Kertha Desa
E-Journal Kertha Desa merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum dan Masyarakat dan Dasar-dasar Ilmu Hukum. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Adat, Hukum Adat Bali, Hukum dan Kebudayaan, Hukum Hindu, Antropologi Hukum, Gender dalam Hukum, Filsafat Hukum, Etika dan Tanggung Jawab Profesi, Penalaran dan Argumentasi Hukum.
Articles
20 Documents
Search results for
, issue
"Vol 11 No 7 (2023)"
:
20 Documents
clear
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM KEGIATAN JUAL BELI PHOTOCARD DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 11 No 7 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji keabsahan kontrak dalam transaksi jual beli online photocard yang tidak terjadi pertemuan langsung antara penjual dan pembeli dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum dalam transaksi jual beli online photocard dalam hal konsumen mengalami kerugian berdasarkan ketentuan yang berlaku. Penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisa konsep hukum digunakan sebagai metode penelitian pada artikel ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebuah kontrak yang dibuat tanpa adanya pertemuan para pihak tetap dikatakan sah, karena salah satu kriteria kontrak jual beli yang berbasis online telah dipenuhi dengan adanya deskripsi terkait produk dan/atau jasa yang dijanjikan oleh pelaku usaha. Sedangkan, perlindungan hukum yang diperoleh konsumen dalam melakukan transaksi jual beli tersebut sudah diatur secara jelas dalam UU Perlindungan Konsumen dan dalam kegiatan jual beli photocard itu sendiri masih termasuk kedalam proses jual beli yang sah sehingga perlindungannya pun harus disamakan dengan proses jual beli lainnya. The purpose of this study is to examine the validity of the contract in online photo card purchase and sale transactions where there is no direct encounter between the seller and the buyer and to find out the form of legal protection in photo card purchase and sale transactions. online photo cards in the event that the consumer suffers a loss based on the applicable provisions. In this article, normative legal research with a statutory approach and analysis of legal concepts is used as a research method. The results of the study show that a contract made without a meeting of the parties is still said to be valid, because one of the criteria for an online sales contract has been fulfilled with a description about the product and/or service. promised by business actor. Meanwhile, the legal protection consumers get in buying and selling transactions is clearly regulated in the Consumer Protection Law and the photo card business itself is still included in the legal process of buying and selling, so that protection must be equated with other buying and selling processes.]]>
<![CDATA[PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN TERHADAP PASIEN DIBAWAH PENGAMPUAN (CURATELE) DALAM KEADAAN GAWAT DARURAT ]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 11 No 7 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait pengaturan persetujuan tindakan kedokteran terhadap pasien dibawah pengampuan (curatele) dalam keadaan gawat darurat serta akibat hukum apabila terjadi kegagalan dalam persetujuan tindakan kedokteran terhadap pasien dibawah pengampuan (curatele) dalam keadaan gawat darurat. Penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang mengkaji studi dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Ketika akan melakukan tindakan kedokteran, dokter, dokter gigi maupun instansi kesehatan diwajibkan untuk memperoleh persetujuan (Informed Concent) dari pasien. Dokter umumnya mengalami kebingungan dalam mengambil tindakan kedokteran bagi pasien yang berada di bawah pengampuan dalam keadaan gawat darurat. Penelitian ini menghasilkan dimana, bagi pasien yang berada di bawah pengampuan, pengampu akan diberi penjelasan setelah tindakan dokter untuk menyelamatkan pasien dilakukan. Akibat dari kegagalan dokter dalam memberikan pelayanan darurat ditinjau dari kesesuaian dengan kriteria profesi dan prosedur operasional dan kelalaian dari dokter atau dokter gigi. This study aims to provide an understanding regarding the regulation of approval for medical treatment for patients under custody (curatele) in an emergency and the legal consequences if there is a failure in the approval of medical action for patients under custody (curatele) in an emergency. Writing this research using normative research methods that examine the study of documents and laws and regulations related to research. This research results in that, for patients who are under guardianship, caregivers will be given an explanation after the doctor's actions to save the patient are carried out. As a result of a doctor's failure to provide emergency services in terms of conformity with professional criteria and operational procedures and the negligence of a doctor or dentist.]]>
