cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Saharuddin
Contact Email
saharuddin@unhas.ac.id
Phone
+6282396586803
Journal Mail Official
jurnalgov.unhas@gmail.com
Editorial Address
Program Studi Ilmu Pemerintahan Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Jl. Perintis Kemerdekaan Kampus Unhas Tamalanrea KM 10, Makassar, 90245
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Hasanuddin
ISSN : 19795645     EISSN : 25034952     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
GOVERNMENT: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN adalah jurnal ilmiah yang mengangkat studi pemerintahan berdasarkan hasil penelitian dan analisis kritis. Setiap volume terdiri dari dua edisi yang terbit pada bulan Januari dan Juli. Artikel yang dimuat merupakan kajian dalam ilmu pemerintahan yang fokus dalam bidang tata kelola pemerintahan, kepemimpinan, birokrasi, kebijakan publik, dan politik. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "vol. 8 no. 1 (2015)" : 6 Documents clear
Good Urban Governance: Peran Pemerintah dalam Pembangunan Wilayah Kecamatan di Kota Makassar Muchlas M. Tahir
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 8 No. 1 (2015)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jgov.v8i1.100

Abstract

Abstract: This study aims to determine how the government's role in the implementation of Good Urban Governance in the District Tamalanrea Makassar by analyze the principles of the Good Urban Governance for regional development in the District Tamalanrea which is known as the area of education. The research uses descriptive method with qualitative approach. The data collection techniques are participatory observation and in-depth interviews. Informant taken by purposive sampling and snowball sampling methode. Research shows that the role of government in the implementation of Good Urban Governance in the District Tamalanrea known as the integrated area of higher education not performing well. It can be seen from the effectiveness and efficiency not realized on the principle of sustainability, fairness, transparency and accountability, involvement of civil society/population. Keywords: role of government, development, Good Urban Governance Abstrak:  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam pelaksanaan Good Urban Governance di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar dengan menganalisis prinsip-prinsip dalam Good Urban Governance terhadap pembangunan wilayah yang ada di Kecamatan tamalanrea yang dikenal sebagai wilayah pendidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pen­dekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi partisipatif dan wawancara secara mendalam. Teknik penentuan informan dilakukan secara purposive sampling dan snowball sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam pelaksanaan Good Urban Governance di Kecamatan Tamalanrea yang dikenal seba­gai kawasan pendidikan tinggi terpadu tidak terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari efektifi­tas dan efisiensi yang tidak terwujud pada prinsip keberlanjutan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keterlibatan masyarakat sipil/penduduk.  Kata kunci: peran pemerintah, pembangunan, Good Urban Governance
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Gorontalo Arif Alauddin Umar; Hasrat Arief Saleh
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 8 No. 1 (2015)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jgov.v8i1.102

Abstract

Abstract: This article aims to find out, to understand, and to analyze the one stop license service suc­cess and quality, specifically IMB, SIUP, and SIGU in Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) of Gorontalo Regency. The result shows that one stop license service, specifically IMB, SIUP, and SIGU implemented by KPT are unsuccessful and out of quality. It is seen from the degree of fit that doesn’t meet the re­quirements as Korten’s Proposed namely policy/program, bene­ficiaries, and the implementing or­ganization. It is also shows that Korten’s fit require­ments theory is not relevant with the reality of one stop license service implementation in Gorontalo Regency.Keywords: one stop service, permitted services Abstrak: Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis keberhasilan dan kualitas pelayanan perizinan terpadu satu pintu, khususnya untuk jenis layanan IMB, SIUP, dan SIGU di Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Kabupaten Gorontalo. Hasil penelitian me­nunjukkan bahwa pe­layanan perizinan terpadu satu pintu, khususnya untuk jenis layanan IMB, SIUP, dan SIGU yang diselenggarakan KPT Kabupaten Gorontalo belum berhasil dan belum berkualitas. Hal ini dapat dilihat dari tidak terpenuhinya derajat kesesuaian yang di­syaratkan antara tiga dimensi kese­suaian yang dikemukakan Korten, yakni ke­bijakan/program, pemanfaat dan organisasi pelaksana. Hal ini turut menunjukkan bahwa teori kesesuaian Korten tidak memiliki relevansi dengan realitas penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu di Kabupaten Gorontalo. Kata kunci: pelayanan terpadu satu pintu, pelayanan perizinan
Analisis Program Segoro Amarto sebagai Wujud Pelaksanaan Good Governance Pemerintah Kota Yogyakarta Wahyu Suroatmojo
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 8 No. 1 (2015)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jgov.v8i1.98

