cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Desa
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Desa merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum dan Masyarakat dan Dasar-dasar Ilmu Hukum. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Adat, Hukum Adat Bali, Hukum dan Kebudayaan, Hukum Hindu, Antropologi Hukum, Gender dalam Hukum, Filsafat Hukum, Etika dan Tanggung Jawab Profesi, Penalaran dan Argumentasi Hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 11 No 3 (2023)" : 20 Documents clear
LARANGAN TERBANG PESAWAT UDARA TANPA AWAK PADA KAWASAN SUCI UMAT HINDU DI PROVINSI BALI
Kertha Desa Vol 11 No 3 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan pesawat udara tanpa awak (drone) di kawasan pura ditinjau dari hukum internasional, perundang-undangn nasional, dan hukum adat. Tulisan ini disusun dengan metode penulisan hukum normatif yang mengkaji dari segi aturan hukum yang berlaku terkait pengoperasian dan zona larangan terbang dari pesawat tanpa awak (drone), khususnya di Provinsi Bali. Hasik penelitian ini menunjukkan bahwa convensi Chicago 1944 dan Federal Aviation Regulations merupakan dasar hukum Internasional pengoperasian pesawat udara tanpa awak dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2020 merupakan dasar hukum nasional di Indonesia dalam hal pengoperasian pesawat udara tanpa awak serta Perda Provinsi Bali Nomor 16 tahun 2009 dan Keputusan Parisadah Hindu Dharma Indonesia Pusat Nomor 11 1994 menjadi dasar penetapan kawasan suci pura di Provinsi Bali. This study aims to see how international law, domestic law, and customary law are employed to govern unmanned aircraft (drones) in the vicinity of the temple. This paper was prepared using the method of writing normative law which examines in terms of the applicable legal regulations regarding the operation and no-fly zone of unmanned aircraft (drones), especially in the Province of Bali. The results of this study indicate that the 1944 Chicago Convention and the Federal Aviation Regulations are the international legal basis for the operation of unmanned aircraft and the Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number 37 of 2020 is the basis for national law in Indonesia in regarding the operation of unmanned aircraft as well as Bali Province Regional Regulation Number 16 of 2009 and Central of Parisadah Hindu Dharma Indonesia Decree Number 1994 are the basis for determining the sacred area of the temple in the Province of Bali.
PENEGAKAN HUKUM KASUS PELANGGARAN HAK LINTAS DAMAI KAPAL TANKER IRAN DAN PANAMA DI INDONESIA
Kertha Desa Vol 11 No 3 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan pengaturan Hak Lintas Damai dalam Hukum Laut Internasional serta pelanggaran yang dilakukan oleh Kapal Tanker MT Freya dan MT Horse ditinjau dari Hukum Laut Internasional. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Dengan letak Indonesia yang berada ditengah samudera Hindia dan Pasifik sering kali terjadi pelanggaran yang di lakukan oleh kapal asing yang bukan berasal dari laut Indonesia, meskipun telah tertera pada UNCLOS 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea), yakni mengenai Konvensi HLI atau hukum laut internasional. Hasil penulisan pada kasus ini, kedua Kapal Tanker Iran dan Panama melakukan aktivitas ilegal berupa transfer minyak (transfer crude oil) dengan kapal MT Freya (Panama), yang mana telah melanggar hak lalu lintas suatu negara dari hukum internasional. This writing aims to examine the arrangements for the regulation of the Right of Peaceful Passage in the International Law of the Sea as well as the violations committed by the MT Freya and MT Horse Tankers in terms of the International Law of the Sea. The research method used is normative law with a statute-law approach. With Indonesia's location in the middle of the Indian and Pacific oceans, violations are often committed by foreign ships that are not from Indonesian seas, even though it has been stated in UNCLOS 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea), namely regarding the HLI Convention or the law of international sea. The results of writing in this case, the two Iranian and Panamanian tankers carried out illegal activities in the form of transferring oil (transfer of crude oil) with the ship MT Freya (Panama), which violated the traffic rights of a country from international law.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR SEPARATIS ATAS KEKURANGAN PEMENUHAN PIUTANG PASCA EKSEKUSI JAMINAN KEBENDAAN DALAM KEPAILITAN
