cover
Contact Name
Rahman Syamsuddin
Contact Email
jurnal.jurisprudentie@uin-alauddin.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
rais.asmar@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurisprudentie
ISSN : 23559640     EISSN : 25805738     DOI : -
Core Subject : Social,
JURISPRUDENTIE : JURUSAN ILMU HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS OF CRIMINAL LAW, CIVIL LAW, INTERNATIONAL LAW, CONSTITUTIONAL LAW, ADMINISTRATIVE LAW, ISLAMIC LAW, ECONOMIC LAW, MEDICAL LAW, ADAT LAW, ENVIRONMENTAL LAW AND ANOTHER SECTION RELATED CONTEMPORARY ISSUES IN LAW.
Arjuna Subject : -
Articles 13 Documents
Search results for , issue "Vol 3 No 2 (2016)" : 13 Documents clear
PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 01 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR Angraeny Arief
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 3 No 2 (2016)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v3i2.2664

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar di Pengadilan Negeri Makassar berupa studi lapangan dengan wawancara dengan pihak terkait. Penerapan Perma di Pengadilan Negeri Makassar telah terlaksana dengan baik sesuai prosedurnya sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut. Putusan dari proses mediasi itu sendiri adalah In Kracht yang dimana sama dengan putusan pengadilan lainnya tetapi dalam prosesnya bisa langsung melakukan eksekusi. Namun, terdapat hambatan pelaksanaan keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri Makassar yaitu dari para pihak, kurang aktifnya mediator dan tidak adanya dukungan advokat itu sendiri.This research was conducted in the city of Makassar in Makassar District Court in the form of a field study with interviews with relevant parties. Application of Perma in the Makassar District Court has been well implemented with appropriate procedures as stipulated in the regulations. Verdict of the mediation process itself is in Kracht which equals the rulings of other courts but in the process can directly execute. However, there are barriers to the successful implementation of mediation in court of Makassar that are the parties, less active mediator and lack of support from the advocate.
PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP KASUS IMUNITAS NEGARA MELALUI ICJ (INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE) / MAHKAMAH INTERNASIONAL Julianto Jover Jotam Kalalo
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 3 No 2 (2016)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v3i2.2818

Abstract

Mahkamah Internasional sebagai tempat penyelesaian sengketa internasional yang terbesar diharapkan mampu untuk menjembatani penyelesaian sengketa antar Negara anggotanya. Dengan fungsinya   sebagai organisasi internasional yang melindungi perdamaian dan keamanan dunia. Penyelesaian sengketa  yurisdiksi  negara dalam kasus Imunitas Negara pada hakekatnya menekankan upaya secara damai dalam penyelesaian sengketa negara anggotanya. Keputusan Mahkamah  Internasional dapat diartikan sebagai suatu kepastian yang terdapat di dalam peraturan hukum internasional yang menentukan bagaimana hubungan hukum antara kedua negara yang berperkara di Mahkamah  Internasional dimana ketentuan hukum internasional yang dikeluarkan oleh hakim Mahkamah Internasional yang menentukan penyelesaian persoalan sengketa negara tersebut.International Court of Justice as the largest international dispute resolution expected to be able to facilitate the settlement of disputes among member States. With its function as an international organization that protects world peace and security. Settlement of disputes jurisdiction in the case of the State Immunity substantially greater emphasis on the peaceful settlement of disputes in its member countries. International Court's decision can be interpreted as an assurance contained in the rules of international law that determines how the legal relationship between the two countries litigants in the International Court of Justice in which the rules of international law issued by the International Court of Justice judges who determine the state dispute settlement issues.
Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengelolaan Zakat Menurut UU No 23 Tahun 2011 Tentang Zakat andi safriani
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 3 No 2 (2016)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v3i2.2586

Abstract

Peran negara dalam kesejahteraan sosial, termasuk dalam pengelolaan zakat memang harus dominan. Pentingnya penguatan negara ini terutama sangat signifikan dalam konteks kebijakan sosial. Negara adalah institusi yang paling absah memiliki kewenangan untuk mengelola zakat. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang zakat ini belum memberikan kewenangan secara mutlak kepada pemerintah sebagai satu-satunya penyelenggara zakat. Dalam undang-undang ini pemerintah bukan merupakan kekuatan penekan untuk mensukseskan zakat termasuk dalam menghadapi persoalan pembangkangan terhadap zakat, pemerintah dalam undang-undang zakat ini berperan hanya sebatas sebagai pelindung, pembina dan pelayan dalam pengelolaan zakat. Tentunya harapan masyarakat lahirnya undang-undang pengelolaan zakat tidak hanya mengatur pengelolaan zakatnya saja akan tetapi lebih tegas dan berani dalam pengambilan tindakan hukum atau sanksi apabila ada pembangkangan terhadap zakat.

Page 2 of 2 | Total Record : 13