Jurisprudentie
JURISPRUDENTIE : JURUSAN ILMU HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS OF CRIMINAL LAW, CIVIL LAW, INTERNATIONAL LAW, CONSTITUTIONAL LAW, ADMINISTRATIVE LAW, ISLAMIC LAW, ECONOMIC LAW, MEDICAL LAW, ADAT LAW, ENVIRONMENTAL LAW AND ANOTHER SECTION RELATED CONTEMPORARY ISSUES IN LAW.
Articles
17 Documents
Search results for
, issue
"Vol 4 No 2 (2017)"
:
17 Documents
clear
<![CDATA[PANCASILA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KONSTITUSI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Fadli Andi Natsif]]>
<![CDATA[ Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 4 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jurisprudentie.v4i2.4057
<![CDATA[In the perspective of constitutional law, the affirmation of Pancasila as the basis and ideology of the nation and state of Indonesia is very clearly embodied in the Preamble of the 1945 Constitution. It is not necessary to be poured through the Act or MPR Tap, whose position can be changed someday and even abolished. Thus, the recognition of Pancasila's very firm and clear position brings the consequence that Pancasila must also function as a guideline (base and direction) in preparing all policies to be taken by the Indonesian government.Keywords: Pancasila, Indonesian Constitutional Law Dalam perspektif hukum konstitusi, penegasan Pancasila sebagai dasar serta ideologi bangsa dan negara Indonesia sudah sangat jelas termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Tidak perlu lagi dituangkan melalui UU atau Tap MPR, yang kedudukannya suatu saat bisa diubah bahkan dihapuskan. Dengan demikian, pengakuan kedudukan Pancasila yang sudah sangat tegas dan jelas ini membawa konsekuensi bahwa Pancasila harus pula difungsikan sebagai pedoman (dasar dan haluan) dalam menyusun segala kebijkan yang akan diambil oleh pemerintah Indonesia.Kata kunci : Pancasila, Hukum Konstitusi Indonesia]]>
<![CDATA[MEMBUKA TABIR KESADARAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Ahkam Jayadi]]>
<![CDATA[ Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 4 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jurisprudentie.v4i2.4041
<![CDATA[AbstractForm of law function and target require the existence of cultural support of sense of justice and law. Cultural of Indonesia law formed of customary law and religion law (Islamic) which during hundreds of year have lived. Fatal of him Colonist of Dutch bringing new law system, hence customary law and religion law placed on course under Europe law. The Paradigm permanent and continued by government. Customary law even no longger esteem as a system punish and religion law only esteemed to dismember. As a result in the middle of society woke up by culture punish and sense of justice which is majemuk with ill defined form. Culture punish and formed sense of justice become pemicu the happening of conflict of horizontal vertical conflict and in the middle of society. Keyword : Sense Of Justice Mewujudnya tujuan dan fungsi hukum mensyaratkan adanya dukungan budaya hukum dan kesadaran hukum. Budaya hukum Indonesia terbentuk dari hukum adat dan hukum agama (Islam) yang selama ratusan tahun telah hidup bermesraan. Celakanya Penjajah Belanda yang membawa sistem hukum baru, maka hukum adat dan hukum agama ditempatkan pada posisi dibawah hukum Eropa. Paradigma tersebut dilanggengkan dan dilanjutkan oleh pemerintah. Hukum adat bahkan tidak lagi dihargai sebagai sebuah sistem hukum dan hukum agama hanya dihargai sepenggal-sepenggal. Akibatnya di tengah masyarakat terbangun budaya hukum dan kesadaran hukum yang majemuk dengan wujud yang tidak jelas. Budaya hukum dan kesadaran hukum yang terbentuk menjadi pemicu terjadinya konflik horizontal dan konflik vertikal di tengah masyarakat.Kata kunci : Kesadaran Hukum]]>
<![CDATA[DISPENSASI PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PADA MASYARAKAT ISLAM DI KABUPATEN BANTAENG ]]>
<![CDATA[Nur Aisyah]]>
<![CDATA[ Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 4 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jurisprudentie.v4i2.4062
<![CDATA[The fuqoha and lawyers agree that a person is held accountable for his actions and has the freedom of determining his life after his age (Baligh). With reference to applicable legislation, if the prospective bride is under 16 years of age and the prospective bridegroom under the age of 19 years, then the person is categorized as underage and incompetent to act in the law in the case of marriage . several factors that cause the proposed marriage dispensation, among others, due to Pregnant Factor before marriage, Economic Factors, and Factors Education. Judge consideration in granting judgment of marriage age is the judge not only raced on the Act, this is where the ijtihad judge is needed in determining something based on mursalah maslahat. Keywords: Wedding Dispensation Para fuqoha dan ahli undang- undang sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (Baligh). Dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku, jika pihak calon mempelai wanita di bawah umur 16 tahun dan calon mempelai laki-laki dibawah umur 19 tahun, maka yang bersangkutan dikategorikan masih di bawah umur dan tidak cakap untuk bertindak di dalam hukum termaksud dalam melakukan perkawinan. beberapa faktor yang menjadi penyebab diajukan dispensasi perkawinan antara lain karena Faktor Hamil sebelum melangsungkan perkawinan, Faktor Ekonomi, dan Faktor Pendidikan. Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dipensasi usia perkawinan yaitu hakim tidak hanya berpacu pada Undang – Undang, disinilah diperlukan ijtihad hakim dalam menetapkan sesuatu berdasarkan maslahat mursalah.Kata kunci : Dispensasi Pernikahan]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM TERHADAP ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH ]]>
