cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Desa
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Desa merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum dan Masyarakat dan Dasar-dasar Ilmu Hukum. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Adat, Hukum Adat Bali, Hukum dan Kebudayaan, Hukum Hindu, Antropologi Hukum, Gender dalam Hukum, Filsafat Hukum, Etika dan Tanggung Jawab Profesi, Penalaran dan Argumentasi Hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 10 No 9 (2022)" : 15 Documents clear
IDENTIFIKASI CITIZEN LAWSUIT SEBAGAI BENTUK UPAYA PENEGAKAN HUKUM ATAS INKOMPETENSI PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENANGANAN COVID-19
Kertha Desa Vol 10 No 9 (2022)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fokus studi berupaya menelaah suatu upaya hukum yang dikenal dengan citizen lawsuit atau hak gugat warga negara yang dapat diaplikasikan ketika terdapat inkompetensi pemerintah Indonesia. Pengajuan tuntutan hak ini diadopsi dari sistem hukum common law. Salah satu inkompetensi pemerintah dapat dilihat pada masa munculnya pandemi COVID-19, utamanya melalui narasi-narasi dari beberapa pemimpin eksekutif Indonesia yang kurang antisipatif dan mitigatif. Berkaca dari hal tersebut, studi ini diperlukan untuk memberikan kepastian atas perlindungan hukum yang merugikan kesejahteraan umum atapun hak-hak warga negara kedepannya, salah satunya melalui gugatan instrumen citizen lawsuit terhadap langkah yang diambil pemerintah Indonesia ketika menanggulangi pandemi COVID-19. The main focus of this writing is to examine a legal mechanism known as citizen lawsuit upon the government incompetence. The filing of this claim is adopted under the common law system. Focusing on government incompetence was evident in handling the Covid-19 pandemic, particularly through the lack of anticipative and mitigative narratives conveyed by the executive leaders in Indonesian government. Reflecting on this, it would be imperative to provide protective regulations on citizen’s rights, including through citizen lawsuit on policies enacted by the government to handle the pandemic.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER TERHADAP KELALAIAN DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN MEDIS SERTA URGENSI INFORMED CONSENT
Kertha Desa Vol 10 No 9 (2022)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan studi ini adalah untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana dokter terhadap kelalaian dalam memberikan pelayanan medis serta mengetahui urgensi informed consent. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa informed consent merupakan hal yang sangat penting diberikan kepada pasien sebelum dilakukannya tindakan medik dan apabila terjadi kelalaian medis dalam memberikan pelayanan medis, maka terhadap dokter yang melakukan kelalaian tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana tercantum dalam “Pasal 263, 267, 294 ayat (2), 299, 304, 322, 347, 348, 349, 351, 359, 360, 361, 531 Kitab UndangUndang Hukum Pidana.” The purpose of this study is to examine the criminal liability of doctors for negligence in providing medical services and to know the urgency of informed consent. This study uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The results of the study indicate that informed consent is very important given to patients before medical action is taken and if there is medical negligence in providing medical services, then the doctor who commits the negligence can be held criminally responsible as stated in “Article 263, 267, 294 paragraph (2), 299, 304, 322, 347, 348, 349, 351, 359, 360, 361, 531 of the Criminal Code.”