Abstract

Abstract: On December 24, 2010, the Governor of Yogyakarta, Sri Sultan HB X, launched the Spirit of Mutual Cooperation Agawe Majune Ngayogyokarto (Segoro Amarto). Segoro Amarto means the spirit of Mutual Cooperation Agawe Majune Ngayogyokarto. Segoro Amarto principle is independence, social awareness, mutual help, and discipline. Segoro Amarto policy aims to enhance social justice, and make life more comfortable, prosperous and independent. This study aims to describe how the implementation of Segoro Amarto from good governance perspective. The results showed that Segoro Amarto conducted by the Government of Yogyakarta city can be regarded as one of the tangible manifestation of good governance. It is evident from the development of good governance, professionalism and development oriented public welfare. In terms of social, positive impact of the implementation of Segoro Amarto is the reduction in poverty in the city of Yogyakarta. Keywords: segoro amarto, good governance Abstrak: Pada tanggal 24 Desember 2010, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X meluncurkan program Semangat Gotong Royong Agawe Majune Ngayogyokarto (Segoro Amarto). Segoro Amarto berarti Semangat Gotong Royong Agawe Majune Ngayogyokarto. Prinsip Segoro Amarto adalah kemandirian, kepedulian sosial, gotong royong, dan kedisiplinan. Kebijakan Segoro Amarto bertujuan untuk meningkatkan keadilan sosial masyarakat, dan menjadikan kehidupan yang lebih nyaman, sejahtera dan mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Segoro Amarto dengan pendekatan good governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Segoro Amarto yang dilakukan oleh Pemerintah kota Yogyakarta dapat dikatakan sebagai salah satu wujud nyata good governance. Hal tersebut terlihat dari semakin berkembangnya tata pemerintahan yang baik, profesionalisme dan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dari segi sosial kemasyarakatan, dampak positif dari pelaksanaan Segoro Amarto adalah berkurangnya tingkat kemiskinan di Kota Yogyakarta.  Kata Kunci: segoro amarto, good governance
Analisis Determinan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone Andi Abu Bakar
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 8 No. 1 (2015)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jgov.v8i1.103

Abstract

Abstract: This study aimed to analyze the factors determinant in the implementation of community empowerment policy in Bone regency. Policy National Program for Community Empowerment, (PNPM) rural area experienced various obstacles in its implementation which is characterized by the involvement of the community is not optimal in its implementation of development in rural area as well as the objectives of the program have not been realized as public expectations. The factors supporting the program are: active community involvement in the process of identifying and fixing problems; the effectiveness of the achievement of the benefits of the activity, the benefits of participation RTM, and the benefits of evaluation. The factors inhibiting the program are: non-involvement in the community the planning and establishment of training, the planning and establishment of socialization, planning needs, and the evaluation plan; lack of community involvement in the planning, establishment, and implementation of activities, implemen­tation of the training, address the problem, the implementation of socialization, planning, de­termination, and participation RTM, the establishment and provision of programs, the estab­lishment and implementation of the evaluation.         Keywords: community involvement, effectiveness, empowerment program. Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-Faktor determinan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabu­paten Bone. Kebijakan PNPM mandiri pedesaan mengalami berbagai hambatan yang ditandai dengan keterlibatan masyarakat yang belum optimal serta tujuan program belum tercapai sesuai harapan. Adapun faktor-faktor pendukung yaitu: keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses identifikasi dan penetapan masalah; dan efektifitas pencapaian dari manfaat kegiatan, manfaat partisipasi RTM, dan manfaat evaluasi. Sedangkan faktor-faktor pengham­bat yaitu: tidak terlibatnya masyarakat dalam perencanaan dan penetapan pelatihan, perencanaan dan penetapan sosialisasi, perencanaan kebutuhan, dan perencanaan evaluasi; rendahnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, penetapan, dan pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan pelatihan, mengatasi masalah, pelaksanaan sosialisasi, perencanaan, penetapan, dan partisipasi RTM, penetapan dan penyediaan kebutuhan program, penetapan dan pelaksanaan evaluasi. Kata kunci: keterlibatan masyarakat, efektifitas, program pemberdayaan
Diskursus Kepemimpinan Pemerintahan Kontemporer Jayadi Nas
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 8 No. 1 (2015)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jgov.v8i1.91

