cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Padjadjaran
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
COSMOGOV: Jurnal Ilmu Pemerintahan is peer-reviewed Journal published by the Department of Government Science, Faculty of Social and Political Science, University of Padjadjaran. Published twice a year in April and October. COSMOGOV publishes various concept of thinking or ideas and the research in the area of Government Study, Cosmopolitan Governance, Political and Government, Local Government and Public Policy.
Arjuna Subject : -
Articles 16 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 2, No 2 (2016)" : 16 Documents clear
PARTISIPASI WARGA MASYARAKAT DALAM PENILAIAN KINERJA KECAMATAN DI KOTA BANDUNG Novie Indrawati Sagita
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v2i2.10009

Abstract

Sistem Informasi Penilaian (SIP) Bandung Juara merupakan aplikasi berbasis teknologi informasi yang bertujuan memudahkan dalam evaluasi pencapaian kontrak kinerja kecamatan. SIP Bandung Juara ini pula sebagai wadah partisipasi publik dalam menilai kinerja layanan publik yang dilakukan kecamatan di Kota Bandung. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan maksud memberikan gambaran mengenai pelaksanaan partisipasi masyarakat Kota Bandung dalam memantau dan mengevaluasi kinerja kecamatan. Partisipasi publik yang dibahas pada penelitian ini sebagaimana menurut Cohen dan Uphoff (1977) termasuk dalam jenis participation in evaluation yakni bentuk partisipasi masyarakat melalui keikutsertaan mengawasi kegiatan dan menilai kinerja pemerintah. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa menurut penilaian masyarakat,  pencapaian kinerja kecamatan belum mencapai tujuan yang diharapkan, kualitas layanan yang kurang baik, dan rata-rata waktu pelayanan  yang dapat diselesaikan oleh kecamatan sebagian besar masih dalam rentang diatas 1 minggu hingga hitungan bulan. Namun sayangnya, partisipasi masyarakat Kota Bandung dalam mengevaluasi kinerja pemerintah kecamatan melalui aplikasi Sistem Informasi Penilaian (SIP) Bandung Juara tersebut masih terbilang rendah.  Sejak aplikasi SIP diluncurkan pertama kali pada tahun 2014, hanya beberapa orang saja yang bersedia mengisi penilaian di SIP Bandung Juara.  Minimnya partisipasi warga masyarakat Kota Bandung menunjukkan bahwa aplikasi SIP Bandung Juara belum sepenuhnya dimanfaatkan.     Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bandung perlu meningkatkan intensitas sosialisasi aplikasi Sistem Informasi Penilaian (SIP) Bandung Juara. Sehingga, hasil evaluasi masyarakat dapat menunjukkan kualitas penilaian kinerja  kecamatan yang sesungguhnya.
PROFESIONALISME APARAT DAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DALAM PELAYANAN PUBLIK DI PROVINSI JAWA BARAT Rahman Mulyawan
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v2i2.9940

Abstract

Makalah ini mengkaji pada pengaruh profesionalisme pegawai terhadap kualitas pelayanan publik. Posisi pegawai,  terlebih yang berada di front line, merupakan pihak yang paling dekat dengan pelanggan/masyarakat. Merekalah yang paling tahu tentang kebutuhan masyarakat.  Selain itu, pegawai merupakan sumber daya yang memiliki kapasitas yang lebih besar bila dibandingkan dengan keberadaan seorang pimpinan, karena dalam aktifitas pemberian pelayanan sehari-hari, keberadaan pimpinan sering kali berada pada posisi yang jauh dari pelanggan, sehingga apabila pegawai tidak diberdayakan, maka kapasitas yang ada menjadi tidak termanfaatkan secara maksimal.Oleh karena itu  sudah seharusnya pegawai diberikan kemampuan dan dibangkitkan kemauannya dalam bekerja, diberikan keleluasaan untuk bertindak dan mengambil sikap yang diperlukan agar dapat memberikan layanan yang maksimal kepada pelanggan/masyarakat.
FORMULASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PERSEROAN TERBATAS (PT) MASS RAPID TRANSIT (MRT) JAKARTA DI PROVINSI DKI JAKARTA Antik Bintari; Landrikus Hartarto Sampe Pandiangan
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v2i2.10006

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis formulasi kebijakan pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan BUMD PT MRT Jakarta. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 4 tahapan formulasi yang dilakukan sehingga menghasilkan kebijakan pembentukan BUMD PT MRT Jakarta yaitu perumusan masalah, penyusunan agenda, pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah dan tahap penetapan kebijakan. Pengambilan keputusan yang lambat mengenai pembangunan MRT telah memberikan pengaruh pada pembentukan PT MRT Jakarta. Pertarungan kepentingan yang terjadi antar berbagai aktor membuat tahapan perumusan kebijakan berjalan lambat. Proses yang kurang berjalan dengan baik membuat penanganan kemacetan berjalan lambat dan tidak kunjung selesai.
ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN (TRAFFICKING) PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN CIANJUR Dian Fitriani; Neneng Yani Yuningsih
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v2i2.10007

