Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA

jmhu
Website

Published by Universitas Udayana

ISSN : 25023101 EISSN : 2302528X DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Magister Hukum Udayana adalah jurnal ilmiah hukum yang mempublikasikan hasil kajian bidang hukum yang diterbitkan secara online empat kali setahun (Februari-Mei-Agustus-Nopember). Redaksi menerima tulisan yang berupa hasil kajian yang berasal dari penelitian hukum dalam berbagai bidang ilmu hukum yang belum pernah dipublikasikan serta orisinal. Jurnal ini selain memuat tulisan / kajian dari para pakar ilmu hukum (dosen, guru besar, praktisi dan lain-lain.) juga memuat tulisan mahasiswa Magister Ilmu Hukum baik yang merupakan bagian dari penulisan tesis maupun kajian lainnya yang orisinal. Tulisan yang masuk ke Redaksi akan diseleksi dan direview untuk dapat dimuat

Arjuna Subject : -

Articles 16 Documents

1 2

Search results for , issue "Vol 5 No 3 (2016)" : 16 Documents clear

KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI DALAM PEMUNGUTAN PAJAK PROGRESIF Ida Bagus Prayoga
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 3 (2016)
Publisher : University of Udayana

Motor vehicle tax is one source of revenue that give considerable contribution to the financing of government and regional development in bali Province. The imposition of a progressive tax rate on motor vehicles in Bali is the authorization from the Bali Provincial Regulation No. 1 of 2011. Own motor vehicle tax is one type of provincial tax provided for in Law No 28 of 2009. The purpose of this paper was to find out more about the Motor Vehicle Tax in Bali. The issue in this study is how the rates charged in the collection of Motor Vehicle Tax is charged at progressive field and how the reality of the new policy of the Government of Bali Province, whether the policy is the imposition of progressive tax rates are in accordance with the principles of taxation. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan yang memberikan kontribusi yang cukup besar untuk pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah di Provinsi Bali. Pengenaan tarif pajak progresif kendaraan bermotor di Bali adalah wewenang yang diperoleh dari Peraturan Provinsi Bali No. 1 tahun 2011. Pajak kendaraan bermotor sendiri merupakan salah satu jenis Pajak Provinsi yang diatur dalam UU No 28 tahun 2009. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut tentang Pajak Kendaraan Bermotor di Bali. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tarif yang dikenakan dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang dikenakan tarif progresif dan bagaimana realitas kebijakan baru dari Pemerintah Provinsi Bali, apakah kebijakan tersebut adalah pengenaan tarif pajak progresif yang sesuai dengan prinsip-prinsip perpajakan.

SENGKETA KEWENANGAN ANTARA KANTOR STAF PRESIDEN DENGAN WAKIL PRESIDEN DAN KEMENTERIAN KOORDINATOR NEGARA Ni Luh Putri Santika
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 3 (2016)
Publisher : University of Udayana

This paper entitled “Authority Dispute Between The Office of Presidential Staff with the Vice President and also Minister of State Coordinator”. This paper uses normative analytical method with the statute approach and case approach. The Office of Presidential Staff is a new institution that born through Presidential Decree No. 26 of 2015. The chief of Presidential Staff was given authority by This Presidentian Decree to take control of the program priorities. It means that The Office of Presidential Staff have authority to make any programs and also do controlling and evaluating the ministers as routinely. Certainly this could potentially lead to dispute the authority with the Vice President and also Minister of State Coordinator. Presidential Staff’s authority can not be bigger than Vice President, Minister of State Coordinator and also the ministers of state, because the authority expansion of the chief of Presidential Staff would reduce the authority of the Vice President and also Minister of State Coordinator. Establishment of the Office of Presidential Staff is the prerogative of the president in accordance with The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia but the authority which is granted to The Office of Presidential Staff is not in accordance with the constitution and legislation, especially in the law concerning the state ministries and the law concerning the Formation of Law and Regulations. President should reassess the institutional functions of Presidential aide. The burden and responsibility of government should be enclosed by the Cabinet and ministry-level agencies.Makalah ini berjudul "Sengketa Kewenangan Antara Kantor Staf Presiden Dengan Wakil Presiden dan Kementerian Koordinator Negara ". Makalah ini menggunakan penelitian hukum normatif dan pendekatan undang-undang serta pendekatan kasus. Kantor Staf Presiden adalah lembaga baru yang lahir melalui Perpres Nomor 26 Tahun 2015. Perpres tersebut memberikan kewenangan kepada kepala Staf Kepresidenan untuk ikut mengendalikan program prioritas. Kewenangan tersebut juga berarti bahwa lembaga ini berwenang untuk membuat program sekaligus mengendalikan dan mengevaluasi rutin menteri-menteri. Hal ini tentunya berpotensi menimbulkan sengketa kewenangan dengan wakil presiden dan kewenangan yang dimiliki menteri koordinator. Kewenangan Staf Presiden tidak boleh lebih tinggi dari Wakil Presiden, menteri koordinator, dan menteri-menteri lainnya karena dengan diperluasnya kewenangan Kepala Staf Presiden akan mereduksi kewenangan Wakil Presiden dan para menteri koordinator. Pembentukan Kantor Staf Presiden merupakan hak prerogratif presiden yang sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 namun Kewenangan yang diberikan kepada Kantor Staf Presiden tidak sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan, terutama dalam UU Kementerian Negara dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Presiden semestinya mengkaji kembali fungsi kelembagaan pembantu presiden. Seharusnya beban dan tanggung jawab pemerintahan seharusnya sudah terwadahi dengan adanya pemerintah di Kabinet dan badan-badan setingkat kementerian.

