cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rahman Syamsuddin
Contact Email
jurnal.jurisprudentie@uin-alauddin.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
rais.asmar@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurisprudentie
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : 23559640     EISSN : 25805738     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JURISPRUDENTIE : JURUSAN ILMU HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS OF CRIMINAL LAW, CIVIL LAW, INTERNATIONAL LAW, CONSTITUTIONAL LAW, ADMINISTRATIVE LAW, ISLAMIC LAW, ECONOMIC LAW, MEDICAL LAW, ADAT LAW, ENVIRONMENTAL LAW AND ANOTHER SECTION RELATED CONTEMPORARY ISSUES IN LAW.
Arjuna Subject : -
Articles 19 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 5 No 1 (2018)" : 19 Documents clear
LONTARAK LATOA SALAH SATU SUMBER INFORMASI TENTANG HUKUM BAGI MASYARAKAT BUGIS Jumadi Jumadi
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 5 No 1 (2018)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v5i2.5434

Abstract

AbstractEspecial source of the august value complete in lontarak. Thinker of is so-called in it lay open life image and ideas owning philosophy value which with quality. If that idea arrive and known by next generation of course will penetrate life of society, even come up with this recent epoch. Value having the character of that moral for example have been laid open by To Riolo (former sage), that four kinds of deed him both for having precedence over. First, thinking of all good utterance and wise deed of everybody. second, Searching way out of idea concept swiftly and precisely, that intention which is wrong to be barricaded to be realized by goodness in words and also in behaviour. Third, bearing with when befalled by accident, but gaze to find its solution. Fourth, soft in saying word so that  faced always in a condition peace. Keyword : Lontarak, Bugis AbstrakSumber utama nilai luhur tersebut lengkap dalam lontarak. Pemikir yang disebut di dalamnya mengungkapkan ide-ide dan citra kehidupan yang memiliki nilai filsafat yang berkualitas. Apabila ide itu tiba dan diketahui oleh generasi berikutnya tentu akan menembus kehidupan masyarakat, bahkan sampai pada zaman mutakhir ini. Nilai yang bersifat moral itu antara lain telah diungkapkan oleh To Riolo (orang bijaksana dahulu), bahwa empat macamnya perbuatan baik yang harus didahulukan. Pertama, memikirkan semua ucapan baik dan perbuatan bijak dari semua orang. Kedua, Mencari jalan keluar dari konsep pemikiran dengan cepat dan tepat, bahwa niat yang salah dibendung untuk diwujudkan baik dalam kata-kata maupun dalam tingkah laku. Ketiga, bersabar bila ditimpa musibah, namun merenung untuk menemukan solusinya. Keempat, berlemah-lembut dalam bertutur kata agar yang dihadapi selalu dalam kondisi damai.Kata kunci : Lontarak, Bugis 
EKSISTENSI HAK TANGGUNGAN SEBAGAI LEMBAGA JAMINAN HAK ATAS TANAH (TINJAUAN FILOSOFIS) St. Nurjannah
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 5 No 1 (2018)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v5i2.5439

Abstract

AbstractResponsibility rights is charged against by guarantee rights is land right as referred to in Law of No.5 Year 1960 about Regulation Of Base Specifics of Agraria. Existence of guarantee institute (responsibility rights) very supporting in era development of economics. Especially from entrepreneur requiring credit for the development of effort him. Growth of commerce and economics followed by growth of requirement of credit and giving of credit facility will need guarantee for the shake of security [gift/ giving] of credit  Keyword : Rights Responsibility, Institute Guarantee Land right AbstrakHak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Keberadaan lembaga jaminan (hak tanggungan) sangat menunjang dalam era pembangunan ekonomi, terutama dari pengusaha yang membutuhkan kredit untuk pengembangan usahanya.  Perkembangan ekonomi dan perdagangan yang diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit dan pemberian fasilitas kredit memerlukan jaminan demi keamanan pemberian kredit.Kata Kunci : Hak Tanggungan, Lembaga Jaminan Hak Atas Tanah
KOLOM KOSONG DALAM REZIM PEMILIHAN KEPALA DAERAH Burhanuddin Burhanuddin
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 5 No 1 (2018)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v5i2.5400

