JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA
Jurnal Magister Hukum Udayana adalah jurnal ilmiah hukum yang mempublikasikan hasil kajian bidang hukum yang diterbitkan secara online empat kali setahun (Februari-Mei-Agustus-Nopember). Redaksi menerima tulisan yang berupa hasil kajian yang berasal dari penelitian hukum dalam berbagai bidang ilmu hukum yang belum pernah dipublikasikan serta orisinal. Jurnal ini selain memuat tulisan / kajian dari para pakar ilmu hukum (dosen, guru besar, praktisi dan lain-lain.) juga memuat tulisan mahasiswa Magister Ilmu Hukum baik yang merupakan bagian dari penulisan tesis maupun kajian lainnya yang orisinal. Tulisan yang masuk ke Redaksi akan diseleksi dan direview untuk dapat dimuat
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 6 No 3 (2017)"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[PENGATURAN HUKUM SERTIFIKAT HAK ATAS MEREK SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA DALAM PROSES PENGAJUAN KREDIT DI PERBANKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 ]]>
<![CDATA[Made Bagus Satria Yudistira]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 6 No 3 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (352.81 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2017.v06.i03.p04
<![CDATA[United Nations Commission on Intellectual Trade Law (UNCITRAL) in a conference held on 39th round in 2006, this round brought to the result of intellectual properties, specifically on the Trademarks that has been the source of bank financing. Then the things that to be discussed regarding to the legal arrangements of the rights certificate on the trademark as fiduciary assurance in the process of application for bank credit and also the ideal form provisions of the trademark as an object that used as an assurance object. The purpose of this writing is to find the explication of the rule of law concerning about the rights provision to the trademark as a fiduciary assurance after the issuance of the constitutions number 20 of 2016 about trademark and geographical indications, because in that constitution there was nothing firm as it stated on the article that related to the rights of the trademark as fiduciary assurance or the norm is blurred and implicitly stated that the rights of the trademark can be used as an object of fiduciary assurance. Besides that there was also the non-law factor and the bank policy that complicates the process in banking. Nevertheless there is a legal basis that arranged by the constitutions number 42 of 1999 regarding the fiduciary assurance and the code of civil law concerning the elements of the trademark that can be used as fiduciary assurance in the process of credit application. United Nations Comission on Intellectual Trade Law (UNCITRAL) dalam pertemuan yang diselenggarakan pada putaran ke 39 yaitu pada tahun 2006, putaran in menghasilkan kekayaan intelektual, khususnya Merek telah menjadi sumber pembiayaan Perbankan. Maka yang perlu dibahas mengenai Pengaturan Hukum sertifikat Hak atas Merek sebagai jaminan Fidusia dalam proses pengajuan kredit di perbankan serta ketentuan wujud ideal dari merek sebagai benda yang dijadikan obyek jaminan. Tujuan dari Penulisan adalah mencari kejelasan aturan hukum mengenai ketentuan Hak atas merek sebagai jaminan fidusia setelah diterbitkannya Undang-undang no 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, karena di dalam Undang-undang tersebut tidak menyatakan dengan tegas Pasal yang berkaitan dengan hak Merek sebagai jaminan fidusia atau norma kabur yang tidak secara tegas menyatakan Hak atas Merek dapat dijadikan objek sebagai Jaminan fidusia. Di samping itu juga terdapat faktor non-hukum serta kebijakan Bank yang mempersulit prosesnya di perbankan. Walaupun demikian sesungguhnya terdapat dasar hukum yang diatur oleh Undang-undang no 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia dan Kitab Undang-undang hukum Perdata mengenai unsur-unsur Merek bahwa dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia dalam proses pengajuan kredit.]]>
<![CDATA[PENERAPAN KEBIJAKAN DISKRESI DALAM KAITANNYA DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[ervien rizky aditya]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 6 No 3 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (359.077 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2017.v06.i03.p10
