cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Magister Ilmu Hukum
Published by Universitas Syiah Kuala
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject :
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 3, No 2: Mei 2015" : 10 Documents clear
PEMBATASAN UPAYA HUKUM KASASI DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA. Eka Kusnita, Faisal A. Rani, M. Gaussyah.
Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2: Mei 2015
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (121.757 KB)

Abstract

Abstract: The appellation of cassation in administrative dispute has been limited by the act in Article 45A (2) point c of the act Number 5, 2004 that is every citizen right or people in order to get justice in the Higher Court. In practice, the norm implementation has not been working well, by the acceptance and the rejection of the case limited in the Act by the Head of Administrative Court Banda Aceh. Thus, the legal problems exist are whether the limit in appealing the cassation is against constitutional rights, and whether the reasons of the Head of the Administrative Court of Banda Aceh in accepting and rejecting limited by the act has been in accordance with laws. It aims at finding the problems faced. This is jurudical normative legal research. The limit towards the administrative court is against the constitutional right of citizen that are the right to have legal protection which is the justice worded in Article 28 (1) of the 1945 Constitution. The justice given for every citizen cannot be limitted because it is cannot be measuraed. The legal consideration of the Head of Administrative Court of Banda Aceh are not proper to state law principle as the reason of the Chief accepted is to give it to the Supreme Court determining the case to be tried is part or not determined by the Act. Secondly, the reason shows that the violation of the legality principle and both reasons is againts the equality before the law principle. Keywords: Cassation Law Review, and Administrative Dispute Abstrak: Dalam Pasal 45A ayat 2 huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 terdapat pembatasan hak pengajuan kasasi terhadap perkara tata usaha negara. Kemudian pelaksanaan norma tersebut tidak berjalan dengan semestinya, dengan diterima atau tidaknya permohonan kasasi yang dibatasi oleh Ketua PTUN Banda Aceh. Permasalahan hukumnya adalah apakah pembatasan kasasi hak untuk pengajuan kasasi bertentangan dengan hak-hak konstitusional, dan apakah alasan hukum Ketua PTUN dalam menerima atau tidaknya perkara tersebut sesuai dengan prinsip negara hukum. Tujuan penelitian ini untuk mencari solusi pemecahan masalah yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pembatasan perkara TUN melanggar hak-hak konstitusional warga negara yaitu hak untuk memperoleh keadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D UUD 1945. Adapun alasan hukum Ketua PTUN tidak sesuai dengan prinsip negara hukum yaitu prinsip persamaan kedudukan di mata hukum dan asas legalitas, karena alasan hukum ketua PTUN menerima biar Mahkamah Agung yang menentukan perkara tersebut dibatasi atau tidak, sedangkan yang tidak diterima karena ada norma pembatasan. Untuk memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan disarankan kepada pembentuk undang-undang untuk merevisi norma pembatasan tersebut. Disarankan kepada Ketua PTUN Banda Aceh untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan agar melaksanakan aturan yang telah dibuat, apabila perkara tersebut dibatasi maka batasilah selama aturan itu masih berlaku. Kata Kunci : Upaya Hukum Kasasi Dan Sengketa Tata Usaha Negara.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP NORMA HUKUM KEWAJIBAN MELAKSANAKAN SHALAT JUM’AT DALAM QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 11 TAHUN 2002. Putra Aguswandi, Syahrizal Abbas, Mohd Din.
Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2: Mei 2015
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (357.006 KB)