PERLINDUNGAN HUKUM DANA NASABAH YANG HILANG PADA BANK DIGITAL
Kertha Desa Vol 10 No 9 (2022)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah hukum memberikan perlindungan terhadap dana nasabah yang hilang pada bank digital. Metode penulisan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dimana dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum memberikan perlindungan terhadap dana nasabah yang hilang pada bank digital dengan diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 13/03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum, nasabah dapat mengajukan pertanyaan dan pengaduan terhadap kehilangan dana dan bank digital diberikan tenggang waktu 40 hari dalam menyelesaiakan pengaduan nasabah untuk dicari terlebih dahulu penyebab kehilangan dana yang disimpan, apabila hilangnya dana nasabah berasal dari kelalaian pihak bank digital, bank digital diwajibkan mengganti kerugian yang dialami nasabah sesuai rumusan pasal 29 POJK No. 1/7/2013. Namun apabila disebabkan oleh hacker yang umum terjadi pada media digital tidak dirumuskan di dalamnya, hal tersebut menunjukkan kekosongan norma mengingat Pasal 29 mewajibkan bank digital bertanggung jawab atas kehilangan dana nasabah yang timbul akibat kesalahan pengurus, pegawai bank sedangkan akibat yang timbul oleh hacker tidak dirumuskan secara jelas seperti Pasal 29. This study aims to find out how the law provides protection for lost customer funds in digital banks. The method of writing in this research is using normative juridical research, which in this study uses a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that the law provides protection for lost customer funds in digital banks with the enactment of the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 13/03/2021 concerning the Operation of Commercial Bank Products, customers can submit questions and complaints regarding loss of funds and digital banks are given a grace period of 40 days in resolving customer complaints to first find out the cause of loss of deposited funds, if the loss of customer funds stems from the negligence of the third party. digital banks, digital banks are required to compensate for losses suffered by customers according to the formulation of article 29 of POJK No. 1/7/2013. However, if it is caused by hackers, which are common in the digital field, it is not formulated in it, it shows a void of norms considering that Article 29 requires digital banks to be responsible for loss of customer funds arising from errors of management, bank employees, while the consequences arising from hackers are not formulated.
PENGATURAN DAN MEKANISME PENEGAKAN PORNOGRAFI ANAK DI RANAH DARK WEB BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL
Kertha Desa Vol 10 No 9 (2022)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengkaji pengaturan dan mekanisme penegakan pornografi anak di ranah dark web berdasarkan hukum internasional. Penulisan studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan sejarah (historical approach), pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil studi menunjukkan bahwa pornografi anak merupakan salah satu bentuk eksploitasi seksual yang menjadi bagian dari cyber crime yang diatur dalam “Council of Europe Convention on Cybercrimes, Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse,Convention on Rights of Child, Optional Protocol on The Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography, Worst Forms of Child Labour Convention”. Dark web merupakan bagian dari cyber space yang tidak terbatas secara teritorial dan memiliki sifat anonimitas sehingga mengharuskan penegak hukum untuk menggunakan metode peretasan terhadap komputer pelaku untuk dapat melakukan penindakan, maka dari itu mekanisme penegakan pornografi anak memerlukan kerjasama internasional antara negara dengan negara lainnya, atau negara dengan suatu organisasi internasional, untuk menghindari pelanggaran kedaulatan dan yurisdiksi. Hingga saat ini tidak terdapat suatu perjanjian internasional yang berlaku universal yang khusus mengatur mengenai pornografi anak dalam dark web, kerjasama internasional, dan mekanisme penegakanya. perjanjian internasional dibutuhkan untuk adanya suatu pandangan universal terhadap pornografi anak yang berada dalam ranah dark web, kerjasama internasional, dan bagaimana mekanisme yang layak ditempuh negara - negara untuk menghindari konflik kedaulatan dan yurisdiksi. The purpose of this study is to examine the regulation and enforcement mechanism of child pornography on the dark web based on international law. The writing of this study used a normative legal research method with a historical approach, a statutory approach and a case approach. The results of the study show that child pornography is a form of sexual exploitation that is part of cyber crime regulated in the “Council of Europe Convention on Cybercrimes, Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse, Convention on Rights of Child, Optional Protocol on The Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography, Worst Forms of Child Labor Convention”. The dark web is part of cyber space that is not territorially limited and has anonymity that requires law enforcement to use hacking methods on the perpetrator's computer to be able to take action, therefore the mechanism for enforcement of child pornography requires international cooperation between country and country, or countries with international organizations, to avoid violations of sovereignty and jurisdiction. Until now, there is no universally applicable international convention that specifically regulates child pornography on the dark web, international cooperation, and enforcement mechanisms. international convention are needed for a universal view of child pornography in the dark web realm, international cooperation, and how appropriate mechanisms could be taken by countries to avoid conflicts of sovereignty and jurisdiction.
