Kertha Desa
E-Journal Kertha Desa merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum dan Masyarakat dan Dasar-dasar Ilmu Hukum. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Adat, Hukum Adat Bali, Hukum dan Kebudayaan, Hukum Hindu, Antropologi Hukum, Gender dalam Hukum, Filsafat Hukum, Etika dan Tanggung Jawab Profesi, Penalaran dan Argumentasi Hukum.
Articles
20 Documents
Search results for
, issue
"Vol 11 No 5 (2023)"
:
20 Documents
clear
<![CDATA[SANKSI PIDANA BAGI PELAKU KEJAHATAN PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM POLDA BALI ]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 11 No 5 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Studi ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana sanksi pidana yang diterapkan pada pelaku persetubuhan terhadap anak dan faktor penyebab masih banyaknya terjadi kasus persetubuhan dengan korban anak di Wilayah Hukum Polda Bali. Ini merupakan penelitian hukum empiris yang berangkat dari permasalahan perbedaan antara teori dengan kenyataan atau realita yang terjadi di lapangan. Untuk menunjang jenis penelitian hukum empiris digunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan secara kasus, fakta dan juga pendekatan undang-undang. Hasil yang didapat dari studi ini adalah terdapat dua kategori faktor penyebab masih terjadinya kasus persetubuhan dengan korban anak di Wilayah Hukum Polda Bali yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal yaitu pelaku persetubuhan diduga memiliki kelainan seksual, sedangkan faktor eksternal yaitu masih minimnya perhatian orang tua kepada korban, faktor lingkungan sekitar, faktor ekonomi, faktor dipengaruhi minuman beralkohol dan faktor adanya kemajuan teknologi. Sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku persetubuhan dengan korban anak diatur dalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D UU No. 17 Tahun 2016 yang mengatur bahwa sanksi pidana penjara bagi pelaku persetubuhan dengan korban anak adalah minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun yang diikuti dengan pembayaran denda paling banyak sebesar lima miliar rupiah (Rp. 5.000.000.000). This study aims to examine how criminal sanctions are applied to perpetrators of sexual intercourse to the children and the factors that caused there are still many cases of sexual intercourse with child victims in the Bali Police Legal Area. This is empirical legal research that departs from the problem that has difference between theory and implementation. To support this type of empirical legal research, three approaches are used, namely the case approach, facts and also the legal approach. The results obtained from this study are that there are two categories of factors that cause cases of sexual intercourse with child victims in the Bali Police Legal Area, namely internal factors and external factors. Internal factors, namely the perpetrators of sexual intercourse are suspected of having sexual disorders, while external factors are the lack of parental attention to the victims, environmental factors, economic factors, factors influenced by alcoholic beverages and technological advances. Criminal sanctions given to perpetrators of sexual intercourse with child victims are regulated in Article 81 paragraph (1) jo. Article 76D of Law no. 17 of 2016 which stipulates that the prison sentence for perpetrators of sexual intercourse with child victims is a minimum of 5 years and a maximum of 15 years, followed by the payment of a maximum fine of five billion rupiah (Rp. 5,000,000,000).]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN PRODUK GARAM TRADISIONAL DESA PESINGGAHAN BERPOTENSI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MELALUI INDIKASI GEOGRAFIS ]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 11 No 5 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan tulisan ilmiah ini yakni untuk mengkaji perlindungan hukum bagi produk garam tradisional desa pesinggahan terkait kepemilikan kekayaan intelektual. Metode yang digunakan berupa penelitian hukum empiris melalui pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan fakta. Dari penelitian ini hasilnya mengemukakan bahwasannya perlindungan hukum bagi produk garam tradisional desa pesinggahan merupakan HKI khususnya warisan budaya desa pesinggahan, dan secara nasional di Indonesia mengacu pada UU No. 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta dan UU No. 20 Tahun 2016 tentant merk dan indikasi geografis. Garam desa pesinggahan bisa dijadikan produk indikasi geografis jika mumpuni syarat tertentu (objektif dan subjektif). Diharapkan pemerintah desa berperan aktif dalam mengoptimalkan produk garam desa pesinggahan agar dapat memiliki hukum perlindungan yang kuat dalam bentuk hak kekayaan intelektual sebagai potensi dari indikasi geografis wilayah klungkung. The purpose of this scientific paper is to examine the legal protection for traditional salt products in the Pesingahan Village regarding the ownership of intellectual property. The method used is in the form of empirical legal research through a statutory and factual approach. From this research, the results suggest that legal protection for traditional salt products in Pesinggahan Village is an IPR, especially the cultural heritage of Pesinggahan Village, and nationally in Indonesia it refers to Law no. 28 of 2014 concerning Copyright and Law no. 20 of 2016 concerning brands and geographical indications. Pesinggahan village salt can be used as a product of geographical indications if it fulfills certain conditions (objective and subjective). It is hoped that the village government will play an active role in optimizing salt products in the Pesinggahan Village so that they can have strong legal protection in the form of intellectual property rights as a potential geographical indication for the Klungkung region.]]>
<![CDATA[PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH DI KOTA DENPASAR ]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 11 No 5 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terhambatnya sertipikasi tanah di Kota Denpasar. Meskipun Kementerian ART/BPN telah meluncurkan Program Prioritas Nasional berupa percepatan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Yang juga telah diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2018. Namun, sekitar 16% dari total keseluruhan luas tanah di Kota Denpasar masih belum tersertipikasi. Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan fakta. Hasil dari penelitian ditemukan bahwa terdapat dua penyebab terhambatnya sertipikasi tanah di Kota Denpasar, yaitu tanah yang dimiliki oleh Desa Adat dikarenakan tanah tersebut milik desa yang tidak dapat diwakilkan oleh siapa pun termasuk Kepala Desa yang masa jabatannya hanya 6 (enam) tahun, dan tanah yang dimiliki oleh Puri dikarenakan pihak Puri tidak mau mensertipikatkan tanahnya lantaran di dalam Puri terdapat banyak Keluarga yang tidak diketahui siapa pemilik tanah yang sebenarnya, sehingga pihak Puri khawatir apabila tanahnya disertipikasi maka akan terdapat perselisihan antar keluarga yang tinggal di dalam Puri tersebut. This article aims to determine the causes of delays in land certification in Denpasar City. Although the Ministry of ART/BPN has launched a National Priority Program in the form of accelerating Complete Systematic Land Registration (CSLR) which is carried out simultaneously throughout Indonesia. Which has also been regulated in Presidential Instruction (Inpres) Number 2 Year 2018. However, around 16% of the total land area in Denpasar City is still not certified. This article uses an empirical juridical research method with a statutory and factual approach. The results of the study found that there were two causes of delays in land certification in Denpasar City, namely land owned by the Traditional Village because the land belonged to the village which could not be represented by anyone including the village head whose term of office was only six years, and land owned by Castle because the castle does not want to certify the land because in the castle there are many families who do not know who the real land owners are, so the castle is worried that if the land is certified there will be disputes between families living in the castle.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS DI BALI ]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 11 No 5 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana anak perempuan diperlakukan sebagai ahli waris menurut hukum adat Bali. Hal ini menandai perubahan signifikan dalam hukum adat Bali yang sekarang berpihak pada anak laki-laki. Pemeriksaan ini dilakukan secara subjektif dan mencerahkan. Dari segi filosofis, fakta bahwa anak perempuan di Bali diberikan hak waris menunjukkan keadilan substantif. Secara hukum, memberikan hak waris kepada semua jenis kelamin. Dari perspektif sosiologis, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan adalah kontemporer. Dalam hukum adat Bali, pewarisan sudah mencerminkan keadilan. Karena anak perempuan akan menikah di dalam dan di luar keluarga suami, maka dianggap tepat bahwa hak waris menjadi anak laki-laki dalam keluarga yang memikul tanggung jawab merawat orang tua ketika mereka tidak mampu bekerja dan memenuhi tanggung jawab mereka bukan anak perempuan tetapi anak-anak. Namun, dalam realitas sosial, ada beberapa pilihan bagaimana anak perempuan dapat membagi warisan orang tua mereka, termasuk memberikan sebagian. orang tua dapat melakukan upacara untuk memberikan anak perempuan hak untuk mewarisi harta orang tua mereka dengan mengangkat mereka ke status laki-laki yang dianggap setara dengan rajeg. The The purpose of this study was to find out how girls are treated as heirs according to Balinese customary law. This marks a significant shift in Balinese customary law which now favors boys. This examination is done subjectively and enlightening. From a philosophical point of view, the fact that girls in Bali are given inheritance rights demonstrates substantive justice. By law, giving inheritance rights to all genders. From a sociological perspective, equality between men and women is contemporary. In Balinese customary law, inheritance already reflects justice. Since daughters will marry within and outside the husband's family, it is considered appropriate that the right to inherit becomes the son in the family who bears the responsibility of taking care of the parents when they are unable to work and fulfill their responsibilities not daughters but children However, in social reality, there are several options for how girls can divide their parents' inheritance, including giving part of it. parents can perform a ceremony to give daughters the right to inherit their parents' wealth by elevating them to male status which is considered equal to rajeg.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN AKIBAT PEMBATALAN TIKET KONSER SEPIHAK OLEH PIHAK PROMOTOR ]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 11 No 5 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindakan pembatalan tiket konser yang dilakukan oleh pihak promotor dapat dikatakan sebagai perbuatan wanprestasi serta menganalisis perlindungan konsumen bagi penonton akibat dari pembatalan tiket konser sepihak oleh pihak promotor yang ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Karya ilmiah ini metode penelitiannya berkaitan dengan analisis Perlindungan Konsumen akibat Pembatalan Tiket Konser Sepihak oleh Pihak Promotor yaitu metode penelitian hukum normatif yang pendekatannya melalui peraturan perundang-undangan untuk menganilisis isu hukum terakit. Bahan hukum penelitian ini bersumber dari hukum primer dan hukum sekunder dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, hasil penelitian yang memiliki hubungan dengan pokok permasalahan. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa permasalahan perlindungan konsumen di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Hal itu dikarenakan banyaknya pihak konsumen yang merasa dirugikan, hal itu disebabkan oleh pelaku usaha tidak bertanggungjawab dan melanggar peraturan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sehingga pada penelitian ini para konsumen dapat mengetahui beberapa cara untuk menempuh upaya hukum atas kerugian yang dialami untuk meminta ganti rugi berupa uang atas harga tiket yang sudah dibayar sesuai Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. This study is to analyze the act of canceling concert tickets carried out by the promoter that can be said as an act of wanprestation and analyze consumer protection for the audience as a result of unilateral cancellation of concert tickets by the promoter which is reviewed based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The research method used in this study is related to the analysis of Consumer Protection due to Unilateral Concert Tickets Cancellation by the Promoter, which is a normative legal research method whose approach is through laws and regulations to analyze assembled legal issues. The legal materials from this research is primary law and secondary law by collecting legal materials such as laws and regulations, research results that have a connection for the subject matter. The results of this study found that consumer protection problems in Indonesia are still very concerning. This is because many consumers feel aggrieved, it isi cause by irresponsible business actors and violate the regulations contained in the Consumer Protection Law. So in this study consumers can find out several ways to take legal action for losses suffered to ask for compensation in the form of money for ticket prices that have been paid in accordance with Article 45 of Law Number 8 of 1999 concering Consumer Protection.]]>
<![CDATA[PENGATURAN DIGITAL TOURISM DALAM PARIWISATA DI KAWASAN DANAU TOBA BERDASARKAN PERMENPAREKRAF NOMOR 12 TAHUN 2020 ]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 11 No 5 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan jurnal ini adalah untuk menemukan bentuk pengaturan hukum dalam digital tourism untuk mendukung peningkatan pariwisata di kawasan Danau Toba beserta dengan kedudukan nilai-nilai kearifan lokal yang harus dijaga sesuai dengan Permenparekraf Nomor 12 Tahun 2020. Metode penelitian yuridis normatif digunakan sebagai dasar metode penelitian dalam jurnal yang juga dikombinasikan dengan analisis peraturan perundang-undangan untuk menjelaskan permasalahan hukum dalam topik bahasan. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa masyarakat di kawasan Danau Toba memiliki beragam nilai kearifan lokal yang memiliki daya saing untuk dipromosikan sebagai salah satu destinasi pariwisata pilihan dengan wilayah yang terjangkau secara aksesibilitas dimulai dari wilayah masing-masing desa wisata serta nilai kearifan lokal masyarakat di kawasan Danau Toba diakui eksistensinya harus dijaga dalam Permenparekraf Nomor 12 Tahun 2020, perkembangan teknologi informasi dalam pariwisata memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas di ruang digital tourism sehingga pengaturan hukum digital tourism menjadi sangat penting untuk menjadi dasar pedoman dalam pelaksanaan digital tourism dalam pariwisata kawasan Danau Toba. The purpose of this journal is to find the form of legal arrangements in digital tourism to support the improvement of tourism in the Lake Toba region along with the position of local wisdom values that must be maintained in accordance with Permenparekraf Number 12 of 2020. The normative juridical research method is used as the basis of the research method in the journal which is also combined with the analysis of laws and regulations to explain legal issues in the topic of discussion. The results of this study found that the community in the Lake Toba region has a variety of local wisdom values that have the competitiveness to be promoted as one of the preferred tourism destinations with an area that is affordable in terms of accessibility starting from the area of each tourist village and the value of local wisdom of the community in the Lake Toba region is recognized that its existence must be maintained in Permenparekraf Number 12 of 2020, the development of information technology in tourism makes it easy for people to carry out activities in the digital tourism space so that the legal regulation of digital tourism is very important to become the basis for guidelines in the implementation of digital tourism in tourism in the Lake Toba region.]]>