<![CDATA[Government in carrying out its duties is equipped with the authority of both the attributive and the delegative. With the development of society, there are often certain urgent circumstances, in which Government Officials/Administration Bodies can not use their authority which is bound to take legal action. In realizing the goal as a state with the concept of welfare general (welfare state) then the government must play an active role in interfacing the field of social economic life of the community. The government delegated responsibility bestuurszorg or public service. With this discretionary authority it means that some of the powers held by the legislature are transferred into the administration of the state as the executive body. Because the state administration has solved the problem by not waiting for the amendment of the Law from the legislative field, so the government should not refuse to provide services to the public on the grounds that there is no or no clear rule of law as long as it is still the authority of the government. But the power of government as a discretionary policy maker is always faced with a problem connected with corruption. Pemerintah dalam menjalankan tugasnya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan baik yang bersifat atributif maupun yang bersifat delegatif. Dengan adanya perkembangan masyarakat maka seringkali terdapat keadaan-keadaan tertentu yang sifatnya mendesak, dimana Pejabat/Badan Administrasi pemerintahan tidak dapat menggunakan kewenangannya yang bersifat terikat dalam melakukan tindakan hukum. Dalam mewujudkan tujuan sebagai negara dengan konsep kesejahteraan umum maka pemerintah harus berperan aktif mencampuri bidang kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Maka pemerintah dilimpahkan tanggung jawab sebagai pelayan publik atau public service. Dengan adanya kewenangan diskresi ini berarti bahwa sebagian kekuasaan yang dipegang oleh badan pembentuk Undang-Undang dipindahkan ke dalam administrasi negara sebagai badan eksekutif. Karena administrasi negara melakukan penyelesaian masalah dengan tidak menunggu perubahan Undang-Undang dari bidang legislatif, sehingga pemerintah tidak boleh menolak memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan alasan tidak ada atau tidak jelasnya aturan hukum sepanjang masih menjadi kewenangan dari pemerintah. Namun kekuasaan pemerintah sebagai pembuat kebijakan diskresi selalu berhadapan dengan adanya suatu permasalahan yang dihubungkan dengan tindak pidana korupsi.]]>
<![CDATA[PENERAPAN PRINSIP KEPENTINGAN UMUM TERHADAP KEBERADAAN TANAH TERLANTAR DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Nyoman Arif Budiman]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 6 No 3 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (384.704 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2017.v06.i03.p09
<![CDATA[This journal shall be entitled as " Implementation Of Public Interest Principles To Neglected Land In Indonesia".The existence of the land on earth must be beneficial both for the welfare and happiness that has it and for the people and the state. The purpose of this study is to know and understand the absolute limits of property rights to land; and want to understand the relationship between the principle of public interest in land. The method in this research is normative by using conceptual approach and statute approach. This journal’s preparation is done by legal research, and the approach method being used in this journal shall be used is the combination of the statute approach and the conceptual approach. The result of this research is the essence of the principle of public interest to the land is to create development based on the principle of humanity in the balance as stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The exemption of land rights is caused by public and private interest with the provision of compensation and guided by the principle of musyawarah. While the revocation of land rights is the spirit of the provisions of Article 18 of the Basic Agrarian Laws states that for the interest of the state and the state and the common interest of the people of the right to land may be revoked by compensation. The legal effort that a third party can take to exploit the state land (abandoned land) is to apply the right to the government (Provincial or Regency / City Land Office). Jurnal ini mengambil julul “Penerapan Prinsip Kepentingan Umum Terhadap Terlantar. Keberadaan atas tanah di muka bumi ini harus bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bagi masyarakat dan negara. Tujuan dari penelitian ini ialah ingin mengetahui dan memahami batas-batas absolut dari hak milik terhadap tanah; dan ingin memahami hubungan antara prinsip kepentingan umum atas tanah. Jurnal ini mengangkat permasalahan yang juga menjadi tujuan penulisan yaitu apa hakikat kepentingan umum atas tanah dan apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga terhadap tanah terlantar. Penyusunan jurnal ini dilakukan dengan tipe penelitian normatif dan menggunakan pendekatan peaturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil dari penelitian ini adalah Hakekat dari prinsip kepentingan umum terhadap tanah ialah untuk menciptakan pembangunan yang berlandaskan asas perikemanusiaan dalam keseimbangan sebagaimana diatur dalam UUD NRI tahun 1945. Pembebasan hak atas tanah disebabkan oleh kepentingan umum dan swasta dengan pemberian ganti rugi dan berpedoman pada asas musyawarah. Sedangkan pencabutan hak atas tanah merupakan semangat dari ketentuan Pasal 18 UUPA menggariskan bahwa untuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama (hanya untuk kepentingan umum) dari rakyat hak atas tanah dapat dicabut dengan memberikan ganti kerugian. Upaya hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga untuk dapat memanfaatkan tanah negara (tanah terlantar) ialah melakukan permohonan hak kepada kepada pemerintah (Kantor Pertanahan Provinsi atau Kabupaten/Kota).]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) BAGI WARGA NEGARA ASING (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 748/Pid.Sus/2016/PN DPS) ]]>
<![CDATA[Ida Ayu Nyoman Sri Candra Purnami]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 6 No 3 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (351.75 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2017.v06.i03.p05
<![CDATA[The high flow of globalization and the easiness of obtaining visas for foreign citizens can increase the income of a country engaged in tourism. This phenomenon does not always have a positive impact for the country of Indonesia because many foreigners were found residing in the territory of Indonesia without having a valid and legal immigration stay permit. Many of these foreign citizens were convicted legal cases in Indonesia, it is therefore necessary to study the legal consequences of the free judgment for the foreign citizens. This study was conducted to examine the legal basis for the imposition of free judgment against foreign citizens and the implementation of the Denpasar District Court Decision Number 748/Pid.Sus/2016/PN DPS on the free judgment against a foreign citizen. This study is an empirical juridical study that examines the legal consequences caused after the abolition of free judgment on foreigner (Case study of Denpasar District Court No. 748/ Pid.Sus / 2016 / PN DPS). Based on the result of this study, was found that according to Law Number 8 Year 1981 regarding Criminal Procedure Law and law of the republic of Indonesia Number 6 Year 2011 on Immigration, foreigners who live in the territory of the Republic of Indonesia who do not have a valid and legal immigration stay permit can be given immigration administrative action in the form of detention. Whereas foreign citizens who are secured and still hold immigration stay permit until the completion of the judicial process and given free judgment, the foreigners may remain in the territory of the Republic of Indonesia until the validity period of their stay permit expires. Meanwhile, for foreign citizens who have been subjected to free judgment and still hold immigration permit, the Public Prosecutor may request the Immigration Civil Service Investigator to perform the act of detention to those foreign citizens. Tingginya arus globalisasi dan kemudahan memperoleh visa bagi warga negara asing dapat meningkatkan pendapatan suatu negara yang bergerak dalam bidang kepariwisataan. Fenomena ini tidak selalu berdampak positif bagi negara Indonesia karena banyak ditemukan orang asing yang berada di wilayah Indonesia tidak memiliki izin tinggal keimigrasian yang sah dan masih berlaku. Banyak diantara warga negara asing tersebut tersandung kasus hukum di Negara Indonesia, sehingga perlu dikaji akibat hukum yang ditimbulkan atas Putusan Bebas bagi warga negara asing tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dasar hukum penjatuhan putusan bebas terhadap warga negara asing dan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 748/Pid.Sus/2016/PN DPS atas putusan bebas terhadap seorang warganegara asing. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang mengkaji akibat hukum yang ditimbulkan setelah dijatuhkannya Putusan Bebas terhadap orang asing (Studi kasus terhadap Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 748/Pid.Sus/2016/PN DPS). Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, orang asing yang tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak memiliki izin tinggal keimigrasian yang sah dan berlaku dapat dilakukan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pendetensian. Sedangkan warga negara asing yang saat diamankan dan hingga proses peradilan selesai masih memiliki izin tinggal keimigrasian dan dijatuhi putusan bebas, maka orang asing tersebut dapat tetap tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia hingga masa berlaku izin tinggalnya habis. Sementara bagi orang warga negara asing yang telah dijatuhi putusan bebas dan masih memiliki izin tinggal keimigrasian namun oleh Penuntut Umum dilakukan upaya hukum kasasi, Penuntut Umum dapat meminta kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian untuk melakukan tindakan pendetensian atas warga negara asing tersebut.]]>
<![CDATA[PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK MEWUJUDKAN KESELAMATAN BERLALU LINTAS DI KOTA DENPASAR ]]>
<![CDATA[Putu Lantika Oka Permadhi]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 6 No 3 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (363.89 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2017.v06.i03.p01
<![CDATA[Transportation plays an important role in supporting, improving and enhancing the economic development both regionally and nationally. The need for services is increasing traffic, limiting the number of motor vehicles as much growing from year to year in Denpasar City causes unbalance between the number of vehicles available with the road infrastructure are available and also increase the traffic accident per year. Accidents in the road are usually caused by motor vehicles. In this case largely due to technical factors and not roadworthy. The issues examined are how is the implementation of the motor vehicle feasibility test in Denpasar City and whether is the implementation of vehicle testing already able to realize the safety of traffic in Denpasar City. The research was classified into empirical legal research of the descriptive analysis research using primary and secondary data. Transportasi memainkan peran penting dalam mendukung, memperbaiki dan meningkatkan pembangunan ekonomi baik di tingkat regional maupun nasional. Kebutuhan akan layanan lalu lintas semakin meningkat, jumlah kendaraan bermotor bertambah dari tahun ke tahun di Kota Denpasar sehingga menyebabkan ketidakseimbangan antara jumlah kendaraan yang dengan infrastruktur jalan dan juga meningkatkan kecelakaan lalu lintas per tahun. Kecelakaan yang terjadi di jalan biasanya disebabkan oleh kendaraan bermotor, dalam hal ini sebagian besar dikarenakan dari faktor teknis dan tidak layak jalan. Permasalahan yang diteliti adalah Bagaimana pelaksanaan uji kelayakan kendaraan bermotor di Kota Denpasar dan Apakah pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor sudah dapat mewujudkan keselamatan berlalu lintas di Kota Denpasar. Penelitian ini diklasifikasikan ke dalam penelitian hukum empiris dari penelitian analisis deskriptif dengan menggunakan data primer dan data sekunder.]]>
<![CDATA[BERKURANGNYA LUAS TANAH DIAKIBATKAN OLEH HAL-HAL DI LUAR KEHENDAK PEMEGANG HAK ]]>
<![CDATA[I Made Aryawan Saddewa]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 6 No 3 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (367.523 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2017.v06.i03.p06