Abstract

Abstrack: Friday prayer is an obligation that must be implemented by every man in Islam. The implementation of the Friday prayer has been implemented by the people of Aceh based on the provisions that were ordered in the Qur'an and hadith. The Rule that offers the obligation of carrying out the Friday prayer is a personal matter (fardhu 'ain) of a servant with the God who created it. However, the Government of Aceh also creates rules regarding the obligation to implement the Friday prayer so that the rule of law in Aceh is not only regulates the relationship between human beings, but also regulates human relationship with their creator. The rules regarding the obligation to implement the Friday prayer contained in Article 8 of Qanun No. 11 of 2002 on the Implementation of Islamic Shari'ah of Belief Field (Aqeedah), worship and Greatness of Islam (Syi'ar Islam) which are also confirmed by sanctions for any person who leaves this obligation under the Article 21 of Qanun No. 11 of 2002. This is interesting because the rule are usually set in the positive law only regulates the problems occurred among human being, but now become more widespread with the enactment of regulations issued by the Government of Aceh on the obligation to implement the Friday prayer that is a matter between the human and God. Keywords : Prayer Friday. Abstrak: Shalat Jum’at merupakan suatu perintah yang wajib dilaksanakan oleh setiap laki-laki yang beragama Islam. Pelaksanaan Shalat Jum’at itelah dilaksanakan oleh masyarakat Aceh sejak dahulu berdasarkan ketentuan yang diperintahkan dalam al-Qur’an dan hadits.Aturan yang mengatur mengenai kewajiban melaksanakan Shalat Jum’at merupakan urusan pribadi (fardhu ‘ain) seorang hamba dengan Allah yang menciptakannya.Namun Pemerintah Aceh juga membuat aturan mengenai kewajiban melaksanakan Shalat Jum’at sehingga aturan hukum di Aceh tidak hanya mengatur mengenai hubungan antara sesama manusia, tetapi juga mengatur mengenai hubungan manusia dengan penciptanya. Aturan mengenai kewajiban melaksanakan Shalat Jum’at tersebut tercantum dalam Pasal 8 Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari’at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dah Syi’ar Islam yang juga ditegaskan oleh sanksi bagi setiap orang yang meninggalkan kewajiban tersebut dalam Pasal 21 Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tersebut. Hal ini menarik karena aturan yang biasanya diatur dalam hukum positif hanya mengatur mengenai permasalahan yang terjadi antara sesama manusia, sekarang menjadi semakin meluas dengan berlakunya aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh mengenai kewajiban melaksanakan Shalat Jum’at yang merupakan urusan antara manusia dengan Tuhannya,. Kata kunci :Shalat Jum’at.
KEDUDUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. Almanar, Husni A. Jalil, Nur Rasyid.
Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2: Mei 2015
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (109.352 KB)

Abstract

Abstract: Article 22 (1) of the Constitution of Republic of Indonesia of 1945 reads that in emergency time the President entitles to issue a government regulation to substitutes act. The problems are the conditions necessary of making a government regulation to substitute act, and toneed to know the considerations of the Parliament of acceptance or refusal of this government regulation. The research purposes are to analyze the necessery conditions regarding the conditions to marlee this regulation and Parlimentary conciderations to accept or refuse it. The research method applies Juridical-normative concepts by approaching legal drafting technique, document analyzeing by contents analysis technique. Data gathering by analyzing the relevant theoris, legal rule making, opinion of the experts, reading, books. journal and news paper. The research result shows that government regulation to substitute act. as a part of hierarchy of legal rule of Republic of Indonesia and it is equal act.that is needed in emergency time. The conditions for emergency basis of making this government regulation to substitute act, is essential to be stipulated in legal rule hierarchy. The legal basis of the Parliament to accept or refuse government regulation to substitutes act. is the Article 22 of the Constitution of Republic of Indonesia of 1945 and Act No. 12 of 2011 on the making of legal rule (legal drafting), The government regulation to substitutes act must have approval from the Parliament, government regulation to substitutes act is diclared to be approved. It is recommended that the Government and Parliament to emergency situation and to make use Presidential Advisor Board so that issuance of government regulation to subtitute act the meets the principles of democracy rule of law and public accountability. Contitusional Court is not authorized to review this government regulation to subtitute act. Keywords : Government Regulation To Substitute Act, and Legal Rule system. Abstrak: Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “ dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa”, Presiden berhak menerbitkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”, yang menjadi masalah adalah tentang syarat mengenai “kegentingan yang memaksa” sebagai dasar pertimbangan penerbitan Perpu. Dan untuk mengetahui pertimbangan hukum DPR dalam menerima dan menolak. Perpu. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisa syarat yang harus ada dalam penerbitan Perpu, dan pertimbangan DPR untuk menerima dan menolak Perpu. Metode penelitian yang digunakan adalah konsep penelitian yuridis normatif dengan pendekatan teknik pembentukan perundang-undangan. Data diperoleh dengan menelaah teori-teori, Peraturan Perundang-undangan, pendapat para pakar, buku, jurnal, majalah dan surat khabar yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan Perpu merupakan bagian dari hirarki dan setara dengan undang-undang. Perpu perlu ada dalam situasi darurat. Adapun syarat “Kegentingan memaksa” sebagai dasar bagi pembentukan Perpu perlu ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dasar hukum DPR menerima dan menolak Perpu, adalah Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, bahwa Perpu harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Perpu dinyatakan diterima atau ditolak. Disarankan untuk Pemerintah dan DPR perlu melakukan revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya yang mengatur persyaratan “Kegentingan yang Memaksa”, serta memfungsikan Wantimpres dengan tugas khusus, sehingga penerbitan Perpu memenuhi prinsip demokrasi, negara hukum dan akuntabilitas publik. Mahkamah Konstitusi (MK) tidak berwenang melakukan pengujian Perpu. Kata Kunci : Perpu dan Sistem perundang-undangan.
KASASI LIMIT DALAM MEWUJUDKAN INDEPENDENSI HAKIM Eka Kusnita, Faisal A. Rani, Mahdi Syahbandir.
Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2: Mei 2015
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (116.322 KB)

