cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Desa
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Desa merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum dan Masyarakat dan Dasar-dasar Ilmu Hukum. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Adat, Hukum Adat Bali, Hukum dan Kebudayaan, Hukum Hindu, Antropologi Hukum, Gender dalam Hukum, Filsafat Hukum, Etika dan Tanggung Jawab Profesi, Penalaran dan Argumentasi Hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 11 No 1 (2023)" : 20 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA DAGANG ATAS INFORMASI BISNIS MANTAN KARYAWAN DALAM PERJANJIAN KERJA
Kertha Desa Vol 11 No 1 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan Rahasia Dagang dalam hal sanksi yang diperbuat oleh mantan karyawan yang dengan sengaja menyebarluaskan informasi Rahasia Dagang dan prosedur yang seharusnya dilakukan dalam hal menjaga informasi Rahasia Dagang dengan berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Jenis penelitian yang digunakan didalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dimana pendekatan yang digunakan untuk menunjang penelitian tersebut adalah pendekatan perundang-undangan yang artinya menggunakan bahan-bahan primer maupun sekunder dan nantinya diolah untuk selanjutnya dianalisis. Hasil dari penelitian ini adalah karyawan yang dianggap melanggar Rahasia Dagang adalah dengan sengaja melakukan penyebaran informasi Rahasia Dagang terhadap pihak ketiga, serta telah melanggar ketentuan kewajiban yang telah disepakati oleh kedua belah pihak berupa ketentuan tertulis maupun tidak tertulis dan dengan sengaja mendapatkan Rahasia Dagang dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Suatu pelanggaran Rahasia Dagang menurut Pasal 17 Undang-Undang Rahasia Dagang “Akan dikenakan sanksi dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).” Serta dalam halnya menjaga informasi tersebut, para pelaku usaha membuat dua jenis perjanjian yaitu perjanjian kerja dan perjanjian mengenai informasi Rahasia Dagang. Kata Kunci: Rahasia Dagang, Karyawan, Perlindungan Hukum. This study aims to examine the protection of trade secret in terms of sanctions made by former employees who intentionally disseminate Trade Secret information and the procedures that should be carried out in terms of safeguarding Trade Secret information by referring to the provisioins of Law Number 30 of 2000 concerning Trade Secrets. The type of research used in this study is a normative juridical legal research method, which uses a statutory approach which means using primary and secondary materials and later processed for further analysis. The result of this study are employees who are considered to have violated trade secrets are intentionally disseminating trade secret information to third parties, and have violated the provisions of obligations that have been agreed upon by both parties in the form of written and unwritten provisions and intentionally obtain trade secrets in a way that contrary to statutory regulations. A violation of trade secrets according to article 17 of the Trade Secrets Law “Will be subject to sanctions with a maximum imprisonment of 2 (two) years or maximum fine of Rp. 300.000.000,00 (three hundred million rupiah).” As well as in terms of safeguarding this information, businessman make two types of agreements, that is work agreements and agreements regarding trade secret information. Key Words: Trade Secrets, Employees, Legal Protection.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA SENI GAMBAR YANG DIGUNAKAN TANPA IZIN MELALUI APLIKASI PINTEREST
Kertha Desa Vol 11 No 1 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan agar dapat mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap karya seni gambar menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut dengan UUHC, serta untuk memberikan pemahaman bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh pencipta atas karya seni gambar yang digunakan tanpa izin oleh orang lain melalui aplikasi Pinterest. Pada penulisan karya ilmiah penulis menggunakan metode berupa penelitian hukum normatif dengan UU Hak Cipta sebagai obyek kajian. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum terhadap objek seni gambar diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf f UUHC. Apabila ada yang menggunakan seni gambar yang diambil dari aplikasi Pinterest tanpa izin dari penciptanya dengan maksud komersial dapat dikenakan sanksi hukum baik secara perdata yang dapat diajukan melalui pengadilan niaga maupun pidana yang dapat diajukan melalui pengadilan negeri. Bahwa dalam menyelesaikan permasalahan tersebut upaya hukum yang dapat ditempuh pencipta atas karya seni gambar yang digunakan tanpa izin oleh orang lain melalui aplikasi pinterest dapat ditempuh Jalur non litigasi dan jalur litigasi. Kata Kunci: Hak Cipta, Perlindungan Gambar, Aplikasi Pinterest. This study aims to see the law of image artwork build upon Copyright Law Number 28 the year 2014 (UUHC), and legal remedies which can be taken by creators of image artwork used without permission by others through the Pinterest application. This study’s method is normative law method and focuses on UUHC as the object of study. This study results show that legal protection for the object of image art is regulated in Article 40 Paragraph (1) letter f of the UUHC. If anyone uses image art taken from the Pinterest application without the the creator’s permission for commercial purposes, they can be subject to legal sanctions, both civil which can be filed through a commercial court or criminally that can be filed through a district court. Legal remedies that can be taken by the creator of the image artwork used without permission by others through the Pinterest application can be taken through the non-litigation route and the litigation route. Keywords: Copyright, Image Protection, Pinterest App.