<![CDATA[This journal shall be entitled as "The Depreciation of the Land Area by Matters Beyond the Will of the Holder of Property Rights". Land is a non-renewable natural resource, so that the ownership of a plot of land in Indonesia becomes every society’s desire. The magnitude of the desire to own a plot of land should be followed by the rule of law that protects the holders of the land rights as aspired in Law No. 5 of 1960. The legal issues, which is also the purpose of this journal shall be about the legal consequences caused to the rights of the land that has been depreciated data due to things beyond the will of the holder (such as natural influences) and the legal steps that can be done between the parties (the holders of the property rights and government) in enforcing the principle of legal certainty and to discover the strongest owner of the property rights within the scope of this research. This journal’s preparation is done by legal research, and the approach method being used in this journal shall be used is the combination of the statute approach and the conceptual approach. The author’s conclusion is that the depreciation data of the land area of ??this property may result in the eradication of ownership rights to the land as regulated in Article 27 of the Law No. 5 of 1960, as there is no explanation regarding the scope of the destruction of the land in that article. Legal steps that can be done to enforce the legal certainty and to verify the strongest and the most fulfilled party of the property rights is through the deliberation and procurement of land as compensation from the land dispute. Jurnal ini mengambil judul “Berkurangnya Luas Tanah Diakibatkan Oleh Hal-Hal Di Luar Kehendak Pemegang Hak”. Tanah merupakan suatu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sehingga kepemilikan atas sebidang tanah di Indonesia menjadi keinginan setiap masyarakat. Besarnya keinginan memiliki sebidang tanah ini harus diikuti pula dengan aturan hukum yang melindungi para pemegang hak atas tanah tersebut sebagaimana yang dicita-citakan dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). Makalah ini mengangkat permasalahan yang juga menjadi tujuan penulisan yaitu tentang akibat hukum yang ditimbulkan terhadap hak atas tanah yang mengalami Perubahan Data Fisik tanahnya akibat hal-hal di luar kehendak seperti pengaruh alam, dan terkait langkah hukum yang dapat dilakukan antara para pihak (pemegang hak atas tanah dan pemerintah) dalam hal mewujudkan asas kepastian hukum dan sifat hak milik atas tanah yang terkuat dan terpenuh dalam lingkup penelitian ini. Penyusunan jurnal ini dilakukan dengan tipe penelitian hukum yaitu jenis penelitian normatif, dan metode pendekatan yang digunakan ialah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hingga tercapainya suatu kesimpulan bahwa dengan adanya Perubahan Data Fisik tanah hak milik ini dapat mengakibatkan hapusnya hak milik atas tanah tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 27 UUPA, karena belum adanya penjelasan terkait batasan lingkup dari musnahnya tanah dalam pasal tersebut. Langkah hukum yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kepastian hukum dan bukti sifat terkuat dan terpenuh pada hak milik ialah melalui langkah musyawarah dan pengadaan tanah sebagai ganti kerugian dari tanah tersebut.]]>
<![CDATA[KORELASI PENGATURAN UPAH DENGAN INVESTASI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[noor faiz]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 6 No 3 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (362.539 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2017.v06.i03.p02
<![CDATA[Wages regulating system is one of the things that affect investment because business actors expect to gain maximum profit with minimal cost. This study aims to determine the correlation of wage policy and investment in Indonesia. Type of research used in this research is normative / doctrinal legal research with legal approach. From this study it can be seen that to create a balance between wage rights and business actor’s interests, the government sets wages regulation that protect workers based on the needs of decent living with attention to productivity and economic growth. The wage system needs to be developed considering the balance between achievement or productivity, worker needs and company capacity. Pengaturan upah merupakan salah satu hal yang dapat memengaruhi investasi karena lazimnya pelaku usaha mengharapkan memperoleh keuntungan maksimal dengan modal minimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pengupahan terkait dengan investasi di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif/doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa untuk menciptakan keseimbangan hak upah dengan kepentingan pelaku usaha, pemerintah menetapkan pengaturan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh berdasarkan kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Sistem pengupahan perlu dikembangkan dengan memperhatikan keseimbangan antara prestasi atau produktivitas kerja, kebutuhan pekerja dan kemampuan perusahaan.]]>