UU NO. 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DITINJAU DARI PERSPEKTIF POLITIK HUKUM I Made Adhy Mustika
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 3 (2016)
Publisher : University of Udayana

The enactment of Law No. 44 of 2008 on Pornography has caused widespread controversy among the people. Some regions refused enact the legislation as it is considered not reflect the spirit of culturally diverse,or The Bhinneka Tunggal Ika principle. Therefore, it should be a review of the legislation of the philosophical, juridical and sociological comprehensively in accordance with national character, openness, honesty, and tolerance based on the spirit of national unity.Diberlakukannya UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah menimbulkan kontroversi luas di kalangan masyarakat. Beberapa daerah menolak memberlakukan undang-undang tersebut karena dianggap tidak mencerminkan semangat beragam budaya, atau Prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, harus review undang-undang yang filosofis, yuridis dan sosiologis secara komprehensif sesuai dengan karakter nasional, keterbukaan, kejujuran, dan toleransi berdasarkan semangat persatuan nasional.

KLHS SEBAGAI BENTUK INTEGRASI PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH I Gusti Ayu Jatiana Manik wedanti
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 3 (2016)
Publisher : University of Udayana

Strategic Environmental Assessment (SEA) is used as the first instrument in the provisions of Article 14 of Law No. 32 of 2009 on the Protection and Environmental Management is based on a consideration that environmental degradation causality generally across the regions and between sectors. However, the SEA is only integrated in the instrument spatial plan. The issue here is what is the relationship between the SEA with Spatial in relation to the establishment of policies, plans and programs Spatial plan and whether SEA is a form of integration of sustainable development principles in the preparation or evaluation of policies, plans and programs of the layout. Using the method of normative legal research through an approach to legislation and approach to the concept, it can be concluded that the SEA and spatial planning are complementary to each other as well as the SEA be one of the instruments that help improve framework spatial planning to address environmental problems. SEA is also a form of integration of sustainable development principles in any preparation and / or evaluation of policies, plans and / or development programs, especially in spatial planning. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) digunakan sebagai instrument pertama dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup didasarkan pada suatu pertimbangan bahwa degradasi lingkungan hidup umumnya bersifat kausalitas lintas wilayah dan antar sektor. Namun demikian, KLHS hanya terintegrasi dengan instrumen rencana tata ruang wilayah. Permasalahannya disini adalah apa hubungan antara KLHS dengan Tata Ruang dalam kaitannya dengan pembentukan kebijakan, rencana dan program rencana RTRW dan apakah KLHS merupakan bentuk integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam penyusunan atau evaluasi kebijakan, rencana dan program tata ruang. Menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan konsep maka dapat disimpulkan bahwa KLHS dengan tata ruang bersifat saling melengkapi satu sama lain serta KLHS menjadi salah satu instrumen yang membantu memperbaiki kerangka pikir perencanaan tata ruang wilayah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup. KLHS juga merupakan bentuk integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap penyusunan dan/atau evaluasi kebijakan,rencana dan/atau program pembangunan khususnya dalam tata ruang.

KONSEP-KONSEP YANG TERKAIT DENGAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA DENPASAR Ni Made Duwi Putri Kamayani
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 3 (2016)
Publisher : University of Udayana

The objective of this research is to reveal the concepts related to child-friendly city as perceived by parents in Denpasar City. The research method was normative research with conceptual approach and statute approach. The date collected by library research while the analysis data done by descriptive method. The research result indicated that the concepts related to child-friendly city are explored and grouped through a factor analysis. From the process of factor analysis, four measures of ideal urban environment related to child-friendly city can be identified. They are policy, protection, environment and planning for children. The first three concepts are well suited with the Indonesian national policy on child-friendly city. Whereas the last concept, planning for children, needs special attention as a part of the existing concept of policy, or it should be an independent concept that needs to be accomodated in planning norms, standards, procedures and manuals in an urban environment.Tujuan penelitian untuk mengetahui konsep terkait Kota Layak Anak sebagaimana dipersepsikan orang tua di Kota Denpasar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep terkait Kota Layak Anak digali dan dikelompokan melalui analisis dari faktornya. Dari proses faktor analisis ini, empat pengukuran lingkungan perkotaan yang ideal terkait dengan Kota Layak Anak dapat diidentifikasi. Faktor itu adalah kebijakan, perlindungan, lingkungan dan perencanaan untuk anak-anak. Tiga dari konsep pertama sangat sesuai dengan kebijakan Nasional Indonesia tentang Kota Layak Anak. Sedangkan konsep yang terakhir, perencanaan untuk anak-anak, membutuhkan perhatian khusus sebagai bagian dari konsep yang ada dari kebijakan saat ini atau harus dijadikan konsep yang bebas yang perlu ditampung dalam ketentuan-ketentuan perencanaan, standard, prosedur dan manual pada lingkungan perkotaan.