Kertha Desa Vol 11 No 3 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengetahui kedudukan kreditor separatis terhadap jaminan kebendaan dalam kepailitan serta menganalisis perlindungan hukum terhadap kreditor separatis atas kekurangan pemenuhan piutang pasca eksekusi jaminan kebendaan dalam kepailitan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta koseptual. Penelitian ini menunjukan hasil bahwa kreditor separatis memiliki kedudukan untuk didahulukan pembayarannya berdasarkan ketentuan Pasal 1132 dan Pasal 1134 KUHPerdata. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap kreditor separatis yang mengalami kekurangan pemenuhan piutang setelah melakukan eksekusi jaminan kebendaan, yakni kreditor separatis dapat memeohonkan tagihan pelunasan atas kekurangan piutangnya sebagai kreditor konkuren, dengan syarat setelah mengajukan permintaan pencocokan piutang berdasarkan Pasal 60 ayat (3), Pasal 138, dan Pasal 189 ayat (5) UU KPKPU. The purpose of this study is to determine the position of separatist creditors on treasury guarantees in insolvency and analyze the legal protection of separatist creditors for the lack of fulfillment of receivables after the execution of treasury guarantees in insolvency. This research uses normative legal research methods with a statutory and coceptual approach. This study shows the result that separatist creditors have a position to take precedence over their payments under the provisions of Article 1132 and Article 1134 of the Civil Code. Legal protection provided to separatist creditors who experience a lack of receivables fulfillment after executing treasury guarantees, that is, separatist creditors can make repayment bills for their lack of receivables as concurrent creditors, provided that after submitting a request for matching receivables under Article 60 paragraph (3), Article 138, and Article 189 paragraph (5) of the Insolvency Law and Postponement of debt repayment obligation.
UNDERCOVER BUY DAN CONTROLLED DELIVERY SEBAGAI TEKNIK PENYIDIKAN KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI DI POLRESTA DENPASAR)
Kertha Desa Vol 11 No 3 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan strategi undercover buy dan controlled delivery dalam proses penyidikan kasus penyalahgunaan narkotika serta mencari informasi mengenai rintangan apa saja yang dialami oleh penyelidik satresnarkoba Polresta Denpasar dalam menggunakan teknik undercover buy dan controlled delivery untuk mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika tersebut. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan sumber data berdasarkan hasil wawancara. Hasil studi menunjukkan bahwa penggunaan teknik penyidikan undercover buy dan controlled delivery dalam mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika masih mengalami kendala dalam prosesnya di Polresta Denpasar. Beberapa kendala yang dihadapi oleh penyidik satresnarkoba Polresta Denpasar diantaranya adalah identitas petugas kepolisian yang telah diketahui oleh target operasi, sarana pendukung yang kurang memadai, sistem ranjau dan jaringan terputus dalam peredaran narkotika, biaya operasional yang besar, dan sering disalahartikan dengan penjebakan. This writing aims to examine the implementation of the undercover buy and controlled delivery strategy in the process of investigating narcotics abuse cases and to find information about what obstacles are experienced by Denpasar Police Narcotics investigators in using undercover buy and controlled delivery techniques. This study uses empirical legal research methods with data sources based on interviews. The results of the study show that the use of undercover buy and controlled delivery investigation techniques in uncovering cases of narcotics is still facing problems in the process at the Polresta Denpasar. Some of the obstacles faced by the Polresta Denpasar Drug Investigation Unit investigator included the identity of police officers who had been identified by the target of the operation, inadequate support facilities, mine systems and disconnected networks in the distribution of narcotics, large operational costs, and were often misinterpreted with entrapment.
AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJASAMA ATLET CABANG OLAHRAGA KARATE
Kertha Desa Vol 11 No 3 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan ini untuk mengkaji terutama akibat dari wanprestasi serta bagaimana pemecahan masalah apabila terjadi wanprestasi. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan adanya masalah dalam pelaksanaannya, serta adanya gap antara Das Solen dengan Das Sein. Hasil studi menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang perjanjian seperti pasal 1313, pasal 1320, serta pasal 1338 yaitu arti dari perjanjian, sahnya suatu perjanjian serta perjanjian yang dituangkan ke dalam akta tertulis otomatis akan menjadi undang – undang bagi para pihak yang membuatnya. The purpose of this writing is to examine especially the consequences of defaults and how to solve problem in the event of defaults. This study uses empirical legal research methods with problems in its implementation and gaps between Das Solen with Das Sein. The result of the study show that in civil law, there are several articles that regulate agreements such as article 1313, article 1320, and article 1338 namely the meaning of the agreement and the agreement that is poured into a written deed will automatically become law for the parties the party that made it.
