JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA
Jurnal Magister Hukum Udayana adalah jurnal ilmiah hukum yang mempublikasikan hasil kajian bidang hukum yang diterbitkan secara online empat kali setahun (Februari-Mei-Agustus-Nopember). Redaksi menerima tulisan yang berupa hasil kajian yang berasal dari penelitian hukum dalam berbagai bidang ilmu hukum yang belum pernah dipublikasikan serta orisinal. Jurnal ini selain memuat tulisan / kajian dari para pakar ilmu hukum (dosen, guru besar, praktisi dan lain-lain.) juga memuat tulisan mahasiswa Magister Ilmu Hukum baik yang merupakan bagian dari penulisan tesis maupun kajian lainnya yang orisinal. Tulisan yang masuk ke Redaksi akan diseleksi dan direview untuk dapat dimuat
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 6 No 4 (2017)"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[PENYELESAIAN ATAS KEADAAN FORCE MAJEURE PADA RUMAH SUSUN YANG MASIH DALAM PROSES PEMBANGUNAN ]]>
<![CDATA[Made Intan Permatasari]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 6 No 4 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (361.797 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2017.v06.i04.p04
<![CDATA[Flat is one of the most popular alternative of housing due to limited land availability. In the construction of flats, the developer will usually ask for a down payment to consumers who want to order the apartment of flat units. The problem occurs when a force majeure occurs at the time the apartment is still under construction. The problems of the study: What are the legal consequences in case of force majeure of under construction flat? And how is the settlement of force majeure situation under construction flat? The research method used is normative research. The results of the discussion show that (1) The legal consequence of the occurrence of force majeure at the time of the flats is still in the process of construction that the consumer can no longer request the fulfillment of the agreement; The debtor can no longer be declared negligent, and therefore it is not obliged to pay compensation; (2) The settlement effort in case of force majeure condition if the flats are still under construction process: Settlement through consensus agreement between the developer and the consumer to find joint settlement of the occurrence of force majeure and settlement of loss through insurance, so that insurance claims may be used to rebuild the flats. Rumah susun merupakan salah satu alternatif perumahan yang banyak diminati saat ini karena lahan yang tersedia sangat minim. Dalam pembangunan rumah susun, pihak pengembang biasanya akan meminta uang muka kepada konsumen yang hendak memesan unit rumah susun tersebut. Permasalahan terjadi apabila pada saat rumah susun masih dalam proses pembangunan kemudian terjadi keadaan force majeure. Permasalahan yang terjadi yaitu Bagaimanakah akibat hukum apabila terjadi force majeure pada rumah susun yang masih dalam proses pembangunan? Dan Bagaimanakah penyelesaian atas keadaan force majeure pada rumah susun yang masih dalam proses pembangunan? Metode penelitian yang dipergunakan yaitu penelitian normatif. Hasil pembahasan dapat diketahui bahwa (1) Akibat hukum terjadinya keadaan force majeure pada saat rumah susun masih dalam proses pembangunan yaitu tidak lagi dapat meminta pemenuhan prestasi; Debitur tidak lagi dapat dinyatakan lalai, dan karenanya tidak wajib membayar ganti rugi; (2) Adapun upaya penyelesaian apabila terjadi keadaan force majeure apabila rumah susun yang masih dalam proses pembangunan yaitu: Penyelesaian melalui musyawarah mufakat antara pihak pengembang selaku developer dengan pihak konsumen untuk menemukan penyelesaian bersama atas terjadinya keadaan force majeure dan Penyelesaian kerugian yang dilakukan melalui asuransi, sehingga klaim asuransi nantinya dipergunakan untuk melakukan pembangunan kembali rumah susun tersebut.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP COVER VERSION LAGU DI YOUTUBE ]]>
<![CDATA[Anak Agung Mirah Satria Dewi]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 6 No 4 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (360.957 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2017.v06.i04.p09