PENGATURAN PASSING OFF DALAM PENGGUNAAN DOMAIN NAME TERKAIT DENGAN MEREK Herti Yunita Putri
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 3 (2016)
Publisher : University of Udayana

In cyber world we often hear about domain name’s term. Domain name is a unique name to identify the server computer’s name like a web server or email server on a computer network or Internet. Passing off also make causes confusion in using merk from a famous brand or merk on the goods and services. Selected domain name in the internet media often creates the similar domain name with the other parties. This similar domain name are often used by people who are not responsible to take advantages of the domain name for themself. This can be caused by the presence of competition from Internet media business. This things called passing off. This research is a normative juridical research with a qualitative analysis. The legal materials include primary legal, secondary law and tertiary legal materials. Collection technique applied is literary study. Legal materials were analyzed to see the argument implementation of the definition of merk, the definition of domain name, definition of passing off, passing off in use related by merk and domain name and the rules of law in Indonesia related by merk, domain name and passing off. Big wishes in the future it can assist as a basic reference and legal considerations which are useful in Indonesian law practice. There are two passing off related to the merk and domain name, called Crybersquatting and Tiposquatting. Domain name rules are not regulated clearly in merk regulation named Act No. 15 of 2001. It regulated in PP 24 Year 1993 about The Class List of Goods or Services In Merk, Telecommunications are included in the goods or services in merk. Domain name are regulated in UDRP (Uniform Dispute Resolution Policy) with competent institutions called ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).Dalam dunia maya (cyber world), kita sering mendengar istilah domain name. Domain name adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server komputer seperti web server atau email server di jaringan komputer ataupun internet. Passing off juga merupakan tindakan yang menyebabkan kebingungan dalam menggunakan merek dengan menyerupai merek terkenal pada barang dan atau jasa. Pemilihan domain name dalam media internet sering menimbulkan persamaan dengan domain name pihak lain. Hal ini sering dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan dari domain name itu sendiri. Hal tersebut dapat diakibatkan oleh adanya persaingan bisnis dalam media internet. Hal inilah yang disebut dengan passing off. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat analisis kualitatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan yang digunakan adalah teknik studi kepustakaan. Bahan hukum yang ada dianalisis untuk melihat argumentasi implementasi tentang pengertian merek, pengertian domain name, tindakan passing off dalam penggunaan merek dan domain name serta pengaturannya dalam aturan hukum di Indonesia. Diharapkan agar kedepannya dapat membantu sebagai dasar acuan dan pertimbangan hukum yang berguna dalam praktek hukum di Indonesia secara tepat. Ada dua tindakan passing off yang berkaitan dengan merek dan domain name, yaitu Crybersquatting dan Tiposquatting. Pengaturan domain name memang tidak diatur secara jelas didalam pengaturan tentang merek, yaitu Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Tetapi diatur di dalam PP No. 24 Tahun 1993 Tentang Daftar Kelas Barang atau Jasa Dalam Merek, menyebutkan bahwa telekomunikasi termasuk ke dalam barang atau jasa merek. Domain name diatur dalam UDRP (Uniform Dispute Resolution Policy) dengan lembaga yang berwenang yaitu ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).

Page 2 of 2 | Total Record : 16

1 2

Filter by Year

2016 2016

Filter By Issues

All Issue Vol 14 No 2 (2025) Vol 14 No 1 (2025) Vol 13 No 4 (2024) Vol 13 No 3 (2024) Vol 13 No 2 (2024) Vol 13 No 1 (2024) Vol 12 No 4 (2023) Vol 12 No 3 (2023) Vol 12 No 2 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 4 (2022) Vol 11 No 3 (2022) Vol 11 No 2 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 4 (2021) Vol 10 No 3 (2021) Vol 10 No 2 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 4 (2020) Vol 9 No 3 (2020) Vol 9 No 2 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 4 (2019) Vol 8 No 3 (2019) Vol 8 No 2 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 4 (2018) Vol 7 No 3 (2018) Vol 7 No 2 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 4 (2017) Vol 6 No 3 (2017) Vol 6 No 2 (2017) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 4 (2016) Vol 5 No 3 (2016) Vol 5 No 2 (2016) Vol 5 No 1 (2016) Vol 4 No 4 (2015) Vol 4 No 3 (2015) Vol 4 No 2 (2015) Vol 4 No 1 (2015) Vol 3 No 3 (2014) Vol 3 No 2 (2014) Vol 3 No 1 (2014) Vol 2 No 3 (2013) Vol 2 No 2 (2013) Vol 2 No 1 (2013) Vol 1 No 1 (2012) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota denpasar, Bali INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA