cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Haryanto
Contact Email
harymusi@gmail.com
Phone
+62411585024
Journal Mail Official
jurnalgov.unhas@gmail.com
Editorial Address
Program Studi Ilmu Pemerintahan Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Jl. Perintis Kemerdekaan Kampus Unhas Tamalanrea KM 10, Makassar, 90245
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Hasanuddin
ISSN : 19795645     EISSN : 25034952     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
GOVERNMENT: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN adalah jurnal ilmiah yang mengangkat studi pemerintahan berdasarkan hasil penelitian dan analisis kritis. Setiap volume terdiri dari dua edisi yang terbit pada bulan Januari dan Juli. Artikel yang dimuat merupakan kajian dalam ilmu pemerintahan yang fokus dalam bidang tata kelola pemerintahan, kepemimpinan, birokrasi, kebijakan publik, dan politik. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "vol. 4 no. 2 (2011)" : 6 Documents clear
Koordinasi Bappeda dalam Perencanaan Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Enrekang Agusman Hidayat; Juanda Nawawi; Rabina Yunus
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 4 No. 2 (2011)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jgov.v4i2.1590

Abstract

Abstract: This study aims to identify and describe how the coordination form of BAPPEDA with the Department of Health in the health development planning in Enrekang. Factors that influencing the coordination BAPPEDA with the health department, as well as to identify and describe the health development planning process at the district Enrekang. The type of research that used are descriptive and qualitative methods, in an attempt to illustrate, describe, express, explain, and analyze BAPPEDA coordination in health development planning. Data collection techniques used were interviews and direct observation, and survey research base used. The results showed that a form of coordination of BAPPEDA in health planning in Enrekang is coordination in planning consist of the meeting and briefing, sharing the information and building the comitmen beetwen all of stakeholders. And health development planning process is the preparation of plans, preparation of program planning, program implementation, monitoring and evaluating the implementation of the program, and has been running quite good show participation model of "bottom up". Keywords: coordination, health, composing, planning, development Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana wujud koordinasi BAPPEDA dengan Dinas Kesehatan dalam perencanaan pembangunan kesehatan Di Kabupaten Enrekang, Faktor- faktor yang mempengaruhi koordinasi BAPPEDA dengan Dinas Kesehatan, serta untuk mengetahui dan menggambarkan proses penyusunan perencanaan pembangunan kesehatan di kabupaten Enrekang. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dan metode yang digunakan kualitatif, sebagai upaya untuk menggambarkan, menjabarkan, mengungkapkan, menjelaskan, dan menganalisis koordinasi BAPPEDA dalam perencanaan pembangunan kesehatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara serta observasi atau pengamatan langsung, dan dasar penelitian yang digunakan survey. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wujud koordinasi yang dilakukan BAPPEDA dalam perencanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Enrekang adalah berupa adanya rapat-rapat, pertukaran informasi serta komitmen yang dibangun antara setiap pihak yang terlibat. Dan Proses penyusunan perencanaan pembangunan kesehatan yaitu penyusunan rencana, penyusunan program rencana, Pelaksanaan program, pengawasan atas pelaksanaan program dan pengevaluasian, dan telah berjalan cukup baik menunjukkan model partisipasi dari bawah “bottom up”.Kata kunci: koordinasi, kesehatan, penyusunan, perencanaan, pembangunan
Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah No 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Makassar Asrul Nurdin; Faried Ali; Rabina Yunus
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 4 No. 2 (2011)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jgov.v4i2.1591