PENGATURAN PENETAPAN PENERIMA MANFAAT (BENEFICIARY) UANG PERTANGGUNGAN ASURANSI JIWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA
Kertha Desa Vol 11 No 3 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengkaji kepastian hukum bagi ahli waris terkait uang pertanggungan asuransi jiwa. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan Perundang-undangan dan komparatif. Hasil studi menunjukkan bahwa dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2014 tentang Perasuransian tidak ada klausul yang mengatur mengenai penentuan penerima manfaat uang pertanggungan dalam polis asuransi jiwa, sehingga kepastian hukum bagi ahli waris untuk mendapatkan manfaat uang pertanggungan asuransi jiwa mengacu kepada Hukum Perdata. This paper aims to examine legal certainty for heirs related to life insurance sum insured. This study uses normative legal research methods with a statutory and comparative approach. The results of the study show that in Law Number 14 of 2014 concerning Insurance there is no clause that regulates the determination of the beneficiaries of the sum insured in the life insurance policy, so that legal certainty for heirs to get the benefit of life insurance sum insured refers to the Civil Law.
FENOMENA GERAKAN TERORISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL
Kertha Desa Vol 11 No 3 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan artikel ini adalah untuk mengkaji gerakan terorisme dalam hukum internasional yang aksi kejahatannya menjadi fenomena global dan menjadi perhatian dunia. Terorisme sendiri belum termasuk dalam bentuk kejahatan internasional. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian normatif yang mengkaji aksi dari Gerakan tersebut sebagai suatu tindak kejahatan kemanusiaan (Crime Against Humanity) serta implikasinya terhadap hukum internasional. Terorisme adalah salah satu tindak kriminalitas yang berdimensi internasional dan sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat baik masyarakat regional maupun masyarakat internasional. Gerakan terorisme merupakan suatu fenomena global yang sangat meresahkan seluruh lapisan masyarakat dunia yang terjadi di seluruh dunia baik di negara maju maupun negara berkembang. Aksi teroris yang dilakukan telah memakan banyak korban, terutama yang berasal dari etnis minoritas. Dari perspektif hukum internasional, terorisme merupakan suatu bentuk kejahatan yang mengancam keselamatan pribadi dan mengancam kedaulatan negara. Karena perbedaan ideologi di berbagai negara, istilah “terorisme” sendiri tidak memiliki definisi yang jelas. Dalam skala internasional, organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan perlindungan hukum untuk gerakan teroris ini, meskipun PBB belum memastikan bahwa kejahatan teroris adalah kejahatan internasional, terlepas dari serangannya. The purpose of this article is to examine the terrorism movement in international law, whose crimes have become a global phenomenon and have received worldwide attention. Terrorism itself is not yet included in the form of an international crime. The research method used is a normative research method by examining the actions of the Movement as a crime against humanity (Crime Against Humanity) and its implications for international law. Terrorism is a crime that has an international dimensions and very influential on people's lives, both regional and international communities. The terrorism movement is a global phenomenon that is very disturbing to all levels of world society that occurs throughout the world, both in developing and deleveloped countries. The terrorist acts carried out have claimed many victims, especially those from ethnic minorities. From the perspective of international law, terrorism is a form of crime that threatens personal safety and national sovereignty. Due to the ideological differences of different countries, the term "terrorism" itself does not have a clear definition. On an international scale, the United Nations (UN) organization provides legal protection for this terrorist movement, although the United Nations has not yet confirmed that terrorist crimes are international crimes, regardless of the incident.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DALAM RANGKA PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19
Kertha Desa Vol 11 No 3 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah perlindungan hukum dan tanggung jawab terhadap masyarakat dalam rangka pelaksanaan vaksinasi covid-19. Metode penelitian penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif jenis penelitian yang sering digunakan dalam mengkaji suatu norma dalam peraturan perundang-undangan yang sudah dirumuskan secara jelas dan tidak multitafsir, apakah terdapat pertentangan norma, atau apakah suatu peraturan perundang-undangan tidak mengatur suatu perbuatan hukum yang seharusnya diatur diatur terlebih dahulu. Hasil penelitian jurnal ini menjelaskan bahwa Perlindungan hukum terhadap masyakat penerima vaksinasi covid-19 diatur yakni dengan diterbitnya peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease2019 (covid-19), dalam produk hukum perpres ini juga diatur tentang tanggung jawab pemerintah apabila terjadinya kejadian