<![CDATA[TANGGUNG GUGAT DEBITUR ATAS JAMINAN FIDUSIA DALAM BENTUK BENDA PERSEDIAAN DAN KETERKAITANNYA DENGAN AKTA JAMINAN FIDUSIA ]]>
<![CDATA[Kezia Damayanti Aron]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 6 No 3 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (362.517 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2017.v06.i03.p07
<![CDATA[In the implementation of the assesment of fiduciary collateral on the inventory goods begins with the making of a credit agreement as the main agreement which is continued with the making of additional agreements called as/known as/namely Act of Fiduciary and registration of fiduciary assurance at the fiduciary registration office. With the registration of fiduciary assurance, fiduciary certificates come out as collateral for creditors. The registration of fiduciary assurance gives the creditor preference rights compare to other creditors including in the case where the debtor declared bankrupt. In the fiduciary assurance of inventory there are some obstacles that may be seen as disadvantage for the creditor, among others, proof of ownership is not strong and inventory goods are fast moving products which are easy to be move around so that debtors who do not have good faith can do fraud and other things that can be disadvantage forcreditors. Therefore, in reference to these risks, it is necessary to have several clauses in the Act of Fiduciary which can guarantee legal certainty for creditors against fiduciary assurance of inventory items. Di dalam pelaksanaan pembebanan jaminan fidusia atas benda persediaan diawali dengan dibuatnya perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok yang kemudian dilanjutkan dengan pembuatan perjanjian tambahan yaitu akta jaminan fidusia dan pendaftaran jaminan fidusia di kantor pendaftaran fidusia. Dengan didaftarnya jaminan fidusia maka keluarlah sertipikat fidusia sebagai jaminan bagi kreditor. Pendaftaran jaminan fidusia memberikan hak preferen kepada kreditor terhadap kreditor-kreditor lainnya termasuk dalam hal debitor dinyatakan pailit. Dalam Jaminan fidusia atas benda persediaan mengalami beberapa kendala yang dapat merugikan kreditor, antara lain bukti kepemilikan tidak kuat dan benda persediaan merupakan barang bergerak yang mudah dipindah-pindahkan sehingga debitor yang tidak mempunyai itikad baik dapat melakukan kecurangan dan hal-hal lain yang dapat merugikan kreditor. Maka merujuk pada risiko tersebut, perlu adanya klausul-klausul yang dapat menjamin kepastian hukum bagi kreditor terhadap jaminan fidusia benda persediaan.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN DAN HAK BANK TERHADAP HAK PREFEREN UPAH BURUH DALAM KEPAILITAN ]]>
<![CDATA[I Wayan Sukatra]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 6 No 3 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (341.084 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2017.v06.i03.p03
<![CDATA[The Bank is the creditor holder of the right of security of material in the form of mortgage right, categorized as separatist creditor. Insurers' rights to land and other property related to the land, namely the right of Dependent, are the security rights imposed on the Land Rights referred to in UU no. 5 of 1960 on the UUPA. This separatist position can execute its right as if there was no bankruptcy". The right to sell on its own powers under Article 6 of the UUHT which is the embodiment of the right of the creditor's rights holder to the other creditor and does not require any further approval to the debtor to execute the guarantee goods. The Bank as a Separatist Creditor has a separate and irrevocable position and rights on the collateral pledged against it, whilst the preemptive right of wage workers with a pre-emptive right, when the enterprise is declared bankrupt or liquidated, wages and other rights of workers or workers constitute Debt which must be preceded by the payment, in Bankruptcy in Indonesia the position and the prefensity level is under separatist creditor. The notion of precedence here is not elaborated further and in detail that the wage bill must take precedence over any creditor, thereby leading to a legal confusion of both separatist creditors and other preferred creditors. Bank merupakan kreditor pemegang hak jaminan atas kebendaan berupa hak tanggungan, masuk sebagai kreditor separatis. Tanah sebagai jaminan dan benda-benda yang