Abstract

judges, the operator of the judiciary must be guaranteed. One way to realize the independence of the Constitutional Court is through the implementation of a good surveillance system in order to enforce the code of ethics and conduct of judges. The main problem in this study is whether the system of internal supervision within the Court can realize the independence of judges and whether the constitutional Judge can be monitored externally. PMK No. 2/2014 About the Honorary Council of the Constitutional Court can not guarantee the realization of the independence of the Constitutional Court, it can be seen from the supervisory role of the Board of Ethics that is passively waiting for reports from the public in the event of violations committed by the Constitutional Court, then the authority and composition both the membership of the Board of Ethics and the Court of Honor Assembly that require improvement, so ensuring the neutrality and mutual balance between the elements contained in the Board of Ethics and the Council of Honor Court. It is recommended that the Court made improvements with respect to the internal control system by means of amending the PMK No. 2/2014. It should be carried out a review of the elements of the membership of the Board of Ethics and Honor Council and the authority of the institution so that it can more leverage in carrying out its functions, that the surveillance system is applied can be realized a guarantee for the independence of the Constitutional Court. Keywords : Control of The Constitutional Judges. Abstrak: Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga pemegang kekuasaan yudikatif yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab dalam memberikan keadilan secara konstitusional kepada masyarakat. Oleh karena itu independensi dari para hakim selaku pelaksana kekuasaan yudikatif haruslah terjamin. Salah satu cara untuk mewujudkan independensi Hakim Konstitusi adalah melalui penerapan sistem pengawasan yang baik guna menegakkan kode etik dan perilaku hakim. Masalah pokok pada penelitian ini adalah apakah sistem pengawasan internal di lingkungan MK dapat mewujudkan Independensi Hakim dan apakah secara konstitusional Hakim MK dapat diawasi secara eksternal. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Majelis Kehormatan MK belum dapat memberikan jaminan terwujudnya independensi Hakim Konstitusi, hal tersebut dapat dilihat dari peran pengawasan Dewan Etik yang bersifat pasif yang menunggu pelaporan dari masyarakat apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi, kemudian kewenangan dan komposisi keanggotaan baik Dewan Etik maupun Majelis Kehormatan MK yang memerlukan penyempurnaan, agar terjaminnya netralitas dan saling mengimbangi antara unsur-unsur yang terdapat di dalam Dewan Etik maupun Majelis Kehormatan MK. Disarankan agar MK melakukan penyempurnaan berkenaan dengan sistem pengawasan internal dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014. Perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap unsur keanggotaan Dewan Etik dan Majelis Kehormatan serta kewenangan yang dimiliki oleh lembaga tersebut sehingga dapat lebih maksimal dalam menjalankan fungsinya, agar sistem pengawasan yang diterapkan dapat menjadi jaminan bagi terwujudkan independensi Hakim Konstitusi. Kata kunci :Pengawasan Hakim Konstitusi.
TANGGUNG JAWAB BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PEMBERIAN HAK GUNA USAHA (SuatuPenelitian di Provinsi Aceh). Aris Rubianto, Ilyas Ismail, Suhaimi.
Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2: Mei 2015
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (238.454 KB)

