jual beli oleh konsumen adalah batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif sahnya perjanjian sehingga perjanjiannya dianggap tidak pernah dibuat atau tidak pernah ada. Purposes in this research understand legal on basis cancellation sale and purchase agreements by consumers at Griya Property and to understand the legal consequences of canceling sales and purchase agreements by consumers at Griya Property. The research method empic legal law type with use statute approach, and fact approachs. Results showed that cancellation of sale and purchase agreement was not allowed by Article 1320, Article 1313 and 1338 of the Civil Code. Meanwhile, the legal consequences of canceling the sale and purchase agreement agreement by the consumer are because for validity agreement so that is considered to have never been made or never existed.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol. 01, No. 01, Januari 2018 Vol. 04, No.02, Oktober 2017 Vol. 04, No. 01, Januari 2017 Vol. 03, No. 01, Juli 2016 Vol. 02, No. 02, Mei 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 03, September 2013 Vol. 01, No. 02, Juli 2013 Vol. 01, No. 01, Maret 2013 More Issue