<![CDATA[Ashar Sinilele]]>
<![CDATA[ Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 4 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jurisprudentie.v4i2.4053
<![CDATA[In article 1338 of the Civil Code of paragraph 3, namely: "An agreement shall be executed in good faith." A treaty at the commencement of the implementation of the treaty and at the time of execution of the original agreement, especially in the case of land sale agreements, parties who are well-meaning and act honest and compliance with applicable rules, must receive fair treatment and protection of the law by not forgetting the purpose of the rule of law in order to create a balance between the various interests concernedKeywords: good faith, buying and selling landDalam pasal 1338 KUH Perdata ayat 3, yaitu : “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Suatu perjanjian pada waktu dimulainya pemberlakuan perjanjian maupun pada waktu pelaksanaan perjanjian jula-beli terutama dalam hal perjanjian jual-beli tanah, pihak yang beritikad baik dan bertindak jujur serta berkepatuhan akan aturan yang berlaku, haruslah mendapat perlakuan dan perlindungan hukum yang seadil-adilnya dengan tidak melupakan akan tujuan dari peraturan hukum tersebut agar tercipta keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bersangkutanKata kunci : itikad baik, jual-beli tanah]]>
<![CDATA[PENGATURAN DAN SISTEM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE MENURUT HUKUM POSITIF ]]>
<![CDATA[Herman Herman]]>
<![CDATA[ Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 4 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jurisprudentie.v4i2.4058
<![CDATA[Positive legal arrangements on service users have not been effective in ensnaring and tackling online prostitution, as it does not in any way govern the users of services in an online prostitution crime. The system of settlement of criminal acts of online prostitution services pursuant to Number 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions and Law Number 44 Year 2008 regarding Pornography does not specify the provisions on the users of online prostitution services specifically, so that these two laws can not entrap service users in the practice of online prostitution.Keywords: Online prostitution, service users Pengaturan hukum positif terhadap pengguna jasa belum berlaku efektif dalam menjerat dan menanggulangi prostitusi online, karena sama sekali tidak mengatur mengenai pengguna jasa dalam tindak pidana prostitusi online. Sistem penyelesaian tindak pidana pengguna jasa prostitusi online berdasarkan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tidak menyebutkan ketentuan mengenai pengguna jasa prostitusi online secara khusus, sehingga kedua undang-undang inipun tidak dapat menjerat pengguna jasa dalam praktek prostitusi online.Kata kunci : Prostitusi Online, pengguna jasa]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENYALURAN OBAT KERAS DAFTAR G OLEH BADAN POM DI MAKASSAR ]]>
<![CDATA[Andi Suriangka]]>
<![CDATA[ Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 4 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jurisprudentie.v4i2.4044
<![CDATA[AbstractThe form of legal protection against consumers conducted by Balai Badan POM in Makassar has been in accordance with Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. Then the distribution of medicines has been regulated in the Regulation of the Head of POM of the Republic of Indonesia Number 40 Year 2013 on Management Guidance of Pharmaceutical Precursor and Drugs Containing Precursors. The role of POM in Makassar is in accordance with the vision and mission of BPOM's mission in protecting the public from drug and food products that endanger health is poured in full spectrum surveillance system from pre-market to post-market control accompanied by law enforcement and community empowerment efforts.Keywords: Consumer Protection, Hard Medication AbstrakBentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan oleh Balai Badan POM di Makassar telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.kemudian penyaluran obat obatan telah diatur dalam peraturan kepala badan POM Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Prekursor Farmasi dan Obat Mengandung Prekursor.Peranan Balai Besar POM di Makassar sudah sesuai dengan visi dan misi yaitu, Misi BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk obat dan makanan yang membahayakan kesehatan dituangkan dalam sistem pengawasan full spectrum mulai dari pre-market hingga post-market control yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (community empowerment).Kata kunci : Perlindungan Konsumen, Obat Keras]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA UTANG PAJAK PADA PENGADILAN PAJAK ]]>
<![CDATA[St Nurjannah]]>
<![CDATA[ Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 4 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jurisprudentie.v4i2.4063