<![CDATA[NOTARIS SEBAGAI REKANAN DENGAN PIHAK BANK DALAM PENGIKATAN JAMINAN KREDIT (PERSPEKTIF KODE ETIK NOTARIS) ]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 11 No 7 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis peranan notaris sebagai rekanan dengan pihak bank dalam pengikatan jaminan kredit (perspektif kode etik notaris) dan untuk menganalisis hak dan kewajiban notaris di dalam pengikatan jaminan kredit. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normative yang mempelajari dan menganalisis melalui 2 (dua) jenis pendekatan yang meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil analisis artikel ilmiah ini, maka diperoleh kesimpulan bahwa sejatinya dalam menjalankannya peran sebagai rekanan dengan pihak bank, notaris kerap kali menimbulkan sebuah problematika mengenai kemandirian notaris itu sendiri yang sejatinya telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf a UUJN dan Kode Etik Notaris, dalam hal ini Notaris akan memiliki hubungan secara kontraktual dengan pihak bank yang tentunya akan mengakibatkan adanya keberpihakan antara notaris dengan pihak bank. Selain itu, menjadi rekanan pun dianggap sebagai sebuah promosi daripada penggunaan jasa notaris itu sendiri hal ini dikarenakan notaris mengajukan kerjasama kepada pihak bank untuk dijadikan rekanan dan hal tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 4 angka 3 Kode Etik Notaris. Writing this article aims to analyze the role of a notary as a partner with the bank in binding credit guarantees (a notary's code of ethics perspective) and to analyze the rights and obligations of a notary in binding credit guarantees. The research method used in this study is a normative legal research method that studies and analyzes through 2 (two) types of approaches which include the statutory approach and the conceptual approach. Based on the results of the analysis of this scientific article, it is concluded that actually in carrying out the role as a partner with the bank, the notary often creates a problem regarding the independence of the notary himself which actually violates the provisions of Article 16 paragraph 1 letter a UUJN and the Notary Code of Ethics, in In this case, the notary will have a contractual relationship with the bank, which of course will result in partiality between the notary and the bank. In addition, being a partner is considered a promotion rather than using the notary's own services. This is because the notary submitted a partnership with the bank to become a partner and this violated the provisions of Article 4 point 3 of the Notary's Code of Ethics.]]>
<![CDATA[PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP ANAK BARU LAHIR OLEH IBU KANDUNG BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA ]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 11 No 7 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Studi ini bertujuan dalam rangka mengkaji pengaturan hukum tindak pidana pembunuhan terhadap anak baru lahir oleh ibu kandung berdasarkan hukum positif Indonesia. Metode yang dituangkan dalam penelitian ini adalah metode normative melalui cara deskriptif pendekatan konseptual serta peraturan perundang-undangan. Hasil dari studi ini adalah pengaturan hukum tindak pidana pembunuhan terhadap anak yang baru lahir oleh ibu kandung terdapat dalam Pasal 342 dan 341 KUHP, serta bentuk pertanggungjawabannya dapat dilakukan selama perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur dari Pasal 342 dan 341 KUHP. This study aims to examine the legal arrangements for the crime of killing a newborn child by a biological mother based on Indonesian positive law. The method outlined in this study is a normative method through a descriptive conceptual approach and laws and regulations. The results of this study are that the legal arrangements for the crime of killing a newborn child by a biological mother are contained in Articles 342 and 341 of the Criminal Code, and the form of accountability can be carried out as long as the act fulfills the elements of Articles 342 and 341 of the Criminal Code.]]>
<![CDATA[PENGATURAN MENGENAI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENGGUNAKAN CRYPTOCURRENCY DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 ]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 11 No 7 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian yang dilakukan ini tujuannya adalah untuk melakukan pengkajian atas penggunaan cryptocurrency dalam tindak pidana pencucian uang yang mana merupakan bagian dari kejahatan siber berkonteks pencucian uang. Guna mendukung proses pengakajian, digunakan metode penelitian hukum normative yang dibarengi dengan pendekatan secara konseptual dan peraturan perundangundangan. Sehingga hasil yang didapat adalah kemunculan cryptocurrency yang diresahkan akan memberikan peluang baru terhadap tindak pidana pencucian yang belum diatur secara khusus. Pembaruan pengaturan atas tindak pidana pencucian uang layaknya diperbaharui dengan beredarnya penggunaan cryptocurrency dari peraturan sebelumnya Sehingga dalam perumusan peraturan perlu melakukan perbandingan dengan pengaturan di beberapa negara. The purpose of this research is to conduct an assessment of the use of cryptocurrencies in money laundering crimes which are part of cyber crimes in the context of money laundering. In order to support the assessment process, normative legal research methods are used coupled with a conceptual approach and statutory regulations. So the result obtained is that the emergence of cryptocurrency which is worried will provide new opportunities for laundering crimes that have not been specifically regulated. Renewal of the regulation on money laundering is like being updated with the circulation of the use of cryptocurrency from the previous regulation, namely law number 8 of 2010 concerning the prevention and eradication of money laundering. So that in the formulation of regulations it is necessary to make comparisons with regulations in several countries.]]>
