cover
Contact Name
Haryanto
Contact Email
harymusi@gmail.com
Phone
+62411585024
Journal Mail Official
jurnalgov.unhas@gmail.com
Editorial Address
Program Studi Ilmu Pemerintahan Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Jl. Perintis Kemerdekaan Kampus Unhas Tamalanrea KM 10, Makassar, 90245
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Hasanuddin
ISSN : 19795645     EISSN : 25034952     DOI : -
Core Subject : Social,
GOVERNMENT: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN adalah jurnal ilmiah yang mengangkat studi pemerintahan berdasarkan hasil penelitian dan analisis kritis. Setiap volume terdiri dari dua edisi yang terbit pada bulan Januari dan Juli. Artikel yang dimuat merupakan kajian dalam ilmu pemerintahan yang fokus dalam bidang tata kelola pemerintahan, kepemimpinan, birokrasi, kebijakan publik, dan politik. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
Articles 12 Documents
Search results for , issue "Volume 8 Nomor 1, Januari 2015" : 12 Documents clear
Diskursus Kepemimpinan Pemerintahan Kontemporer Jayadi Nas
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 8 Nomor 1, Januari 2015
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This article outlines two things: first, the concept of leadership that includes the causal emergence of leaders and leadership requirements; and secondly, the concept of governance includes the debate whether or not the government and the various forms of contemporary governance. As a result, the government's leadership in an area of government is determined by the capabilities possessed by every leader. Capability in question is the ability of the government in implementing the tasks according to the needs and interests of its people and the demands of a global society. It takes the ability of a leader to understand the aspirations of its people and read the trend of the times are constantly changing.Keywords: leadership, government, transitional regime Abstrak: Artikel ini menguraikan dua hal: pertama, konsep kepemimpinan yang meliputi sebab-musabab munculnya pemimpin dan syarat-syarat kepemimpinan; dan kedua, konsep pemerintahan yang meliputi perdebatan perlu tidaknya pemerintahan dan berbagai bentuk pemerintahan kontemporer. Hasilnya, kepemimpinan pemerintahan dalam suatu wilayah pemerintahan sangat ditentukan oleh kapabilitas yang dimiliki oleh setiap pemimpin. Kapabilitas yang dimaksud adalah kemampuan dalam melaksanakan tugas pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan rakyatnya serta tuntutan masyarakat global. Dibutuhkan kemampuan seorang pemimpin dalam memahami aspirasi rakyatnya dan membaca kecenderungan za¬man yang terus berubah.Kata kunci: kepemimpinan, pemerintahan, transisi rezim
Analisis Hubungan DPRD dan Pemerintah Daerah dalam Pembuatan Kebijakan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat Juanda Nawawi
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 8 Nomor 1, Januari 2015
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This article aims to describe and analyze the relationship between Regional Representative Council and Local Government in the making of local legislation of the alleviation of poverty. The result of this research showed that the relationship between Regional Representative Coun­cil and Local Government in the making of local legislation is the diametric relationship. The re­lationship can be seen from the aspiration of society, public policy delivery budgets priorities and basis of temporary budget by the local government to the parliament to be discussed and agreed upon. Then the local government to submit a draft regulation on the budget along with an explanation of the supporting documents to Regional Representatives Council to be discussed and approved regulations. Keywords: governance, government linkage poverty, local regulation Abstrak: Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis hubungan DPRD dan pemerintah daerah dalam pembuatan peraturan daerah tentang pengentasan kemiskinan. Hasil penelitian dalam tulisan ini menunjukkan bahwa hubungan antara DPRD dan pemerintah daerah adalah hubungan diametral. Hubungan dapat dilihat dari penyerapan aspirasi masyarakat, penyam­paian kebijakan umum APBD (KUA) prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) oleh pemerintah daerah kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati. Selanjutnya pemerintah daerah mengajukan rancangan perda tentang APBD disertai penjelasan dari dokumen-dokumen pen­dukungnya kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui menjadi perda. Kata Kunci: governance, hubungan pemerintahan, kemiskinan, peraturan daerah

Page 2 of 2 | Total Record : 12