PENJUALAN DATA PRIBADI ILEGAL MELALUI NFT (NON-FUNGIBLE TOKEN) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA
Kertha Desa Vol 11 No 1 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan ini untuk mengkaji terutama dalam kekosongan norma hukum dari regulasi adanya penjualan dokumen, karya, arsip digital berujung penyalahgunaan data pribadi melalui NFT (Non-Fungible Token) berbasis teknologi blockchain. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan literatur. Hasil studi menunjukkan bahwa meskipun sudah adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi, tetapi perlu adanya sistem yang baik dan regulasi secara khusus mengatur teknologi NFT berbasis jaringan blockchain ini dikarenakan potensi adanya penjualan dokumen, karya, arsip digital mengandung informasi dan data pribadi. Kemudian dibutuhkan peraturan perundang-undangan serta dicita-citakan (Ius Constituendum) terutama adanya pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) oleh pemerintah sekaligus sebagai regulator. Kata Kunci: NFT, Arsip Digital, Blockchain, Data Pribadi. The purpose of this paper is to examine primarily the legal norms of regulation of the sale of documents, works, digital archives of personal data storage through NFT (Fungible Token) based on blockchain technology. This study uses a normative legal research method with an approach to legislation and literature. The results show that although there is already an Electronic Information and Transaction Law which regulates the protection of personal data, there is a need for a good system and special regulations to regulate this blockchain network-based NFT technology because of the potential for selling documents, digital archives containing information and personal data. Then there is a need for legislation and aspirations (Ius Constituendum), especially the discussion of the Personal Data Protection Law (RUU PDP) by the government as well as a regulator. Keywords: NFT, Digital Archives, Blockchain, Personal Data.
ANALISIS KLAUSULA DISCLAIMER DALAM KETENTUAN SYARAT LAYANAN SHOPEE SEBAGAI BENTUK PEMBATASAN PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PENGGUNA LAYANAN
Kertha Desa Vol 11 No 1 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan studi ini untuk menganalisis bentuk klausula disclaimer yang tercantum dalam ketentuan Syarat dan Layanan Shopee serta kesesuaiannya dengan ketentuan mengenai pengaturan klausula baku menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan melakukan pengamatan atau observasi secara tidak langsung dan menggunakan analisa konsep hukum (Analytical Copceptual Approach). Hasil studi menunjukkan bahwa adanya bentuk pencantuman klausula disclaimer oleh Shopee diantaranya mengenai keamanan akun pengguna, pembatasan tanggung jawab bagi pengguna ketika bertransaksi yang dituangkan dalam bentuk klausula baku dan tersebar menjadi bagian-bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Layanan Shopee, serta ditemukan adanya ketidaksesuaian mengenai ketentuan-ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Layanan Shopee yang masih melanggar beberapa pengaturan mengenai klausula baku menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kata Kunci: Jual Beli Online, Klausula Disclaimer, Pembatasan Tanggung Jawab, Perlindungan Konsumen. The purpose of this study is to analyze the form of the disclaimer clauses listed in the Shopee Terms and Services option and its compliance with the provisions regarding standard clause according to the Consumer Protection Act in Indonesia. This study uses a empirical legal research method by making indirect observations and using analytical copceptual approach. The results of the study show that the form of inclusion of a disclaimer clauses by Shopee includes the security of user accounts, limitation of responsibility for users when transacting which is stated in the form of standard clauses and is spread out in the Shopee Terms and Conditions, as well as discrepancies regarding the provisions of the Shopee Terms and Conditions which still violate several regulations regarding standard clauses according to the Consumer Protection Act. Key Words: Buying and Selling Online, Disclaimer Clause, Limitation of Liability, Consumer Protection.
