cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Desa
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Desa merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum dan Masyarakat dan Dasar-dasar Ilmu Hukum. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Adat, Hukum Adat Bali, Hukum dan Kebudayaan, Hukum Hindu, Antropologi Hukum, Gender dalam Hukum, Filsafat Hukum, Etika dan Tanggung Jawab Profesi, Penalaran dan Argumentasi Hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 11 No 6 (2023)" : 20 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PERBEDAAN PRODUK YANG DITERIMA MELALUI E-COMMERCE
Kertha Desa Vol 11 No 6 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui Perlindungan Hukum terhadap konsumen terkait perbedaan produk yang diterima melalui e-commerce serta tanggung jawab dari pelaku usaha terhadap konsumen terkait produk palsu dalam transaksi jual beli melalui e-commerce. Penulisan ini menggunakan metode penelitian secara hukum normatif. Secara khusus perlindungan atas perbedaan produk yang diterima konsumen melalui e-commerce tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Apabila pelaku usaha terbukti lalai atas produk yang tidak sesuai dan/atau cacat yang diterima sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen jual beli melalui e-commerce pelaku usaha dapat dikenakan sanksi perdata dan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha juga dapat dimintai pertanggungjawaban dengan mengembalikan produk atau pengembalian uang jika ditemukan pada saat itu lalai dalam menyebabkan kerugian konsumen. The purpose of this writing is to find out legal protection for consumers regarding differences in products received through e-commerce and the responsibilities of business actors towards consumers regarding counterfeit products in buying and selling transactions through e-commerce. This writing uses normative legal research methods. In particular, protection for product differences received by consumers through e-commerce is contained in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Government Regulation Number 71 of 2019 concerning Implementation of Electronic Systems and Transactions. If the business actor is proven negligent over the product that is not suitable and/or defective received, causing losses to consumers buying and selling through e-commerce, the business actor may be subject to civil sanctions and criminal sanctions as stipulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Business actors can also be held liable by returning products or refunds if found at the time to be negligent in causing consumer losses.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN MEREK TERKENAL TANPA IZIN MENURUT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
Kertha Desa Vol 11 No 6 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitianni untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Merek terkenal di Indonesia serta bagaimana sanksi hukum yang diterapkan terhadap penggunaan Merek terkenal oleh orang lain guna kepentingan komersil. Adapun kajian dan metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode hukum normatif yang diselaraskan dengan pendekatan melalui peraturan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan konseptual (conseptual approach). Terdapat bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis yang menjadi peraturan yang dipakai serta dijadikan landasan untuk mendukung serta menunjang hasil penelitian yang dilakukan. Tak lupa pula dalam penelitian ini, menggunakan studi kepustakaan atau library research sebagai teknik pengumpulan bahan hukum yang dimana studi ini dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan dan pengkajian terhadap berbagai undang-undang yang digunakan. Hasil dari penelitian ini akan memberikan suatu pemahaman mengenai perlindungan merek terkenal, penting bagi negara untuk menerapkan aturan hukum yang jelas, memperkuat sistem pendaftaran merek, dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran merek serta peraturan dan perlindungan hukum yang ada di Indonesia bertujuan untuk memastikan bahwa pemilik merek terkenal mendapatkan perlindungan yang efektif dan mencegah pelanggaran merek yang merugikan mereka. The purpose of this research is to find out how the form of legal protection for well-known marks in Indonesia and how legal sanctions are applied to the use of well-known marks by other people for commercial purposes. The study and method used in this research are normative legal methods which are aligned with the approach through statutory regulations (statute approach) as well as the contextual approach (conceptual approach). There are legal materials used in this study such as Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications which are the regulations used and used as the basis to support and support the results of the research conducted. Do not forget also in this research, using library research or library research as a technique for collecting legal materials in which this study is carried out by collecting and studying the various laws used. The results of this study will provide an understanding of the protection of well-known marks, it is important for the state to apply clear legal rules, strengthen the trademark registration system, and provide strict sanctions for trademark violations as well as regulations and legal protection in Indonesia aiming to ensure that trademark owners known to obtain effective protection and prevent trademark infringement to their detriment.
ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR
Kertha Desa Vol 11 No 6 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui penanganan terhadap tindak pidana khususnya tindak pidana pembunuhan yang pelakunya merupakan anak yang berusia di bawah umur, dan juga mengetahui penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak atau disingkat (SPPA) dalam menindaklanjuti tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Indonesia sebagai negara hukum mengatur segala kehidupan masyarakatnya melalui hukum yang berlaku. Hukum yang berlaku pun tidak pandang bulu untuk menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normative dengan pendekatan the fact approach dan the statue approach yang dilakukan dengan melakukan analisis terhadap peraturan-peraturan yang berlaku dengan menggunakan teknik pengolahan data kualitatif untuk mendapatkan data yang konsepsual. Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur pernah terjadi di masyarakat khususnya di Indonesia sehingga pemberlakuan pidana yang digunakan pun berbeda dengan hukum pidana pada umumnya. Untuk menyelesaikan masalah tersebut terdapat hukum khusus yang mengaturnya yaitu SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak). The purpose of this study is to find out to handle criminal acts, especially the crime of murder where the perpetrator is a minor, and also to know to apply the Juvenile Criminal Justice System (SPPA) in following up on criminal acts committed by children. Indonesia as a state of law regulates all the lives of its people through applicable laws. The applicable law is not indiscriminate to create justice for all Indonesian people. The research method used in this study is a normative legal research method with the fact approach and the statue approach which is carried out by analyzing the applicable regulations and by using qualitative data processing techniques to obtain conceptual data. by minors has occurred in society, especially in Indonesia so that the implementation of the punishment used is different from criminal law in general. To solve this problem, there is a special law that regulates it, namely the SPPA (Child Criminal Justice System).
TINDAKAN KEGUNCANGAN JIWA YANG MELAMPAUI BATAS PADA NOODWEER EXCESS DALAM HUKUM PIDANA
Kertha Desa Vol 11 No 6 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan alasan pembenar dalam hukum pidana di Indonesia dan untuk menganalisis batasan tindakan keguncangan jiwa yang hebat sebagai indikator adanya noodweer excess dalam hukum pidana. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian normative yang dianalisa menggunakan pendekatan peraturan perundang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian artikel ini, maka diperoleh kesimpulan bahwasannya pembelaan terpaksa (nodweer) dalam KUHP dibedakan menjadi 2, yaitu noodweer (pembelaan terpaksa) dan noodweer-excess (pembelaan terpaksa yang melampaui batas). Tindakan pembelaan terpaksa tersebut dikualifikasikan sebagai alasan pembenar. Sehingga terhadap putusan dari dinyatakannya terjadi noodweer maupun noodweer excess akan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Batasan dari tindakan noodweer excess yakni bahwa tindakan tersebut timbul dari keguncangan jiwa yang hebat. Jiwa yang terguncang tersebut dimaknai sebagai suatu keadaan terdesak dalam rentan waktu yang singkat dan tidak dapat memberikan ruang untuk berfikir panjang atas serangan balik yang ditujukan pada lawan, atau dalam perspektif lain yakni harus dikaitkannya dengan suatu asas keseimbangan dan subsidairitas. The purpose of writing this article is to analyze the arrangement of justifications in criminal law in Indonesia and to analyze the limits of acts of severe mental disturbance as an indicator of noodweer excess in criminal law. In this writing, the authors use normative research methods which are analyzed using statutory approaches, conceptual approaches and case approaches. Based on the research results of this article, it can be concluded that forced defense (nodweer) in the Criminal Code is divided into 2, namely noodweer (forced defense) and noodweer-excess (forced defense that exceeds the limit). The forced defense action is qualified as justification. So that the decision of stating noodweer or noodweer excess will release the defendant from all lawsuits. The limitation of noodweer excess actions is that these actions arise from great mental turmoil. The shaken soul is interpreted as a state of urgency in a short span of time and cannot provide space to think long over counterattacks aimed at opponents, or in another perspective, that must be linked to a principle of balance and subsidiaryity.