Abstract

AbstractElection of regional leader is confession form of democracy. empty Column Eksistensi in pilkada is at a time viewed as by people alternative choice form which concurrently enabling of carried out by pilkada with only 1 (candidate couple). MK Number 100/PUU-XIII/2015 becoming road street opener of empty column legality. Besides decision of MK, empty column is later;then mentioned in UU No. 10 Year 2016 so that by yuridis domicile empty column is validity. But that way, leaving over matter internal issue there is no tech reference manual him arranging in detail as for empty column as equivalent choice with single candidate couple. Keyword : Empty Column, Election of Regional Leader AbstrakPemilihan kepala daerah adalah wujud pengakuan atas kedaulatan rakyat. Eksistensi kolom kosong dalam pilkada serentak dipandang sebagai bentuk pilihan alternatif rakyat yang secara bersamaan dibolehkannya diselenggarakan pilkada dengan hanya 1 (satu) pasangan calon. Putuhan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015 menjadi jalan pembuka legalitas kolom kosong. Selain putusan MK, kolom kosong kemudian disebutkan dalam UU No. 10 Tahun 2016 sehingga secara yuridis kedudukan kolom kosong adalah sah. Namun demikian, menyisakan masalah dalam hal belum adanya pedoman teknis yang mengatur secara rinci perihal kolom kosong sebagai pilihan yang setara dengan pasangan calon tunggal.Kata Kunci : Kolom Kosong, Pemilihan Kepala Daerah 
EKSISTENSI MEDIASI TERHADAP PERKARA PERCERAIAN DI WILAYAH PTA MAKASSAR Mahmud Hadi Riyanto
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 5 No 1 (2018)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v5i2.5435

Abstract

Abstract               Divorce cases in religious courts, must first be made to mediation, mediation is done to solve the problem to reconcile married couples. Based on the facts on the ground, although it has been done to the fullest by a mediator judge, the success rate of mediation is still low. The research’s aim was to analyze the cause of the low level of success in mediation. The research’s also aims the low level of mediation success is due to factors of mediators and factors of justice seekers. Mediator factors are assessed for lack of mediator skills,  mediators only carry out mediation according to formal legal principles mediators lack the mastery of role science, communication science and family psychology. Justice seeker factors are assessed for lack of seriousness in mediation forums by mediator and each of whom has been adhering to the principle of divorce so difficult to pursue peace.Key Word : mediation, court, mediator, role, communication, psychology AbstrakPerkara perceraian di pengadilan agama terlebih dahulu wajib untuk dilakukan Mediasi, mediasi dilakukan untuk menyelesaikan masalah guna merukunkan pasangan suami istri. Berdasarkan fakta di lapangan, meskipun telah dilakukan secara maksimal oleh hakim mediator, ternyata tingkat keberhasilan mediasi masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab rendahnya tingkat keberhasilan dalam mediasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya tingkat keberhasilan mediasi disebabkan karena faktor mediator dan faktor para pencari keadilan. Faktor mediator dinilai karena kurangnya kemampuan kemampuan (skill) mediator, mediator hanya melaksanakan mediasi sesuai asas legal formal, mediator kurang menguasai ilmu peran, ilmu komunikasi dan ilmu psikologi keluarga. Faktor pencari keadilan dinilai karena kurang seriusnya dalam mengikuti forum mediasi yang dipimpin oleh mediator dan masing masing sudah berpegang teguh pada prinsip perceraian sehingga sulit untuk diupayakan damaiKata Kunci : mediasi, pengadilan, mediator, peran, komunikasi, psikologi
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS KOMISI YUDISIAL INDONESIA PENGHUBUNG DALAM MEWUJUDKAN PERADILAN BERSIH Aztri Fithrayani Alam
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 5 No 1 (2018)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v5i2.5813