PENGATURAN HUKUM PEMANFAATAN RUANG ANGKASA UNTUK KEPENTINGAN SATELIT MILITER DI INDONESIA
Kertha Desa Vol 11 No 1 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan jurnal ini ialah guna mengetahui pengaturan hukum terkait pemanfaatan ruang angkasa untuk kepentingan satelit militer di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif dimana dalam penulisannya penelitian ini menggunakan sumber data studi kepustakaan yang disertai dengan perbandingan problematika yang diangkat terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku. Adapun hasil yang diperoleh dari pembahasan jurnal ini yaitu pengaturan mengenai pemanfaatan ruang angkasa khususnya terkait pengoperasian satelit militer di Indonesia, secara garis besar masih berpedoman pada dasar hukum internasional seperti Outer Space Treaty 1967 dan Liability Convention 1972 serta dasar hukum nasional yang berlaku, salah satunya adalah Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Keantariksaan. Selain itu telah diatur juga dalam peraturan perundang – undangan yang ada, baik pada tingkat nasional maupun internasional bahwa setiap negara berhak untuk memanfaatkan serta melakukan eksplorasi di ruang angkasa tanpa terkecuali, sepanjang untuk tujuan damai, salah satu contohnya yaitu dengan pengoperasian satelit. Namun apabila melihat dari kacamata hukum tata ruang, mengenai pemanfaatan ruang angkasa untuk kepentingan satelit militer sendiri hingga saat ini belum ada produk hukum yang secara spesifik mengatur mengenai hal tersebut. Kata Kunci: Pemanfaatan Ruang, Ruang Angkasa, Satelit Militer. The purpose of writing this journal is to find out legal arrangements related to the use of space for the benefit of military satellites in Indonesia. The research method used in writing this journal is a normative legal research method where in writing this research uses literature study data sources accompanied by comparisons of problems raised against applicable laws and regulations. The results obtained from the discussion of this journal are arrangements regarding the use of space, especially related to the operation of military satellites in Indonesia, broadly speaking, they are still guided by the basis of international law such as the Outer Space Treaty 1967 and the Liability Convention 1972 as well as the applicable national legal basis, one of which is the Law of the Republic of Indonesia Number 21 of 2013 concerning Space. In addition, it has also been regulated in existing laws and regulations, both at the national and international levels that every country has the right to utilize and explore in space without exception, as long as it is for peaceful purposes, one example is the operation of satellites. However, if you look at it from the perspective of spatial law, regarding the use of space for the benefit of military satellites themselves until now there is no legal product that specifically regulates this matter. Keywords: Space Utilization, Space, Military Satellite.
