Law and Justice
Law and Justice e-ISSN:2549-8282 is a publication which contains information, communication, and development of law science. This journal discuss about legal studies which are the result of research in the field of law to promote the value of transedental, the value of nationalism, and the values of democracy and Pancasila.
Articles
12 Documents
Search results for
, issue
"Vol 4, No 2 (2019)"
:
12 Documents
clear
<![CDATA[Fenomena Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Uu 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ]]>
<![CDATA[Humbertus, Patrick]]>
<![CDATA[ Law and Justice Vol 4, No 2 (2019): Law and Justice Volume 4 No 2 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/laj.v4i2.8910
<![CDATA[Perkawinan merupakan hal yang menarik untuk dibahas serta memiliki banyak persoalan, salah satunya adalah perkawinan campur beda agama. Perkawinan campur beda agama memiliki banyak implikasi dan persoalan, mengingat bahwa perkawinan di Indonesia dianggap sah bila dilakukan berdasarkan hukum agama dan keyakinan masing-masing pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat inkonsistensi antara peruaturan hukum dengan fenomena sosial di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif. Hasilnya didapati bahwa terjadi pertentangan hukum dalam UU 1/1974 Tentang Perkawinan dan juga antara UU Perkawinan dengan UU 39/1999 Tentang HAM. Kekurangan yang ada pada UU Perkawinan tersebut menimbulkan penyelundupan hukum berupa upaya untuk tetap melangsungkan perkwinan beda agama di luar negeri dan merubah kolom agama di Kartu Tanda Penduduk]]>
<![CDATA[THE IMPLEMENTATION OF MARRIAGE DIFFERENT RELIGION AND THEIR DUE TO THE LAW OF THE RELIGION OF MARRIAGE STATUS ]]>
<![CDATA[Nugraheni, Prasasti Dyah]]>
<![CDATA[ Law and Justice Vol 4, No 2 (2019): Law and Justice Volume 4 No 2 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/laj.v4i2.8015
<![CDATA[ Marriage is a very strong and very deep bond that functions to connect between a man and a woman in a household or a family. Informing a household or a family, the belief in the same religion requires not only confidence in the same commitment. However, in the life of the Indonesian people, there are currently many marriages that are not based on similarities in religious beliefs. The marriage is only based on genuine love between a man and a woman. These different religious marriages cause problems in the legal field such as the validity of the marriage itself according to the marriage law in force in Indonesia. Because according to Article 2 Paragraph (1) of Law Number 1 the Year 1974 marriage which is called legitimate is a marriage which is carried out in accordance with the religion and beliefs of the person. Marriage with different religions also causes problems with the legitimacy of the representation. So the problem that will be explained in this journal is about the validity of a marriage that is of different religions in accordance with Law Number 1 of 1974. According to Law Number 1 of 1974 marriages of different faiths is an illegitimate marriage because they are not in accordance with religion and belief in Indonesia. Because according to Article 2 Paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 it is stated that if a religion allows the marriage of a different religion, then the marriage is permissible. However, if a religion does not allow the marriage that is of a different religion, then the marriage is not allowed. Keywords: Interfaith marriage, Law Number 1 of 1974, and Compilation Islamic Law]]>
<![CDATA[Kesadaran Hukum Umkm Terhadap Ketentuan Di Bidang Kekayaan Intelektual ]]>
<![CDATA[Inayah, Inayah]]>
<![CDATA[ Law and Justice Vol 4, No 2 (2019): Law and Justice Volume 4 No 2 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/laj.v4i2.8942
<![CDATA[Kekayaan intelektual merupakan salah satu unsur penting dalam perdagangan sehingga bagi pelaku usaha pemahaman tentang kekayaan intelektual menjadi keharusan. kekayaan intelektual yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha, utamanya UMKM adalah merek dan desain industri, karena dapat meningkatkan pendapatan bagi UMKM. Meskipun demikian, kesadaran hukum dari pengusaha UMKM dirasa masih kurang.]]>
<![CDATA[PEMBERIAN SUAP OLEH ADVOKAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[Gonadi, Stevani]]>
<![CDATA[ Law and Justice Vol 4, No 2 (2019): Law and Justice Volume 4 No 2 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/laj.v4i2.8800
<![CDATA[Dalam melakukan sebuah perbuatan pidana dikenal adanya penyertaan perbuatan pidana yang dilakukan lebih dari satu orang dan perbarengan perbuatan pidana yang akan menjadi penentu stelsel pemidanaan yang akan digunakan. Perbarengan perbuatan pidana merupakan perbuatan pidana yang dilakukan lebih dari satu perbuatan dan merupakan perbuatan pidana yang berdiri sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, STA seorang Advokat memberikan uang kepada Hakim MA sebanyak dua kali yaitu pada tahun 2010 dan tahun 2013 dengan tujuan untuk mempengaruhi putusan yang akan diputus oleh Hakim MA terhadap perkara yang sedang diajukan oleh STA. STA merupakan pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 20 tahun 2011 jo. Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB HUKUM PERAWAT MATERNITAS DALAM MELAKUKAN TINDAKAN KEBIDANAN DI BIDANG PERSALINAN ]]>
<![CDATA[Sulistiorini, Adibah Enggar]]>
<![CDATA[ Law and Justice Vol 4, No 2 (2019): Law and Justice Volume 4 No 2 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/laj.v4i2.8684