STATUS HUKUM JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR YANG TIDAK DISERTAI SURAT KEPEMILIKAN
Kertha Desa Vol 11 No 6 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang mengakibatkan peningkatan transaksi jual beli kendaraan bermotor tanpa dokumen di Indonesia serta untuk mengetahui status hukum transaksi jual beli kendaraan bermotor tanpa dokumen kepemilikan berdasarkan hukum di Indonesia. Metode yang digunakan pada studi ini ialah metode normatif. Melalui pendekatan dokumenter, permasalahan hukum harus dicermati dengan teori, konsep dan prinsip hukum, serta keputusan undang-undang yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Hasil dari studi menunjukan bahwa faktor mengapa maraknya ini terjadi adalah karena sebagian masyarakat masih kurang dalam memahami konsekuensi dari transaksi tersebut, serta kurangnya aksebilitas, harga yang lebih terjangkau, dll. Status hukum yang ada atas tindakan transaksi jual beli kendaraan tanpa dokumen menunjukkan bahwa ini termasuk pelanggaran sesuai dengan pasal 68 UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memiliki dokumen kepemilikan kendaraan bermotor dan menjalankan transaksi jual beli yang legal. The writing of this article aims to find out what causes an increase in motor vehicle sales transactions without documents of ownership in Indonesia and to know its legal status under Indonesian law. The method used in this study was a normative method. Through a documentary approach, legal issues must be addressed with legal theories, concepts and principles, and legal decisions relevant to the subject under study. The results of this study shows that the cause of the proliferation of these type of cases is that some communities still lack understanding of the consequences, the factor that vehicles without a licence can be purchased at more affordable prices, etc. The existing legal status of transaction of vehicles without documents of ownership shows that this is a violation in accordance with Article 68 of Law No.22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation. Therefore, efforts are needed to increase public awareness of the importance of owning motor vehicle with ownership documents and conducting legal buying and selling transactions.
LEGALITAS PENGGUNAAN SALINAN STNK DALAM SEWA MENYEWA KENDARAAN RODA EMPAT RENTCAR USAHA MAKMUR TABANAN
Kertha Desa Vol 11 No 6 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum mengenai legalitas penggunaan salinan STNK dalam sewa menyewa kendaraan bermotor. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dimana metode ini berfungsi untuk melihat serta menelitinya dengan melihat bagaimana cara berlakunya hukum didalam masyarakat. Hasil studi menunjukkan Didalam praktek rental mobil penggunaan salinan STNK atau fotocopy STNK asli belum diatur dengan jelas dasar hukumnya. Berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan legalitas penggunaan salinan STNK hanya diizinkan untuk keperluan tertentu yaitu sebagai syarat pengajuan kehilangan STNK, sebagai surat berharga, STNK terkadang bisa hilang dengan berbagai faktor, baik karena keteledoran, pencurian, ataupun bencana alam. Hal ini tentu saja merugikan kita sebagai pemilik. Penggunaan salinan STNK dianggap sebuah tindakan ilegal. Akibat dari tidak sahnya penggunaan salinan STNK dalam pengoperasian rentcar tersebut maka dalam hal ini tidak terpenuhinya unsur objektif dalam perjanjian. Maka, perjanjian yang dilakukan antara pihak yang menyewakan dan penerima sewa di saat penyelenggara rentcar hanya memberikan salinan STNK, menjadi batal demi hukum. Dalam hal ini, penyelenggara tidak memenuhi unsur kecakapan akibat tidak sahnya surat – surat dalam penyelenggaraan rentcar tersebut. The purpose of this writing is to determine the legal responsibility regarding the legality of the use of a copy of vehicle registration in the rental of motor vehicles. This study uses empirical legal research method where this method serves to see and examine it by looking at how the law applies in society. The results of the study showed that in the practice of car rental the use of a copy of the vehicle registration or a copy of the original vehicle registration has not been clearly regulated legal basis. Based on Article 106 of the law of the Republic of Indonesia number 22 of 