cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Siti Awaliyah
Contact Email
jippk.journal@um.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jippk.journal@um.ac.id
Editorial Address
Semarang St. No 5, Malang, Indonesia
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Published by Universitas Negeri Malang
ISSN : 25280767     EISSN : 25278495     DOI : https://doi.org/10.17977
Core Subject : Humanities, Art, Social,
Arts Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (JIPPK, P-ISSN: 2528-0767 and E-ISSN: 2527-8495) contains research articles, the study of theory and its application. Published periodically twice a year in June and December. Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan is published by the Laboratory of Law and Citizenship Department of Universitas Negeri Malang in cooperation with the Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (AP3KnI).
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2, No 2 (2017): Desember 2017" : 10 Documents clear
PARADIGMA MEMBANGUN GENERASI EMAS INDONESIA TAHUN 2045 Antonius Remigius Abi
Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 2, No 2 (2017): Desember 2017
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (74.223 KB)

Abstract

Abstract: In 2045 Indonesia will enter the golden generation. It requires Indonesia to prepare its young generation ready to face the moment well so that gold generation become tough and think forward but always hold firmly Pancasila values. The 2045 gold generation is the hope of the Indonesian nation future. Education is a very central medium in preparing the gold generation, especially its character. The character that must be built must be holistic and comprehensive based on Pancasila. Education not only transfers knowledge but also values primarily character. Characters implanted in the golden generation must be based on three aspects namely the value of honesty, the value of truth and the value of justiceAbstrak: Tahun 2045 Indonesia memasuki generasi emas. Hal tersebut menuntut Indonesia untuk mempersiapkan generasi mudanya siap menghadapi momen tersebut dengan baik, sehingga generasi emas menjadi tangguh dan berfikir maju akan tetapi selalu memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Generasi emas 2045 merupakan harapan masa depan bangsa Indonesia. Pendidikan merupakan media yang sangat sentral dalam mempersiapkan generasi emas terutama karakternya. Karakter yang harus dibangun haruslah bersifat holistik dan komprehensif berbasis pancasilais. Pendidikan tidak hanya mentransfer ilmu tetapi juga nilai-nilai terutama karakter. Karakter yang ditanamkan pada diri generasi emas haruslah berbasis tiga aspek yakni nilai kejujuran, nilai kebenaran dan nilai keadilan DOI : http://dx.doi.org/10.17977/um019v2i22017p085
FILOSOFI JAWA NRIMO DITINJAU DARI SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA Nisa A’rafiyah Tri Wulandari
Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 2, No 2 (2017): Desember 2017
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (85.371 KB)

Abstract

Abstract: every society in Indonesia have local wisdom as reflection of values and characters which is followed by their community. Particularly in Javanese people, life philosophy as local wisdom has so many varieties. One of them is nrimo philosophy. Nrimo is believed as character of Javanese people for living in the world. Javanese people believe that after working hard, nrimo is what should to do (to be grateful for they have done whatever the result are given by God). On this paper, author will describe (1) the concept of Javanese nrimo philosophy, (2) the values contained in nrimo philosophy, and (3) Javenese nrimo philosophy related to first principle of Pancasila, Belief in the one and only GodAbstrak: setiap masyarakat Indonesia memiliki kearifan lokal sebagai cerminan dari nilai dan karakter yang dianut oleh masyarakat itu. Pada masyarakat Jawa khususnya, kearifan lokal yang berupa filosofi hidup banyak sekali ragamnya. Salah satu filosofi hidup yang diyakini oleh mayarakat Jawa adalah nrimo. Nrimo, diyakini sebagai karakter masyarakat Jawa dalam menjalani hidup. Masyarakat Jawa yakin bahwa setelah bekerja keras maka hal yang dilakukan adalah nrimo apapun hasil yang diberikan oleh Tuhan dan bersyukur atas berkah yang telah diberikan oleh Tuhan atas kerja keras yang telah dilakukan.  Pada tulisan ini, penulis akan menguraikan (1) konsep filosofi Jawa nrimo, (2) nilai-nilai yang terkandung dalam filosofi nrimo, dan (3) filosofi Jawa nrimo ditinjau dari sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa DOI : http://dx.doi.org/10.17977/um019v2i22017p132
IMPLEMENTASI MODEL LEARNING TOGETHER UNTUK MENINGKATKAN KECAKAPAN KEWARGANEGARAAN SISWA DI SMP Ika Murtiningsih; Kokom Komalasari
Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 2, No 2 (2017): Desember 2017
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (76.022 KB)

Abstract

Abstract: The purposes of this study was to describe and analyze implementation learning together models to improve students' civic skills. Methods used in this research was the qualitative approach with naturalistic inquiry methods. Data collection techniques such as interviews, observation, and documentation. The results showed that implementation learning together models can improve students' civic skills is think critically and participate actively. Students' have the intellectual skills to identifying, describing, explaining, analyzing problems, evaluating, and taking and defending opinion that with grasp of the sovereignty people and system government in Indonesia. Students' also have the participation skills in the interacting, monitoring, and influencing in the group. The improvement from the standpoint of civics education is one of the components that should be embodied in the formation of the smart and good citizenAbstrak: Tujuan dari kajian ini adalah mendeskripsikan implementasi model learning together untuk meningkatkan kemampuan kewarganegaraan siswa. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode inquiry naturalistik. Teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran bersama model dapat meningkatkan kemampuan berprestasi siswa berpikir kritis dan berpartisipasi aktif. Siswa memiliki kemampuan intelektual untuk mengidentifikasi, menjelaskan, menganalisis masalah, mengevaluasi, dan mengambil serta mepertahankan pendapat tentang pemahaman kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan di Indonesia. Siswa juga memiliki kemampuan partisipasi dalam berinteraksi, memantau, dan mempengaruhi kelompok tersebut. Perbaikan dari sudut pandang pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu komponen yang harus diwujudkan dalam pembentukan warga yang cerdas dan baik DOI : http://dx.doi.org/10.17977/um019v2i22017p098
KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 69/PUU-XII/2015 Wahyuni Wahyuni; Rachmat Safa’at; Muhammad Fadli
Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 2, No 2 (2017): Desember 2017
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (50.397 KB)

Abstract

Abstract: This Study discusses the legislation ratios of Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 and its legal implications on the authority of a notary in the establishment of a marriage certificate after the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 concerning the marriage agreement that can be made after the marriage (a study of a notary in East Jakarta). The results of this study are what is the basis of the legislation ratio of the Constitutional Court (MK) issued Decision of the Constitutional Court (MK) Number 69/PUU-XIII/2015 on the making of marriage agreements that can be made not only before the marriage but can also be made after the marriage throughout the period of marriage and its legal implications to the authority of notary in the making of the deed of marriage agreement after the Decision of the Constitutional Court Number 69/PUU-XIII/2015, because the Constitutional Court's decision is final and binding, a notary must respect and execute Decision of the Constitutional Court Number 69/PUU-XIII/2015 concerning the marriage agreement made by the parties may be made after the marriage and must be valid by the competent marriage official or notary publicAbstrak: Kajian ini membahas mengenai rasio legis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan implikasi hukumnya terhadap kewenangan notaris dalam pembuatan akta perjanjian kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian kawin yang bisa dibuat setelah terjadinya perkawinan (studi pada notaris di wilayah Jakarta Timur). Hasil penulisan artikel ilmiah ini adalah apa yang menjadi dasar rasio legis Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan  Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang pembuatan perjanjian kawin yang bisa dibuat tidak hanya sebelum terjadinya perkawinan tetapi bisa juga dibuat setelah terjadinya perkawinan sepanjang dalam masa perkawinan dan  implikasi hukumnya terhadap kewenangan notaris dalam pembuatan akta perjanjian kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, karena putusan MK itu bersifat final dan mengikat, artinya semua pihak terutama notaris harus menghormati dan melaksanakan putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian kawin yang dibuat oleh para pihak boleh dibuat setelah terjadinya perkawinan dan harus disahkan oleh pejabat pencatat perkawinan yang berwenang atau notaris DOI : http://dx.doi.org/10.17977/um019v2i22017p139
NILAI - NILAI CINTA TANAH AIR DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN M. Alifudin Ikhsan
Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 2, No 2 (2017): Desember 2017
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (72.202 KB)