Abstract

Abstract: This article outlines two things: first, the concept of leadership that includes the causal emergence of leaders and leadership requirements; and secondly, the concept of governance includes the debate whether or not the government and the various forms of contemporary governance. As a result, the government's leadership in an area of government is determined by the capabilities possessed by every leader. Capability in question is the ability of the government in implementing the tasks according to the needs and interests of its people and the demands of a global society. It takes the ability of a leader to understand the aspirations of its people and read the trend of the times are constantly changing.Keywords: leadership, government, transitional regime Abstrak: Artikel ini menguraikan dua hal: pertama, konsep kepemimpinan yang meliputi sebab-musabab munculnya pemimpin dan syarat-syarat kepemimpinan; dan kedua, konsep pemerintahan yang meliputi perdebatan perlu tidaknya pemerintahan dan berbagai bentuk pemerintahan kontemporer. Hasilnya, kepemimpinan pemerintahan dalam suatu wilayah pemerintahan sangat ditentukan oleh kapabilitas yang dimiliki oleh setiap pemimpin. Kapabilitas yang dimaksud adalah kemampuan dalam melaksanakan tugas pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan rakyatnya serta tuntutan masyarakat global. Dibutuhkan kemampuan seorang pemimpin dalam memahami aspirasi rakyatnya dan membaca kecenderungan za¬man yang terus berubah.Kata kunci: kepemimpinan, pemerintahan, transisi rezim
Analisis Hubungan DPRD dan Pemerintah Daerah dalam Pembuatan Kebijakan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat Juanda Nawawi
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 8 No. 1 (2015)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jgov.v8i1.99

Abstract

Abstract: This article aims to describe and analyze the relationship between Regional Representative Council and Local Government in the making of local legislation of the alleviation of poverty. The result of this research showed that the relationship between Regional Representative Coun­cil and Local Government in the making of local legislation is the diametric relationship. The re­lationship can be seen from the aspiration of society, public policy delivery budgets priorities and basis of temporary budget by the local government to the parliament to be discussed and agreed upon. Then the local government to submit a draft regulation on the budget along with an explanation of the supporting documents to Regional Representatives Council to be discussed and approved regulations. Keywords: governance, government linkage poverty, local regulation Abstrak: Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis hubungan DPRD dan pemerintah daerah dalam pembuatan peraturan daerah tentang pengentasan kemiskinan. Hasil penelitian dalam tulisan ini menunjukkan bahwa hubungan antara DPRD dan pemerintah daerah adalah hubungan diametral. Hubungan dapat dilihat dari penyerapan aspirasi masyarakat, penyam­paian kebijakan umum APBD (KUA) prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) oleh pemerintah daerah kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati. Selanjutnya pemerintah daerah mengajukan rancangan perda tentang APBD disertai penjelasan dari dokumen-dokumen pen­dukungnya kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui menjadi perda. Kata Kunci: governance, hubungan pemerintahan, kemiskinan, peraturan daerah

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 19 No. 2 (2026) Vol. 19 No. 1 (2026) Vol. 18 No. 2 (2025) Vol. 18 No. 1 (2025) Vol. 17 No. 2 (2024) Vol. 17 No. 1 (2024) Vol. 16 No. 1 (2023) Vol. 15 No. 2 (2022) Vol. 15 No. 1 (2022) Vol. 14 No. 2 (2021) Vol. 14 No. 1 (2021) Vol. 13 No. 2 (2020) Vol. 13 No. 1 (2020) Vol. 12 No. 2 (2019) Vol. 12 No. 1 (2019) Vol. 11 No. 2 (2018) Vol. 11 No. 1 (2018) Vol. 10 No. 2 (2017) Vol. 10 No. 1 (2017) Vol. 9 No. 2 (2016) Volume 9 Nomor 2, Juli 2016 Vol. 9 No. 1 (2016) Volume 9 Nomor 1, Januari 2016 Volume 8 Nomor 2, Juli 2015 Vol. 8 No. 2 (2015) Volume 8 Nomor 1, Januari 2015 Vol. 8 No. 1 (2015) Volume 7 Nomor 2, Juli 2014 Vol. 7 No. 2 (2014) Vol. 7 No. 1 (2014) Volume 7 Nomor 1, Januari 2014 Vol. 6 No. 3 (2013) Vol. 6 No. 2 (2013) Volume 6 Nomor 2, Juli 2013 Volume 6 Nomor 1, Januari 2013 Vol. 5 No. 2 (2012) Volume 5 Nomor 2, Juli 2012 Vol. 5 No. 1 (2012) Volume 5 Nomor 1, Januari 2012 Vol. 4 No. 2 (2011) Vol. 4 No. 1 (2011) Vol. 3 No. 2 (2010) Vol. 3 No. 1 (2010) Vol. 2 No. 2 (2009) Volume 2 Nomor 1, Januari 2009 Vol. 2 No. 1 (2009) Vol. 1 No. 1 (2008) Volume 1 Nomor 1, Juni 2008 More Issue