<![CDATA[TINDAKAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PERJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN ]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 11 No 5 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan hukum dalam penyelesaian wanprestasi pada perjanjian sewa menyewa kendaraan. Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan. Penelitian ini pendekatan metode penelitian hukum normatif dengan cara melakukan penelitian seperti membaca, mengumpulkan, dan menganalisa berbagai sumber. Menurut temuan penelitian ini, akibat hukum dari terjadinya wanprestasi di dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan yaitu dapat dilakukan melalui dua cara yaitu jalur litigasi dan jalur non litigasi. Jalur litigasi yaitu penyelesaian sengketa di pengadilan yang putusannya bersifat mengikat dan non litigasi atau luar pengadilan yang merupakan penyelesian sengketa yang tidak dilakukan di pengadilan melainkan melalui alternatif penyelesaian sengketa. Adapun sanksi yang dapat diberikan kepada pihak yang melakuka wanprestasi yaitu: membayar ganti rugi atau kerugian, pemecahan perjanjian atau pembatalan perjanjian, pengalihan resiko yaitu resiko beralih kepada penyewa, dan membayar biaya perkara jika diperkarakan di depan hakim. Namun, sanksi yang diberikan terhadap pihak yang melakukan wanprestasi harus tetap sesuai kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian yang telah dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak. Dan pihak yang melakukan wanprestasi harus melaksanakan sanksi yang didapat. This study aims to determine legal action in the settlement of defaults on vehicle rental agreements. To find out the settlement of defaults in the vehicle rental agreement. This study approaches normative legal research methods by conducting research such as reading, collecting, and analyzing various sources. According to the findings of this study, the legal consequences of default in a vehicle rental agreement can be carried out in two ways, namely litigation and non-litigation. The litigation route is the settlement of disputes in court whose decisions are binding and non-litigation or outside the court which is the settlement of disputes that are not carried out in court but through alternative dispute resolution. The sanctions that can be given to parties who commit defaults are: paying compensation or losses, splitting the agreement or canceling the agreement, transferring risk, namely the risk of switching to the lessee, and paying court fees if the case is filed before a judge. However, the sanctions given to parties who commit defaults must remain in accordance with the agreement stated in the agreement that has been made and agreed upon by both parties. And the party who commits a default must carry out the sanctions obtained.]]>
<![CDATA[LEGALITAS HAK WARIS ANAK ANGKAT BERDASARKAN KITAB UNDANG–UNDANG HUKUM PERDATA ]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 11 No 5 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami implikasi hukum pengangkatan anak berdasarkan KUH Perdata dan untuk mengetahui hak-hak hukum anak angkat yang diatur dalam KUH Perdata. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan hukum. Hasil penelitian membuktikan implikasi hukum dari pengangkatan anak, sebagaimana tercantum dalam Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129, yang memberikan sarana hukum untuk diakui sebagai orang tua angkat, seolah-olah anak tersebut lahir dari perkawinan mereka, dan sebagai ahli waris dari orang tua angkat. Kedudukan hukum anak angkat mengenai pewarisan diatur dalam Pasal 875 KUHPerdata, yang memberikan hak kepada setiap orang untuk membuat wasiat atau wasiat yang menyatakan keinginannya setelah meninggal dunia. Berdasarkan hal itu, orang tua angkat dapat mengadakan perwalian yang meliputi pembagian harta warisan kepada anak angkat, dengan mengikuti asas bagian yang sah dari para ahli waris yang berhak. The purpose of this study is to understand the legal implications of adoption based on the Civil Code and to determine the legal rights of adopted children as stipulated in the Civil Code. This study utilizes normative research with a legal approach. The research findings prove the legal implications of adoption, as stated in Staatsblad Year 1917 Number 129, which provides a legal means to be recognized as the adopting parent, as if the child was born from their marriage, and as an heir of the adopting parent. The legal status of the adopted child regarding inheritance is regulated under Article 875 of the Civil Code, which grants individuals the right to make a will or testament that specifies their wishes after they pass away. Based on this, the adopting parent can establish a trust that includes the distribution of inheritance to the adopted child, following the principle of Legitime portion of the rightful heirs.]]>