Abstract

Abstract: Nasionalism is a feeling of pride and participate in having a certain territory. This feeling is manifested in a willingness to sacrifice to protect its territory from a variety of threats and threats. The importance of the love of this homeland makes it a natural human nature that has been born. However, the problematic nowadays is the specialization of the meaning of love the homeland in everyday life. The dichotomy of the rejection of the Ashobiyah Islamist movement towards the nation state is one of the proofs of narrowing the meaning of love of the homeland in society. The study of this subject reveals the concept or idea related to love of the homeland in terms of religion and nation. This is important to do in order to create a more contextual understanding of the phenomenon of understanding the problem of love homeland. This study is very important to do given the lack of deep study of exploration of the content of the Qur'an in solving social problems that occur today. His hope with the study of this topic can open the public insight about the concept of love homeland in the Qur'an. This research reveals the values of love of the homeland in the perspective of the Qur'anAbstrak: Cinta tanah air (hubb al wathan) merupakan perasaan bangga dan ikut memiliki sebuah wilayah tertentu. Perasaan ini diwujudkan dalam sikap rela berkorban untuk melindungi wilayahnya dari berbagai ganggungan dan ancaman. Pentingnya rasa cinta tanah air ini menjadikannya sebuah tabiat alamiah manusia yang dimiliki sejak lahir. Namun, yang menjadi problematika saat ini adalah spesialisasi makna cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari. Dikotomi penolakan gerakan Islam Ashobiyah terhadap paham negara bangsa (nation state) menjadi salah satu bukti penyempitan makna cinta tanah air di masyarakat. Kajian terhadap pokok bahasan ini mengungkapkan konsep atau gagasan terkait cinta tanah air yang ditinjau dari segi agama dan bangsa. Hal ini penting untuk dilakukan agar tercipta pemahaman yang lebih kontekstual terhadap fenomena problematika paham cinta tanah air. Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan mengingat sedikitnya kajian yang mendalam terhadap eksplorasi kandungan Alquran dalam memecahkan problematika sosial yang terjadi saat ini. Harapannya dengan dikajinya topik ini dapat membuka wawasan masyarakat tentang konsep cinta tanah air dalam Alquran. Penelitian ini mengungkap nilai-nilai cinta tanah air dalam perspektif Alquran DOI : http://dx.doi.org/10.17977/um019v2i22017p108
KOMPARASI NILAI KEKERABATAN TANÈYAN LANJHÁNG MASYARAKAT MADURA Yetti Hidayatillah
Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 2, No 2 (2017): Desember 2017
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (53.088 KB) | DOI: 10.17977/um019v2i2p146-153

Abstract

Abstract: Tanèyan Lanjháng is a residential pattern whose buildings are lined up; lined up from west to east and facing each other between north and south. The feature in the Tanèyan Lanjháng settlement pattern is the clustered building pattern and consists of the main house, kin house, kitchen, cage, and Langghar (small mosque) building and well. The existence of settlement pattern Tanèyan Lanjháng is a manifestation of the symbols of kinship, rope brotherhood, and a sense of solidarity between families and relatives who are intertwined in a bond of bloodline either from the relationship of blood or through marriage bonds. This research uses qualitative approach method. The results of this study indicate that the Comparison of Kinship Values between Karang Cempaka and Serah Tengah Villages is seen in the pattern of settlements occupied by families and relatives of Tanèyan Lanjháng. In such a settlement pattern (Tanèyan Lanjháng), the researcher found some similarities and differences between these two villages. The similarities are found in the settlement patterns of the Tanèyan Lanjháng family, the kinship, the layout of the kitchen and enclosure, the shape of the house, and their marriage customs. Meanwhile, the difference is seen in the Tanèyan form, the layout of the cage building, the number of house buildings inhabited by families and relatives, problems or conflicts that occur among families, the role of figures Tanèyan Lanjháng, as well as changes in the buildings of  langghár and wellAbstrak: Tanèyan Lanjháng adalah pola pemukiman yang bangunannya berjejer, berderet yang dibangun dari barat ke timur dan saling berhadapan antara utara dan selatan. Ciri dalam pola pemukiman Tanèyan Lanjháng adalah pola bangunan yang berkelompok dan terdiri dari rumah induk, rumah kerabat, dapur, kandang, dan bangunan Langghár serta sumur. Adanya pola pemukiman Tanèyan Lanjháng ini merupakan wujud dari simbol kekerabatan, tali persaudaraan serta rasa solidaritas yang tinggi antar para keluarga dan kerabat yang terjalin dalam suatu ikatan garis keturunan baik itu dari hubungan darah maupun melalui ikatan perkawinan. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Komparasi Nilai Kekerabatan Antara Desa Karang Cempaka dan Desa Serah Tengah, terlihat pada pola pemukiman yang dihuni oleh para keluarga dan kerabat Tanèyan Lanjháng. Dengan adanya pola pemukiman Tanèyan Lanjháng ini, peneliti menemukan bentuk persamaan dan perbedaan antara kedua Desa ini. Persamaannya ditemukan pada pola pemukiman keluarga Tanèyan Lanjháng, tali kekerabatan, tata letak bangunan dapur dan kandang, bentuk rumah, dan adat perkawinan mereka. Sementara untuk perbedaannya terlihat pada bentuk Tanèyan, tata letak bangunan kandang, banyaknya bangunan rumah yang dihuni oleh keluarga serta kerabat, masalah atau konflik yang terjadi di antara keluarga, adanya peran tokoh Tanèyan Lanjháng, serta perubahan bangunan langghár serta sumur DOI : http://dx.doi.org/10.17977/um019v2i22017p146
REVITALISASI PARADIGMA KONSERVATIF PENDIDIKAN DEMOKRASI PADA PKN DENGAN INOVASI MEDIA PEMBELAJARAN Abdinur Batubara; Cecep Darmawan
Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 2, No 2 (2017): Desember 2017
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (33.064 KB)

