<![CDATA[Perkembangan bisnis online internasional telah memudahkan pembeli dalam melakukan transaksi barang dan/atau jasa tanpa dibatasi oleh batas negara. Namun, situasi ini juga menimbulkan sejumlah masalah hukum, terutama terkait perlindungan konsumen yang dipengaruhi oleh perbedaan sistem hukum, yurisdiksi, dan metode penegakan hukum antarnegara. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi jenis perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen dalam bisnis online internasional dan mengidentifikasi tantangan hukum yang muncul di era digital. Metodologi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi hukum dan studi kepustakaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dalam bisnis online internasional di Indonesia masih menghadapi hambatan. Di antaranya adalah keterbatasan yurisdiksi, lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku usaha asing, dan harmonisasi hukum internasional yang belum optimal. Meskipun terdapat ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan tentang perdagangan melalui sistem elektronik, penerapannya belum sepenuhnya efektif dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperkuat kerja sama internasional dan memperbarui regulasi untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak konsumen di era digital.]]>