Abstract

AbstractIn executing duty and its function, entire/all Commission of Yudisial Link in area bound with Code of Etik pursuant to regulation of Secretary General Commission of Yudisial RI number 4 Year 2013 about Guidance Of Behavior Of Acceptance Of Report Society, Verification, Annotate, Monitoring, Conference, Inspection, and Investigation. Commission of Yudisial Link run duty and its function of them always prioritize importance - importance which in entrusting by Commission of Yudisial center compared to its own importanceKey Word : Commission of Yudisial Link AbstrakDalam melaksanakan tugas dan fungsinya, seluruh Komisi Yudisial Penghubung di daerah diikat dengan Kode Etik berdasarkan peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Perilaku Penerimaan Laporan Masyarakat, Verifikasi, Anotasi, Pemantauan, Persidangan, Pemeriksaan, dan Investigasi. Komisi Yudisial Penghubung menjalankan tugas dan fungsinya mereka selalu mendahulukan kepentingan – kepentingan yang di amanahkan oleh Komisi Yudisial pusat dibandingkan dengan kepentingannya sendiriKata Kunci : Komisi Yudisial Penghubung 
TINJAUAN HUKUM LEGALISASI ASET MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH Istiqamah Istiqamah
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 5 No 1 (2018)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v5i2.5814

Abstract

AbstractLegalization Asset pass PTSL represent a governmental program, where BPN represent executor medium of mass program to publish certificate as strong voucher is ownership of land right which is its expense is charged upon by APBN. To reply the problem of accurate by of writer conclude (1) Procedure execution of PTSL in Sub-Province of Gowa have been executed surely is, simple, cheap expense, quickly is, fluent, peaceful, fair, flatten, and open and also akuntabel according to its target walk effectively, though not yet efficient because BPN have limited facilities and basic facilities, so that still happened mistake in measurement and mapping of picture. (2) Legal consequences of publication of land certificate at program of PTSL is as a means of evidence of is ownership of valid Key Word : Legalization Asset, PTSL AbstrakLegalisasi Aset melalui PTSL merupakan suatu program pemerintah, dimana BPN merupakan sarana pelaksana dari program massal yang akan menerbitkan sertifikat sebagai tanda bukti terkuat kepemilikan hak atas tanah yang biayanya dibebankan kepada APBN. Untuk menjawab masalah yang diteliti penulis menarik kesimpulan (1) Prosedur pelaksanaan PTSL di Kabupaten Gowa telah dilaksanakan secara pasti, sederhana, biaya murah, cepat, lancar, aman, adil, merata, dan terbuka serta akuntabel sesuai tujuannya berjalan secara efektif, meskipun belum efisien karena BPN memiliki sarana dan prasarana yang terbatas, sehingga masih terjadi kesalahan dalam pengukuran dan pemetaan gambar. (2) Akibat hukum atas penerbitan sertifikat tanah pada program PTSL adalah sebagai alat bukti kepemilikan yang sah.Kata Kunci : Legalisasi Aset, PTSL
PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN Marwah Marwah
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 5 No 1 (2018)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v5i2.5815

Abstract

Abstract                Under the provisions of Article 22 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation No. 1/POJK.07/2013 on Consumer Protection of the Financial Services Sector, whereas in the case of Business Service Actors using standard agreements, such standard agreements shall be prepared in accordance with the laws and regulations . However, based on the results of the research, in the current banking practice, the agreement format has been prepared unilaterally by the bank in the form of standard conditions set forth in the printed form, and then presented to applicant debtor for approval. This study aimed to find out about the role of the Financial Services Authority as a facilitator in providing accurate information and provide facilities for the settlement of consumer complaints. This research was an empirical research conducted in Makassar city. The results indicated that the Financial Services Authority as a facilitator, not optimal in protecting the mortgage debtor.Key Word : Role of the Financial Services Authority, Debtor Protection Abstrak             Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, bahwa dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menggunakan perjanjian baku, maka perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, berdasarkan hasil penelitian, dalam praktik perbankan saat ini, format perjanjian telah disiapkan secara sepihak oleh pihak bank berupa syarat-syarat baku yang dituangkan dalam formulir yang sudah dicetak, dan kemudian disodorkan kepada calon nasabah debitor untuk disetujui. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan sebagai fasilitator dalam menyediakan informasi yang akurat serta memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang dilaksanakan di kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan sebagai fasilitator, belum optimal dalam melindungi debitor Kredit Pemilikan Rumah.Kata Kunci : Peran Otoritas Jasa Keuangan, Perlindungan Debitor   
PELAKSANAAN ASAS KONTRADIKTUR DELIMITASI DALAM PROSES PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP Anggraeny Arief
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 5 No 1 (2018)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v5i2.5812