<![CDATA[Protection of copyright law against cover version of song on youtube. Copyright protection only extends to the “expression” of the creator, and not to the “idea” or information derived from a work. This is what happens in cover songs, others have the freedom to express the same idea or reuse the information gained from the creation or work that is protected into the work afterwards as long as the idea is expressed in a different way. The formulation of the problem in this research is 1. Does making cover versions of songs belonging to others and uploading to youtube social media is a form of copyright infringement? and 2. What is the legal protection of the copyright holder for copyright infringement in the field of music and song in the form of commercial cover version?. The type of research used in this study is the type of normative legal research. The conclusion of the results of this research is in making cover versions of songs and uploading to youtube social media in general do not violate the Copyright when the making and announcement is done by not violating the exclusive rights of copyright holder and legal protection against the copyright holder over copyright infringement in the field of music and songs in the form of commercialized version cover can be done through two ways, namely preventive efforts and repressive efforts. Abstrak Perlindungan hukum hak cipta terhadap cover version lagu di youtube. Perlindungan hak cipta hanya mencakup kepada “ekspresi” pencipta, dan bukan kepada “ide” atau informasi yang didapat dari suatu ciptaan. Hal inilah yang terjadi dalam kegiatan cover lagu, pihak lain memiliki kebebasan untuk mengekspresikan ide yang sama atau menggunakan kembali informasi yang diperoleh dari ciptaan atau karya yang dilindungi kedalam karya sesudahnya selama ide tersebut diekspresikan dengan cara yang berbeda. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Apakah membuat cover version lagu dan mengunggah ke media sosial youtube merupakan suatu bentuk pelanggaran hak cipta ? dan 2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas pelanggaran hak cipta di bidang musik dan lagu dalam bentuk cover version yang di komersilkan ?. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu membuat cover version lagu dan mengunggah ke media sosial youtube secara umum tidak melanggar Hak Cipta apabila pembuatan dan pengumuman tersebut dilakukan dengan tidak melanggar hak-hak eksklusif pemegang hak cipta dan perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas pelanggaran hak cipta dibidang musik dan lagu dalam bentuk cover version yang dikomersilkan dapat dilakukan melalui dua cara yaitu upaya preventif dan upaya represif.]]>
<![CDATA[KEWENANGAN ANKUM TERHADAP TAWANAN PERANG DALAM HUKUM DISIPLIN MILITER ]]>
<![CDATA[Soniardhi Soniardhi]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 6 No 4 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (357.659 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2017.v06.i04.p05
<![CDATA[The development of military law as part of the national law for the security of order, justice and legal certainty within the military. The divestment development is implemented through the renewal of the law of military discipline stamped in Law Number 25 the Year 2014 on Military Discipline Law. Act No. 25 of 2014, it can be understood that the laws of military discipline other than applied to the military, are also applied to every person who is based on the law equated with the military, while also applied to prisoners of war. The enforcement of military discipline laws against prisoners of war may be too late, given the abolition of military discipline for the perpetrators of legal offenses must be committed by an Excusing Superior (Ankum), but acts, Act No. 25 of 2014 does not provide complete and clear arrangements on the authority of Ankum in upholding disciplinary law against prisoners of war. Based on normative legal research with the approach of legal concept and legislation, it can be obtained a conclusion about the norms and regulation of war tactics in Law Number 25 the Year 2014 is important, because the form of legal vagueness can result to the situation of legal uncertainty, especially the enforcement law against prisoners of war. In the next note, a more complete and clear arrangement is needed to enforce the legal provisions of military discipline against prisoners of war. Pengembangan hukum militer sebagai bagian dari hukum nasional ditujukan untuk menjamin terciptanya ketertiban, keadilan dan kepastian hukum di lingkungan militer. Pengembangan tersebut diantaranya diimplementasikan melalui pembaharuan hukum disiplin militer sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Mencermati ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2014, maka dapat diperoleh pemahaman bahwasannya hukum disiplin militer selain diberlakukan kepada militer, juga diberlakukan kepada setiap orang yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan militer, adapun diantaranya adalah diberlakukan bagi tawanan perang. Pemberlakuan hukum disiplin militer kepada tawanan perang dapat dianggap terlampau dini, mengingat bahwa penjatuhan hukuman disiplin militer bagi pelaku pelanggaran hukum disiplin militer harus