<![CDATA[Fenomena child grooming merupakan kejahatan seksual manipulatif terhadap anak yang berdampak destruktif secara psikologis, namun belum mendapat pengaturan yuridis yang spesifik dalam hukum positif Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum bagi korban child grooming berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dengan menggunakan kasus Aurelie Moeremans sebagai sumber empiris naratif. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus berbasis studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga instrumen hukum tersebut secara kolektif membentuk ekosistem normatif yang progresif, mencakup pengakuan kekerasan psikologis, perlindungan khusus anak, dan regulasi kejahatan berbasis digital. Namun, tidak satu pun mendefinisikan child grooming sebagai delik mandiri, sehingga fase manipulasi awal, gaslighting, dan emotional coercion belum terjangkau secara memadai. Perlindungan hukum yang tersedia cenderung bersifat reaktif. Penelitian ini merekomendasikan perumusan definisi yuridis child grooming sebagai delik mandiri dalam revisi UU Perlindungan Anak, penguatan kapasitas kelembagaan LPSK dan KPAI, serta pembentukan peraturan pelaksana yang memformalisasikan koordinasi antarlembaga dan prosedur pemulihan berbasis trauma-informed approach.]]>