Abstract

Abstract: The purpose of this research is to know the process of the implementation of the menganilisis Rule and Area No. 2 in 2008 the area of Makassar city that deals with the form of a pem-assisted street children, homeless, beggars, buskers and in the city of Makassar, as well as the factors that memepngaruhu the process of implementing regulation no area in 2008. Research results show that in the implementation of local regulations No. 2 in 2008 in the city of Makassar, Makassar City Government has done a number of coaching programs in the form of coaching, advanced coaching, prevention and rehabilitation efforts in accordance with the direction contained in the regulation of the construction area No. 2 in 2008 in the town of Makas-sar. next perform empowerment to street children, the homeless, beggars, and troubadours. As for the factors that affected both the nature of that support as well as its nature a barrier where the supporting factor consists of (1) the availability of regulation as a legal basis in the minimize the number of street children, the homeless, beggars, Buskers, and (2) the establishment of partnership between local authorities and private companies, (3) the availability of adequate resources to build the street children, the homeless, beggars, Buskers, and (4) the availability of facilities and infrastructure that supports mentoring programme and (5) an adequate budget. While the factors restricting consists of (1) modernization, industrialization, the urbanization of poverty (2), (3) social conditions, (4) social change, From all the facts that happened so that the authors say that the application of these regulations is not quite optimal as expected during this. Keywords: policy, construction, street children, homeless, beggars, street performance.Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganilisis proses pelaksanaan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2008 Daerah Kota Makassar yang membahas mengenai bentuk pembinaan anak jalanan, gelandagan, pengemis, dan pengamen di kota Makassar, serta faktor-faktor yang memepngaruhu proses pelaksanaan peraturan daerah no tahun 2008. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pengimplementasian peraturan daerah no 2 tahun 2008 di kota Makassar, pemerintah kota Makassar telah melakukan beberpa program pembinaan berupa pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan, dan usaha rehabilitasi sesuai dengan arah pembinaan yang tertuang pada peraturan daerah no 2 tahun 2008 di kota Makassar.selanjutnya melakukan pemberdayaan kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya baik itu sifatnya mendukung maupun sifatnya penghambat dimana faktor pendukung terdiri atas (1) tersedianya regulasi sebagai dasar hukum dalam meminimalisir jumlah anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen, (2) Terjalinnya kerjasama antara pemerintah daerah dan perusahaan swasta, (3) Tersedianya sumber daya yang memadai untuk membina anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen, (4) Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung program pembinaanaan dan (5) anggaran yang memadai. Sedangkan faktor penghambat terdiri dari (1) modernisasi, industrialisasi, urbanisasi (2) kemiskinan, (3) kondisi sosial, (4) perubahan sosial, Dari semuanya fakta yang terjadi tersebut sehingga penulis mengatakan bahwa penerapan peraturan ini tidak cukup optimal sebagaimana yang diharapkan selama iniKata kunci: kebijakan, pembinaan, anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen
Upaya Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Olahraga Cabang Taekwondo di Kabupaten Polewali Mandar Irmaya Suci; Andi Gau Kadir; Indar Arifin
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 4 No. 2 (2011)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jgov.v4i2.1592

Abstract

Abstract: This study shows that the efforts of local governments, especially sports coaching in taekwondo branch, still less than the maximum, it can be seen from the lack of government attention to the fate of the sport, particularly sport of taekwondo. The factors that affect the government's efforts towards the development of sports in Polewali Mandar consists of factors supporting and inhibiting factors. Supporting factors, among others: the HR executive, institutional support and fellow sports clubs branch Taewondo Sekabupaten Polewali, and the support of the private sector and the public, while the inhibiting factor, among others, the lack of institutional support most from the government, not their escort sustainable mechanisms, and the lack of coordination between local government and KONI Polewali Mandar.Keywords: efforts of local governments, sports coaching, sporst policyAbstrak: penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam pembinaan olahraga khususnya pada cabang taekwondo, masih sangat kurang maksimal,ini dapat dilihat dari minimnya perhatian pemerintah terhadap nasib olahraga,khususnya cabang olahraga taekwondo. Adapun faktor yang mempengaruhi upaya pemerintah terhadap pembinaan olahraga di Kabupaten Polewali Mandar terdiri dari Faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung tersebut antara lain: adanya SDM pelaksana, dukungan kelembagaan dan sesama klub-klub olahraga cabang Taewondo seKabupaten Polewali Mandar, serta adanya dukungan dari pihak swasta dan masyarakat, sementara faktor penghambatnya antara lain, tidak adanya dukungan kelembagaan yang maksimal dari pemerintah, tidak adanya mekanisme pengawalan yang berkelanjutan, serta minimnya koordinasi antara PEMDA dan KONI Kabupaten Polewali Mandar.Kata kunci : upaya pemerintah , pembinaan olaraga,
Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Kesenian Tradisional Di Kota Makassar Ika Monika; Juanda Nawawi; Indar Arifin
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 4 No. 2 (2011)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jgov.v4i2.1593