TINJAUAN YURIDIS TERJADINYA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA
Kertha Desa Vol 10 No 9 (2022)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara hukum mengenai wanprestasi dan penyelesaiannya dalam perjanjian perjanjian sewa menyewa. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Penelitian normatif juga dikenal sebagai penelitian doktrinal dan penelitian kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Berdasarkan hasil penelitian, wanprestasi adalah tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur, wanprestasi bisa dilakukan oleh kreditur maupun debitur yang melakukan perjanjian. Wanprestasi yang dilakukan oleh debitur maupun kreditur terjadi dengan sengaja maupun tidak sengaja, maka dari itu dianggap melakukan kelalaian atau tidak melaksanakan kewajiban. Akibat hukum dari tidak terlaksananya kontrak sewa adalah pembayaran ganti rugi, pengalihan risiko yaitu pengalihan kepada penyewa, karena telah terjadi ketidaksesuaian sesuai kesepakatan bersama, jika masih memungkinkan, atau kontrak dapat diakhiri dengan ganti rugi, dan upaya penyelesaiannya adalah litigasi dan nonlitigasi. This study aims to review legally the defaults in the lease agreement and to find out the results of the judicial review defaults in the lease agreement. This research is a normative research. Normative research is also known as doctrinal research and literature research. The approach used in this research is the statutory approach and the concept approach. Based on the results of the study, default is the non-fulfillment of obligations as specified in the agreement made between creditors and debtors, defaults can be carried out by creditors or debtors who enter into the agreement. Defaults committed by debtors or creditors occur intentionally or unintentionally, therefore it is considered to be negligence or not carrying out obligations. The legal consequences of not implementing the lease contract are the payment of compensation, the transfer of risk, namely the transfer to the lessee, because there has been a discrepancy according to the mutual agreement, if it is still possible, or the contract can be terminated with compensation, and the settlement efforts are litigation and non-litigation.
KETIDAKADILAN GENDER TERHADAP PELAKU ABORSI AKIBAT PERKOSAAN DALAM UNDANG-UNDANG KESEHATAN
Kertha Desa Vol 10 No 9 (2022)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaturan tindakan pengguguran kandungan secara tidak sah akibat perkosaan dalam hukum positif di Indonesia dan bentuk ketidakadilan gender bagi pelaku aborsi akibat perkosaan. Artikel jurnal ini menggunakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil analisis bahwa pengaturan larangan tindakan aborsi terdapat dalam beberapa pasal pada “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, namun terdapat pengecualian pada “Undang-Undang Kesehatan”. Pertimbangan keadaan biologis pada tubuh perempuan tidak diperhatikan mengenai batas usia kehamilan. Keadaan biologis yang berbagai macam terkait siklus menstruasi dan kehamilan yang dimiliki oleh perempuan, disamaratakan oleh hukum. Tidak adanya pertimbangan mengenai keadaan pada tubuh wanita sebagai pondasi utama dalam kajian sebagaimana yang diisyaratkan oleh pemikir hukum feminis dan telah terjadi ketidakadilan gender bagi perempuan terkait kebijaksanaan mengenai pengguguran kandungan secara tidak sah pada korban perkosaan dalam “UU Kesehatan dan PP Kesehatan Reproduksi tidak mempertimbangkan”. This article aims to determine the regulation of illegal abortions due to rape in positive law in Indonesia and forms of gender injustice for perpetrators of abortion due to rape. This journal article uses normative legal research that uses a statutory approach and a conceptual approach. Based on the results of the analysis that the regulation on the prohibition of abortion is contained in a few articles in the "Book of the Criminal Law", but there are exceptions in the "Health Act". Consideration of the biological state of the female body is not considered regarding the gestational age limit. The various biological conditions related to the menstrual cycle and pregnancy possessed by women are generalized by law. There is no consideration of the condition of a woman's body as a main basis in her study as suggested by feminist legal thinkers and there has been gender injustice for women related to policies regarding illegal abortion (abortion) for rape victims in the "Health Law and Reproductive Health Regulations". not consider".
PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BANK YANG KEHILANGAN DANA AKIBAT MODUS CARD SKIMMING: PERSPEKTIF PBI DAN POJK
Kertha Desa Vol 10 No 9 (2022)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban bank dan bentuk perlindungan hukum kepada nasabah bank akibat modus card skimming dalam perspektif PBI dan POJK. Metode penelitian yang digunakan yaitu normatif dengan pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Hasil daripada penelitian ini, yang pertama yaitu bank bertanggungjawab terhadap nasabah sebagai Pengguna Jasa, dengan terlebih dahulu membuktikan bahwa hilangnya dana nasabah disebabkan oleh adanya card skimming. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 38 huruf c POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, bank berkewajiban memberi ganti rugi apabila pengaduan nasabah terbukti benar. Akan tetapi jika terdapat unsur kelalaian dari nasabah, pihak bank tidak akan memberikan ganti rugi. Kemudian yang kedua, bentuk perlindungan hukum kepada nasabah bank yaitu perlindungan langsung dan tidak langsung diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/52/DKSP tentang Implementasi Standar Nasional Teknologi Chip dan Penggunaan Personal Identification Number Online 6 Digit untuk Kartu ATM yang Diterbitkan di Indonesia, serta Pasal 2 Ayat (2) POJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. This study aims to determine the liability of banks and forms of legal protection to bank customers due to card skimming mode in the perspective of PBI and POJK. The research method used is normative with a conceptual approach and a statutory approach. The results of this study, the first is that the bank is responsible for the customer as a Service User, by first proving that the loss of customer funds is caused by card skimming. So in accordance with the provisions of Article 38 letter c of POJK Number 1/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector, banks are obliged to provide compensation if customer complaints are proven to be true. However, if there is an element of negligence from the customer, the bank will not provide compensation. Then, the second form of legal protection for bank customers, namely direct and indirect protection, is regulated in Bank Indonesia Circular Letter Number 14/17/DASP concerning Implementation of Card-Based Payment Instrument Activities, Bank Indonesia Circular Letter Number 17/52/DKSP concerning Standard Implementation National Chip Technology and Use of 6-Digit Online Personal Identification Number for ATM Cards Issued in Indonesia, as well as Article 2 Paragraph (2) POJK Number 1/POJK.07/2014 concerning Alternative Dispute Resolution Institutions in the Financial Services Sector.
URGENSI PENGATURAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI LUNAS DALAM TRANSAKSI PERTANAHAN
Kertha Desa Vol 10 No 9 (2022)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini memiliki maksud untuk memahami urgensi perjanjian pengikatan jual beli lunas dalam transaksi pertanahan dan memahami pengaturan perjanjian pengikatan jual beli lunas. Metode penelitian yang dipakai yakni jenis penelitian hukum normatif yaitu melakukan penelusuran terhadap pengaturan perjanjian pengikatan jual beli lunas serta urgensinya. Pendekatan dipakai adalah lunas serta konsep-konsep hukum dalam bidang hukum perjanjian. Sedangkan sumber bahan hukum sekunder yakni literatur-literatur, jurnal ilmiah dan internet yang terkait perjanjian dengan pengikatan yang lunas. Penelitian ini menghasilkan betapa pentingnya pengikatan lunas untuk masyarakat dan badan hukum atau lembaga pembiayaan terutama bank dan pembiayaan. Selanjutnya, dipahami bahwa adanya kekosongan norma hukum yang mengatur tentang perjanjian pengikatan jual beli lunas. Belum ditemukannya aturan-aturan tentang perjanjian pengikatan jual beli lunas, yang diatur hanya perjanjian pengikatan jual beli dan perjanjian lunas. This research have a meaning to know to urgency of the sale and purchase agreement in full in land transactions and to understand the arrangement of the sale and purchase binding agreement in full. The research method used is normative legal research, namely conducting a search on the arrangement of the sale and purchase binding agreement in full and its urgency. The approach used is paid off and legal concepts in the field of contract law. While the secondary sources of legal material are literature, scientific journals and the internet related to agreements with paid bindings. This research results in the importance of paying off for the community and legal entities or financial institutions, especially banks and financing. Furthermore, it is understood that there is a void in the legal norms governing sale and purchase agreement paid off. The regulations regarding sale and purchase agreement paid off have not been found yet, which only regulates sale and purchase agreement and the agreement paid off.