dilakukan oleh seorang Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum), namun kenyataannya, UU Nomor 25 Tahun 2014 tidak memberikan pengaturan secara lengkap dan jelas tentang kewenangan Ankum dalam menegakkan hukum disiplin terhadap tawanan perang. Berdasarkan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konsep hukum dan perundangan-undangan, dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa kajian tentang kekaburan norma dan pengaturan tawanan perang dalam UU Nomor 25 Tahun 2014 merupakan hal yang penting, oleh karena bentuk kekaburan hukum tersebut dapat berakibat kepada situasi ketidakpastian hukum, khususnya penegakan hukum terhadap tawanan perang. Dalam tinjauan selanjutnya, hendaknya diperlukan pengaturan-pengaturan tertentu yang lebih lengkap dan jelas untuk menerapkan ketentuan hukum disiplin militer terhadap tawanan perang.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN DALAM HAL TERJADINYA SHORTWEIGHTING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG RI NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Ni Komang Ayu Nira Relies Rianti]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 6 No 4 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (370.412 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2017.v06.i04.p10
<![CDATA[Shortweighting is one of the selling practices of goods that harm consumers. Where the actual weight of the item is less than the weight indicated on the goods packaging label. Clearly, consumers are severely disadvantaged as a result of changes in the goods made by businessmen. With The result that consumers get goods that are not in accordance with the conditions and the promised warranty or stated in the label. The legal issues in this writing is 1. How is the liability of businessmen to consumers in the case of shortweighting reviewed by Law No. 8 of 1999? and 2. What kind of dispute settlement efforts that can be taken by the consumer in case of shortweighting? This research is normative legal research. The conclusion of this study is that the businessmen is to be responsible if proven to occur sales practice shortweighting. It is contained in Article 19 of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. The legal efforts to resolve disputes that can be reached by consumers can be through 2 (two) ways of settling disputes, outside the court or alternative dispute resolution and settlement of litigation. The settlement of disputes outside the court can be through the settlement of disputes solved by deliberation by the parties and could be through the Indonesia Consumer Dispute Settlement Institution (BPSK). Shortweighting adalah salah satu praktek penjualan barang yang merugikan konsumen. Dimana berat barang yang sebenarnya adalah lebih kecil dari berat yang tertera pada label kemasan barang. Jelas sekali bahwa konsumen sangat dirugikan akibat adanya perubahan barang tersebut yang dilakukan oleh pelaku usaha. Sehingga konsumen mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan kondisi dan jaminan yang dijanjikan atau yang dinyatakan dalam label. Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah 1. Bagaimanakah tanggungjawab pelaku usaha terhadap konsumen dalam hal terjadinya shortweighting ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999? dan 2. Apakah upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh konsumen bila terjadi shortweighting? Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Kesimpulan dari hasil penulisan penelitian ini bahwa pelaku usaha bertanggung jawab apabila terbukti terjadi praktik penjualan shortweighting. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh konsumen dapat melalui 2 (dua) cara yaitu penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan penyelesaian litigasi. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu bisa melalui penyelesaian sengketa secara damai oleh pahak pihak sendiri dan bisa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).]]>
<![CDATA[PENGATURAN KOMPETENSI KOMISARIS INDEPENDEN DALAM MEWUJUDKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE ]]>
<![CDATA[Ni Komang Putri Rahayu]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 6 No 4 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (332.49 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2017.v06.i04.p01
