cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Sarip
Contact Email
muhammadsarip_uin@radenfatah.ac.id
Phone
+6282186738668
Journal Mail Official
muhammadsarip_uin@radenfatah.ac.id
Editorial Address
Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No.KM. 3, RW.5, Pahlawan, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30126
Location
Kota palembang,
Sumatera selatan
INDONESIA
Muamalah
Published by Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
ISSN : 26151073     EISSN : 28295757     DOI : -
Core Subject : Religion, Economy,
Religion Economics, Econometrics & Finance
Fokus dan ruang lingkup Jurnal Muamalah adalah hukum ekonomi syariah, fikih, hukum Islam, dan ekonomi syariah
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (Lain-Lain)
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 10 No 1 (2024): Muamalah" : 7 Documents clear
Implications of Social Action in Zakat Management: Sharia Economic Law Perspective Salsabila, Annisa; Yasin, Achmad; Mustofa, Imron
Al-muamalah Vol 10 No 1 (2024): Muamalah
Publisher : Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/muamalah.v10i1.23158

Abstract

ABSTRAK Tulisan ini mengulas tentang keterkaitan tindakan sosial dalam pengelolaan zakat perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi teori tindakan sosial Max Weber terhadap pengelolaan zakat. Tindakan sosial dalam pengelolaan zakat merupakan konsep yang penting dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Zakat, sebagai kewajiban agama bagi umat Muslim yang mampu, memiliki dimensi sosial yang kuat dalam Islam. Dalam konteks pengelolaan zakat, tindakan sosial mencakup berbagai aspek, mulai dari pengumpulan, distribusi, hingga penggunaan dana zakat untuk membantu mereka yang membutuhkan dan memperbaiki kesejahteraan sosial dalam Masyarakat. Pengumpulan zakat harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas, dengan memastikan bahwa dana zakat terkumpul dari sumber yang halal dan disalurkan dengan tepat kepada mereka yang berhak menerimanya. Tindakan sosial dalam pengelolaan zakat mencakup berbagai aspek yang melibatkan masyarakat, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah. Ada beberapa tindakan sosial yang relevan dalam pengelolaan zakat. Dalam Pendidikan dan sosialisasi yaitu untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya zakat dan ketentuan-ketentuanya melalui berbagai media, ceramah, dan seminar. Kolaborasi dengan pemerintah dan lembaga lain yaitu bekerjasama dengan pemerintah dan sektor swasta dalam program-program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, tindakan sosial dalam pengelolaan zakat menekankan prinsip-prinsip keadilan, tranparasi, dan akuntabilitas untuk mencapai tujuan syariah yang meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Beberapa tindakan sosial dalam pengelolaan zakat berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dalam prinsip keadilan dan kesetaraan dengan melakukan distribusi yang adil dan pendataan yang tepat. Dalam prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan pelaporan yang jelas dan pengawasan public. dalam prinsip efisiensi dan efektivitas dengan penggunaan teknologi dan pemberdayaan ekonomi. Dengan menerapkan tindakan sosial ini dalam kerangka hukum ekonomi syariah, pengelolaan zakat dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan utamanya yaitu membantu mereka yang membutuhkan, mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
PERAN KUASA HUKUM TERHADAP PERKARA WANPRESTASI PADA GUGATAN SEDERHANA Fathya, Shabriena; Atika, Atika; Ars Himsyah, Fatroyah
Al-muamalah Vol 10 No 1 (2024): Muamalah
Publisher : Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/muamalah.v10i1.23745

Abstract

Penelitian ini menjelaskan dan mengkaji tentang Peran Kuasa Hukum Terhadap Perkara Wanprestasi Dalam Sengketa Utang Piutang Pada Gugatan Sederhana yaitu karena dalam hukum acara perdata sifat seorang kuasa hukum ittu mewakili kepentingan kliennya dan dianggap hadir dalam persidangan sedangkan untuk gugatan sederhana seorang kuasa hukum ia tidak bersifat mewakili tetapi hanya mendampingi dan memiliki konsekuensi ketika kuasa hukum hadir dan kliennya tidak hadir maka hal tersebut dianggap tidak hadir. Adapun yang menjadi Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu Pertama, Bagaiimanakah iimpleimeintasii peiran kuasa hukum dalam gugatan seideirhana pada peirkara wanprestasi dalam seingkeita utang piutang. Kedua, Bagaiimanakah tiinjauan yuriidiis teirhadap peiran kuasa hukum pada peirkara wanprestasi dalam seingkeita hutang piutang meinurut Peirma Nomor 4 Tahun 2019 teintang Tata Cara Peinyeileisaiian Gugatan Seideirhana. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (Field Research). Jenis data yang digunakan merupakan sumber data primer yaitu data yang di hasilkan melalui wawancara serta dokumentasi dengan narasumber terpilih melalui teknik purposive sampling dan sumber data sekunder yaitu data yang di peroleh dari buku-buku, jurnal dan referensi lainnya, serta di analisis data menggunakan Deskriptif Kualitatif. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini terhadap Peran Kuasa Hukum Terhadap Perkara Wanprestasi Dalam Sengketa Utang Piutang Pada Gugatan Sederhana. Pertama, Peran kuasa hukum dalam menangani gugatan sederhana sama dengan hukum acara perdata lainnya yaitu bisa bersifat mewakili atau mendampingi dan pada realita dipersidangan kehadiran dari seorang penggugat atau tergugat tetap dihitung kehadirannya dengan catatan bahwa penggugat atau tergugat setidaknya hadir walaupun satu kali diawal persidangan dalam gugatan sederhana. Kedua, pada peirkara wanprestasi dalam seingkeita utang piutang dalam gugatan seideirhana peran kuasa hukum atau advokat bertindak sebagai pendamping. Namun, pendampingan yang bersifat aktif, bukan hanya pasif.
PENENTUAN SYARAT PADA PERTENGAHAN PERJANJIAN DALAM JUAL BELI KREDIT PERALATAN PERTANIAN Yitndra, M Saydinal; Lubis, Ramiah; Fauzia, Fauzia
Al-muamalah Vol 10 No 1 (2024): Muamalah
Publisher : Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/muamalah.v10i1.23839