ikutan pasca Vaksinasi covid-l9, yang akan dilakukan pengobatan dan perawatan sesuai dengan indikasi medis dan protokol pengobatan. Apabila kasus lanjutan tersebut menimbulkan kecacatan atau meninggal, diberikan kompensasi oleh pemerintah. Upaya penyelesaian sengketa terhadap pelaksanaan vaksinasi covid-19 dapat dilakukan secara jalur litigasi dan non litigasi. The purpose of this paper is legal protection and responsibility for the community in the context of implementing the covid-19 vaccination. The research method for writing this journal uses normative legal research methods, the type of research that is often used in reviewing a norm in legislation that has been clearly formulated and does not have multiple interpretations, whether there is a conflict of norms, or whether a statutory regulation does not regulate a legal act. which should be set first. The results of this journal research explain that legal protection for the community receiving the COVID-19 vaccination is regulated by the issuance of the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 99 of 2020 concerning Vaccine Procurement and Vaccination Implementation in the Context of Combating the 2019 Corona Virus Disease Pandemic (covid-19) as amended by Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 14 of 2021 concerning Amendments to Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 99 of 2020 concerning Procurement of Vaccines and Implementation of Vaccinations in the Context of Combating the Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic. the occurrence of follow-up events after the covid-19 vaccination, which will be treated and treated according to medical indications and treatment protocols. If the follow-up case causes disability or death, compensation is given by the government. Efforts to resolve disputes regarding the implementation of COVID-19 vaccination can be carried out through litigation and non-litigation.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA OUTSOURCING DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) AKIBAT EFISIENSI BIAYA
Kertha Desa Vol 11 No 3 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengetahui pengaturan hukum pekerja outsourcing dalam pemutusan hubungan kerja akibat efisiensi biaya serta upaya penyelesaian hukum dalam perselisihan pemutusan hubungan kerja pekerja outsourcing. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan hukum pekerja outsourcing dalam pemutusan hubungan kerja akibat efisiensi biaya menurut hukum nasional diatur dalam UU Ketenagakerja, UU Cipta Kerja, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi KEP.100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pekerjaan Waktu Tertentu (PKWT). Pengaturan pesangon PHK diatur dalam Pasal 40 ayat (2), (3), (4) dan Pasal 43 ayat (1), (2). Pengaturan terkait dengan PHK dengan alasan efesiensi biaya dalam PP 35/2021 tidak mengatur secara langsung terkait PHK dengan alasan efisiensi biaya, khususnya Pasal 36 huruf b PP 35/2021 merupakan pasal yang terdapat kekaburan karena tidak terdapat penjelasan mengenai contoh tindakan lebih lanjut dan seberapa besar kerugian perusahaan yang dapat melakukan efisiensi. Upaya penyelesaian hukum dalam perselisihan pemutusan hubungan kerja pekerja outsourcing wajib dilakukan musyawarah mufakat antara pengusaha dan pekerja. Apabila terdapat perbedaan pendapat dapat mengajukannya ke Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial. Adapun upaya penyelesaian dalam perselisihan hubungan industrial ada 5 yaitu, bipartit, mediasi, arbitrase, konsiliasi, dan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial. The purpose of this study is to find out the legal arrangements for agency workers in termination of employment due to cost efficiency and legal settlement efforts in disputes over termination of employment of outsourced workers. The research method used is a normative research method using statutory and conceptual approaches. The results of this study are legal arrangements for outsourced workers in termination of employment due to cost efficiency according to national law regulated in the Manpower Law, Job Creation Law, Decree of the Minister of Manpower and Transmigration KEP.100/Men/VI/2004 concerning Provisions for Executing Work for a Specific Time (PKWT). Arrangements for severance pay for layoffs are regulated in Article 40 paragraphs (2), (3), (4) and Article 43 paragraphs (1), (2). Regulations related to layoffs for reasons of cost efficiency in PP 35/2021 do not directly regulate layoffs for reasons of cost efficiency, in particular Article 36 letter b PP 35/2021 is an article that contains ambiguity because there is no explanation regarding examples of further action and how big company losses that can make efficiency. Legal settlement efforts in disputes over the termination of employment of outsourced workers must be carried out by deliberation to reach a consensus between employers and workers. If there is a difference of opinion, you can submit it to the Industrial Relations Dispute Court. There are 5 efforts to resolve industrial relations disputes, namely bipartite, mediation, arbitration, conciliation, and the Industrial Relations Dispute Court.