<![CDATA[Spesialisasi keperawatan maternitas diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan kesehatan reproduksi. Akan tetapi ditemukan beberapa kompetensi yang sama dengan dengan profesi kebidanan. Bidan berwenang dalam pelayanan terkait kespro begitupun perawat maternitas. Salah satu kompetensi yang sama adalah pertolongan persalinan sehingga bisa saja terjadi konflik antarprofesi. Untuk itu diperlukan adanya regulasi atau aturan yang dapat dijadikan landasan perawat maternitas agar bekerja sesuai dengan kewenangannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak dan kewajiban perawat maternitas dan menemukan jawaban atas tanggung jawab perawat maternitas dalam melakukan tindakan persalinan. Hasil dari penelitian Hasil penelitian menunjukan bahwa perawat maternitas dalam melakukan praktik diluar kewenangannya dapat diminta pertanggungjawaban hukum secara pidana, perdata dan adminstrasi, oleh karena itu sangat diharapkan bagi pemerintah untuk dapat memberikan kewenangan pada perawat maternitas agar bekerja sesuai kompetensi yang dimiliki, serta membuat kebijakan atau regulasi sehingga dalam peraturan perundang-undangan dapat dijelaskan mengenai perlindungan hukum dan legalitas bagi perawat maternitas dalam melakukan pertolongan persalinan, sehingga adanya kekuatan hukum bagi perawat maternitas dalam melakukan pelayanan kesehatan.]]>
<![CDATA[PENJUALAN BBM ILLEGAL DI DALAM KAPAL LAUT DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 ]]>
<![CDATA[foek, angela claresta]]>
<![CDATA[ Law and Justice Vol 4, No 2 (2019): Law and Justice Volume 4 No 2 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/laj.v4i2.8794
<![CDATA[ PENJUALAN BBM ILLEGAL DI DALAM KAPAL LAUT DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Hukum Perawat Maternitas Dalam Melakukan Tindakan Kebidanan Di Bidang Persalinan ]]>
<![CDATA[Adibah Enggar Sulistiorini]]>
<![CDATA[ Law and Justice Vol 4, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/laj.v4i2.8684
<![CDATA[Spesialisasi keperawatan maternitas diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan kesehatan reproduksi. Akan tetapi ditemukan beberapa kompetensi yang sama dengan dengan profesi kebidanan. Bidan berwenang dalam pelayanan terkait kespro begitupun perawat maternitas. Salah satu kompetensi yang sama adalah pertolongan persalinan sehingga bisa saja terjadi konflik antarprofesi. Untuk itu diperlukan adanya regulasi atau aturan yang dapat dijadikan landasan perawat maternitas agar bekerja sesuai dengan kewenangannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak dan kewajiban perawat maternitas dan menemukan jawaban atas tanggung jawab perawat maternitas dalam melakukan tindakan persalinan. Hasil dari penelitian Hasil penelitian menunjukan bahwa perawat maternitas dalam melakukan praktik diluar kewenangannya dapat diminta pertanggungjawaban hukum secara pidana, perdata dan adminstrasi, oleh karena itu sangat diharapkan bagi pemerintah untuk dapat memberikan kewenangan pada perawat maternitas agar bekerja sesuai kompetensi yang dimiliki, serta membuat kebijakan atau regulasi sehingga dalam peraturan perundang-undangan dapat dijelaskan mengenai perlindungan hukum dan legalitas bagi perawat maternitas dalam melakukan pertolongan persalinan, sehingga adanya kekuatan hukum bagi perawat maternitas dalam melakukan pelayanan kesehatan.]]>
<![CDATA[Fenomena Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari UU 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ]]>
<![CDATA[Patrick Humbertus]]>
<![CDATA[ Law and Justice Vol 4, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/laj.v4i2.8910
<![CDATA[Perkawinan merupakan hal yang menarik untuk dibahas serta memiliki banyak persoalan, salah satunya adalah perkawinan campur beda agama. Perkawinan campur beda agama memiliki banyak implikasi dan persoalan, mengingat bahwa perkawinan di Indonesia dianggap sah bila dilakukan berdasarkan hukum agama dan keyakinan masing-masing pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat inkonsistensi antara peruaturan hukum dengan fenomena sosial di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif. Hasilnya didapati bahwa terjadi pertentangan hukum dalam UU 1/1974 Tentang Perkawinan dan juga antara UU Perkawinan dengan UU 39/1999 Tentang HAM. Kekurangan yang ada pada UU Perkawinan tersebut menimbulkan penyelundupan hukum berupa upaya untuk tetap melangsungkan perkwinan beda agama di luar negeri dan merubah kolom agama di Kartu Tanda Penduduk]]>
<![CDATA[The Implementation Of Marriage Different Religion And Their Due To The Law Of The Religion Of Marriage Status ]]>
<![CDATA[Prasasti Dyah Nugraheni]]>
<![CDATA[ Law and Justice Vol 4, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/laj.v4i2.8015
<![CDATA[ Marriage is a very strong and very deep bond that functions to connect between a man and a woman in a household or a family. Informing a household or a family, the belief in the same religion requires not only confidence in the same commitment. However, in the life of the Indonesian people, there are currently many marriages that are not based on similarities in religious beliefs. The marriage is only based on genuine love between a man and a woman. These different religious marriages cause problems in the legal field such as the validity of the marriage itself according to the marriage law in force in Indonesia. Because according to Article 2 Paragraph (1) of Law Number 1 the Year 1974 marriage which is called legitimate is a marriage which is carried out in accordance with the religion and beliefs of the person. Marriage with different religions also causes problems with the legitimacy of the representation. So the problem that will be explained in this journal is about the validity of a marriage that is of different religions in accordance with Law Number 1 of 1974. According to Law Number 1 of 1974 marriages of different faiths is an illegitimate marriage because they are not in accordance with religion and belief in Indonesia. Because according to Article 2 Paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 it is stated that if a religion allows the marriage of a different religion, then the marriage is permissible. However, if a religion does not allow the marriage that is of a different religion, then the marriage is not allowed. Keywords: Interfaith marriage, Law Number 1 of 1974, and Compilation Islamic Law]]>