PENERAPAN BUKTI EKONOMI DALAM PRAKTIK KARTEL
Kertha Desa Vol 10 No 9 (2022)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Terdapat dua tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui kedudukan dari alat bukti tidak langsung dalam pembuktian praktik kartel serta untuk mengetahui penerapan bukti ekonomi pada praktik kartel. Ada pun metode penelitian yang digunakan berupa metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini adalah bahwa alat bukti tidak langsung berkedudukan sebagai bukti petunjuk yang diklasifikasikan sebagai bukti ekonomi dan bukti komunikasi, yang mana alat bukti tidak langsung tidak dapat berdiri sendiri karena memerlukan kesesuaian yang rasional. Bukti komunikasi sulit didapatkan karena para pelaku usaha dapat memperkirakan hal-hal yang dapat digunakan sebagai bukti petunjuk. Penggunaan bukti ekonomi dijadikan substansi karena seringnya terkendala dalam mendapatkan bukti komunikasi. Pembuktian ekonomi dilakukan melalui instrumen analisis ekonomi. Analisis data ekonomi dapat dilakukan dengan melalui struktural dan perilaku pasar. Pendekatan yang digunakan pada pembuktian ekonomi ialah konsep pendekatan economic analysis of law. There are two objectives to be achieved in this research, namely to determine the position of indirect evidence in proving cartel practices and to determine the application of economic evidence to cartel practices. There is also the research method used in the form of a normative research method with a statutory approach and a concept approach. The results obtained in this research are that indirect evidence is classified as evidence of guidance which is classified as evidence of economics and evidence of communication, in which the evidence of guidance cannot stand alone. The use of economic evidence is used as substance because there are often problems in obtaining communication evidence. The approach used in economic proof is the concept of an economic analysis of law approach.
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA SINEMATOGRAFI BERUPA VIDEO YANG DIGANDAKAN (REUPLOAD) DI MEDIA SOSIAL
Kertha Desa Vol 10 No 9 (2022)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengkaji perlindungan hukum dan akibat hukum atas karya sinematografi berupa video yang digandakan (reupload) di media sosial dalam perspektif Undang-Undang Hak Cipta dan menunjukkan terdapat 2 permasalahan yaitu perlindungan hukum dan akibat hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual hukum. Hasil studi menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta bisa dilaksanakan melalui perlindungan preventif dan perlindungan represif. Dimana jika melanggar dari ketentuan sebagaimana termaktub dalam UU Hak Cipta, dapat menimbulkan akibat hukum yakni pelanggaran hak cipta dan pelanggaran hak ekonomi. Jika terjadi suatu permasalahan yang menyebabkan sengketa hak cipta maka dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Dasar hukum mengenai hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Jika terjadi sengketa hak cipta, maka dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan jalur non litigasi. The purpose of this study is to examine the legal protection and legal consequences of cinematographic works in the form of reuploaded videos on social media in the perspective of the Copyright Law and show that there are 2 problems, namely legal protection and legal consequences. This study uses a normative legal research method in the form of a statutory approach and a legal conceptual approach. The results of the study show that legal protection for copyright holders can be implemented through preventive protection and repressive protection. Where if you violate the provisions as contained in the Copyright Law, it can lead to legal consequences, namely copyright infringement and violation of economic rights. If a problem occurs that causes a copyright dispute, it can be resolved through litigation and non-litigation. The legal basis for copyright in Indonesia is regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. If there is a copyright dispute, it can be resolved through litigation and non-litigation channels.

Page 1 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol. 01, No. 01, Januari 2018 Vol. 04, No.02, Oktober 2017 Vol. 04, No. 01, Januari 2017 Vol. 03, No. 01, Juli 2016 Vol. 02, No. 02, Mei 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 03, September 2013 Vol. 01, No. 02, Juli 2013 Vol. 01, No. 01, Maret 2013 More Issue