STATUS HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN PENGATURANNYA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM
Kertha Desa Vol 11 No 3 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penulisan karya ilmiah berbentuk jurnal ini adalah untuk mengetahui status hukum dari perkawinan beda agama serta pengaturan dari perkawinan beda agama dalam perspektif kepastian hukum di Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode penulisan hukum normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Menggunakan bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan berkaitan dengan yang dibahas pada tulisan ini. Menggunakan sumber data sekunder seperti pendapat hukum/ doktrin/ teori-teori dari literatur hukum, hasil penelitian, jurnal, makalah, tesis maupun website yang terkait dengan penelitian. Perkawinan cenderung menyerahkan sepenuhnya kepada hukum agama masing-masing untuk menentukan legalitas perkawinan berbeda agama sebagaimana diatur pada pasal 2 ayat (1) UUP. Kenyataannya, semua agama di Indonesia melarang perkawinan berbeda agama. Beragam upaya pun dilakukan. Dalam melangsungkan suatu perkawinan juga harus memperhatikan pasal 2 ayat (2) UUP agar mendapat status perkawinan yang sah. Apabila perkawinan dilangsungkan secara sah, namun tidak diakui negara dikarenakan perkawinannya belum dicatatkan, maka perkawinan tersebut tidak memiliki kepastian hukum dikarenakan tidak memiliki bukti berupa akta perkawinan. Terkait dengan kepastian hukum mengenai pengaturan perkawinan beda agama di indonesia hingga saat ini belum memiliki kepastian hukum secara normatif berkaitan dengan perkawinan beda agama. Pun dalam praktek-praktek perkawinan beda agama masih terus terjadi, padahal secara yuridis kita tahu akibat hukum dari perkawinan beda agama adalah mengenai legalitasnya yang masih diperdebatkan. The purpose of writing scientific papers in the form of this journal is to find out the legal status of interfaith marriages and the arrangements for interfaith marriages from the perspective of legal certainty in Indonesia. This writing uses the method of writing normative law using a statutory approach. Using primary legal materials, namely laws and regulations related to those discussed in this paper. Using secondary data sources such as legal opinions/ doctrines/ theories from legal literature, research results, journals, papers, theses and websites related to research. Marriage tends to fully surrender to the laws of each religion to determine the legality of marriages of different religions as stipulated in article 2 paragraph (1) of the UUP. In fact, all religions in Indonesia prohibit interfaith marriages. Various attempts were made. In carrying out a marriage, one must also pay attention to article 2 paragraph (2) of the UUP in order to obtain a legal marital status. If a marriage is legally valid, but is not recognized by the state because the marriage has not been registered, then the marriage does not have legal certainty because it does not have evidence in the form of a marriage certificate. Regarding legal certainty regarding the regulation of interfaith marriages in Indonesia, until now there has been no legal certainty normatively related to interfaith marriages. Even in practice, interfaith marriages continue to occur, even though juridically we know the legal consequences of interfaith marriages are regarding the legality of which is still being debated.

Page 1 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol. 01, No. 01, Januari 2018 Vol. 04, No.02, Oktober 2017 Vol. 04, No. 01, Januari 2017 Vol. 03, No. 01, Juli 2016 Vol. 02, No. 02, Mei 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 03, September 2013 Vol. 01, No. 02, Juli 2013 Vol. 01, No. 01, Maret 2013 More Issue