Abstract

Abstract : This article aimed to describe the conservative paradigm revitalization of democratic learning on civic education (PKn) direction using the Innovation of Digital Democracy Learning Media (IMPDD). The process using quantitative descriptive approach to the design of classroom action research. Data collection tools using techniques of observation and questionnaires. The study population is a class XI student of SMAN 1 Medan with samples of class XI-MIA 7. Results showed 99.3% of students (respondents) responded strongly agree on IMPDD. While teachers tutor (Respondent) gave a very good score at the interval IMPDD. Thus it can be a factor IMPDD imperative to build an effective learning paradigm Civics in schoolAbstrak : Kajian ini bertujuan mendeskripsikan revitalisasi paradigma konservatif pembelajaran demokrasi pada pendidikan kewarganegaraan (PKn) ke arah yang Innovatifdengan menggunakan Inovasi Media Pembelajaran Demokrasi Digital (IMPDD). Proses yang ada menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan desain penelitian tindakan kelas. Alat pengumpulan data menggunakan tehnik observasi dan angket. Populasi penelitian adalah siswa kelas XI SMA N 1 Medan dengan sampel kelas XI-MIA 7. Hasil kajian menunjukkan bahwa 99,3% siswa (responden) merespon sangat setuju pada IMPDD. Sedangkan guru pamong (responden) memberi skor sangat baik pada interval keberhasilan IMPDD. Dengan demikian maka IMPDD dapat menjadi faktor imperative untuk membangun paradigma pembelajaran PKn yang efektif di sekolah DOI : http://dx.doi.org/10.17977/um019v2i22017p081
ANALISA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PROSES AKUISISI BERDASARKAN PASAL 126 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 Maya Sari; Abdul Rachmad Budiono; Hanif Nur Widhiyanti
Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 2, No 2 (2017): Desember 2017
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (69.485 KB)

Abstract

Abstract: This paper aim to analyze the legal implications of legal conflicts between Article 126 paragraph 1 and paragraph 3 of UUPT.Article 126 paragraph (1) of Law no. 40 of 2007 regarding Limited Liability Company (UUPT) states that the acquisition process should consider the interests of minority shareholders. But in article 126 paragraph (3) UUPT that the business undertaken by minority shareholders under Article 62 UUPT does not stop the acquisition process. It appears that the UUPT has not yet provided legal protection for minority shareholders and there is a legal conflict between Article 126 paragraph (1) of the Company Law which wishes to provide legal protection to minority shareholders and paragraph (3) of the article which illustrates that the shareholders' Minorities do not stop the acquisition process. By approach of legislation and case approach, the result is that there is no legal certainty over legal efforts by minority shareholders in using the voting rights in accordance with the shares they hold when the minority shareholders do not approve the acquisition. UUPT has not provided clear legal protection for minority shareholders so that in the process of acquisition of minority shareholders is impairedAbstrak: Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum terhadap konflik hukum antara pasal 126 ayat 1 dan ayat 3 dari UUPT. Pasal 126 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyatakan bahwa proses akuisisi harus memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas. Tetapi pada Pasal 126 ayat (3) UUPT tersebut menyatakan bahwa usaha yang dilakukan pemegang saham minoritas berdasarkan Pasal 62 UUPT tidak menghentikan proses akuisisi. Terlihat belum konsistennya UUPT memberikan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dan terlihat adanya konflik hukum antara Pasal 126 ayat (1) UUPT yang ingin memberikan perlindungan hukum kepada pemegang saham minoritas dan ayat (3) dari pasal tersebut yang menggambarkan bahwa upaya hukum yang dilakukan pemegang saham minoritas tidak menghentikan proses akuisisi. Kajian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus diperoleh hasil bahwa tidak adanya kepastian hukum atas upaya hukum yang dilakukan  pemegang saham  minoritas  dalam  menggunakan  hak  suara  sesuai  dengan saham yang dimilikinya  ketika pemegang saham minoritas tidak menyetujui dilakukannya akuisisi. UUPT belum memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi pemegang saham minoritas sehingga dalam proses akuisisi pemegang saham minoritas dirugikan DOI : http://dx.doi.org/10.17977/um019v2i22017p115
SEMIOTICS OF WAYANG GOLEK LINGKUNG SENI GIRIHARJA'S SHOW AS A LEARNING SOURCE OF CIVIC EDUCATION Abdul Aziz; Kokom Komalasari; Iim Siti Masyitoh
Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 2, No 2 (2017): Desember 2017
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (50.427 KB)