2009 on road traffic and transportation legality of the use of copies of vehicle registration is only permitted for certain purposes, namely as a condition for filing a loss of vehicle registration, as securities, vehicle registration can sometimes be lost by various factors, either due to negligence, theft, or natural disasters. This is detrimental to us as owners. The use of a copy of the vehicle registration is considered an illegal act. As a result of the unauthorized use of a copy of the vehicle registration in the operation of the rentcar, in this case there is no fulfillment of the objective elements in the agreement. Thus, the agreement made between the party who rents and the recipient of the rent when the rentcar operator only provides a copy of the vehicle registration, becomes null and void. In this case, the organizer does not meet the elements of proficiency due to the invalidity of the letters in the implementation of the rentcar.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU YANG TIDAK MENDAPATKAN PEMBAYARAN ROYALTI DARI APLIKASI STREAMING MUSIK
Kertha Desa Vol 11 No 6 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan artikel ilmiah ini mempunyai tujuan yakni mengkaji perlindungan hukum terhadap terhadap pencipta yang tidak mendapatkan pembayaran royalti dari aplikasi streaming musik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normative dengan pendekatan perundang-undangan dan deskriptif. Hasil dari pengakajian tersebut adalah bahwa pencipta mempunyai hak moral dan hak ekonomi terkait hasil ciptaanya. Ketika seorang pencipta tidak mendapatkan hak nya yang berupa royalti sebagai hak ekonominya maka perlindungan hukum yang diberikan dapat dilihat di UU Hak Cipta. Pencipta yang tidak mendapatkan royalti yang dimana merupakan haknya atas hasil ciptaanya guna melindungi hak-haknya berhak mendapat ganti kerugian akibat dirugikannya hak ekonominya yang mana tercantum dalam Pasal 96 UUHC. This study has some purpose which is to examine legal protection for creators who do not receive royalty payments from music streaming applications. This article writed by using normative legal research methods with statutory and descriptive approaches. Every study must have the result and the result shows us that creators have moral rights and economic rights regarding their creations. When a creator does not get his rights in the form of royalties as his economic rights, the legal protection provided can be seen in the Copyright Law. Creators who do not get royalties which are their rights over their creations in order to protect their rights are entitled to compensation due to loss of economic which is stipulated in article 96 of the copyright law.
ANALISA PENERAPAN TAX TREATY INDONESIA DENGAN AMERIKA DALAM PAJAK ADSENSE YOUTUBE PARTNER PROGRAM DI INDONESIA
Kertha Desa Vol 11 No 6 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perbedaan besar pungutan pajak Adsense Youtube Partner Program serta hubungannya dengan Tax Treaty antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Dalam kajian penelitian ini ditemukan bahwa apabila creator dapat mendaftarkan diri dengan benar, secara otomatis akan mendapatkan keuntungan dari Tax Treaty yaitu peringanan pemungutan pajak tambahan sebanyak 0%-30% Hubungan antara dasar hukum yang digunakan Youtube yaitu Pasal 3 Hukum Pendapatan Dalam Negeri Amerika Serikat dengan Tax Treaty tertulis dalam pasal 8 ayat 1 yakni keuntungan Tax Treaty dapat diterapkan pada pajak pendapatan individu yang tidak berdomisili di negara sumber selama usaha dimana pendapatan diperoleh bukanlah usaha tetap. This study aims to analyze the differences in the Adsense Youtube Partner Program tax and its relation with the Tax Treaty between Indonesia and the United States. The type of research used is normative legal research. The result of this research study is it was found that if creators were able to register correctly, they would automatically benefit from the Tax Treaty, namely a reduction in additional tax collection ranges from 0% -30%. The Tax Treaty is written in article 8, paragraph 1, namely the benefits of the Tax Treaty can be applied to the income tax of individuals who are not domiciled in the country of origin as long as the business where the income is obtained is not a permanent business.