berhubungan dengan tanah dapat dikatakan sebagai hak Tanggungan yaitu hak jaminan yang dijadikan beban atas kebendaan sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Pokok Agraria ( UU No.5 Tahun 1960.) Kedudukan separatis ini bisa mengambil haknya seperti tidak ada putusan pailit. Adapun hak tersebut adalah hak untuk menjual sebagaimana benda tersebut hak miliknya sesuai ketentuan dalam Pasal 6 UUHT .merupakan perwujudan dari hak kreditor separatis terhadap kreditor lainnya dan tidak memerlukan persetujuan lagi kepada debitor untuk melakukan eksekusi atas barang jaminannya. Bank sebagai Kreditor Separatis mempunyai kedudukan dan hak yang terpisah dan tidak dapat dikurangi atas barang jaminan yang diagunkan terhadapnya, sementara hak prefensi upah buruh yang memilki hak didahulukan, dan bila perusahaan dinyatakan pailit atau likuidasi, pembayaran tagihan/utang dan tagihan lainnya dari pekerja harus mendapatkan prioritas karena dalam Kepailitan di Indonesia kedudukan dan tingkat prefensinya adalah di bawah kreditor separatis.]]>
<![CDATA[REFORMULASI KEWENANGAN PENUNTUT UMUM TERHADAP PENERAPAN SAKSI MAHKOTA DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[I Putu Gede Sumariartha Suara]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 6 No 3 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (512.178 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2017.v06.i03.p08
<![CDATA[Regarding the regulation and application of the crown witness by the public prosecutor in handling corruption case as stated in the Criminal Law of Formil applicable in Indonesia in this case KUHAP (Indonesian Criminal Procedural Law Code) especially Article 142 Indonesian Criminal Procedural Law Code still cause the existence of obscurity of norm so that in practice of judiciary there is no definite measure about application criteria a crown witness by a public prosecutor in the proof of a criminal case, especially a criminal act of corruption. As for the matters discussed in this regard that is about 1) Arrangement of the Public Prosecutor's Authority on the application of the crown witness in the proving of corruption crime according to the perspective of Indonesian Positive Law (Ius Constitutum) covers the setting up of the crown witnesses in positive law in Indonesia as well as comparative regulation of crown witnesses in the United States and the Netherlands and 2) Formulation of Authority for the Public Prosecutor on the application of the crown witness in the proving of corruption in accordance with the perspective of the coming Law (ius Constituendum) includes the appropriate term used to mention the crown witness, the limits of the application of the crown witness, the plea bargain adaptation system in the Positive Law in Indonesia, the requirements of being a crown witness, the proper punishment of the crown witness and the formulation of Article 142 of the Indonesian Criminal Procedural Law Code so as to grant the limitative authority to the Public Prosecutor against the application of the crown witness Mengenai pengaturan dan penerapan saksi mahkota oleh penuntut umum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam Hukum Pidana Formil yang berlaku di Indonesia dalam hal ini yaitu KUHAP khususnya Pasal 142 KUHAP masih menimbulkan adanya kekaburan norma sehingga dalam praktek peradilan belum terdapat ukuran yang pasti mengenai kriteria penerapan saksi mahkota oleh penuntut umum dalam pembuktian suatu perkara pidana khususnya tindak pidana korupsi. Adapun yang dibahas dalam hal ini yaitu mengenai 1) Pengaturan Kewenangan Penuntut Umum terhadap penerapan saksi mahkota dalam pembuktian tindak pidana korupsi menurut perspektif Hukum Positif Indonesia (Ius Constitutum) meliputi pengaturan saksi mahkota dalam hukum positif di Indonesia serta perbandingan pengaturan saksi mahkota di Negara Amerika Serikat dan Belanda dan 2) Formulasi Kewenangan Bagi Penuntut Umum terhadap penerapan saksi mahkota dalam pembuktian tindak pidana korupsi menurut perspektif Hukum yang akan datang (Ius Constituendum) meliputi istilah yang tepat dipakai untuk menyebutkan saksi mahkota, batas-batas penerapan saksi mahkota, adaptasi plea bargain system dalam Hukum Positif di Indonesia, syarat-syarat menjadi saksi mahkota, pemidanaan yang tepat diterapkan terhadap saksi mahkota serta formulasi Pasal 142 KUHAP sehingga memberikan kewenangan secara limitatif kepada Penuntut Umum terhadap penerapan saksi mahkota.]]>
