Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Mutsla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Wijdan Daurut Tazakka
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Religion Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Reformasi Kewenangan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Menuju Model Ideal Negara Hukum Rossalinda; Sarah Naziyah Latifah; Wijdan Daurut Tazakka; Utang Rosidin
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2026): ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v4i1.1723

Abstract

This article examines the dualistic structure of judicial review authority between the Constitutional Court (MK) and the Supreme Court (MA) in Indonesia, which has generated legal uncertainty and inconsistent rulings. Employing a normative juridical method with statutory, conceptual, and comparative approaches, the study identifies the root causes of overlapping jurisdiction and its implications for legal coherence. The findings demonstrate that the current division of authority produces divergent review standards, an uneven judicial workload, and potential conflicts between MK and MA decisions. The study proposes an ideal model in the form of consolidating judicial review under the Constitutional Court or strengthening coordination mechanisms through the formal recognition of constitutional precedent as binding for the Supreme Court. This research contributes to ongoing debates on judicial institutional reform and offers a structured framework for redesigning Indonesia’s norm-review system to enhance legal certainty and constitutional supremacy.
Analisis Pembentukan Persentase Ambang Batas Parlemen Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 Perspektif Siyasah Dusturiyah Wijdan Daurut Tazakka; Ending Solehudin; Syahrul Anwar
AL-MUTSLA Vol. 7 No. 2 (2025): Jurnal Al Mutsla
Publisher : STAIN MAJENE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46870/jstain.v7i2.2099

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembentukan persentase ambang batas parlemen dalam sistem pemilu proporsional di Indonesia berdasarkan Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 dengan perspektif siyasah dusturiyah. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur penerapan ambang batas di Indonesia, serta kajian atas putusan Mahkamah Konstitusi yang mengonfirmasi ambang batas 4%. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang meliputi dokumen resmi, literatur hukum, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu. Analisis difokuskan pada evaluasi dampak dari ambang batas 4% terhadap representasi politik dan keterwakilan suara rakyat di parlemen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ambang batas ini bertujuan untuk menyederhanakan sistem partai dan meningkatkan efisiensi legislatif, hal tersebut berisiko menimbulkan ketidakadilan representasi bagi partai kecil yang memiliki dukungan lokal yang signifikan. Penelitian ini juga mengusulkan alternatif penggunaan Single Transferable Vote (STV) untuk meningkatkan keadilan representasi dan mengurangi suara terbuang. Evaluasi ambang batas oleh DPR dengan metode yang transparan dan berbasis kajian ilmiah diperlukan untuk menciptakan sistem pemilu yang lebih inklusif dan proporsional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun ambang batas 4% sah, perlu ada penyesuaian agar sistem pemilu tetap mencerminkan keadilan distributif dan pluralitas politik di Indonesia
Co-Authors Ending Solehudin Rossalinda Sarah Naziyah Latifah Syahrul Anwar Utang Rosidin