Abstract

Abstract: Article 5 of the Government Regulation Number 24, 1997 regarding Land Registration mention that the registration is conducted by the National Land Board (BPN). Article 9 (1) point a of the Government Regulation Number 24, 1997 that becomes an object of land registration one them is Land Cultivation Right (HGU). The Board responsibility in providing the right is happening when the issuance of location permit, the provision process of the right and also the monitoring and evaluation of the right owner. This thesis aims to explain the legal impact on the responsibility of the BPN responsibility implementation that is conducted that is against the law. The research shows that the responsibility of the BPN in providing the land cultivation right has not been done as demanded by law, there is the permit issuance of location by the Head of District/Major without technical land consideration from the Regional/municipality Land Office and it is not maximally conducted. Legal consequences on the right in the process of providing the right one of the requirements is the Decision of location permit is not based on technical consideration of land can be aborted. While the effect on is no enforcement its conduct is not optimal the enforcement and empowerment of unoccupied land by the right holders is potent to the dispute in the future. It is recommended it should develop good relationship between the BPN and the District/Municipality Government and they should campaign the laws. Keywords: National, Land Board, Responsibility, Cultivation Right Abstrak: Pasal 5 Peratutan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menjadi objek pendaftaran tanah salah satunya adalah Hak Guna Usaha (HGU). Tanggung jawab BPN dalam pemeberian HGU terjadi saat penerbitan izin lokasi, proses pemberian HGU serta dalam pengawasan dan evaluasi pemegang hak. Penelitian ini bertujuan menjelaskan akibat hukum yang timbul terhadap pelaksanaan tanggung jawab jawab BPN dalam pemberian HGU yang tidak sebagaimana mestinya. Hasil penelitian menunjukan bahwa masih ada penerbitan izin lokasi oleh Bupati/Walikota tanpa didasarkan atas pertimbangan teknis pertanahan dari Kantor Pertanahan Kabapaten/Kota serta dalam pelaksanaan penertiban dan pendayagunaan tanah telantar belum maksimal. Akibat hukum terhadap HGU yang dalam poses pemberian haknya salah satu persaratanya berupa SK Izin lokasi tidak berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan adalah dapat dibatalkan. Sedangkan akibat tidak terlaksana secara optimal kegiatan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar maka tanah yang ditelantarkan oleh pemilik HGU berpotensi menimbulkan sengketa dikemudian hari. Disarankan membangun hubungan baik antara BPN dengan Pemerintah Aceh dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan tentang pemberian HGU kepada Pemerintah Aceh. Kata kunci: Tanggung Jawab BPN, Pemberian HGU.
PEMERINTAH ACEH. Mardiati, Ilyas Ismail, Muhammad Shaleh Sjafei.
Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2: Mei 2015
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (115.314 KB)

