cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Unnes Political Science Journal
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject :
Arjuna Subject : -
Articles 14 Documents
Search results for , issue "Vol 5 No 1 (2021): January" : 14 Documents clear
Rekrutmen Politik Calon Legislatif Perempuan Di Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Tengah Pada Pemilu 2019 Basri, Hasan; Lestari, Puji
Unnes Political Science Journal Vol 5 No 1 (2021): January
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/upsj.v5i1.44430

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji rekrutmen politik calon legislatif perempuan di Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah pada pemilu 2019 dan mengkaji strategi Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah untuk mendukung rekrutmen calon legislatif perempuan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil dari penelitian ini adalah dalam melaksanakan rekrutmen politik calon anggota legislatif, Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah membentuk Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah dalam melakukan rekrutmen politik, menggunakan mekanisme rekrutmen terbuka. Rekrutmen anggota legislatif di Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah mencakup tiga tahapan, yaitu tahap penjaringan calon anggota legislatif, tahap penyaringan calon anggota legislatif, dan tahap penetapan calon anggota legislatif. Strategi Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah untuk mendukung rekrutmen calon legislatif perempuan tersebut, yaitu (1) Memaksimalkan ketentuan mengenai keterwakilan perempuan, (2) Mendukung rekrutmen calon legislatif perempuan melalui aturan partai, (3) Mengutamakan kader partai dalam rekrutmen calon legislatif perempuan, (4) Menjaring calon legislatif perempuan yang memiliki pengalaman organisasi, (5) Memaksimalkan DPW Perempuan Bangsa Jawa Tengah dalam rekrutmen calon legislatif perempuan, (6) Menggandeng NU dalam proses rekrutmen calon legislatif perempuan.
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Prabowo, Machruf; Handoyo, Eko
Unnes Political Science Journal Vol 5 No 1 (2021): January
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/upsj.v5i1.44512

Abstract

Peningkatan jumlah penduduk secara tidak langsung mempengaruhi jumlah kebutuhan terhadap tanah. Penggunaan dan perubahan lahan di Kabupaten Cilacap mengalami peningkatan seiring dengan pertambahan kebutuhan penduduk terhadap lahan. Penggunaan lahan sering kali terjadi untuk perumahan, pembangunan dan perkembangan ekonomi juga sarana prasarana. Dalam hal ini Pemerintah Daerah melalui Perda RTRW No. 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap, memiliki peran dalam mengatur dan mengendalikan penggunaan lahan pertanian dengan tujuan menekan fenomena alih fungsi lahan yang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa perkembangan alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian masih kerap sekali terjadi dan Peraturan Daerah yang ada belum diterapkan secara efektif. Efektifitas instrumen implementasi pengendalian alih fungsi lahan masih belum berjalan secara optimal dan belum sesuai dengan rancangan dan tujuan Kabupaten Cilacap yang ada di dalam peraturan daerah. Population enhancement affects the amount of land needs indirectly. The use and change of land in Cilacap are increasing along with the needs. It happens almost for housing, constructing, economic, and infrastructure development. In this case, Local government in local regulation RTRW Number 9 of 2011 concerning the spatial plan of Cilacap district has a role in regulating and controlling the use of conversion in Cilacap with the target to suppress the phenomenon happened. This study used a qualitative method with a descriptive approach. In this study, the result showed the development of conversion still happened and the local regulation is not implemented effectively. Besides, the effectiveness of the instrument for controlling the conversion did not run optimally and not fit yet with the plan and purpose in local regulation of Cilacap.
Implementasi Program Desa Online melalui Sistem Informasi Desa Online Kendal Terintegrasi (Si Dokar) di Tiga Desa Kabupaten Kendal Lestari, Nurul Alam; Arumsari, Nugraheni
Unnes Political Science Journal Vol 5 No 1 (2021): January
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/upsj.v5i1.44551