Abstract

Abstract: Currently Civic Education learning in schools is still teacher centered learning. Consequently, the output of the study only focused on strengthening the aspects of knowledge (civic knowledge) students only. This research aims to provide an alternative learning civic education with student-centered learning methods, through the semiotics of Wayang Golek Lingkung Seni Giriharja as a learning resource. The research method used ethnography with a qualitative approach. The results showed that semiotics Wayang Golek Lingkung Seni Giriharja can be maximized as a learning resource civic education in citizenship competencies development of student. They will be active to dig semiotic values contained on the Wayang Golek Lingkung Seni Giriharja by means of learning material to link that is being discussed DOI : http://dx.doi.org/10.17977/um019v2i22017p091
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM DALAM PENJUALAN ASET PERSEROAN BERDASARKAN PASAL 102 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS Musriansyah Musriansyah; Sihabudin Sihabudin
Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 2, No 2 (2017): Desember 2017
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (52.075 KB)

Abstract

Abstract: this study aims to discribe forms of legal protection of shareholders in the company's asset sales in excess of 50% (fifty percent) of the amount of the net worth of the company without the approval of the General Meeting Of Shareholders under article 102 paragraph 4 of Act No. 40 of 2007 concerning limited liability companies as well as to know what kind of Board of Directors  responsibility. The study method uses normative juridical with legislation approach. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company provides legal protection by freeing shareholders from personal responsibility for commitments made on behalf of the Company and is not liable for losses of the Company in excess of its shares. Then the responsibility of the board of directors in running its stewardship must be based on in good faith and full of responsibility because the directors hold the fiduciary duty of the company. If the board of directors is negligent in their duties, directors may be subject to piercing the corporate viel of personal liability to personal property of the board of directors for loss received by the company, shareholders or third parties. It is used to protect the interests of the holder or the offending third party for the arbitrary or improper conduct of the board of directors conducted on behalf of the companyAbstrak: Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham dalam penjualan aset perseroan yang melebihi 50 % (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih perseroan tanpa persetujuan RUPS berdasarkan pasal 102 ayat 4 undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta untuk mengetahui bentuk tanggung Jawab direksi terhadap penjualan aset tersebut. Metode kajian menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan perlindungan hukum dengan membebaskan pemegang saham dari tanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimilikinya, Kemudian tanggung jawab direksi dalam menjalankan kepengurusannya harus didasarkan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab karena direksi memegang fiduciary duty dari perseroan. Apabila direksi lalai dalam tugasnya, direksi dapat dikenakan piercing the corporate viel yaitu pertanggungjawaban pribadi sampai kepada harta pribadi direksi atas kerugian yang diterima oleh perseroan, pemegang saham, atau pihak ketiga. Hal ini digunakan untuk melindungi kepentingan pemegang saham atau pihak ketiga yang dirugikan atas tindakan direksi yang sewenang-wenang atau tidak layak yang dilakukan atas nama perseroan DOI : http://dx.doi.org/10.17977/um019v2i22017p125

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 3 (2025): November 2025 Vol 10, No 2 (2025): Juli 2025 Vol 10, No 1 (2025): Maret 2025 Vol 9, No 3 (2024): November 2024 Vol 9, No 2 (2024): Juli 2024 Vol 9, No 1 (2024): Maret 2024 Vol 8, No 3 (2023): November 2023 Vol 8, No 2 (2023): Juli 2023 Vol 8, No 1 (2023): Maret 2023 Vol 7, No 3 (2022): November 2022 Vol 7, No 2 (2022): Juli 2022 Vol 7, No 1 (2022): Maret 2022 Vol 6, No 2 (2021): Desember 2021 Vol 6, No 1 (2021): Juni 2021 Vol 5, No 2 (2020): Desember 2020 Vol 5, No 1 (2020): Juni 2020 Vol 4, No 2 (2019): Desember 2019 Vol 4, No 1 (2019): Juni 2019 Vol 3, No 2 (2018): Desember 2018 Vol 3, No 1 (2018): Juni 2018 Vol 2, No 2 (2017): Desember 2017 Vol 2, No 1 (2017): Juni 2017 Vol 1, No 2 (2016): Desember 2016 Vol 1, No 1 (2016): Juni 2016 More Issue