<![CDATA[The dispute over the tax debt begins and the difference of opinion between the taxpayer and the Fiskus. Then the Taxpayer concerned filed his objection. In submitting such dissent and objection must be done by the Taxpayer in writing as a proof of evidence for subsequent verification efforts to the Tax Court by Appeals mechanism or Claim for the outstanding tax bills. Before applying for the Taxpayer's appeal must first check the decision and appeal of the appeal requirement and the claim on the outstanding tax invoice.Keywords: Tax Debt Disputes, Tax Court Sengketa utang pajak berawal dan perbedaan pendapat antara Wajib pajak dan Fiskus. Kemudian Wajib Pajak yang bersangkutan mengajukan keberatannya. Dalam penyampaian perbedaan pendapat dan keberatan dimaksud haruslah dilakukan oleh Wajib Pajak secara tertulis sebagai sarana bukti bagi upaya pembuktian selanjutnya kepada Pengadilan Pajak dengan mekanisme Banding atau Gugatan atas tagihan Pajak terutang. Sebelum mengajukan banding Wajib Pajak haruslah memeriksa lebih dahulu keputusan dan keberatan persyaratan banding dan gugatan atas tagihan pajak terutang.Kata kunci : Sengketa Utang Pajak, Pengadilan Pajak]]>
<![CDATA[URGENSI PENGELOLAAN ZAKAT TERHADAP PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT ]]>
<![CDATA[Basyirah Mustarin]]>
<![CDATA[ Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 4 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jurisprudentie.v4i2.4054
<![CDATA[Amil zalcat institution as zakat managers acting as a bridge between Muzakki with Mustahik in collecting zakat funds, then manage and distribute the zakat funds properly and appropriately targeted to Asnaf recipients of zakat mentioned in Al-Quran. The management of zakat funds professionally conducted by zalcat amil as well as on the mustahiq side guarantees the proper delivery of the mandate, can also help to alleviate the community from the very urgent poverty problem today. Zakat funds used to empower the poor and needy will productively seek the transformation of mustahiq that has been memetaforsa into muzakki can help and more useful for other mustahiq. Keywords: Urgency, Management, Institute of amil zakat Lembaga amil zakat sebagai pengelola zakat yang bertindak sebagai jembatan penghubunga antara Muzakki dengan Mustahik dalam mengumpulkan dana zakat, kemudian mengelola serta mendistribusikan dana zakat tersebut secara benar dan tepat sasaran kepada para Asnaf penerima zakat yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Pengelolaan dana zakat secara profesional yang dilakukan oleh lembaga amil zakat selain pada sisi mustahiq menjamin tersalurkannya amanah dengan tepat, juga dapat membantu mengentaskan masyarakat dari masalah kemiskinan yang amat urgen sekarang ini. Dana zakat yang dipergunakan memberdayakan kaum fakir dan miskin secara produktif akan mengupayakan terjadinya transformasi dari mustahiq yang telah bermetaforsa menjadi muzakki dapat membantu dan lebih bermanfaat lagi bagi para mustahiq lainnya.Kata kunci : Urgensi, Pengelolaan, Lembaga amil zakat]]>
<![CDATA[PERAN SAKSI MAHKOTA DALAM PERKARA PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR ]]>
<![CDATA[Muh Amiruddin]]>
<![CDATA[ Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 4 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jurisprudentie.v4i2.4059
<![CDATA[The research was carried out in the city of Makassar, Sulawesi Sealatan that is at the State Prosecutor's Office Makassar and Makassar District Court. This study aims to determine the strength of the witness evidence of crown in legislation and to know the implementation of the crown witness in a criminal testimony in the Makassar District Court. The result of the research shows that the strength of Mahkota witness evidence is the same as the witness in general and is in accordance with the applicable law.Keywords: Mahkota Witness, Corruption Penelitian dilakasanakan di kota Makassar, Sulawesi Sealatan yaitu pada instansi Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan alat bukti saksi mahkota dalam perundang-undangan dan untuk mengetahui implementasi saksi mahkota dalam kesaksian pidana di Pengadilan Negeri Makassar. Hasil penelitian menunjukkan pada dasarnya kekuatan alat bukti saksi Mahkota sama seperti saksi pada umumnya dan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.Kata kunci : Saksi Mahkota, Korupsi]]>
<![CDATA[TELAAH TERHADAP HUBUNGAN HUKUM DAN KEKUASAAN ]]>
<![CDATA[Andi Safriani]]>
<![CDATA[ Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 4 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jurisprudentie.v4i2.4047
<![CDATA[In principle law and power have interrelated relationships with each other. The law Exist because it is made legitimate ruler, on the contrary the actions of the ruler are governed by the law it makes. Between law and power must be balanced, to exercise power there must be law as a limitation for the exercise of the power, whereas in the execution of the law there must be power for law enforcement or its apparatus so that the law can be obeyet by society.Key Word : Relationship, Law and Power Pada prinsipnya, Hukum dan Kekuasaan memiliki hubungan yang saling mempengaruhi satu sama lain, hukum ada karena dibuat penguasa yang sah, sebaliknya perbuatan penguasa diatur oleh hukum yang dibuatnya. Antara hukum dan kekuasaan haruslah seimbang, untuk menjalankan kekuasaan haruslah ada hukum sebagai rambu atau batasan bagi pelaksanaan kekuasaan tersebut, sedangkan dalam pelaksanaan hukum tersebut haruslah ada kekuasaan bagi penegak hukum (aparat) nya agar hukum tersebut dapat ditaati oleh masyarakat.Kata Kunci : Hubungan, Hukum dan Kekuasaan]]>