Abstract

Buying and selling as a means of getting goods easily. Buying and selling credit is a sale and purchase transaction carried out by the community using the payment in installments (installments). Such as buying and selling credit carried out by villagers Payo Bay, Banyuasin district. The concept of buying and selling on credit is the element of time, element of risk, element of submission, element of trust, and element of approval. Buy and sell This credit helps the residents of Teluk Payo village. They can buy agricultural equipment by paying it off because they don't have enough money if buying in cash. By buying equipment for farming. This certainly makes it easier for them to farm and the results will be more Good.In writing a thesis using field research (field research) because this research was carried out in the field, namely about the practice of buying and selling credit agricultural equipment in Teluk Payo Village, Banyuasin Regency. As for analyzing the author's data using primary and secondary data methods, ie the method of analysis describes a situation or area of a particular population directly factual. Conclusions that can be drawn from the writing of this thesis is the result of the study, it can be concluded that in the practice of buying and selling credit this agricultural equipment there is a discrepancy that occurs between the parties involved, namely the additional of the amount of money that was not agreed upon. Which one This discrepancy occurs because of the failure of these farmers in farming. That application of intermediate conditions in the financing of agricultural equipment in the village Payo Bay, Banyuasin Regency is not yet fully following the principles of sharia economic law. This can be seen from several conditions that still violate sharia principles, such as adding a certain amount of money to maximize profit.
ANALISIS YURIDIS PERGANTIAN NAZHIR OLEH WAKIF PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 0168/Pdt.6/2018/PA.Pyk Hidayat, Rahmat; Tiswarni, Tiswarni; Hadi, Sutrisno; Ramadani, Ramadani
Al-muamalah Vol 10 No 1 (2024): Muamalah
Publisher : Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/muamalah.v10i1.23843

Abstract

This paper examines the juridical analysis of the change of nazhir conducted by the wakif in the decision of the Payakumbuh Religious Court Number 0168/Pdt.6/2018/PA. Pyk between the Suliki Kewedanan Organization as the plaintiff and the Amanah Islamic Education Foundation as the defendant. The author wants to analyze juridically the change of nazhir carried out by the wakif contained in the court decision, whether it is in accordance with positive law and Islamic law or not. This research is included in the scope of legal research with the primary data source being the Religious Court Decision Number 0168/Pdt.6/2018/PA. Pyk and the results of interviews with the panel of judges who decided the case. The results showed that the case of the waqf dispute was related to the change of nazhir carried out by the wakif and the heirs of the wakif because the previous nazhir did not carry out its functions and duties to manage waqf. The judge's consideration that decided this case included that the Organization was proven not to carry out its duties as a nazhir, the mechanism for changing nazhirs was in accordance with applicable regulations, and nazhir was an organization that was not clear about its AD / ART so it was considered an illegal organization. In terms of Positive Law, the judge's decision cannot be fully justified because some are in line with Law No. 41 of 2004 and BWI regulations and some are not. The decision that is in line with positive law is to reject the plaintiff's claim that the waqf land and its assets are handed back under the management of PWKS because the organization did not carry out the conditions conveyed by the wakif when the waqf pledge occurred. While the inappropriate verdict is the process of changing nazhir which must go through BWI. In terms of Islamic Law, this ruling is appropriate, because a nazhir who cannot perform his duties may be dismissed by the wakif who chooses him, because the wakif has the authority to choose and replace the nazhir he appointed. 
IMPLEMENTASI ASAS-ASAS PERIKATAN ISLAM TERHADAP KERJASAMA PEMBAGIAN HASIL BUAH JERUK Oktaviani, Miralis; Yazwardi, Yazwardi; Napisah, Napisah
Al-muamalah Vol 10 No 1 (2024): Muamalah
Publisher : Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/muamalah.v10i1.23848

Abstract

Many people use Islamic law as a basis for making agreements, but not a few also do not understand the nature of Islamic law itself, they have only a little supply, Islam is a religion that rahmatanlil'alamin means a religion that is a mercy for the universe. Basically, the scope of human life in this world depends on two kinds of relationships, namely the relationship to God Almighty and the relationship with humans and the surrounding nature. Islamic law itself has laid down some of the foundations of alliances that are influential on the implementation of alliances implemented by interested parties. If these principles are not met in implementing the alliance, then it will result in the annulment or invalidity of the alliance made, so as not to the detriment of each other the parties. In line with the problems to be discussed, then in this case using the type of Field (Field Research) is to collect data directly at the research location or face to face directly to the research object to obtain information that will be needed in the preparation of this Script. Based on the results of this research it can be concluded that in the agreement the system works together, and for their own benefit the parties agreed to divide it evenly, namely 50% for the first party and another 50% for the second party. Application, the Principles of the Islamic Alliance have not been applied well by the parties, such as the example of dishonesty during the distribution of citrus fruits and there are still many very important Principles that have not been applied by the parties who made the agreement such as written principles and other principles. 
PERJANJIAN HUTANG ANTARA PETANI DAN PENGEPUL HASIL PANEN KOPI DI DESA KEMBAHANG LAMA KABUPATEN EMPAT LAWANG DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH Siska, Yeyen; Burhan, Muhammad; Marzuki, Marzuki
Al-muamalah Vol 10 No 1 (2024): Muamalah
Publisher : Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/muamalah.v10i1.23849

Abstract

This thesis is entitled Debt Agreements Between Farmers and Collectors of Coffee Harvests in Kembahang Lama Village, Empat Lawang Regency. This thesis answers two questions; First, the form of a debt agreement between farmers and coffee harvesters in Kembahang Lama Village, Talang Padang District, Empat Lawang Regency. Second, namely the Fiqh Muamalah review of the debt agreement between farmers and collectors of coffee harvests in Kembahang Lama Village, Talang Padang District, Empat Lawang Regency. The research used in this research is field research. Sources of data used are primary data sources (obtained through direct observation and interviews with informants) and secondary data sources (obtained through literature on motor vehicle tax, either in the form of books, journals or websites). The result of the discussion is that the Debt Agreement between Farmers and Collectors of Coffee Harvests in Kembahang Lama Village, Empat Lawang Regency is not allowed because there is one condition that is violated, namely the sighat condition.
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI’AH TERHADAP AKAD PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PORTER DAN PT. KAI Asril, Andi; Harun, Muhamad; Nilawati, Nilawati
Al-muamalah Vol 10 No 1 (2024): Muamalah
Publisher : Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/muamalah.v10i1.23850

Abstract

  The cooperative relationship between the company and the workers still leaves serious problems regarding the rights and obligations of each party, as well as what happens in the cooperative relationship between the porter and the company PT. KAI at Palembang Kertapati Station. This study aims to determine the mechanism of the work relationship between the porter and PT. KAI at Palembang Kertapati Station, knowing the role of porters in improving the service quality of PT. KAI at Palembang Kertapati Station, and knowing the sharia economic law review of the cooperation agreement between the porter and PT. KAI at Palembang Kertapati Station. The method used in this research is to use a qualitative approach. This type of research is field research. Sources of data used are primary data sources and secondary data sources. Respondents or informants in this study are people who have knowledge of the work of porters at Palembang Kertapati Station, and some of the porters themselves. Data collection techniques are carried out through observation, interview, and documentation techniques. The results of the analysis in the discussion can be concluded from several points, namely: First, the working relationship between the porter and PT. KAI at Palembang Kertapati Station is a volunteer worker at PT. KAI that works at Palembang Kertapati Station with a permit and coordination mechanism at the Head of Kertapati Station in Palembang. Second, the role of porters in improving the service quality of PT. KAI at Palembang Kertapati Station is to fulfill the vision of PT. KAI. And third, a review of sharia economic law on the cooperation agreement that if viewed based on the contract, the work agreement or syirkah (in Islamic view) that occurs between the porter and PT. KAI is a syirkah 'abdan / syirkah' charity, and if seen according to thecontract ijarah, even though in the working relationship between the porter and PT. KAI at Palembang Kertapati Station according to PT. KAI that porter is not part of PT. KAI and also not part of Palembang Kertapati Station, but the wages earned by porters are directly from passengers who use their services on the terms of the rates set by PT. KAI.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11 No 2 (2025): Muamalah Vol 10 No 2 (2024): Muamalah Vol 10 No 1 (2024): Muamalah Vol 9 No 2 (2023): Muamalah Vol 9 No 1 (2023): Muamalah Vol 8 No 2 (2022): Muamalah Vol 8 No 1 (2022): Muamalah Vol 7 No 2 (2021): Muamalah Vol 7 No 1 (2021): Muamalah Vol 6 No 2 (2020): Muamalah Vol 6 No 1 (2020): Muamalah Vol 5 No 2 (2019): Muamalah Vol 5 No 1 (2019): Muamalah Vol 4 No 2 (2018): Muamalah Vol 4 No 1 (2018): Muamalah Vol 3 No 2 (2017): Muamalah Vol 3 No 1 (2017): Muamalah Vol 1 No 1 (2016): Muamalah More Issue