<![CDATA[The objective of the research is to reveal the Competence of Independent Commissioners in realizing Good Corporate Governance. The research method used is normative juridical research method with conceptual approach, legislation and case approach. The result of the research shows that the Independent Competence of Independent Commissioners in achieving Good Corporate Governance means that the regulation of the competence and integrity requirements of independent commissioners in Good Corporate Governance, especially the competency requirements are regulated in Limited Liability Company Law and Capital Market Law which regulates core business competence and core competency behavior. Meanwhile, the integrity of an independent commissioner is regulated in a code of conduct that an independent commissioner must adhere to. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaturan Kompetensi Komisaris Independen dalam mewujudkan Good Corporate Governance. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan-pendekatan konseptual, perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan Kompetensi Komisaris Independen dalam mewujudkan Good Corporate Governance dimaksudkan bahwa pengaturan syarat kompetensi dan integritas komisaris independen dalam Good Corporate Governance khususnya syarat kompetensi diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Pasar Modal yang mengatur mengenai kompetensi inti bisnis dan kompetensi inti perilaku. Sementara itu, untuk integritas komisaris independen diatur dalam code of conduct (pedoman perilaku) yang harus dipatuhi oleh komisaris independen.]]>
<![CDATA[PENGATURAN KAWASAN SUCI PANTAI DALAM PENYEDIAAN SARANA WISATA TIRTA DI PROVINSI BALI ]]>
<![CDATA[I Nyoman Adi Susila]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 6 No 4 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (347.124 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2017.v06.i04.p06
<![CDATA[Arrangement sacred area coast There was a conflict norm in Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 Pasal 108 ayat (1) orientation zoning regulation of sacred area encompassing a) Sacred area as conservation area; and b) Ban on all kinds of activities and/or businesses to degrade the quality environmental and values sacredness with Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Usaha Penyediaan Sarana Wisata Tirta Pasal 4 huruf b, The provision of means for water recreation on the beach, sea waters, rivers, lakes and reservoirs. This requires a legal product to Form arrangement more specialized (lex specialis) in order to be arranged in detail regarding sacred. In this case the implementation of the regulation on the holy was empty (rechtsvacuum) Pengaturan kawasan suci pantai terdapat konflik norma pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 Pasal 108 ayat (1) arahan peraturan zonasi kawasan suci mencakup a) kawasan suci sebagai kawasan konservasi; dan b) pelarangan semua jenis kegiatan dan/atau usaha yang dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup dan nilai-nilai kesucian dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Usaha Penyediaan Sarana Wisata Tirta Pasal 4 huruf b, Penyediaan sarana untuk rekreasi air di pantai, perairan laut, sungai, danau dan waduk. Hal ini memerlukan produk hukum untuk membentuk pengaturan yang lebih khusus (lex specialis) agar diatur secara terinci mengenai kawasan suci. Dalam hal ini pelaksanaan pengaturan terhadap kawasan suci masih kosong (rechtsvacuum).]]>
<![CDATA[TIDAK DIBAYARNYA UANG PENGGANTI OLEH TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN TIPIKOR KUPANG ]]>
<![CDATA[Sepriyanto Thobias Tuka]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 6 No 4 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (359.967 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2017.v06.i04.p02
<![CDATA[Corruption is an extraordinary crime for causing losses to the state and violate the rights of social and economic communities. Mode used is also increasingly diverse and sophisticated. Corruption has resulted in poverty so that the perpetrators of corruption should be subject to punishment for compensation. Due to corruption that occurred during this time in addition to harming the country also hamper the continuity of national development. Criminal purpose is for the payment of compensation by weighing possible to convict the criminals that they are a deterrent as well in order to restore the state's financial lost due to an act of corruption (refer to Article 18 of Law No. 31 of 1999). The main problem raised in this study is why the failure to apply for compensation to the criminal defendant corruption. The purpose of this study was to determine the cause of the failure to apply for compensation to the criminal defendant corruption. To collect the data required in this study conducted interviews / questionnaires containing gives a list of questions studied in accordance with aspects along with literature. The data obtained in the study processed and analyzed by descriptive qualitative, solving will contain data and documents related to this study. The results of this study are: the