Abstract

AbstractExecution of ground of kontradiktur this delimitasi have been commended in Regulation Of Government of No.24 Year 1997 about land registry and order concerning complete systematic land registry have been commended in Regulation of Minister of Agraria and Arrange Room / lead BPN RI No. 35 Year 2016 about acceleration of execution of complete systematic land registry. In execution of ground of kontradiktur delimitasi in course of complete systematic land registry can be burdened in the event of If Ground of Kontradiktur Delimitasi [do] not be executed as according to legislation order, will generate uncertainty of personal right to the ownership of a[n land;ground area resulting dispute and can generate land conflict later on day. Keywords : Ground of Kontradiktur Delimitasi, Complete Systematic Land Registry AbstrakPelaksanaan asas kontradiktur delimitasi ini telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan aturan mengenai pendaftaran tanah sistematis lengkap telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI No. 35 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Dalam pelaksanaan asas kontradiktur delimitasi dalam proses pendaftaran tanah sistematis lengkap dapat terkendala apabila terjadi Jika Asas Kontradiktur Delimitasi tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan, maka akan menimbulkan ketidakpastian hak seseorang atas kepemilikan suatu bidang tanah yang mengakibatkan sengketa dan dapat menimbulkan konflik pertanahan di kemudian hari.Kata kunci : Asas Kontradiktur Delimitasi, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
NIKAH ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM Miftah Farid
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 5 No 1 (2018)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v5i2.5437

Abstract

AbstractGrowth of technology in this time send society [go] to media telecommunications globalization and of informatika. [At] condition in this time many problemss of arising out in a[n akad [pass/through] electronic media, for example marrying online which [is] its wedding ceremony transaction [pass/through] situation of activity or konektivitas which incircuit with a[n system or network of internet ( via online). Early from problem above, fiqh as product idea of human being related to Islam law have to can give answer of yuridis to change that happened in society. On that account, opportunity of study of fiqih have to be open ever, and must be done by paying attention social implications of applying of products idea of [his/its] law, beside remain to take care of its[his] [him/it] with doctrines will;desire of al-Qur'an about human being behaviour.Keyword : Online MarryAbstrakPerkembangan teknologi saat ini mengantarkan masyarakat menuju globalisasi telekomunikasi media dan informatika. Pada kondisi saat ini banyak permasalahan-permasalahan yang timbul dalam suatu akad melalui media elektronik, misalnya nikah online yang transaksi ijab kabulnya dilakukan melalui keadaan konektivitas atau kegiatan yang terhubung dengan suatu jaringan atau sistem internet (via online). Berawal dari persoalan di atas, fiqh sebagai produk pemikiran manusia yang berkaitan dengan hukum Islam harus mampu memberikan jawaban yuridis terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Oleh sebab itu, peluang kajian fiqih harus senantiasa terbuka, dan harus dilakukan dengan memperhatikan implikasi-implikasi sosial dari penerapan produk-produk pemikiran hukumnya itu, disamping tetap menjaga relevansinya dengan kehendak doktrin-doktrin al-Qur’an tentang tingkah laku manusia.Kata Kunci : Nikah, Online

Page 2 of 2 | Total Record : 19

 1   2 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 2 (2025): Volume 12 Nomor 2 Desember 2025 (In Press) Vol 12 No 1 (2025): Volume 12 Nomor 1 Juni 2025 Vol 11 No 2 (2024): Volume 11 Nomor 2 Desember 2024 Vol 11 No 1 (2024): Volume 11 Nomor 1 Juni 2024 Vol 10 No 1 (2023): Volume 10 Nomor 1 Juni 2023 Vol 10 No 2 (2023) Vol 9 No 2 (2022): Volume 9 Nomor 2 Desember 2022 Vol 9 No 1 (2022): Vol. 9. No. 1 (2022) Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 2 (2015) More Issue