Abstract

Abstract: Article 213 paragraph (2) of Law No. 11 in 2006 and in Article 2 of Decree of the President of Republic of Indonesia Number 34 Year 2003, said that the authority of the Government in response to land held by the District / City. Of the few cases that imposed to the Government of Aceh, there are still many unresolved cases. The study aims to determine the implementation of land conflict resolution by the Provincial Government of Aceh and analyze constraints in land conflict resolution by the Provincial Government of Aceh. Based on the Object problem there are 2 ( two ) studies used in this thesis , the normative legal research and empirical legal research. Reaseach findings shows that there are 33 (Thirty Three) cases of land conflict and 5 (five) cases were completely resolved by the Government of Aceh where the adjudication process performed through negotiation, mediation, customary law and the rule of law. Barriers that occur in this implementation are :( 1) Lack of awareness of the district and city / Dispute Resolution team to resolve the issue of land (2) The duality of authority settlement of land conflicts between the National Land Agency and the Government of Aceh-Indonesia; (3) The number of agencies involved in the process of handling land issues. All parties involved in conflict and other related parties in the process of completion are advised to emphasize more on consensus while it is still guided by a system of laws and regulations and the Government of Aceh optimize performance through Land Conflict Resolution Facilitation Team both at the provincial and district / city. Keywords: Land Conflicts. Abstrak: Pasal 213 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 menyebutkan bahwa kewenangan Pemerintah di bidang pertanahan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Dari beberapa kasus yang masuk ke Pemerintahan Aceh, masih banyak kasus yang belum terselesaikan. Tujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian konflik pertanahan oleh Pemerintah Provinsi Aceh dan menganalisis hambatan-hambatan dalam penyelesaian konflik pertanahan oleh Pemerintah Provinsi Aceh. Berdasarkan Objek masalah terdapat 2 (dua) penelitian yang digunakan dalam tesis ini, penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.Hasil Penelitian menunjukan terdapat 33 (Tiga Puluh Tiga) kasus konflik pertanahan dan 5 (lima) kasus yang selesai terselesaikan oleh Pemerintah Aceh dimana proses penyelesaiannya dilakukan melalui Negosiasi, Mediasi, Hukum Adat dan Aturan PerUndang-Undangan. Hambatan yang terjadi pada pelaksanaan ini (1) Kurangnya kepedulian pemerintah kabupaten dan kota/Tim Penyelesaian Sengketa untuk menyelesaikan persoalan pertanahan (2) Dualisme kewenangan penyelesaian Konflik pertanahan antara Badan Pertanahan Nasional-RI dan Pemerintah Aceh; (3) banyaknya instansi yang terlibat dalam proses penanganan permasalahan pertanahan. Disarankan Seluruh pihak yang berkonflik dan pihak terait lainnya dalam proses Penyelesaian lebih mengedepankan musyawarah mufakat dengan tetap mempedomani sistem peraturan perundang-undangan dan Pemerintah Aceh mengoptimalkan kinerja melalui Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan baik di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kata Kungci : Konflik Pertanahan.
WARIS ISLAM DI INDONESIA . Azharuddin, A. Hamid Sarong, Iman Jauhari.
Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2: Mei 2015
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (164.25 KB)

Abstract

Abstrak: Dalam Putusan No. 86 K/AG/1994 dan No. 184 K/AG/1995 Mahkamah Agung membenarkan anak perempuan sebagai ashabah sebagaimana halnya dengan anak laki-laki, padahal secara umum peraturan hukum waris dalam Islam (fiqih yang dikembangkan oleh ulama Sunni), tidak membenarkan anak perempuan sebagai ashabah, terlebih mempunyai fungsi sebagai penghijab saudara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari alternatif pemecahan masalah yang dihadapi. Berdasarkan objek yang dikaji dalam tesis ini, maka penelitian ini termasuk dalam kategori hukum normatif. Permasalahan waris memang selalu menjadi krusial dalam keluarga, oleh karena itu Al-Qur’an memberikan penjelasan waris dengan sedetail-detailnya, namun walaupun demikian dibutuhkan juga pemahaman yang lebih mendalam terkait setiap kasus waris yang dijelaskan oleh Al-Qur’an. Kata walad merupakan salah satu permasalahan yang selalu timbul dalam pemikiran ulama-ulama mujtahid sejak dari dahulu sampai sekarang ini. Untuk mengatasi kasus ini, dibutuhkan kembali pengkajian ulang terhadap makna walad yang sesungguhnya, dengan arti kata apa sebenarnya yang dikehendaki oleh Al-Qur’an terkait pemaknaan kata walad tersebut. Serta juga disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan oleh Bangsa (Indonesia) yang penuh dengan berbagai adat kebiasaan dan budaya. Ternyata setelah ditelusuri Al-Qur’an lebih condong memberikan pemaknaan kata walad sebagai anak laki-laki dan anak perempuan, sehingga hak waris anak perempuan sama dengan anak laki-laki dalam menghijab saudara dan juga sebagai ashabah. Akan tetapi ulama Sunni memaknai kata walad sebagai anak laki-laki saja, sehingga hak waris anak perempuan tidak bisa sebagai ashabah terlebih menghijab saudara. Putusan Mahkamah Agung tersebut memakai dasar selagi masih ada anak laki-laki dan anak perempuan, maka hak waris orang yang masih ada hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan isteri akan tertutup (terhijab), putusan ini juga sejalan dengan pendapat Ibnu Abbas. Disarankan kepada para penegak hukum (hakim yang berada di lingkungan Peradilan Agama dan yang sejenisnya), supaya dalam menghadapi kasus waris anak perempuan dengan pihak saudara supaya dapat mengambil kebijakan dengan cara melihat hasil putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tersebut, karena hasil putusan tersebut nampaknya lebih cocok dipakai di negara ini, dan juga kepada pihak legislatif supaya membuat sebuah peraturan yang terperinci tentang waris, supaya ada keseragaman hukum yang digunakan oleh para hakim. Kata kunci : Anak Perempuan sebagai Ashabah.
YAYASAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN PT PUPUK ISKANDAR MUDA. Mirwan, Dahlan, Mahdi Syahbandir.
Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2: Mei 2015
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (232.538 KB)

Abstract

Abstract: The Act Number 16, 2001 regarding the Foundation that has been reviewed by the Act Number 28, 2004 regarding the Change of the Act Number 16, 2001 on the Foundation regulating that the Foundation established before the Foundation Act is obliged to adjust the basic budget based on the rule of the Foundation Act before October 6th 2008. This resaerch aims to know the legal status of the Employees’ Wealth Foundation of PT . Pupuk Iskandar Muda. The research method used is normative legal research. Since October 6, 2008 the foundation of Employees’ Wealth of Pupuk Iskandar Mudais not anymore as a legal body hence it cannot be entitled to use the “Foundation” in the name. the YKK should soon adjust the budget based on the Act of Foundation in order to fulfill its staus as the legal body. Keywords: Legal Entity and Foundation. Abstrak: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan mengatur bahwa Yayasan yang didirikan sebelum lahirnya Undang-Undang Yayasan wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang Yayasan paling lambat sampai dengan tanggal 6 Oktober 2008. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status badan hukum Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT Pupuk Iskandar Muda. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Sejak tanggal 6 Oktober 2008 Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT Pupuk Iskandar Muda bukan lagi sebagai badan hukum sehingga tidak dapat lagi menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya. Disarankan kepada YKK agar segera melakukan penyesuaian anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang Yayasan guna memenuhi status sebagai badan hukum. Kata kunci: Badan Hukum dan Yayasan.
PENGGUNAAN ALAT BUKTI INFORMASI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI ACEH. Daniel Saputra, Mohd. Din, Mahfud.
Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2: Mei 2015
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (125.532 KB)

Abstract

Abstract: Article 86 (2) of the Act Number 35, 2009 regarding Narcotic in conjunction to Article 5, of the Act Number 11, 2008 regarding Information and Electronic Transaction is regulating the usage of the electronic information especially narcotic crime. The causes of lacking usage of the electronic information by law enforcers in proving narcotic crimes in Aceh result from firstly internal obstacle comprising of lack of knowledge from law enforcers and moral factor of the law enforcers. Secondly, it is external obstacle consisting of legal substance, criminal justice evidence system existing in Indonesia and people participation. Lacking of electronic information as the evidence in probing narcotic crime in Aceh (narcotic case only) that the decision has closed to the principle of justice despite the fact that it lacks the evidence, however the more evidences obtained by the investigators the closer to the fair judges’ decision would be. It is recommended that the law enforcers especially the investigators in Aceh in dealing with the case of narcotics (evidence matter), must present the evidence beside other evidences ant it can only be achieved by the increase of their knowledge and skills deep investigation either personally or institutionally through technical training (formal or non-formal) relating to the electronic information usage as the evidence of narcotic case. Keywords: Proving, Evidence, Narcotic Crime. Abstrak: Pasal 86 ayat (2) UU Narkotika jo. Pasal 5 UU ITE, diatur tentang penggunaan alat bukti informasi elektronik dalam pembuktian, khususnya tindak pidana narkotika. Penyebab tidak digunakannya alat bukti informasi elektronik dalam pembuktian tindak pidana narkotika di Aceh dikarenakan, yaitu Pertama kendala internal yang meliputi faktor pengetahuan dari penegak hukum dan faktor moral dari penegak hukum. Kedua, kendala eksternal yang meliputi subtansi hukum (legal subtance), sistem pembuktian yang berlaku di Indonesia dan partisipasi masyarakat. Ketiadaan informasi elektroni sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana Narkotika di Aceh, ada kalanya putusan tersebut sudah mendekati rasa keadilan, namun semakin banyaknya alat bukti yang dimiliki dalam pembuktian akan sangat menentukan terbitnya suatu putusan yang berkeadilan. Disarankan kepada penegak hukum khususnya penyidik di Aceh dalam menangani kasus tindak pidana narkotika (terkait pembuktian) wajib mengusahakan untuk menghadirkan alat bukti informasi elektronik dalam pembuktian di samping alat bukti konvensional lainnya dan hal tersebut akan dapat tercapai dengan peningkatan pengetahuan, skill, dan pendalaman baik secara personal maupun kelembagaan melalui pelatihan-pelatihan teknis (formal maupun non formal) terkait penggunaan informasi elektronik sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana narkotika. Kata kunci : Pembuktian, alat bukti informasi elektronik.
PEMILIHAN UMUM MENURUT UUD 1945 (Argumentasi Antara Pemilihan Umum Serentak dan Pemilihan Umum Tidak Serentak). Mirza Sahputra, Husni A. Jalil, Iskandar A.Gani
Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2: Mei 2015
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (232.556 KB)