<![CDATA[PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DALAM PERSPEKTIF DEEP ECOLOGY ]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 11 No 7 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengaturan pengelolaan sumber daya air ditinjau dari perspektif deep ecology dan untuk memahami bagaimana perspektif deep ecology tercerminkan dalam pengaturan pengelolaan sumber daya air. Metode yang bersifat normatif digunakan dalam penelitian ini, yaitu pemeriksaan dokumen peraturan, bukti sekunder dari perpustakaan, dan konseptualisasi. Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan pengelolaan sumber daya air sudah berperspektif deep ecology, tercermin dari pengaturannya yang berorientasi kepada keberlanjutan lingkungan serta memiliki karakter dan corak kebijaksanaan hukum yang bersifat environmental policy, Integral policy, dan supporting policy/beyond policy. Selain menekankan fungsi sosial dan ekonomi, pengaturan sumber daya air juga mempertimbangkan fungsi lingkungan hidup. Ini merupakan cara untuk melestarikan sumber daya air dengan peraturan yang berfokus pada lingkungan sebagai suatu ekosistem, atau, dengan kata lain, memaksimalkan kesejahteraan sosial dan hasil ekonomi secara proporsional, serta melindungi habitat penting. This study aims to better understand deep ecology management techniques and how deep ecology ideas are represented in the management of water resources. This study uses a normative technique and draws on secondary information or published works, as well as a legislative and philosophical approach. According to the study's findings, environmental sustainability is emphasized in regulations governing how water resources are managed, and these regulations have the personality and style of environmental, integral, and supporting/beyond legal policies. Apart from focusing on social and economic functions, regulation of water resources also takes into account environmental functions, which are instruments for maintaining the sustainability of water resources with environmental-oriented regulatory principles as an ecosystem, in other words maximizing economic results and social welfare fairly without compromising the sustainability of vital ecosystems.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH BALI MEMBUKA KEMBALI PARIWISATA BAGI WISATAWAN ASING DI ERA KEBIASAAN BARU ]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 11 No 7 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tanggung jawab dari Pemerintah Daerah Bali ketika kembali membuka pintu pariwisata bagi wisatawan asing di era kebiasaan baru. Virus COVID-19 tidak hilang tetapi terus bermutasi menjadi varian yang baru. Seperti diketahui bersama pariwisata merupakan sumber daya ekonomi utama bagi masyarakat Bali. Pada masa pandemik, pariwisata Bali benar-benar hancur. Berdasarkan data dari BPS, kunjungan wisatawan ke Bali selama pandemik menurun 99,3% dan ingkat Penghunian Kamar hotel hanya mencapai 3,22%. Berdasarkan keadaan tersebut perlu dilakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian berjenis normatif dengan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan dari sisi hukum nasional, Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan warga negaranya sedangkan dari sisi hukum internasional adanya prinsip umum bagi Negara-negara untuk memberikan perlindungan yang layak kepada warga Negara asing yang sedang berada di wilayah negaranya. Kebijakan merupakan salah satu aksi nyata yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Bali untuk kembali membuka pintu pariwisata internasional dengan menyesuaikan standar kesehatan internasional. This research goals to know the responsibilities of the Regional Government of of Bali when reopening tourism for foreign tourists after the pandemic. The COVID-19 virus does not disappear but continues to mutate into new variants. As we all know, tourism is the main economic resource for the people of Bali. During the pandemic, Bali tourism was completely destroyed. Based on data from BPS, tourist visits to Bali during the pandemic decreased by 99.3% and the hotel room occupancy rate only reached 3.22%. Based on these conditions, it is necessary to carry out research using normative research methods with primary, secondary and tertiary legal sources. The results of the research show that from the national law framework, the government has the responsibility to improve the welfare of its citizens, while from the international law framework, there is a general principle for states to protect foreign nationals who are in their territory. The policy is one of the real actions that must be taken by the Regional Government of Bali to reopen the door to international tourism by adjusting international health standards.]]>