KEDUDUKAN ORGAN PERSEROAN DALAM PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN KRITERIA UMK
Kertha Desa Vol 11 No 1 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan untuk menambah pengetahuan pendirian perseroan terbatas perorangan kriteria UMK dan mengetahui kedudukan organ perseroan terbatas perorangan kriteria UMK. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji peraturan terkait perseroan terbatas perseorangan, dengan menerapkan pendekatan perundang- undangan dan pendekatan konseptual, mengkaji bahan hukum primer, sekunder serta tersier kemudian hasilnya dijabarkan secara deskriptif. Hasil penelitian ditunjukkan bahwa Pendirian suatu perseroan perorangan yaitu dapat didirikan oleh seorang Warga Negara Indonesia, dengan Pernyataan Pendirian dalam bahasa Indonesia. Kemudian perseroan perorangan tersebut didaftarkan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk mendapatkan sertifikat pendaftaran secara online sehingga memperolah status badan hukum. Kedudukan organ perseroan PT terdiri atas RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 109 angkat (1) UU Cipta Kerja, sedangkan organ Perseroan Perorangan hanya terdiri dari Pemegang Saham sekaligus Direktur, serta tanpa adanya organ Dewan Komisaris sebagaimana diatur secara eksplisit pada ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (4) huruf g PP No. 8/2021. Kata Kunci: Perseroan Terbatas, Perseroan Perorangan, Organ Perseroan. The purpose of writing is to increase knowledge of the establishment of an individual limited liability company with the UMK criteria and find out the position of the organs ofan individual limited liability company with the UMK criteria. This writing uses normative legal research methods by reviewing regulations related to individual limited liability companies, by applying statutory approaches, and conceptual approaches, and using primary, secondary and tertiary legal materials then the results are described descriptively. The results of the study show that the establishmnt of anindividual company can be established by 1 (one) person or an Indonesian citizen, with a statement of establishment in the Indonesian language. Then the individual company is registered with the Minister and obtains an online registration to get certificate so that it obtains the status of a legal entity. The position of PT company organs consists of GMS, Directors and Board of Commissioners as stipulated in Article 1 point (2) of the Company Law in conjunction with Article 109 point (1) of the Job Creation Law, while the organs of an Individual Company only consist of Shareholders as well asDirectors, and there is no Board organ. Commissioners as explicitly stipulated in the provisions of 7 paragraph (2) letter g and article 8 paragraph (4) letter g PP No. 8/2021. Keywords: Limited Liability Company, Individual Company, Company Organs.
TOLAK UKUR MENENTUKAN BATASAN–BATASAN SURAT DAKWAAN YANG TIDAK CERMAT, JELAS, DAN LENGKAP DITINJAU DALAM KUHAP
Kertha Desa Vol 11 No 1 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Karya ilmiah ini mempunyai tujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegak hukum dalam menentukan batasan batasan surat dakwaan yang tidak cermat, jelas, dan lengkap serta menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam menentukan batasan pada surat dakwaan. Dalam karya ilmiah ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analisis. Hal ini membahas mengenai surat dakwaan harus mencantumkan semua syarat materiil sebagaimana tercantum pada pasal 143 ayat (2) b, namun pasal tersebut hanya menjelaskan secara umum mengenai batasan batasan dalam surat dakwaan tanpa adanya pembahasan yang menjelaskan secara detail dalam menentukan batasan. Dengan adanya ketidakjelasan (norma kabur) maka Kejaksaan Agung membentuk surat edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan sebagai pedoman dalam membuat surat dakwaan oleh kejaksaan maupun JPU agar tidak terjadinya cacat formil dan materiil. Surat edaran ini hanya dibuat dan dipatuhi oleh seluruh jaksa dalam membuat surat dakwaan bukan untuk dipatuhi oleh seluruh hakim dalam menentukan batasan-batasan surat dakwaan. Dengan adanya keadaan tersebut, maka hakim dalam praktek menentukan batasan batasan surat dakwaan merujuk pada yurisprudensi dan melakukan penemuan hukum. Majelis hakim menggunakan yurisprudensi sebagai dasar pertimbangan dalam memutuskan surat dakwaan batal demi hukum, selain yurisprudensi majelis hakim bisa merujuk pada doktrin-doktrin yang disampaikan oleh para ahli hukum sebagai acuan dalam membuat dasar pertimbangan. Kata Kunci: Surat Dakwaan, Batal Demi Hukum, Batasan-Batasan Cacat Materil. This scientific work aims to identify and analyze law enforcers in determining the boundaries of an indictment that is not accurate, clear and complete and to be the basis for consideration for judges in determining the boundaries of an indictment. In this scientific work, the author uses normative legal research methods with the statue approach, conceptual approach, and analytical approach. This discusses the indictment must include all the material requirements as stated in Article 143 paragraph (2) b, but that article only explains in general about the limits in the indictment without any discussion that explains in detail in determining the boundaries. Due to the lack of clarity (obscure norms), the Attorney General's Office formed a circular letter from the Attorney General of the Republic of Indonesia Number: SE-004/J.A/11/1993 Concerning Making Indictments as a guideline in making indictments by the Attorney and Public Prosecutors so that formal and material defects do not occur. This circular letter is only made and obeyed by all prosecutors in making indictments, not for all judges to obey in determining the boundaries of an indictment. Given these circumstances, the judge in practice determines the boundaries of the indictment referring to jurisprudence and making legal discoveries (rechstviding). The panel of judges uses jurisprudence as a basis for consideration in deciding the indictment is null and void, in addition to jurisprudence the panel of judges can refer to the doctrines presented by jurists as a reference in making a basis for consideration. Keywords: Indictment, Null and Void, Limitations of Material Defects.