judge in his decision not to impose criminal defendant payment of compensation to the corruption because the judges weigh under Article 18 of Law No. 31 of 1999 and one by one element in the provision of primary charges that elements of any person, element unlawfully, the element acts to enrich themselves or someone else or a corporation, or a state financial harm element of the country's economy, the provisions of Article 55 paragraph (1) to-1 of the Criminal Code and the provisions of Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa karena menyebabkan terjadinya kerugian negara dan melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Modus yang digunakan juga semakin beragam dan canggih. Korupsi telah mengakibatkan kemiskinan sehingga pelaku korupsi harus dikenakan pidana pembayaran uang pengganti. Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan negara juga menghambat kelangsungan pembangunan nasional. Tujuan pidana pembayaran uang pengganti adalah untuk memidana dengan seberat mungkin para koruptor agar mereka jera serta dalam rangka mengembalikan keuangan negara yang melayang akibat suatu perbuatan korupsi (menunjuk pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999). Permasalahan pokok yang diangkat pada penelitian ini adalah mengapa tidak diterapkannya pidana pembayaran uang pengganti kepada terdakwa tindak pidana korupsi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab tidak diterapkannya pidana pembayaran uang pengganti kepada terdakwa tindak pidana korupsi. Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dilakukan wawancara / memberikan kuisioner yang berisi daftar pertanyaan sesuai dengan aspek yang diteliti beserta studi pustaka. Data yang diperoleh dalam penelitian diolah kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, pemecahan akan berisi data dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini antara lain : hakim dalam putusannya tidak menjatuhkan pidana pembayaran uang pengganti kepada terdakwa tindak pidana korupsi karena majelis hakim menimbang berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 satu per satu unsur dan ketentuan dalam dakwaan primer yaitu unsur setiap orang, unsur secara melawan hukum, unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PENARIKAN ROYALTI BAGI PELAKU USAHA KOMERSIAL KARAOKE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA ]]>
<![CDATA[Duwi Aprianti]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 6 No 4 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (337.582 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2017.v06.i04.p07
<![CDATA[Withdrawal Royalties are the utilization of the economic rights of a work related to the receipt by the creator or the copyright holder. Copyright is a creation created by the creator in a tangible form by not reducing restrictions in accordance with the provisions of legislation. Copyright applies in all areas of life one of which is the art of music. Songs that have been registered must get Royalties if they are to be used for commercial purposes, the only other who often violates is a commercial karaoke business in royalty payments. The method used in this study is the empirical law whose purpose gives a description of the provisions in the effort to withdraw royalties for commercial business Karaoke Penarikan Royalti adalah pemanfaatan atas hak ekonomi suatu ciptaan yang terkait diterimanya oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Hak cipta adalah suatu ciptaan yang dibuat oleh pencipta dalam bentuk nyata dengan tidak mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak Cipta berlaku di segala bidang kehidupan salah satunya yaitu seni musik. Lagu yang sudah didaftarkan haruslah mendapatkan Royalti apabila akan digunakan untuk kepentingan komersial, slaah satunya yang sering melanggar adalah pelaku usaha komersial karaoke dalam pemabayaran royalti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris yang tujuannya memberiakan gambaran yang mengenai ketentuan dalam upaya penarikan royalti bagi pelaku usaha komersial Karaoke.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN FORMULATIF PENGATURAN CYBERBULLYING SEBAGAI SALAH SATU BENTUK TINDAK PIDANA CYBERCRIME DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Gde Aditya Waisnawa]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 6 No 4 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (350.395 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2017.v06.i04.p03