<![CDATA[PENGATURAN HUKUM TERHADAP KONTEN NEGATIF DI YOUTUBE DALAM KONTEKS UU PENYIARAN ]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 11 No 7 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk memahami kaitan antara pengaturan yang ada pada kebijakan konten Youtube dengan apa yang diatur dalam Undang – Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Adapun penelitian ini mengambil subjek Youtube yang kontennya sangat beragam dengan menggunakan pendekatan studi literatur dan metode normatif dengan cara membandingkan antara kebijakan yang dikeluarkan Youtube, moderasi konten oleh youtube, dan pengaturan definisi penyiaran yang mengacu pada UU No. 32 Tahun 2002. Penelitian ini menghasilkan temuan norma kabur karena pengertian penyiaran yang dapat didefinisikan secara luas dan secara sempit. Jika didefinisikan secara luas, maka wewenang KPI sebagai regulator penyiaran di Indonesia juga turut berwenang dalam memoderasi konten di Youtube, namun yang terjadi adalah sebaliknya. Perlu adanya revisi ataupun pengaturan yang lebih lanjut menyenai konten digital. This study aims to compare the relation between the existing regulations in Youtube content policies and regulation in Law no. 32 of 2002 concerning Broadcasting. This research takes the subject of Youtube, which content is very diverse, using a literature study approach and normative methods by comparing the policies issued by Youtube, content moderation by YouTube, and broadcasting definitions that refer to Law no. 32 of 2002. This research resulted in findings of blurred norms because the notion of broadcasting can be defined broadly and narrowly. If defined broadly, KPI's authority as a broadcasting regulator in Indonesia also has the authority to moderate content on YouTube, but what is happening is quite the oppossite. There is a needs to be revise or further regulation regarding the digital content.]]>
<![CDATA[NON FUNGIBLE TOKEN SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA ]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 11 No 7 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini memiliki tujuan guna mengetahui bagaimana pengaturan mengenai NFT di Indonesia dan apakah NFT dapat digunakan sebagai suatu jaminan Fidusia. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normative yaitu sebuah penelitian hukum yang memakai pendekatan instrument, kasus, serta fakta. Hasil dari penelitian ini bahwa NFT merupakan hal yang legal serta dapat dikategorikan perdagangna komoditas kripto yang diatru oleh Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPPEBTI melalui Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. NFT dapat digunakan menjadi suatu jaminan fidusia menurut pasal 40 ayat (1) angka 6 dan 19 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. The objectives to be achieved in this research are to find out how NFT is regulated in Indonesia and whether NFT can be used as a fiduciary guarantee. This writing uses normative research methods, namely a legal research that uses instrument, case, and fact approaches. The results of this study are that NFT itself is legal and is classified as trading in crypto commodities which are regulated by to Comodity Future Tradings Supervisory Agency or BAPPEBTI through CoFTRA Regulations Number 7 of 2020 concerning Determination of Lists of Crypto Asset that can be Traded on the Physical Market of Crypto Assets and Laws Law Number 28 of 2014 Regarding Copyright. NFT is also possible as a fiduciary guarantee according to article 40 paragraph (1) numbers 6 and 19 of Law Number 28 of 2014 Concerning Copyright.]]>
<![CDATA[MEKANISME PENGHAPUSAN STATUS HAK MILIK ATAS TANAH BAGI WARGA NEGARA INDONESIA YANG PINDAH KEWARGANEGARAANNYA ]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 11 No 7 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Adapun tujuan dari penilitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana status seorang ahli waris yang sah ingin memiliki warisan tanah namun akhirnya pindah kewarganegaraan dan bagaimanakah mekanisme penghapusan hak milik atas tanah jika ahli waris pindah kewarganegaraan asing. Adapun kajian dan metode yang digunakana dalam penelitian ini ialah metode penelitian hukum normatif yang diselaraskan dengan pendekatan melalui undang-undang yang terkait (statute approach) serta pendekatan konseptual (conseptual approach) yang disesuaikan dengan masalah yang dibahas. Hasil dari penelitian ini akan memberikan suatu pemahaman tentang sah nya status hak milik atas tanah seseorang ahli waris yang pindah kewarganegaraan serta pentingnya bagi negara untuk mempunyai pengaturan terkait kewajiban ahli waris untuk melepaskan haknya atas tanah warisan saat beralih ke warga negara asing. The purpose of this research is to find out what is the status of a legal heir who wants to own land inheritance but eventually moves citizenship and what is the mechanism for the elimination of property rights to land if the heir moves to foreign citizenship. The studies and methods used in this research are normative legal research methods that are aligned with the approach through the relevant laws (statute approach) and conceptual approaches that are adjusted to the problems discussed. The results of this study will provide an understanding of the validity of the status of property rights to land of an heir who changes citizenship and the importance for the state to have arrangements related to the obligation of the heir to relinquish his rights to inherited land when switching to a foreign citizen.]]>