PERLINDUNGAN KARYA CIPTA DRAMA KOREA YANG DITAYANGKAN DI TELEGRAM
Kertha Desa Vol 11 No 1 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis serta mengelaborasi perlindungan hukum atas drama korea sebagai salah satu objek perlindungan UU Hak Cipta, serta tanggung jawab telegram dan para pihak yang terlibat dalam penyebaran karya sinematografi tersebut melalui channel di telegram. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach) serta pendekatan analisis (analytical approach). Bahan-bahan hukum yang digunakan ditelusuri menggunakan tehnik studi dokumen dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Hasil studi menunjukkan bahwa serial drama korea merupakan salah satu objek perlindungan hak cipta yaitu karya sinematografi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 40 huruf m UU Hak Cipta. Telegram sebagai aplikasi yang dimanfaatkan oleh para pemilik akun dapat diinterpretasikan sebagai pengelola tempat perdagangan tidak diperbolehkan untuk membiarkan adanya penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat yang dikelolanya dan penyebaran yang dilakukan oleh pemilik channel di Telegram yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun terlebih lagi disebarkan kepada orang yang tidak berhak adalah bentuk pelanggaran terhadap UU ITE. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Drama Korea, Hak Cipta, Telegram. The purpose of this paper is to identify and analyze and elaborate legal protection for Korean dramas as one of the objects of protection of the Copyright Law, as well as the responsibilities of telegrams and the parties involved in the dissemination of these cinematographic works through channels on telegram. This paper is a normative legal research using a statutory approach, a conceptual approach and an analytical approach. The legal materials used were traced using document study techniques and analyzed using qualitative analysis. The study results show that Korean drama series is one of the objects of copyright protection, namely cinematographic works as stipulated in the provisions of Article 40 letter m of the Copyright Law. Telegram as an application used by account owners can be interpreted as the manager of a trading place, not allowed to allow the sale and / or duplication of goods resulting from copyright infringement and / or related rights in the place it manages and the distribution made by channel owners on Telegram is carried out intentionally and without rights or against the law in any way, moreover, being disseminated to unauthorized persons is a violation of the ITE Law. Key Words: Legal Protection, Korean Drama, Copyright, Telegram.
SEWA RAHIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAM INTERNASIONAL
Kertha Desa Vol 11 No 1 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji serta menganalisis mengenai sewa rahim sebagai suatu fenomena internasional dan bagaimana eksistensi sewa rahim dalam perspektif hukum HAM internasional. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Proses Pelaksanaan Serta Pengaturan Sewa Rahim di Negara-negara Internasional dilakukan oleh beberapa negara yang dalam penelitian ini yang diteliti adalah India dan Rusia. Negara India praktik sewa rahim ini disahkan oleh Dewan Riset Medis India (ICMR) dengan untuk menjadi ibu pengganti diberikan batasan yakni hanya boleh 1 kali saja dan sewa menyewa hanya diperuntukkan kepada kerabat dekatnya saja. Lalu bagi pasangan suami istri untuk dapat ikut berkecimpung dalam praktik sewa rahim ini haruslah telah menikah minimal 5 tahun dan telah divonis oleh dokter mengalami kesulitan mendapatkan anak secara alami. Kemudian di negara Rusia praktik surrogate mother dilegalkan, sehingga banyak pasangan suami istri yang turut menggunakan atau terlibat dalam praktik tersebut agar memiliki anak dengan syarat sebagai wanita pengganti harus berumur 20-35 tahun, Ibu pengganti potensial harus memiliki anak sendiri yang sehat secara mental dan fisik, dan dapat diakses oleh warga negara asing. Legalitas sewa rahim dalam perspektif hukum ham internasional bahwa secara internasional Instrumen-Instrumen HAM juga menjadi tolak ukur mengenai praktik sewa rahim ini. Perspektif hukum HAM internasional, adanya praktik sewa rahim ini membantu para pasangan suami istri untuk mencapai tujuan perkawinan, yaitu memiliki keturunan. Sebagai bentuk dari hak absolut, hak asasi manusia untuk melanjutkan keturunan diatur dalam beberapa instrument international diantaranya