Abstract

Program desa online melalui Sistem Informasi Desa Online Kendal Terintegrasi (SI DOKAR) merupakan sebuah kebijakan publik sebagai upaya memberikan kemudahan bagi Pemerintah Desa dan akses informasi kepada masyarakat. Pemerintah Desa sebagai pelaksana diharapkan dapat mengimplementasikan program tersebut secara efektif dan optimal. Untuk melihat realitas implementasi, peneliti mengambil study di tiga desa Kabupaten Kendal yaitu: 1) Desa Kumpulrejo, Desa Cepiring, 3) Desa Karanganyar. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi program desa online melalui Sistem Informasi Desa Online Kendal Terintegrasi (SI DOKAR) di tiga Desa Kabupaten Kendal, serta faktor penghambatnya.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Terdapat dua sumber data yaitu primer dan sekunder. Uji keabsahan menggunakan teknik triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Implementasi program desa online melalui Sistem Informasi Desa Online Kendal Terintegrasi (SI DOKAR) di tiga Desa Kabupaten Kendal dilaksanakan melalui tiga tahap implementasi yaitu: a) persiapan, b) implementasi, c) monitoring. Faktor penghambat meliputi: a) permasalahan jaringan internet, b) kurangnya sumber daya manusia, c) pembagian kerja yang belum merata. The online village program through the Integrated Kendal Online Village Information System (SI DOKAR) is a public policy in an effort to provide convenience for the Village Government and access to information to the community. The village government as the implementer is expected to implement the program effectively and optimally. To see the reality of the implementation, researchers took a study in three kendal villages, namely: 1) Kumpulrejo Village, Cepiring Village, 3) Karanganyar Village. The purpose of this research is to find out the implementation of online village programs through the Integrated Kendal Online Village Information System (SI DOKAR) in three Kendal Regency Villages, as well as the inhibition factors. This research uses qualitative research method. Data collection techniques used: interviews, observations, and documentation. There are two data sources, primary and secondary. Test validity using triangulation techniques. Data analysis techniques used are interactive models through data collection, data reduction, data presentation, and inference. Research results: 1) implementation of online village programs through the Integrated Kendal Online Village Information System (SI DOKAR) in three Kendal Regency Villages is carried out through three stages of implementation, namely: a) preparation, b) implementation, c) monitoring, 2) inhibitory factors including: a) internet network problems, b) lack of human resources, c) uneven division of work.
Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur sebagai Lembaga Independen dalam Penyelesaian Pelanggaran Siaran Setiawan, Andi; Fajar, M Khablul
Unnes Political Science Journal Vol 5 No 1 (2021): January
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/upsj.v5i1.44608

Abstract

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah lembaga independen di Indonesia yang mempunyai kewenangan sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran Indonesia. Sebagai lembaga pengawas penyiaran, KPI berwenang memberikan teguran atau peringatan kepada media yang menayangkan siaran-siaran yang tidak layak untuk diperlihatkan kepada masyarakat. Dewasa ini banyak sekali siaran-siaran yang tidak layak untuk ditonton terutama bagi anak-anak, karena siaran tersebut tidak mendidik. Untuk itu perlu adanya pengawasan oleh KPI agar siaran-siaran tersebut layak untuk ditonton. Untuk memaksimalkan kinerjanya di tingkat daerah maka dibentuk KPID. KPID dibentuk di wilayah provinsi untuk mengawasai tayangan-tayangan di wilayah tersebut. KPI dan KPID dalam menjalankan tugasnya membuat regulasi berupa Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar program Siaran. Tujuan dibuatnya regulasi tersebut guna menegakkan aturan mengenai pelanggaran program siaran yang merusak nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan konsep monitoing guna melihat peran yang dilakukan oleh KPID dalam menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan media di wilayah Jawa Timur. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah KPID telah berupaya mengawasi lembaga penyiaran yang berpedoman kepada P3SPS dengan tujuan untuk membekali lembaga penyiaran agar tetap menayangkan siaran yang sehat dan tentu saja yang berkualitas Kata Kunci: KPI, Lembaga Independen, Monitoring, Siaran

Page 2 of 2 | Total Record : 14