Abstract

Eksploitasi seksual dan tenaga kerja yang terjadi pada perempuan dan anak malalui perdagangan manusia merupakan kejahatan kemanusiaan yang melanggar Hak Asasi Manusia. Cianjur merupakan Kabupaten peringkat ke tiga untuk jumlah korban perdagangan manusia di Jawa Barat, dengan peningkatan jumlah korban setiap tahunnya.Analisis kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan (trafficking) perempuan dan anak di Kabupaten Cianjur pada tahun 2011-2013, menjadi judul dari penelitian ini. Melalui analisis kebijakan, penelitian ini akan mendeskripsikan dan menganalisis terkait nilai, fakta dan tindakan dari kebijakan pemerintah.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data yang dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan informan ditentukan secara purposive.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Cianjur telah mengeluarkan beberapa kebijakan namun faktanya hingga saat ini permasalahan perdagangan manusia belum terselesaikan dengan baik. Salah satu faktor penyebabnya adalah lemahnya koordinasi dan kerjasama antar sesama anggota Gugus Tugas. Sehingga dibutuhkan beberapa tindakan seperti peningkatan kualitas pejabat publik; adanya evaluasi, adanya punishment (hukuman); perbaikan dalam perumusan program; dan pemilihan media sosial. Langkah awal untuk merealisasikan ini semua adalah dengan penguatan kelembagaan P2TP2A.
MANAJEMEN PEMERINTAHAN DALAM PROGRAM UNIT REAKSI CEPAT TAMBAL JALAN DI KOTA BANDUNG TAHUN 2015 Herry Suharyadi; Mohamad Aji Insani
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v2i2.10014

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana proses manajemen pemerintahan dilihat dari aspek perencanaan pemerintahan, pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan, penggunaan sumber-sumber pemerintahan, dan kontrol pemerintahan itu sendiri.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan studi lapangan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di instansi pemerintah terkait, yaitu Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung.Berdasarkan hasil penelitian, program Unit Reaksi Cepat Tambal Jalan di Kota Bandung Tahun 2015 belum berjalan dengan optimal. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi antara pemerintah dengan masyarakat, komunikasi dan koordinasi belum berjalan dengan baik serta kurangnya sumberdaya – sumberdaya pemerintah sehingga program tersebut sempat terhenti di akhir tahun. Oleh karena itu disarankan perlu adanya perencanaan yang lebih matang, pengorganisasian jumlah pegawai yang mencukupi, memperbaiki komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat, serta penggunaan dan penyediaan anggaran secara tepat.
TRANSFORMASI MANAJEMEN PEMERINTAHAN DARI ASPEK LINGKUNGAN DI KOTA BANDUNG Agustinus Widanarto
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v2i2.10017

Abstract

            Penelitian ini berjudul “Transformasi Manajemen Pemerintahan Dari Aspek Lingkungan di Kota Bandung”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh baik pemerintah maupun masyarakat belum memahami kondisi dan permasalahan Kota Bandung, baik dari aspek geografis, kependudukan, pemerintahan, perekonomian dan kondisi sosial kemasyarakatannya.            Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana transformasi manajemen pemerintahan dari dimensi: reframing (menata ulang), restructuring (menstruktur ulang),  revitalization (menyusun ulang), dan renewal (perbaharuan) di Kota Bandung.            Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.  Informan dalam penelitian ini digunakan teknik purposive, yaitu terdiri dari: Wakil Ketua DPRD, Kepala Bappeda, Ketua Badan Pengelola Lingkungan Hidup, dan Direktur Utama PD Kebersihan Kota Bandung.            Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi reframing telah terjadi perubahan, yaitu telah ada penambahan visi daerah pada tahun 2003 dengan telah terjadinya pergantian Wali Kota Bandung. Dimensi kedua yaitu restructuring di PD Kebersihan berlangsung cukup dinamis sesuai dengan perkembangan Kota Bandung saat ini, tetapi dalam menyediakan Ruang Hijau Terbuka di Kota Bandung tidak bisa mencapai target karena lahan yang tersedia sudah dipenuhi bangunan. Pada dimensi ketiga yaitu revitalization ada sedikit dilakukan namun tidak dibarengi dengan perubahan regulasi yang memadai. Sedangkan pada dimensi keempat yaitu renewal, berkaitan dengan keadaan fisik yang secara keseluruhan belum semuanya baik. Dalam bidang sosial masih kurang ada edukasi bagi pembangunan SDM yaitu pelayanan kepada masyarakat.          Sebagai kesimpulan bahwa  dalam penelitian ini, yaitu transformasi manajemen dari aspek : reframing, restructuring, revilalization, dan renewal di Kota Bandung ini sudah dilakukan, tetapi belum semaksimal mungkin terutama dalam hal menyediakan Ruang Hijau Terbuka, karena ketersediaan lahan yang sudah dipenuhi bangunan.

Page 2 of 2 | Total Record : 16

 1   2 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 2 (2025) Vol 11, No 1 (2025) Vol 10, No 2 (2024) Vol 10, No 1 (2024) Vol 9, No 2 (2023) Vol 9, No 1 (2023) Vol 8, No 2 (2022) Vol 8, No 1 (2022) Vol 7, No 2 (2021) Vol 7, No 1 (2021) Vol 6, No 2 (2020) Vol 6, No 1 (2020) Vol 5, No 2 (2019) Vol 5, No 1 (2019) Vol 4, No 2 (2018) Vol 4, No 1 (2018) Vol 4, No 1 (2018) Vol 3, No 2 (2017) Vol 3, No 2 (2017) Vol 3, No 1 (2017) Vol 3, No 1 (2017) Vol 2, No 2 (2016) Vol 2, No 2 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 1, No 2 (2015) Vol 1, No 2 (2015) Vol 1, No 1 (2015) Vol 1, No 1 (2015) More Issue