ANALISIS KEWENANGAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA DALAM KEDUDUKANNYA DI INDONESIA
Kertha Desa Vol 11 No 6 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa wewenang dari pejabat Tata Usaha Negara pada UU No. 30 Tahun 2014 terkait dalam meberikan perlindungan hukum serta untuk mengetahui kedudukan yang dimiliki dalam peranannya menjadi bagian dari lembaga dibidang peradilan yang terdapat di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan peraturan perundang- undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini yaitu Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 memegang peranan yang sangat penting dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan mengadili suatu perkara yang berhubungan dengan Tata Usaha Negara. Kedudukan Peradilan Tata Usaha Negara yaitu, Peradilan Indonesia mengikuti sistem kesatuan yurisdiksi karena Peradilan TUN dipimpin oleh Mahkamah Agung, dan sengketa yang terjadi pada hal tersebut hanya pada tahap pertama dan tingkat kasasi oleh otoritas kehakiman peradilan. The Purpose of this research is to analysze the authority of State Administrative officials in Law No. 30 of 2014 related to providing legal protection and to find out the position held in the position held in the role of being part of the institutions in the field of justice in Indonesia. The method used in this research is normative legal search and uses a statutory and conceptual approach. The result of this research is Law No. 30 of 2014 plays a very important role in the State Administrative Court. The State Administrative Court has the duty and authority to examine, decide, and adjudicate a case related to State Administration. The position of the State Administrative Court is that the Indonesian Court follows a unitary jurisdiction system because the TUN Court is led by the Supreme Court, and disputes that occur in this matter are only at the first stage and at the cassation level by the judicial authority.
ANALISIS RANCANGAN UNDANG-UNDANG IRAK: ANCAMAN TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI
Kertha Desa Vol 11 No 6 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami perlindungan serta limitasi kebebasan berpendapat dan berekspresi berdasarkan hukum internasional, serta meninjau kesesuaian dua draf undang-undang Irak dengan standar hukum internasional yang ditetapkan dalam ICCPR. Penelitian ini bertumpu pada penelitian normatif dengan Pendekatan Fakta, Statuta, Frasa, dan Kasus. Adapun jenis sumber hukum yang dijadikan acuan mencakup bahan hukum primer dan sekunder. Kebebasan berpendapat dan berekspresi mengandung dua hak yang berbeda, yakni kebebasan untuk memfomulasikan suatu pendapat yang sifatnya absolut, serta kebebasan untuk mengekspresikan opini yang dapat ditangguh pemenuhannya oleh negara, asalkan memenuhi keseluruhan prinsip siracusa, yaitu prasyarat legalitas, necessity, dan proporsionalitas. Penelitian ini mengindikasikan bahwa kedua rancangan undang-undang Irak tidak sesuai dengan standar hukum internasional, karena tidak adanya klaritas dalam syarat legalitas dan necessity, serta hukuman tidak proporsional dengan tujuan yang hendak dicapai. Bagi individu yang melanggar ketentuan yang tercantum dalam draf undang-undang ini dapat dikenakan pidana penjara dan/atau denda berjangkauan dari 1000 Iraqi Dinars hingga 50.000.000 Dinar. Pemberlakuan draf undang-undang ini hanya akan menimbulkan kekhawatiran serta menyesakkan pergerakan individu dalam dunia nyata maupun dunia maya. This research aims to understand the protection and limitations of the freedom of opinion and expression under international law, and to review the compatibility of two draft laws in Iraq with the international legal standards established in the ICCPR. This study relies on normative research with a Fact, Statute, Phrase, and Case Approach. The types of sources used as references include primary and secondary legal materials. Freedom of opinion and expression encompasses two distinct rights: the absolute right to formulate opinions and the right express such formed opinion. A State may restrict the latter right in comformity with the Siracusa principles, namely the prerequisites of legality, necessity, and adhere to the principle of proportionality. This research indicates that both draft laws in Iraq are not aligned with international legal standards due to the lack of clarity in legality and necessity requirements, as well as the imposed penalties not being proportional to the intended goals. Individuals who violate the provisions outlined in these draft laws can be subject to imprisonment and/or fines ranging from 1000 Iraqi Dinars to 50,000,000 Dinars. The enforcement of these draft laws is likely to raise concerns and restrict the movements of individuals in both the real and virtual worlds.

Page 1 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol. 01, No. 01, Januari 2018 Vol. 04, No.02, Oktober 2017 Vol. 04, No. 01, Januari 2017 Vol. 03, No. 01, Juli 2016 Vol. 02, No. 02, Mei 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 03, September 2013 Vol. 01, No. 02, Juli 2013 Vol. 01, No. 01, Maret 2013 More Issue