<![CDATA[Indonesia as a State of law is currently a crisis of legal products that put forward substantive justice for the litigants, it is understandable because some of the basic rules that contain material and formal criminal rules have been established long and may no longer be relevant to the application of law in Indonesia today. Regardless of the controversial nature of government regulations in terms of social media conflicts related to Cyberbullying, respect for rights in expression and opinion should be realized and implemented correctly by the cyberspace. Amid the euphoria of the Indonesian people to welcome the presence of social media, must be in harmony with the spirit of behavior change by respecting and appreciating all forms of expression and opinion of someone, on the other hand the social media users should strive to be wise users when active in social media, because communication using text has the risk of misunderstanding is greater than using our five senses. the position of Article 27 paragraph (3) of the ITE Law is as lex specialis of Article 310 of the Criminal Code. Therefore, the interpretation of the norms contained in Article 27 paragraph (3) of the ITE Law regarding defamation and / or defamation can not be separated from the criminal law norms contained in Article 310 and Article 311 of the Criminal Code. So this is the background and cause conflict because of overlapping rule of law in effect, causing legal uncertainty. Indonesia sebagai Negara hukum saat ini sedang krisis produk hukum yang mengedepankan keadilan subtantif bagi yang berperkara, itu dapat dimaklumi dikarenakan beberapa peraturan pokok yang memuat aturan materiil dan formil pidana sudah dibentuk lama dan dimungkinkan tidak relevan lagi digunakan pada penerapan hukum di Indonesia saat ini. Terlepas dari masih kontroversialnya peraturan pemerintah dalam hal konflik di media sosial yang terkait dengan Cyberbullying, penghormatan Hak dalam berekspresi dan berpendapat sudah seharusnya disadari dan diimplementasikan dengan benar oleh para pengakses dunia maya. Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah sebagai lex specialis dari Pasal 310 KUHP. Maka, penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Sehingga hal inilah yang melatarbelakangi dan menimbulkan konflik karena tumpang tindihnya aturan hukum yang berlaku sehingga menyebabkan ketidak pastian hukum.]]>
<![CDATA[PENGATURAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DALAM PERMENDAG NO 6 TAHUN 2015 : STUDI PENERAPAN LESS TRADE RESTRICTIVE WAY DALAM WTO ]]>
<![CDATA[Michael Anthony WIrasasmita]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 6 No 4 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (350.432 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2017.v06.i04.p08
<![CDATA[Indonesia sebagai negara anggota WTO memiliki kewajiban untuk mematuhi semua prinsip WTO termasuk dalam bentuk less trade restrictive way. Dalam pengendalian terhadap penjualan minuman beralkohol yang diatur oleh Permendag No 6 Tahun 2015 terdapat pelarang penjualan minuman beralkohol yang pada tingkat usaha mikro kebawah. Pengaturan ini berdasarkan WTO Rule belumlah secara optimal mencerminkan less trade restrictive way atau “cara yang paling tidak bertentangan dengan perdagangan”. Penelitian ini menggunakan metoda normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa adapun pengendalian dan pengawasan sebagaimana yang dicantumkan dalam Permendag No 6 Tahun 2015 tidak sepenuhnya mencerminkan WTO Rule dan harus diubah. Pasal II Permendag No 6 tahun 2015 telah mencabut ijin penjualan minuman beralkohol bagi uaha micro kebawah dengan tujuan untuk melindungi kesehatan dan moral generasi muda. Tindakan pengendalian dan pengawasan ini masih dapat di temenempuh dengan cara lain agar tidak bertentangan dengan semangat perdagangan dan juga pada saat yang bersamaan masih dapat melindungi moral dan kesehatan generasi muda. Indonesia as a WTO member country has an obligation to comply with all WTO principles including in the form of less trade restrictive way. In controlling the sale of alcoholic beverages regulated by Permendag No. 6 of 2015 there is a restriction sale of alcoholic beverages in the micro-and below micro enterprise . This regulation based from the WTO Rule has not yet optimally reflected the less trade restrictive way or the "cara yang paling tidak bertentangan dengan perdagangan". This research uses normative method. The results show that the control and supervision as mentioned in Permendag No. 6 of 2015 does not fully reflect the WTO Rule and must be changed. Article II Permendag No. 6 of 2015 has revoked the license for the sale of alcoholic beverages for micro-and below micro enterprise in order to protect the health and morale of the young generation. This act of control and supervision can still be accomplished in another way so as not to conflict with the spirit of commerce and at the same time still protect the morale and health of the younger generation.]]>