Abstract

Abstract: This writing intend to know and describes the policy of local government in case to conserve traditional art on Makassar city and what kind of factors that influence the conserve of traditional arts of Makassar city. The result of the research showing that the local government Makassar city have a policy in case to conserve traditional arts of Makassar city. The local government policy in case to conserve the traditional arts in Makassar city is : (1) Held a group arts development; (2) became a facilitators of facilities and infrastructure to art group at traditional arts event; (3) Became a mediator to all people to develop touring potential for get a fund assistance from the private agencies; (4) cooperate with arts group in Makassar city; (5) Held a daily event, traditional arts show. the supporting factors of executioning the conserve of traditional arts in Makassar city are : (1) government, (2) Society. And the obstacles factors to execute the conserve is : (1) modernization, (2) lack of teenager interest to learn traditional arts; (3) the media raise less information about traditional arts; (4) Sosial change; (5) All traditional artist that lack in creativity and innovation. Keywords: Three, Policy, traditional arts, Makassar cityAbstrak: Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui Untuk mengetahui dan menggambarkan kebijakan pemerintah daerah dalam melestarikan kesenian tradisional di Kota Makassar dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelestarian kesenian tradisional di kota Makassar. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemerintah daerah kota Makassar memiliki kebijakan dalam hal melestarikan kesenian tradisional khas kota Makassar. Adapun kebijakan pemerintah daerah dalam melestarikan kesenian tradisional di Kota Makassar adalah : (1) melaksanakan pembinaan kelompok kesenian; (2)menjadi fasilitator sarana/prasarana kepada kelompok seni dalam kegiatan pertunjukan seni tradisional; (3) menjadi mediator kepada masyarakat dalam mengembangkan potensi wisata untuk mendapatkan bantuan dana dari instansi swasta; (4) bekerja sama dengan kelompok seni di Kota Makassar ; (5) mengadakan acara rutin pagelaran seni tradisional. Faktor pendukung pelaksanaan pelestarian kesenian tradisional di Kota Makassar adalah : (1) pemerintah ; (2) masyarakat. faktor penghambat dalam pelaksanaan kesenian tradisional adalah : (1) Modernisasi ;(2) kurangnya minat remaja mempelajari kesenian tradisional;(3) media massa kurang memuat informasi dan tayangan tentang kesenian tradisional; (4) perubahan sosial;(5) para pelaku seni tradisional yang kurang kreatif dan inovatif.Kata kunci: tiga, Kebijakan, kesenian tradisional, Kota Makassar
Analisis Manajemen Sumber Daya Aparatur di Sekretariat Kabupaten Jeneponto Aan Saddan Husain; Juanda Nawawi; Rabina Yunus
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 4 No. 2 (2011)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jgov.v4i2.1589

Abstract

Abstract: This study aims to understand the extent of the analysis resources of management officials (planning supervision, organizing) in increasing the civil servants and affecting factors implementation in the office of a regent jeneponto. Type research is descriptive to technique data collection observation and division kuisioner. While withdrawal sample techniques used is purposive sample it is taking a sample subjective considered representative. The research shows how important role function planning, supervision, and organizing. In the management of the an organization.Planning application of function, pengawsan, and organizing. Optimalizing efforts to through indicators as following: 1) the motivation; 2) discipline work; 3) responsibility; 4) earnestness; and 5) sincerity. Then from the implementation of the planning function, supervision and organizing, there are several factors affecting the implementation of the it is the system and procedures work, facilities and infrastructure, communication, and budget. Keywords: management, officials, servants Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Analisis manajemen sumber daya aparatur (Perencanaan Pengawasan, Pengorganisasian) dalam peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan di Kantor Bupati Jeneponto. Tipe penelitian bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data observasi dan pembagian kuisioner. Sedangkan teknik penarikan sampel yang digunakan adalah purposive sample yaitu mengambil sampel secara subjektif yang dianggap representatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bagaimana peran penting fungsi perencanaan, pengawasan, dan pengorganisasian. dalam manajemen terhadap mekanisme suatu organisasi. Penerapan fungsi perencanaan, pengawsan, dan pengorganisasian. dapat dioptimalkan melalui indikator sebagai berikut: 1) Pemberian motivasi; 2) Disiplin Kerja; 3) Tanggungjawab; 4) Kesungguhan; dan 5) Keikhlasan. Kemudian dari proses pelaksanaan fungsi perencanaan, pengawasan dan pengorganisasian tersebut terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan, yaitu sistem dan prosedur kerja, sarana dan prasarana, komunikasi, dan anggaran.Kata kunci: manajemen, aparatur, kinerja
Analisis Potensi Pariwisata dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Baubau Kamarunddin Singka; Andi Samsu Alam; Nurlinah Nurlinah
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 4 No. 2 (2011)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jgov.v4i2.1594