ada UDHR dan CEDAW. Kata Kunci: Sewa Rahim, Hak Asasi Manusia, Internasional The purpose of this article is to find out, study, and analyze the womb lease as an international Writing this article aims to find out, examine and analyze uterus rent as an international phenomenon and how the existence of uterine rent in the perspective of international human rights law. This writing uses normative legal research methods. The process of implementing and arranging uterine leases in international countries is carried out by several countries which in this study are India and Russia. In India, the practice of renting a uterus was legalized by the Indian Council of Medical Research (ICMR) with restrictions on becoming a surrogate mother, namely one time only and renting only for close relatives. Then for a husband and wife to be involved in the practice of renting a uterus, they must have been married for at least 5 years and have been convicted by a doctor of having difficulty having children naturally. Then in Russia, the practice of surrogate mothers was legalized, so many married couples also used or were involved in this practice in order to have children with the condition that a surrogate woman must be 20-35 years old, a potential surrogate mother must have her own children who are mentally and physically healthy, and accessible to foreign nationals. The legality of renting a womb from the perspective of international human rights law states that international human rights instruments are also a benchmark regarding the practice of renting a womb. From the perspective of international human rights law, the practice of renting a uterus helps husband and wife to achieve the goal of marriage, which is to have children. As a form of absolute right, the human right to continue offspring is regulated by several international instruments including the UDHR and CEDAW. Keywords: Uterine Rent, Human Rights, International
PERTANGGUNGJAWABAN NASABAH YANG MENGGUNAKAN DANA BANK AKIBAT KESALAHAN TRANSFER DANA DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK
Kertha Desa Vol 11 No 1 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan jurnal yang berjudul pertanggungjawaban nasabah yang menggunakan dana bank akibat kesalahan transfer dana dalam transaksi elektronik bertujuan untuk mengetahui kewajiban nasabah penerima dana yang menggunakan dana akibat kesalahan transfer dana dalam transaksi elektronik serta untuk mengetahui sanksi dan upaya hukum terhadap nasabah penerima dana yang menggunakan dana akibat kesalahan transfer. Penulisan dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normative yaitu mencari sumber hukum melalui literatur dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa pertanggungjawaban nasabah yang menerima dana hasil salah transfer adalah melaporkan kepada pihak bank dan mengembalikan dana tersebut dan sanksi serta upaya hukum yang dapat ditempuh bagi nasabah yang menggunakan dana tersebut dengan maksud menguasai adalah dengan ketentuan dari Pasal 85 Undang-Undang Transfer Dana. Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Sanksi, Transfer Dana, Transaksi Elektronik. The writing of journal entitled accountability of customers who used bank funds due to money transfer errors in electronic transactions aims to find out the obligations of beneficiary customers who used funds due to money transfer errors in electronic transactions and to find out sanctions and legal efforts against beneficiary customers who used funds due to transfer errors. The writing of this research uses normative legal research methods which is looking for searching for wellsprings of regulation through regulation and literature. The aftereffects of this exploration show that the accountability of customers who receive funds from the wrong transfer is to report to the bank and return the funds, and the sanctions and also legitimate endeavors that can be taken for customers who used the funds with the intention of controlling are with the provisions of Article 85 of the Fund Transfer Act. Key Words: Accountability, Punishment, Fund Transfer, Electronic Transactions.

Page 1 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol. 01, No. 01, Januari 2018 Vol. 04, No.02, Oktober 2017 Vol. 04, No. 01, Januari 2017 Vol. 03, No. 01, Juli 2016 Vol. 02, No. 02, Mei 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 03, September 2013 Vol. 01, No. 02, Juli 2013 Vol. 01, No. 01, Maret 2013 More Issue