<![CDATA[PENGATURAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN REVIEWER DARI KARYA SINEMATOGRAFI FILM BERDASARKAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL ]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 11 No 5 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan dari studi ini yaitu untuk mengkaji terkait hak dari Pemilik Hak Cipta karya sinematografi film dan mengkaji pengaturan hukum terhadap tindakan reviewer dari karya sinematografi mengacu pada hukum kekayaan intelektual khususnya hak cipta. Bentuk metode yang digunakan oleh penulis adalah peneilitian hukum normatif dengan penyusunan deskriptif melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan penekatan konseptual (conseptual approach). Hasil dari studi menunjukkan bahwa hak ekonomi Pemilik Hak Cipta diatur pada Pasal 8 UU Hak Cipta dan hak moral dari Pemilik Hak Cipta diatur pada Pasal 5 UU Hak Cipta. Mengenai tindakan reviewer film merupakan tindakan yang melanggar hak-hak Pemilik Hak Cipta dan dapat diselesaikan baik melalui gugatan ganti rugi sesuai Pasal 99 ayat (1) UU Hak Cipta dan juga melalui jalur pidana yang dimuat pada Pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta. The purpose of this study is to examine rights of the copyright owner of cinematographic film works and the legal assessment of the reviewer's actions of cinematographic works referring to the law of intellectual property rights, especially rights. The methode implemented in this research is a descriptive normative method through a statute approach and conseptual. Results of the study shows that the economic rights of the copyright owner are regulated in Article 8 and the moral rights of the copyright owner are regulated in Article 5 of the Copyright Law. About film reviewer's action is an act that violates the rights of the copyright owner and can be resolved properly through a claim for compensation in accordance with Article 99 paragraph (1) of the Copyright Law and also through criminal means as regulated in Article 113 paragraph (3) Copyright Act.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA PRODUK PERAWATAN WAJAH DENGAN SISTEM SHARE IN JAR DI E-COMMERCE ]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 11 No 5 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan Hukum terhadap konsumen produk perawatan wajah dengan sistem share in jar yang dijual secara ilegal oleh para seller di e-commerce, terutama yang tidak memiliki izin edar BPOM dan melanggar peraturan pengedaran sediaan farmasi. Praktik share in jar ilegal dalam produk skincare lokal di e-commerce dapat berpotensi menyebabkan masalah kesehatan dengan kehigienisan yang tidak terjamin yang merugikan konsumen. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian yuridis normatif serta pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan pendekatan undang-undang (statue approach). Penelitian ini menunjukkan bahwa konsumen perusahaan yang bergerak di industri kecantikan mendapatkan perlindungan hukum dari Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009. Selain itu menjawab tantangan berupa produk perawatan wajah yang menyalahi aturan yang dilakukan oleh oknum lain bukan produsen asli produk perawatan wajah yang bebas dipasarkan di e-commerce tanpa izin edar, identitas jelas tentang produk dan tidak adanya lisensi repackaging. Produk skincare yang dijual di pasar harus memenuhi standar keamanan dan kualitas tertentu sebelum dapat dijual kepada konsumen, pihak berwenang dapat menggunakan beberapa strategi untuk penegakan hukum terhadap penjual ilegal, menarik produk ilegal dari pasar serta memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar hukum. This research is aim to determine the consumers the legal protection of skincare products with a share in jar system sold illegally by sellers on e-commerce, especially those without Drug and Food Supervisory Body (BPOM) circulation permits and violating pharmaceutical distribution regulations. Illegal share in jar practices in local skincare products on e-commerce can potentially cause health problems with poor unguaranteed hygiene that harms consumers. In this research, the author used a normative juridical approach with a conceptual and statutory approach. This study indicates that consumers of businesses operating in the beauty industry are legally protected by Law of Consumer Protection on Law No. 8 of 1999 and Health Law on Law No. 36 of 2009. In addition, it addresses the challenge of skincare products that violate the rules committed by unauthorized seller who are not the original manufacturer of the facial care product and freely marketed on e-commerce without a circulation permit, clear product identities, and the absence of repackaging licenses. Skincare products sold in the market must meet certain safety and quality standards before they can be sold to consumers. Authorities may use various strategies to enforce the law against illegal sellers, withdrawing illegal products from the market, and imposing sanctions on businesses actors who violate the law.]]>