Abstract

Abstract: This study attempts to know about management analysis tourism is in town baubau and how much impact contributions given by the tourism sector for the community and in terms of increasing local revenue for regional autonomy in the city Baubau. The results of the study showed that contribution given by tourism sector in its contribution on local revenue city baubau is still low , it was proven by contribution given by tourism sector is only 1.4 % to the total revenue baubau the area of a city. Although contribution is still low but seen from sector the development and pem-berdayaan the community, tourism sector has also contributed real main to those who is located near the tourism are located in the baubau both in terms of sales food, souvenirs, and rental lodging so public can feel directly the impact of contributed to pariwisata management in the implementation of regional autonomy in the city Baubau. Keywords: local authonomy, tourism, baubau Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang analisis pengelolaan potensi pariwisata yang ada di Kota Baubau dan seberapa besar dampak kontribusi yang diberikan oleh sektor pariwisata bagi masyarakat dan dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah terhadap pelaksanaan otonomi daerah di Kota Baubau. Hasil penelitian menunjukan bahwa kontribusi yang diberikan oleh sektor pariwisata dalam sumbangsihnya terhadap pendapatan asli daerah Kota Baubau masih rendah, hal ini terbukti dengan kontribusi yang diberikan oleh sektor pariwisata yang hanya sebesar 1,4% terhadap total pendapatan asli daerah Kota Baubau. Walaupun kontribusinya masih rendah akan tetapi dilihat dari sektor pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, sektor pariwisata telah memberikan kontribusi nyata utamanya terhadap masyarakat yang berada di sekitar lokasi obyek wisata yang berada di Kota Baubau baik dari segi penjualan makanan, cinderamata, maupun penyewaan penginapan sehingga masyarakat dapat merasakan secara langsung dampak kontribusi terhadap pengelolaan pariwisata dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kota Baubau. Kata kunci: pariwisata, otonomi daerah, baubau

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2011 2011


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 19 No. 1 (2026) Vol. 18 No. 2 (2025) Vol. 18 No. 1 (2025) Vol. 17 No. 2 (2024) Vol. 17 No. 1 (2024) Vol. 16 No. 1 (2023) Vol. 15 No. 2 (2022) Vol. 15 No. 1 (2022) Vol. 14 No. 2 (2021) Vol. 14 No. 1 (2021) Vol. 13 No. 2 (2020) Vol. 13 No. 1 (2020) Vol. 12 No. 2 (2019) Vol. 12 No. 1 (2019) Vol. 11 No. 2 (2018) Vol. 11 No. 1 (2018) Vol. 10 No. 2 (2017) Vol. 10 No. 1 (2017) Volume 9 Nomor 2, Juli 2016 Vol. 9 No. 2 (2016) Vol. 9 No. 1 (2016) Volume 9 Nomor 1, Januari 2016 Volume 8 Nomor 2, Juli 2015 Vol. 8 No. 2 (2015) Volume 8 Nomor 1, Januari 2015 Vol. 8 No. 1 (2015) Volume 7 Nomor 2, Juli 2014 Vol. 7 No. 2 (2014) Volume 7 Nomor 1, Januari 2014 Vol. 7 No. 1 (2014) Vol. 6 No. 3 (2013) Vol. 6 No. 2 (2013) Volume 6 Nomor 2, Juli 2013 Volume 6 Nomor 1, Januari 2013 Vol. 5 No. 2 (2012) Volume 5 Nomor 2, Juli 2012 Volume 5 Nomor 1, Januari 2012 Vol. 5 No. 1 (2012) Vol. 4 No. 2 (2011) Vol. 4 No. 1 (2011) Vol. 3 No. 2 (2010) Vol. 3 No. 1 (2010) Vol. 2 No. 2 (2009) Vol. 2 No. 1 (2009) Volume 2 Nomor 1, Januari 2009 Volume 1 Nomor 1, Juni 2008 Vol. 1 No. 1 (2008) More Issue