Abstract

Abstract:Article 22 paragraph (2) of the 1945 Constitution on the General Elections states that “The general election is held in order to elect members of the House of Representatives, Regional Legislatives Council, the President and Vice President, and the Regional Representatives Council". With the Consitutional Court Rulling Number 14 / PUU-XI / 2013, there have been amandmentsto thepractice of general election in Indonesia in which the legislative and presidential elections shall be held simultaneously. The aim of this research is to identify, analyze and explain whether the Constitutional Court Rulling No. 14 / PUU-XI / 2013. The research methodology used is a normative legal research (normative juridical). The finding of this research reveals that application of the simoultaneous general election has been constitutional with the 1945 Constitution,. Juridical implications of the constituional court rulling are that holding simultaneous general elections will be more efficient in the use of state financial budget and threshold (presidential threshold) requirement is no longer valid as a result of elections simultaneously. It is suggested that the Constitutional Court Rulling should interpret the meaning of Article 9 of Law No. 42 Year 2008 on threshold (presidential threshold). Keywords : General Election and the 1945 Constitution. Abstrak: Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 tentang pemilihan umum berbunyi “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Dengan putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 telah terjadi perubahan terhadap pemilihan umum di Indonesia agar pemilihan umum legislatif, Presiden, dan Wakil Presiden dilaksanakan secara serantak. Tujuan penelitian untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 tentang pemiluhan umum serentak Presiden, Wakil Presiden dan Legislatif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (Yuridis Normatif). Hasil penelitian menunjukan pelaksanaan pemilihan umum serentak konstitusional dengan UUD 1945. Adapun implikasi yuridis terhadap putusan tersebut adalah dalam peyelengaraan pemilu serantak akan lebih efesien dalam penggunaan anggaran keuangan negara, dan ambang batas (presidential threshold) menjadi tidak berlaku lagi sebagai akibat dari pemilu serentak. Disarankan bahwa seharusnya dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menafsirkan terhadap Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang ambang batas (presidential threshold) Kata kunci : Pemilihan Umum dan Undang-Undang Dasar 1945.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 4: November 2016 Vol 4, No 3: Agustus 2016 Vol 4, No 2: Mei 2016 Vol 4, No 1: Februari 2016 Vol 3, No 4: November 2015 Vol 3, No 3: Agustus 2015 Vol 3, No 2: Mei 2015 Vol 3, No 1: Februari 2015 Vol 2, No 4: November 2014 Vol 2, No 3: Agustus 2014 Vol 2, No 2: Mei 2014 Vol 2, No 1: Februari 2014 Vol 1, No 4: November 2013 Vol 1, No 3: Agustus 2013 More Issue